JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku belum merasa puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

Prabowo mengungkapkan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Kita juga boleh sekarang mulai bangga MBG sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah dua juta penerima manfaat, hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya," kata Prabowo dalam paparannya.

Meski begitu, Kepala Negara mengerti bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajaran sudah berusaha maksimal menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis.

"Tapi saya mengerti Kepala BGN sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan dalam Januari, Februari, Maret, dalam tiga bulan mencapai tiga juta penerima manfaat," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengungkap bahwa masih banyak sekolah belum terjangkau program makan bergizi gratis.

Prabowo pun menceritakan keluhan seorang ibu saat dirinya mengunjungi sekolah di berbagai daerah.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa, atau suatu tempat, orang tuanya nanya, 'Pak kami di sini belum nerima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," kata Prabowo.

"Saya sampaikan, 'Bu kita berusaha sekeras tenaga', tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Prabowo meminta agar Kepala BGN melakukan inovasi dan percepatan agar program makan bergizi gratis ini menjangkau banyak penerima.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif kreatif bagaimana kalau kita percepat, apa pakai sistem hybrida atau bagaimana, karena kasian rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.

"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.

"Cair," kata dia.

Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan.

Kepala BGN menegaskan pencairan gaji SPPG akan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hal ini disampaikan Dadan merespons soal beredarnya informasi bahwa gaji SPPG belum dibayarkan.

"Sebelum Lebaran selesai," ucap Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Namun, Dadan belum mau menjelaskan perinci soal hal ini.

Dia hanya kembali memastikan gaji SPPG dicarikan sebelum Lebaran.

"Cair (sebelum Lebaran)," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ahli gizi akan cair pekan depan.

Dadan menjelaskan, saat ini proses administrasi untuk gaji tersebut diyakini telah selesai, sehingga pembayaran sebelum Lebaran.

"Alhamdulillah sudah selesai administrasinya mungkin Senin keluar SPM Surat Perintah Membayar, Insyaallah minggu depan selesai. (Semua SPPI menerima gaji) 3 bulan akan selesai, sebelum Lebaran termausk ahli gizi, dan anggotanya," ujar Dadan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan menerangkan sebelumnya pembayaran terkendala karena status SPPI dan ahli gizi belum diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Jadi, pencairan gaji belum bisa serta merta dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, Dadan telah menggunakan metode lainnya untuk menyelesaikan pembayaran SPPI dan ahli gizi pada program MBG.

"Anggaran yang sudah untuk P3K itu tidak bisa serta merta digeser untuk status yang sekarang belum P3K, sehingga kita harus memilih pola penggunaan anggaran melalui jasa lain, atau penggunaan lain, misalnya jasa konsultan atau SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), karena SBML lama, kita menggunakan jasa pengguna lainnya," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pemimpin dunia tertarik mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Indonesia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan program ini, meskipun baru berjalan tiga bulan.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari dari kita adalah makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/3/2025).

"Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," tambahnya.

Sudah Menjangkau 38 Provinsi

Prabowo menyebut, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Namun, ia masih merasa belum puas dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menanyakan kapan mereka akan mendapatkan manfaat program MBG.

"Hal ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat," ujarnya.

Meski begitu, banyak warga yang belum mendapatkan MBG dan mempertanyakan kapan giliran mereka.

"Kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua nanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi.' Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya," kata Prabowo.

Ia juga menerima laporan bahwa sekolah atau desa di sekitar mereka sudah mendapat MBG, sehingga masyarakat berharap program ini bisa lebih cepat diperluas.

"Saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika. Negara kita sangat besar. Mohon sabar,’" katanya.

Perluas dengan Inovasi

Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk mencari solusi agar perluasan program MBG bisa lebih cepat.

Prabowo menekankan bahwa masyarakat kecil sangat membutuhkan program ini, sehingga inovasi dan strategi yang lebih kreatif diperlukan.

"Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat? Apakah pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasihan, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Prabowo tetap mengapresiasi capaian yang sudah diraih dalam waktu singkat.

"Tapi terima kasih, apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah surat pimpinan dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo mengatakan negara-negara lain ingin belajar program tersebut dari Indonesia.

"Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar (MBG) dari kita," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Prabowo bercerita, kunjungan sejumlah pemimpinan dunia ke Indonesia salah satunya membahas program makan bergizi gratis. Dari kunjungan itu, negara lain ingin belajar soal program makan bergizi gratis.

"Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai," ujar Prabowo.

Dari surat dan pertemuan dengan pemimpin dunia, Prabowo mengatakan mereka menilai Indonesia serius menjalankan program makan bergizi gratis.

"Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," imbuhnya.

Mantan Danjen Kopassus itu bangga dengan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di semua provinsi. Meski belum puas, Prabowo mengapresiasi kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepet yang bisa kita laksanakan," imbuhnya.

Simak Video 'Kelakar Prabowo: Harga Cabai Turun, Saran Saya Jangan Terlalu Makan Pedas':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebesar Rp171 triliun.

Kesepakatan itu terjalin ketika Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa BGN merupakan badan baru yang diamanahkan untuk mengelola anggaran negara yang cukup besar untuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Sementara kami sudah memiliki APBN 2025 Rp71 triliun dan kalau permintaan Presiden nanti untuk melayani Rp82,9 juta dilaksanakan, maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp171 triliun,” terangnya.

Menurutnya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pendampingan, arahan, mitigasi, dan pengawasan dari Kejagung.

Oleh karena itu, BGN meminta pendampingan Kejagung agar program MBG bisa terlaksana sesuai koridor aturan dan bisa segera menyentuh daerah-daerah terpencil.

“Kami ada concern waktu untuk mengeksplorasi anggaran yang cukup besar untuk mengimplementasikan APBN. Makanya, sebelum kami lakukan pengadaan itu, kami memohon untuk pendampingan advokasi,” ujarnya.

Atas ajakan kerja sama tersebut, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa Korps Adhyaksa siap mendukung 100 persen dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance, serta pengawalan dalam proses pelelangan.

“Yang pasti kita harus berusaha menghindari kebocoran (anggaran). Itu yang utamanya, dan tentunya perlu kecepatan. Teman-teman badan baru kemudian pegawai pun juga masih terbatas dan kami akan support (dukung),” ucapnya.

Dengan adanya pengawalan ini, Jaksa Agung berharap pelaksanaan program BGN bisa tepat kelola dan tidak menjadi masalah ke depannya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah masih belum maksimal diterima oleh seluruh masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dana makan bergizi gratis sebesar Rp171 triliun untuk dibagikan kepada 82,9 juta warga di Indonesia.

Namun sayangnya, kata Dadan, penerima manfaat makan bergizi gratis tersebut baru terealisasi 3% dari target 82,9 juta penerima manfaat.

"Ya, sekarang baru 3 persen ya, sementara target kami kan 82,9 juta, tetapi yang baru menerima belum lebih dari 3 juta," tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (20/3).

Untuk mengejar target 82,9 juta penerima manfaat tersebut, menurut Dadan, BGN juga akan membangun Gedung Satuan Pelayanan Gizi di setiap daerah yang sulit untuk diakses oleh pemerintah.

"Untuk daerah yang sulit masuk, kami akan membangun gedung satuan pelayanan gizi. Ini baru akan kami lakukan karena masih dalam tahap perencanaan karena anggaran baru dibuka blokirnya," katanya.

Selain itu, Dadan membeberkan bahwa BGN juga akan menggelar tender untuk proses pembangunan gedung satuan pelayanan gizi, pengadaan barang, pengisian barang dan pelaksanaan makan bergizi gratis ke masyarakat.

"Itu paling cepat kami bisa lakukan di akhir Agustus, jadi September bisa melaksanakan program makan bergizi di daerah-daerah di mana para mitra sulit masuk, di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis baru akan cair pada Juli mendatang.

Nantinya, dana jumbo ini akan dialokasikan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk membangun SPPG di wilayah 3T membutuhkan dana yang berbasis dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak di daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa, dan baru akan selesai di akhir Juli,” jelas Dadan dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, lanjut dia, pelayanan-pelayanan di wilayah 3T baru akan dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Adapun untuk saat ini, layanan SPPG baru dalam perencanaan.

“Sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor [di wilayah 3T],” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.000 SPPG yang melayani lebih 3 juta penerima manfaat MBG di Tanah Air.

Dadan menyatakan setiap SPPG melayani 3.000 anak. Di mana, setiap SPPG akan membutuhkan bahan baku 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 30—40 liter susu setiap hari.

Jika program prioritas yang diusung Presiden Prabowo itu melayani 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton telur dalam sehari. Dengan kata lain, BGN membutuhkan 120 juta ayam untuk mendapatkan 82,9 juta butir telur.

“Jadi ini sebetulnya tantangan terbesar bagi maka bergizi. Bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa bahan baku MBG mayoritas berasal dari produk pertanian atau dengan persentase 95%. Sayangnya, dia menyebut kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar.

“Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hadirnya BGN akan membuat nilai tukar petani peternakan (NTPT) menjadi 150. Di mana, peternak bisa melakukan investasi sekaligus pendidikan dengan persentase 50%. Bahkan, dia menyebut NTPT Indonesia turun lantaran pasokan telur dan ayam melebihi permintaan (oversupply).

“Karena yang mampu membeli telur dan ayam termasuk protein lainnya hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gigi. 60% anak kita tidak pernah minum susu,” pungkasnya.