SEMARANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama saat ini mencakup 27 titik dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemerintah menargetkan perluasan program hingga 76 titik SPPG pada akhir 2025.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menyebut bahwa setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita.

Sehingga pada tahap pertama, program ini telah menjangkau 81.000 penerima manfaat, dengan mayoritas penerima adalah 72.000 siswa.

"Sudah 27 titik di 20 kabupaten/kota. Satu titik sama dengan dilayani satu SPPG untuk 3.000 penerima, yakni ibu hamil, balita, siswa SD, SMP, SMA. Tahun ini informasi dari BGN targetnya 76 titik sampai akhir 2025," ujar Yunita usai Musrenbang Jawa Tengah 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (11/2/2025).

Perkembangan dan Evaluasi Program MBG

Saat ini, belum ada penambahan kuota penerima manfaat untuk Februari. Namun, perluasan program akan dilakukan secara bertahap dalam bulan-bulan berikutnya.

Sejauh ini, respons masyarakat terhadap MBG cukup positif. Namun, Dinkes Jateng mencatat masih ada sejumlah kendala yang perlu dievaluasi, termasuk insiden keracunan di Sukoharjo.

"Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," jelasnya.

Insiden keracunan makanan di Sukoharjo menjadi perhatian utama dalam evaluasi program ini.

Penyebabnya bisa berasal dari bahan makanan, cara memasak, atau peralatan yang digunakan.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut Yunita.

Dinkes Jateng meminta SPPG lebih teliti dan berhati-hati dalam mengolah makanan guna mencegah insiden serupa terjadi lagi.

"Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi," harapnya.

Pengawasan oleh Pemprov Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program MBG, bekerja sama dengan dinas terkait.

"Iya, mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kemarin di Sukoharjo sudah ada sebetulnya," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa kendala di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 Billy Mambrasar mengklaim bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah berhasil meningkatkan literasi pelajar di Papua hingga 33%.

Dikutip melalui akun instagram @billymambrasar, Founder Containder itu mengatakan bahwa makan bergizi gratis memang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua.

Dia melanjutkan bahwa Sebagai bagian dari upaya tersebut, organisasi Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan dana swadaya sendiri.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi pelajar di Papua.

“Hasilnya program ini dapat meningkatkan literasi pelajar Papua hingga 33% dengan swadaya dan dana sendiri,” ujarnya dalam akun pribadinya, Selasa (11/2/2025).

Dengan hasil ini, kata Billy, organisasinya pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola sembilan dapur di Papua yang akan segera diresmikan pada 17 Februari mendatang.

Billy menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dia juga mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah Papua untuk ikut serta dalam menyukseskan program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Dengan ini, kami siap ikut berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini, dan mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah papua ikut andil dalam menjalankan serta menyukseskan program ini,” pungkas Billy.

IDXChannel - Program Makan Bergizi Gratis akhirnya digelar di Sorong, Papua Barat Daya. Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu pun disambut dengan antusiasme tinggi dari siswa, guru, maupun para orang tua.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa mengatakan, proses persiapan makanan dilakukan dengan baik dan antusiasme anak-anak sangat tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," kata Indri lewat keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, salah satu petugas dapur, Septina Keilem mengatakan, dirinya merasakan manfaat makan bergizi gratis dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat bagaimana anaknya kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Sebelum ada makan gratis, biasanya dia makan di rumah dan bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini, dia tidak pernah bawa uang jajan lagi, yang penting bawa air minum," kata dia.

Kepala Sekolah SDN 37, Martha Oktovina Bemey mengatakan, sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu dia tadi pagi tidak sarapan jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga dengan ada makan bergizi ini saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Meski begitu, Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," katanya.

Namun, ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak salah satunya sayur kangkung.

"Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur Kangkung," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick dikutip Antara, Selasa, 11 Februari 2025.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

(aid/ara)

Menteri Keuangan Sri Mulyani membandingkan makan bergizi gratis (MBG) dengan katering hajatan.

Ia menegaskan MBG adalah program flagship milik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan gratis untuk lebih dari 90 juta orang bukan sekadar butuh anggaran besar.

"Banyak di ruangan ini yang mungkin sudah memiliki mantu atau dalam hal ini menggelar pernikahan anak. Biasanya Anda mengundang 500 orang, 1.000 orang, atau jika sangat kaya mungkin (tamu undangan) 5.000 orang," ucapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Namun, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan persiapan pesta pernikahan itu punya waktu cukup panjang.

Ia memperkirakan biasanya pihak keluarga mempelai punya waktu enam bulan sampai setahun, termasuk untuk urusan katering.

Sementara, penyelenggaraan makan bergizi gratis mesti digelar setiap hari. Penerima manfaatnya pun banyak dan tersebar di beberapa titik Indonesia.

"Kami menyediakan makanan (MBG) untuk 5.000 (anak) per fasilitas, setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun penuh," beber Ani membandingkan.

Ani menegaskan analogi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya menjalankan program MBG. Ia menyebut pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga perlu memikirkan bagaimana kualitas makanan yang disalurkan itu.

Ia berjanji akan terus memberikan prioritas lebih untuk makan bergizi gratis. Bukan hanya pada alokasi anggaran, melainkan dalam hal distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Tentu saja proses bisnis (MBG) akan terus diperbaiki dan beradaptasi," tutup sang Bendahara Negara.

Anggaran MBG saat ini adalah Rp71 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan masih perlu suntikan dana Rp100 triliun pada 2025 agar target 82,9 juta penerima bisa tercapai.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara berencana mendenda masyarakat yang membangun rumah tanpa izin persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ara mengatakan pengurusan PBG sudah cepat dan gratis. Dia menyebut pengurusan PBG saat ini bisa 14 menit di beberapa daerah.

"Sekarang saya bisa katakan urus izinnya, kalau enggak, sebentar lagi saya akan denda. Kenapa? Izinnya gratis dan cepat," kata Ara pada Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).

Ara mengatakan pengurusan izin PBG penting untuk pendataan. Pemerintah bisa mendata semua bangunan perumahan di semua daerah.

Selain itu, PBG juga menjadi legitimasi atas rumah yang dibangun. Menurut Ara, rumah masyarakat bakal punya nilai jual lebih baik.

"Masa bangun rumah enggak ada suratnya? Nanti suatu saat mau jual bagaimana? Suatu saat mewariskan bagaimana? Kita mau melakukan itu dengan baik," ujarnya.

Ara berkata besaran denda yang akan diterapkan tidak akan tinggi. Dia menyebut denda difokuskan menertibkan data perumahan, bukan menghukum rakyat.

"Itu lebih kepada mengedukasi rakyat untuk tertib aturan, tertib administrasi. Ini kan mau diadministrasikan. Masak bikin rumah enggak ada izin?" ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyediakan aset tanah BUMN seluas 792 hektare (ha) untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan sebagian besar lahan itu aset Perumnas. Dia mempersilakan BUMN bekerja sama dengan pengembang swasta untuk mewujudkan 3 juta rumah.

"Jadi percepatan 792 ha dengan 123 ribu rumah," kata Erick pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Lahan seluas 792 ha itu terbagi di lima lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulo Gebang, Jakarta Timur; Stasiun Cicayur, dan Stasiun Jurangmangu.

Ada pula yang berlokasi di Rusun Klender berupa revitalisasi rusun. Lalu ada di Jonggol untuk perumahan tapak.

Erick mengatakan para pengembang bisa mensurvei dalam 1-2 hari ke depan. Setelah itu, skema kerja sama baru akan dibicarakan.

Dia belum bisa memastikan berapa rentang harga rumah-rumah tersebut saat sudah jadi. Erick hanya menyampaikan penentuan harga akan dibagi ke dalam beberapa kategori ekonomi.

"Kita ingin memastikan, antara private sector dan BUMN, bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) RI pada 2030 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah dalam periode 2025 hingga 2029, yang terdiri atas 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

“Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (10/2/2025).

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program 3 juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380.000 orang.

“Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota),” ucap Rachmat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

(akn/ega)