ANTARA - Dalam memperingati Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara, Pemerintah Kabupaten Malang menggelar makan bergizi gratis bagi 400 siswa SDN 2 Karangploso, pada Selasa (10/12). Acara ini sekaligus sebagai persiapan Kabupaten Malang dalam melaksanakan program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto tahun depan. (Achmad Syaiful Afandi/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

Malang Raya (ANTARA) - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebut daerah penghasil susu sapi menjadi bagian penting menyukseskan program makan bergizi gratis yang akan dijalankan di awal tahun 2025.

"Saat ini susu merupakan menu makan bergizi, tetapi ini juga melihat kondisi suplai dalam negeri. Beberapa kali disampaikan bahwa daerah yang memang ada produksi susu sapi menjadi bagian penting," kata Agung saat meninjau Milk Collection Center (MCC) di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

Salah satu daerah yang disebutnya mampu menunjang kesuksesan program makan bergizi gratis adalah Kabupaten Malang, lantaran memiliki koperasi susu sapi dengan hasil mencapai ratusan ton per hari.

"Mudah-mudahan Koperasi SAE Pujon yang bisa menghasilkan susu pasteurisasi, mampu memberikan pelayanan untuk program makan bergizi," ujarnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Malang, total produksi susu sapi di wilayah setempat mencapai 143 ribu ton per tahun. Kemudian, populasi sapi perahnya ada 90 ribu ekor dan 22 ribu diantaranya terdapat di wilayah Pujon.

Pemerintah daerah setempat pun kini menunggu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program tersebut.

Melihat pada data yang ada, ia pun optimis di Kabupaten Malang paket makan bergizi gratis juga akan mencakup susu sapi di dalamnya.

"Paket makan bergizi gratis bahan bakunya berasal dari sekitar tentu harganya terjangkau, dengan harga yang ada, maka menu paket ini akan mengandung gizi. Kalau di Kabupaten Malang ini salah satunya susu, bisa menjadi menu," ucap dia.

Agung berharap para pelaku industri juga memberikan dukungan maksimal demi kelancaran berjalannya program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini, yakni dengan menggencarkan kolaborasi bersama pihak koperasi susu sapi di masing-masing daerah.

"Pemerintah berharap industri melakukan pembinaan menyediakan unit. Ini akan membuat kualitas susu menjadi baik dan diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini terus berjalan sehingga tidak ada lagi isu produksi susu nasional yang tidak terserap," kata dia.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Petani milenial memanen telur burung puyuh di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024).

Peternak yang membudidayakan 1.000 ekor burung puyuh dan menghasilkan 11 kg telur puyuh per hari itu nantinya akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi pemasok pangan dalam program makan bergizi gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

"Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," katanya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah bisa mendorong pengembangan sektor unggulan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Produk dari beberapa sektor tersebut diproyeksi akan terserap lebih besar di tahun depan seiring rencana pemerintah daerah yang menargetkan penyerapan komoditas lokal untuk Makan Bergizi Gratis di Sulsel.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan program ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor pertanian, peternakan dan perikanan khususnya pada komoditas pangan utama, seperti padi, sapi potong, unggas, dan ikan.

Di mana padi akan menjadi konsumsi utama untuk penyediaan makanan tersebut, sapi potong untuk menyediakan lauk dagingnya, unggas akan menyerap penyediaan daging ayam dan telur, serta ikan dan hasil laut lainnya.

"Jumlah siswa (SD-SMA) di Sulsel yaitu 1.896.186 orang, dengan anggaran makan bergizi gratis yang bakal dipatok Rp10.000 per anak, tentu akan menjadi peluang besar terhadap penjualan berbagai produk tersebut," ungkapnya pada gelaran Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (10/12/2024).

Pihaknya pun telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan produksi para petani, peternak dan nelayan, utamanya melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, OJK akan mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech peer to peer lending dan alternatif pendanaan UMKM melalui securities crowdfunding. Selain itu pihaknya juga akan mendukung program digital kredit UMKM dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro.

Dari sisi pembinaan dan pendampingan, OJK bekerja sama dengan TPAKD akan memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan.

"Produk asuransi juga dapat digunakan dalam menunjang sektor usaha perikanan baik asuransi jiwa dan umum. Asuransi menjadi penunjang dalam penjaminan kredit termasuk dalam asuransi agunan yang dijaminkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan cerdas sangat tergantung dari makanan yang bergizi.

Apalagi, Menko Zulhas mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa setiap anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan pemerintah lewat program makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

“Pada ujungnya, kita ingin punya sumber daya manusia yang andal, kuat, cerdas, dan itu akan semua tergantung kepada sumber daya makanan yang bergizi,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu, penggunaan ikan dan sumber makanan akuatik di dalam program MBG sangat penting untuk memenuhi konsumsi protein. Dia juga menyatakan pemerintah sangat mendorong produk perikanan di menu MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

“Makanan bergizi ini penggunaan ikan dan sumber pangan akuatik lainnya dalam menu sangat kita dorong. Jadi kalau mau bikin cerdas, pintar, ini memang ikan yang harus [didorong],” ungkapnya.

Dengan begitu, Zulhas menyampaikan SDM Indonesia akan mampu berdaya saing dengan negara tetangga.

“Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menunjang makan bergizi gratis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Asia. Selain makan bergizi gratis, tentu susu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027 dengan membangun komitmen, upaya, dan sinergi timbal balik di antara para pemangku kepentingan.

Dia menuturkan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pangan melalui diversifikasi dan industrialisasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

“Oleh karena itu kita perlu upaya dan saling kerjasama sinergi, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, juga teman-teman para negara-negara sahabat,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang masuk ke menu MBG.

KKP juga berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi.

Sebagai contoh, Budi menuturkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Apabila ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya adalah sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga mampu memberdayakan ekonomi pedesaan.

"(Program) makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

"Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan," ujarnya.

Tonton juga video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

"Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

"APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi," katanya.

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Yassierli dan mengusulkan program Two and Two. Program ini merupakan tata kelola penempatan tenaga kerja sektor informal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi.

Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Harjadmo mengatakan, program tersebut akan menyentuh ranah perekrutan, pelatihan dengan sertifikasi, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Hasil pertemuannya memang usulan-usulan kami kepada Pak Menteri (Yassierli) memang untuk tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri. Sebab, regulasi pelatihan masih ditangani Kemenaker walau ada kementerian baru yang namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)," tutur Tegap dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/12/2024).

Dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan Kemenaker RI untuk menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Investasi Pelatihan dan Vokasi. Penanaman modal asing pada program lembaga pelatihan kerja ke luar negeri (LPKLN) diproyeksikan akan berdampak positif pada Pencari Kerja,Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya.

Adapun beberapa manfaat dari penanaman modal asing untuk LPKLN itu, kata Tegap, seperti penurunan angka pengangguran, meningkatkan daya saing, membangun harkat dan martabat dan menjadikan PMI sebagai aset nasional, serta meningkatkan devisa negara.

"Yang jelas pertama perekrutan, perekrutan itu memang masih banyak calo. Harapan kami kalau ada investasi asing ini dan ada LPK yang standar internasional, artinya Pencari Kerja yang mau bekerja ke luar negeri khususnya Saudi, bisa langsung datang ke LPK tersebut tanpa melalui calo. Selanjutnya biaya-biaya penempatan pun bisa gratis," ujar Tegap.

Selanjutnya, kata Tegap, lewat program Two and Two itu pekerja migran akan terlindungi, memiliki kompetensi, serta memiliki sertifikasi dari LKP resmi. Apalagi HIMSATAKI selama ini masih menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Udang Undang No.18!Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan turunanya ketika merekrut CPMI.

"Two (pertama ini) ini perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi. Dan, Two yang kedua ini adalah perlindungan dan penempatan. Perlindungan dan penempatan ini kan ranahnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ," ujar Tegap.

Karena itu, kata Tegap, pihaknya berharap usulan tersebut dapat terealisasi, sehingga program Two and Two menjadi suatu ekosistem ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan "Harapan kami program Two and Two ini bisa menyelesaikan penempatan pekerja migran yang ada di hulu, termasuk sampai hilir," dan Pilot Projek akan di laksanakan di Propinsi NTB ungkap Tegap.

Merespons usulan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia salah satunya dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena itu, tenaga kerja tersebut harus harus memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Yassierli , kompetensi tersebut akan menjadi bekal penting bagi pekerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Di sisi lain, dengan memiliki kompetensi, pekerja akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Yassierli, Kemenaker akan mengkaji usulan tersebut untuk memastikan program dari HIMSATAKI memiliki dasar hukum yang kuat. Dan itu harus dipenuhi supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa yang bekerja itu kompeten," kata Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu berkomitmen untuk menyediakan makan bergizi gratis (MBG) program Presiden RI Prabowo Subianto bagi sedikitnya 600 siswa TK, SD, hingga SMP di daerah setempat.

"Kami melibatkan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk kegiatan ini, khususnya di Kelurahan Pulau Harapan," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu Iwan Samosir di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan ini akan dilakukan pada pekan depan dengan jumlah porsi MBG sebanyak 600 porsi untuk siswa TK, SD dan SMP.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan siap mendukung program ini," kata perwakilan PHE OSES, Baskoro.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Murniasi Hutapea mengatakan program MBG akan diawasi oleh tenaga kesehatan.

Ia mengatakan Suku Dinas Kesehatan setempat akan memantau program itu mulai dari higienis, kandungan gizi dan lainnya, sehingga benar-benar kandungan gizi makanan gratis itu secara tepat.

"Kami ingin program ini benar-benar memberikan manfaat dan siswa dapat terpenuhi kebutuhan gizinya," kata dia.

.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.