Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan.

"Pertama, basisnya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Untuk siswa sekolah, kata Dadan, datanya sudah lengkap. Namun, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan secara real time dan tidak bisa hanya mengandalkan data statis.

Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, Indonesia mencatat sekitar 4 juta ibu hamil, diikuti dengan kelompok ibu menyusui dan anak balita.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Terkait perhitungan data untuk kategori tersebut, kata Dadan, diterapkan mekanisme penghimpunan dana berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," katanya.

Program MBG diharapkan Dadan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan untuk mendukung peningkatan gizi nasional.

"Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Dadan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan susu sapi yang dihasilkan dari koperasi-koperasi Indonesia akan diserap untuk program makan bergizi gratis.

Budi Arie mengatakan, produksi susu sapi segar yang dihasilkan koperasi-koperasi Indonesia hanya sekitar 1,3 juta liter per hari. Jumlah ini masih kurang banyak dari kebutuhan.

“Produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu 1,3 juta liter, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter susu per hari. Jadi, memang pasti diserap semua susunya,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Data terbaru dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menunjukkan, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis sekitar 3 juta liter per hari.

“Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Di sisi lain, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi susu.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan program makan bergizi gratis, dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Insya Allah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip detikFinance, Senin (2/12/2024).

Dadan mengatakan anggaran pelaksanaan program MBG tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengungkap pihaknya masih melakukan kajian terhadap implementasi program makan siang gratis. Ace menyebutkan pihaknya akan melihat bagaimana implementasi program itu di berbagai daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji soal implementasi dari kebijakan makan bergizi," ungkap Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (2/12/2024).

Ace mengatakan kajian tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Menurutnya, program ini merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia memenuhi unsur gizi dan nutrisi," kata Ace.

Ace menyebutkan pihaknya masih akan melihat implementasi makan siang gratis sebelum memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Ace juga akan melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

"Soal implementasi di lapangan atau di daerah-daerah tentu kami ingin lihat implementasinya dulu di lapangan. Pihak mana yang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ace.

"Setelah itu baru nanti kami akan memberikan masukan khusus kepada Bapak Presiden terkait dengan efektivitas dari kebijakan makan bergizi tersebut," lanjutnya

Selain itu, Ace memandang implementasi program makan siang gratis akan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, menurut dia, dari unsur biaya, ketersediaan bahan pokok, hingga proses distribusi.

"Tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Termasuk dari aspek misalnya biayanya, ketersediaan bahan pokoknya hingga proses distribusi dari makan bergizi tersebut," kata Ace.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selain itu, 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Pada tahap awal, kata Dadan, fokus akan diberikan pada anak sekolah, yang kemudian dilengkapi dengan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita.

"Dari pengalaman uji coba kita yang selama 11 bulan, itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," ujarnya.

Dadan menambahkan, pendanaan untuk pembangunan satuan layanan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, kemitraan dengan kementerian atau lembaga lain, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti koperasi, yayasan, dan UMKM.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penentuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah melalui pengkajian secara matang atau tidak gegabah.

"Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," kata Muhaimin kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah akan memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut terjamin nilai gizi dan kualitasnya.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata dia.

Sebelumnya pada Sabtu (30/11), Muhaimin telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata dia.

Meskipun dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutu makanan itu, kata Muhaimin melanjutkan, harus terjaga mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis untuk pelajar sekolah dasar dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kali ini program makan siang bergizi gratis digelar di SDN Gintungkerta 1, Kecamatan Klari," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi program makan siang bergizi gratis yang diikuti sekitar 300 pelajar kelas I-VI di SDN Gintungkerta 1 merupakan simulasi keempat yang digelar Pemkab Karawang.

Dalam simulasi itu Pemkab Karawang memprioritaskan untuk digelar di sekolah-sekolah dengan jumlah murid terbanyak, dan akan menyisir wilayah lainnya.

Bupati mengagendakan kalau dalam kurun waktu satu bulan ini, Pemkab Karawang akan menyisir sekolah-sekolah hingga ke wilayah pelosok Karawang untuk simulasi makan siang bergizi gratis.

"Jadi dengan simulasi yang terus dilakukan, kami berharap pemkab akan lebih siap lagi dalam melakukan program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025," katanya.

Terkait dengan pengadaan menu makan siang bergizi gratis, Aep mengaku ke depannya akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Karawang serta para pelaku UMKM, tentu dengan pembinaan terkait gizi, kehigienisan dan lain-lain.

Bupati mengakui kalau simulasi program makan siang bergizi gratis, pada tahun ini belum dialokasikan anggarannya di APBD Karawang.

Atas hal itulah, simulasi program tersebut digelar dengan menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu.

Pemerintah akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Untuk awalannya, program ini akan menyasar 3 juta anak.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan uji coba akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjawab pertanyaan tentang kabar alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Menurutnya, angka tersebut hanya berupa rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi,"

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis yang saat ini uji cobanya tengah bergulir di beberapa daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi," kata Ace saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Senin.

Menurut Ace, pengkajian tersebut perlu dilakukan demi memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat.

Ace melanjutkan proses pengkajian itu meliputi beberapa hal seperti biaya pengadaan makanan, kualitas makanan hingga proses distribusi ke setiap sekolah.

Setelah proses pengkajian oleh Lemhannas selesai, Ace memastikan hasil kajian akan diberikan kepada presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum program tersebut resmi digulirkan.

"Kami akan memberikan masukan khusus kepada bapak presiden terkait dengan efektivitas kebijakan makan bergizi tersebut," kata dia.

Program makan siang bergizi gratis tersebut sudah digaungkan Prabowo dan Gibran sejak kampanye Pilpres 2024. Setelah resmi menjabat, pemerintah mulai mengimplementasikan program tersebut secara perlahan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan uji coba tersebut sering kali diawasi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka dan segenap jajaran pemerintah pusat serta kota.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024