Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepadaBisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Dalam catatanBisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.

Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN mendukung Program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Selasa.

Menurut dia, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," katanya.

Erick menyampaikan bahwa bank-bank Himbara seperti BTN, Mandiri, dan sebagainya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Program 3 juta rumah.

Kendati demikian, ia berharap adanya peran dari bank-bank swasta untuk juga mendukung tercapainya Program 3 juta rumah.

"Insya Allah hari ini dengan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tentu tadi pandangan dan dukungan dari Bapak Gubernur BI, lalu dari Komisi XI DPR, dan Pak Pandu Sjahrir, tadi kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank Himbara seperti BTN yang memang 80 persen dari market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami, lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi tetapi dengan catatan karena ini masif 3 juta kita mengharapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini jadi tidak kami sendirian saja," katanya.

Program 3 juta rumah merupakan program yang masif dan harus didukung oleh semua pihak karena untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Tetapi ini program yang masif yang harus di dukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak saat ini," kata Erick.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas pembiayaan menjadi Rp 80 triliun, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun.

Penambahan ini merupakan hasil dari adanya pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," katanya.

Selain insentif tersebut, Perry menambahkan akan ada inisiatif lainnya demi mendukung program 3 juta rumah. Ia menyampaikan inisiatif tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Perry menambahkan dengan adanya dukungan ini terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau perumahannya maju tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh, semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," tutur Perry.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) bakal meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah. Adapun KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahaan.

"Kami menyediakan (KLM) dari Rp23,19 triliun, kemudian dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kebijakan tersebut telah dibahas pemerintah bersama dengan DPR pada Selasa (11/2/2025). Adapun perwakilan dari yaitu Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan perwakilan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara itu, DPR diwakili Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah, 3 juta rumah setahun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial BI diperlukan untuk bisa merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang properti tersebut.

KLM memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dasar undang-undangnya yaitu undang-undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana Komisi XI pada saat itu sudah memberikan peran pertumbuhan kepada Bank Indonesia," ucap Misbakhun.

Dari sisi hukum, lanjut dia, peran Bank Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditempuh lewat insentif kebijakan likuiditas makroprudensial.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Kendati demikian, dia tidak memerinci jangka waktu kenaikan bertahap itu.

Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pandu Sjahrir, yang digadang-gadang menjadi bos BPI Danantara, juga hadir dalam pertemuan yang sama.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen BI terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, fokus terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi serta penciptaan lapangan kerja, bahkan menarik pertumbuhan sektor lainnya.

“Kami berikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut sejumlah negara tertarik mendanai program 3 juta rumah di Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, negara yang berminat berinvestasi untuk program 3 juta rumah yaitu Qatar dan United Arab Emirates (UAE). Sementara China dan India ingin berpartisipasi dari sisi konstruksi.

"Ini sangat bagus dan kita dengar dari Qatar dan juga dari UAE itu sangat antusias dari sisi pendanaan. Kemudian dari China dan India kemarin kita balik juga sangat tertarik dari sisi konstruksinya," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dia menuturkan, Kadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan beberapa asosiasi di sektor properti sudah melangsungkan pertemuan untuk membahas program tersebut.

Adapun hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan 250 ribu unit rumah yang bisa direalisasikan. Untuk mencapai target, pemangku kepentingan, termasuk Kadin, terus mempererat kolaborasi.

"Kalau tidak salah angka yang disampaikan oleh Pak Ara tahun ini mungkin sekitar 250 ribu. Dan segala macam inovasi sudah dilakukan baik dengan menghilangkan PPN, lalu juga semacam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipercepat dan digratiskan," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi ihwal rencana Kadin memberikan lahan untuk kebutuhan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Anindya mengatakan opsi itu bisa saja dilaksanakan apabila memungkinkan.

Menurutnya, ada dua skema yang dapat ditempuh Kadin. Salah satunya ikut menyediakan rumah murah.

"Nah, apakah nanti ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih besar menjadi bagian dari CSR untuk melakukan penghibahan? mungkin saja. Tapi untuk keberlanjutan, bagaimana (caranya) teman-teman bisa menyukseskan program ini," kata Anindya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) resmi menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnis, SobatBangun. 

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C). TKPP adalah anak usaha PT Timah Tbk (TINS) yang bergerak di sektor perumahan dan properti. 

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah. Penandatanganan ota kesepahaman itu dilakukan oleh SVP of Business Innovation SIG Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes di Jakarta. 

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun,” kata Vita dalam siaran pers, Selasa (11/2/2025). 

Dia menegaskan, SobatBangun didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan. 

Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan, kerja sama dengan SIG membuat TKPP optimistis terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG,” ungkap dia. 

TKPP, kata dia, akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Perusahaan juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak. 

Sebelumnya, SIG bersama TKPP berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, SIG dan TKPP siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP. Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.  

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Pertahanan Negara (BPN) Palembang dan penyidik Polda Sumatera Selatan mendatangi area Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS), Gandus, Palembang. Kehadiran mereka untuk mengukur ulang fasilitas umum (fasum) yang berpolemik. Hadir pemilik lahan dan warga.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, pihak BPN datang ke lokasi meminta pemilik lahan Moty Khan bersama orang tuanya Jalaludin menunjukkan surat tanah miliknya. Pegawai BPN juga memasang beberapa patok terkait pengukuran yang dilakukan.

Namun, usai memasang patok pihak BPN dan Polda tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Novita Sarie Kuasa Hukum Moty Khan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan pengukuran untuk membuktikan kepemilikan lahan dan melengkapi pemberkasan yang ada di Polda Sumsel.

"Ya pihak BPN dan penyidik Polda Sumsel hari ini menindaklanjuti laporan warga perumahan tentang pengerusakan, dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh BPN Kota Palembang untuk membuktikan kepemilikan lahan ini," katanya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Novita menjelaskan, usai pemasangan patok oleh BPN disebut jika tanah di lokasi itu sesuai dengan master plan perumahan dan tidak ada bedanya.

"Jadi setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok, sangat sesuai dengan surat SHM yang kita hibahkan. Artinya jika dilihat kasat mata pengerukan jalan yang dilakukan klien saya di perumahan itu bukan jalan fasum sebenarnya tapi tanah pribadi kliennya," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN. "Kita tunggu saja hasilnya nanti dari BPN," tambahnya.

Camat Gandus Jufriansyah membenarkan adanya pengukuran tanah terkait fasum yang menjadi polemik di Perumahan KMS Gandus.

"Ya benar tadi ada BPN dan Polda Sumsel melakukan pengukuran di tanah yang menjadi polemik antara warga dan pemilik lahan. Untuk hasilnya memang belum disampaikan BPN Palembang,"ungkapnya.

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer