Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Perpres ini dibuat untuk mempercepat program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia pun membantah penerbitan beleid anyar tersebut didasari maraknya insiden keracunan MBG.

“Enggak-enggak [Perpres terbit karena ada insiden keracunan MBG], lebih banyak ke percepatan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Dadan menjelaskan Perpres ini bertujuan untuk mempercepat jangkauan penerima manfaat MBG. Untuk diketahui, BGN mempercepat target MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi [program MBG],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat MBG dilaporkan telah mencapai 3,5 juta orang. Dadan menjelaskan, MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Program ini juga telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga sekolah luar biasa (SLB). Sebanyak 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa pondok pesantren, ibu menyusui, ibu hamil, hingga balita.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Dadan menyatakan BGN akan mempercepat pembentukan 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut, target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi 1 tahun.

“Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” terangnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Indonesia.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama, harus ada urgent bahwa ini sangat mendesak penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Rancangan Perpres MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat.

Zulhas menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Menurutnya, program MBG yang sudah berjalan empat bulan ini harus disempurnakan tata kelolanya, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," kata Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait evaluasi enam bulan pemerintahan, Prabowo mengakui bahwa memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Di sisi lain, Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian pelaksanaan MBG itu. Presiden pun menekankan bahwa target nol kesalahan terhadap pelaksanaan MBG hingga akhir tahun oleh Badan Gizi Nasional diharapkan bisa terwujud.

Menurut Prabowo, pelaksanaan MBG tidak serta merta berjalan dengan lancar karena berkaitan juga dengan adat dan tradisi makan anak di setiap wilayah, salah satunya budaya makan dengan menggunakan tangan.

Pemerintah tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Zulhas pun mengakui pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Dia pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

"Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan," terang Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, persentase insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada angka yang kecil.

Meski demikian, Zulhas mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi insiden penerima manfaat yang mengalami keracunan program MBG.

“Ini kami evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi [insiden keracunan MBG], walaupun secara persentase sangat kecil, 0,00% ya, Pak [Dadan Hindayana],” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, Zulhas mengeklaim bahwa selama ini program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut telah berjalan baik.

“Kami melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tetapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada insiden seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta,” ujarnya.

Selain evaluasi MBG, Zulhas menyampaikan, rapat koordinasi hari ini juga membahas terkait penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program ini bisa berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

Adapun, Badan Gizi Nasional mempercepat target MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami tadi membahas akan kita menyempurnakan tata kelola agar bisa bergerak lebih cepat, lebih bagus sehingga tujuan, sasaran 82,9 juta [penerima MBG] itu bisa kita percepat capaiannya,” terangnya.

Kemudian, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan membahas mengenai regulasi yang nantinya akan dirumuskan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam catatan Bisnis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat enam kasus kejadian keracunan MBG yang dialami 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” ujar Dadan dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia memerinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa. Insiden keracunan MBG juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa.

Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan MBG kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Pada hari itu, terdapat tiga kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

Kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” tandasnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian lokal.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Bumdes Tridadi di Sleman, D.I Yogyakarta pada Kamis (8/5) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

"Saya kira (peran Bumdes) itu harus kita sambut baik, karena multiplier effect-nya akan luar biasa. Lima puluh orang akan bekerja, ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja kemudian dapat penghasilan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dadan mengemukakan, setiap kali satu SPPG berdiri membutuhkan minimal 15 pemasok, sehingga berpotensi muncul 15 wirausaha baru.

"Kami harapkan semua pasokan ke SPPG itu dari lokal," ujar dia.

SPPG memiliki tiga peran utama, yaitu produksi MBG, tempat bertemunya satuan pelayanan dengan produsen bahan baku, dan tempat di mana ahli gizi melakukan pemantauan produksi MBG agar sesuai dengan standar pemenuhan gizi.

Dadan menyambut baik antusias dari Bumdes dalam bermitra dengan BGN. Menurut dia dengan bergabungnya Bumdes dalam mengelola MBG, maka pergerakan perekonomian di tingkat lokal akan semakin optimal.

SPPG tersebut nantinya juga akan menerima kucuran dana Rp8-10 miliar per tahun, yang 85 persennya diproyeksikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan Bumdes yang menjadi mitra BGN untuk membentuk SPPG.

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Bumdes, di mana Bumdes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," katanya.

Menurut dia, upaya Bumdes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, penyaluran pembiayaan sektor perumahan melalui produk BSI Griya tumbuh 8,63 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp58,03 triliun pada kuartal I 2025.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer ini didominasi pembiayaan rumah baru, indent, maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I 2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Perseroan mencatat, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I 2025 turut berkontribusi pada kenaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

Anton menjelaskan, BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk BSI Griya juga menyediakan program qurban dan wakaf produktif yang merupakan kerja sama BSI dan BSI Maslahat. Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid di mana BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal ini tecermin dari rasio non-performing financing (NPF) pembiayaan griya BSI yang berada di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

BSI juga akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut yakni Griya Simuda.

Sebagai informasi, layanan pembiayaan melalui Griya Simuda memiliki fitur khusus bagi kaum muda dengan kemudahan angsuran dan disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap hingga lunas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.(*)

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025