Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima," ucapnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam mendukung kesuksesan Program MBG.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan penuh, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan bergizi. Masyarakat juga harus berperan aktif agar hasilnya maksimal," katanya.

Hal tersebut pun disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-23 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin juga memberikan apresiasi terhadap peran BGN dalam menjalankan Program MBG. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan program itu tetap relevan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi antara lain kesehatan, Alifudin juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program BMG.

Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain, seperti di Kalimantan Barat, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan bergizi demi menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena pembiayaan program MBG berasal dari realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif dari program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat kebanyakan masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Sebagai perbandingan, hasil perhitungan DEN tersebut berbeda dengan hasil perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% (sementara perhitungan DEN hanya sekitar 0,01%—0,26%) terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini [program MBG] akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

BLITAR - Pemerintah terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi MBG yang digelar di MTs. Ma’arif Bakung, Jl. Kh. Zaid 37, Bakung Udanawu, Blitar, pada Minggu (23/3/2025). 

Acara yang dihadiri oleh 300 peserta, termasuk tokoh masyarakat setempat, ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Program MBG, yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak, serta memberdayakan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Dengan ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuh, Tulungagung, sebelum bulan puasa. Ia memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. 

“Kabupaten Tulungagung sudah memiliki 3 SPPG yang beroperasi dan telah memberikan manfaat kepada sekitar 9.000 penerima. Kami berharap program ini bisa diperluas ke daerah lain, termasuk Blitar,” tambahnya.

Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pemda, dan masyarakat untuk keberhasilan program MBG. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar membutuhkan 102 dapur gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Kecamatan Ponggok memerlukan 8 dapur, Kecamatan Kanigoro 6 dapur, dan setiap kecamatan lainnya akan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa. Saat ini, Kecamatan Ponggok dan Srengat telah mendaftar, dan dalam waktu dekat BGN akan membangun 3 dapur di Kabupaten Blitar,” jelas Kolonel Andy Charman.

Program MBG juga melibatkan pondok pesantren sebagai mitra strategis, dengan harapan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tinggi sesuai prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA/sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia ini, mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. 

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tersebut akan ditambah Rp 100 triliun, sehingga total menjadi Rp 171 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Dengan dukungan anggaran yang besar, kami yakin program ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus stunting dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Nurhadi.

Editor : Ali Masduki

Jakarta -

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOTA JAMBI, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan forum RT se-Kota Jambi terkait masalah banjir di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jambi dan DPRD.

Camat Kota Baru, Jauharul, menjelaskan bahwa banjir yang melanda kawasan tersebut disebabkan drainase yang tidak mampu menampung air hujan.

"Dari drainase yang berada di Kelurahan Kenali Asam, air menyeberang ke jalan dan permukiman," ujarnya saat ditemui di lokasi unjuk rasa pada Minggu (23/3/2025).

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa masalah drainase telah menjadi persoalan yang tidak kunjung teratasi selama puluhan tahun.

"Sudah puluhan tahun tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Sudah berapa kali pergantian kepala daerah, kami sudah meminta agar anggaran ini fokus dalam penyelesaian banjir," ungkapnya.

Yasir juga meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana-Diza, memasukkan penyelesaian masalah banjir ke dalam program kerja 100 hari mereka.

Ia menambahkan, masalah ini telah berulang kali dibahas dalam diskusi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak balai, namun hingga kini belum ada solusi konkret.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan masalah banjir yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

(shc/fdl)

Program Makan Bergizi Gratis adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun pada Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan, salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun.

Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini menambahkan bahwa kekhawatiran soal MBG mengganggu APBN itulah yang terus disuarakan.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ujarnya.

Kendati demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengatakan bahwa MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Generasi mendatang yang sekarang masih TK dan SD, menurut dia, adalah generasi yang perlu asupan gizi cukup.

"Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucap Misbakhun.

Di depan pelaku pasar modal di BEI, dia menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," ungkapnya.

Wakil rakyat ini menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus mulai dari sekarang.

"Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada pada generasi sekarang," tambah Misbakhun.

Ia menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN sebab Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Hal itu terbukti dari volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

"Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual agar tidak membebani anggaran.

"Sekarang Pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dinaikkan. Penerimaan pajak ditingkatkan tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan," pungkas Misbakhun.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga akhir Maret 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghabiskan anggaran mendekati Rp1 triliun.

Dadan menekankan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 12 Maret 2025 yang mencatat realisasi anggaran sebesar Rp710,5 miliar.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk menyalurkan bantuan MBG kepada sekitar 2,2 juta penerima manfaat.

“Hampir Rp1 triliun. Nah itu [angka pastinya harus tanya ke itu [Kemenkeu] ya nanti, tetapi menjelang Rp1 triliun lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025) malam.

Dadan menjelaskan bahwa kenaikan realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian administrasi. Selain itu, banyak mitra BGN yang sebelumnya belum melakukan pengajuan reimburse, tetapi pada akhir bulan ini dana tersebut telah dicairkan.

Ke depan, proses penggantian dana ini akan lebih sederhana karena mulai pekan depan, BGN tidak akan melayani penerima manfaat sementara waktu akibat libur Idulfitri. Namun, layanan tetap berjalan bagi ibu hamil, lansia, dan anak balita.

Setelah periode libur, BGN berencana memperbaiki aspek administrasi agar mitra bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dengan skema ini, pencairan anggaran diharapkan menjadi lebih cepat.

Dadan juga memprediksi bahwa mulai bulan depan, realisasi anggaran MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun pada Mei, dan akhirnya mencapai Rp5 triliun per bulan pada September 2025.

“Kami akan perbaiki terus aspek administrasinya sehingga setelah nanti lebaran seluruh mitra menerima uang muka dahulu, bukan reimburse. Nah itu akan mempercepat pencairan juga,” pungkas Dadan.

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk generasi penerus RI.

Berbicara pada Capital Market Forum 2025 bertema "Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II" di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/3/2025), Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

?Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,? ujar Misbakhun.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan.



?Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,? kata Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi.

Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

?Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,? ucapnya.

Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

?MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,? ujarnya.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu menyatakan upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

?Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,? katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menganggap MBG bukanlah beban bagi APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Namun, Misbakhun mengyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanya tetap Rp3.621,3 triliun.

?Pak Presiden ingin itu (APBN, red) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp100 triliun ditambahkan ke belanja Makan Bergizi Gratis,? imbuh Misbakhun.

Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran?

Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

?Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,? ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut tunggakan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan segera diselesaikan pekan depan, sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.

"Kemudian terkait dengan isu gaji. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tiga bulan, baru akan kita bayarkan minggu depan," ujar Dadan ketika ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

Dadan menyebut proses pembayaran gaji tersebut harusnya akan selesai sebelum lebaran dan akan dibayarkan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing SPPI, dirapel langsung untuk tiga bulan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan akar masalah pembayaran gaji ini merupakan status kepegawaian SPPI, yang bekerja membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, saat ini mereka belum resmi menyandang status tersebut, sehingga pagu anggaran belum bisa mengakomodir gaji yang menjadi hak mereka. Melihat kondisi tersebut, Dadan mengatakan pihaknya mencoba beberapa opsi solusi.

"Jadi mohon maaf karena memang ada uang, tapi uang negara ini tidak seperti uang pribadi. Jadi kalau uang pribadi, uang apa saja yang penting bisa dipakai-dipakai," tuturnya.

"Saya sudah berusaha untuk menalangi, tapi nanti mekanisme pengembaliannya seperti apa kalau saya menalangi," imbuhnya.

Dadan menjelaskan pembiayaan gaji SPPI akhirnya menggunakan pagu anggaran "jasa lainnya." Setiap SPPI akan diperlakukan seperti konsultan eksternal yang memberikan jasa mereka kepada BGN.

"Itu dana APBN, tetapi tadinya kan untuk belanja yang lain. Ada uang yang memang bisa digunakan untuk membayar jasa. Jadi akhirnya kita gunakan dari jasa konsultan atau jasa lainnya," kata Dadan menjelaskan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar, tetapi dijanjikan akan dapat tambahan Rp100 triliun pada September mendatang.

Dadan menyebut anggaran merupakan salah satu kunci dari program MBG. Namun, ia mengklaim lembaga yang ia pimpin tak bermasalah soal anggaran karena pengajuannya pasti akan disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden," ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3).

"Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya," lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

"Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja," kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Sebelumnya penambahan anggaran MBG ini juga sempat dinyatakan oleh Kemenkeu pada 13 Maret. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya yang cukup parah seperti Bekasi, memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan program MBG. Dadan mengatakan pihaknya akan merelokasi SPPG yang berada di zona rawan banjir ke tempat yang lebih aman.

"Untuk SPBG yang terdampak banjir, kami sudah mencari model di Babelan (Bekasi). Jadi kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terdampak banjir, dan di situlah SPPG akan ditempatkan," tuturnya.

Tak hanya diselamatkan dari banjir, ia mengatakan SPPG juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi yang amab dari bencana longsor dan gempa bumi.