KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

Wonosobo -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melakukan kunjungan kerja (kunker) uji coba makan bergizi gratis di Ponpes Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng). Cak Imin pun bercerita dirinya harus menempuh 7 km agar bisa minum susu saat menjadi santri.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tantangan pengajaran dan pendidikan agama termasuk pesantren kita ini amat sangat menarik. Di masa yang akan datang, karena harus mengatasi seluruh problematika kehidupan kita," kata Cak Imin dalam sambutannya, Senin (16/12/2024).

Cak Imin mengatakan pendidikan menjadi hal yang penting sebagai syarat untuk majunya pendidikan. Pendidikan yang baik akan membawa sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Serta SDM yang kuat harus makan makanan yang bergizi.

Salah satu syarat untuk maju pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan membawa SDM yang kuat. SDM yang kuat akan membawa kekuatan kemajuan. Salah satu SDM yang kuat itu adalah manusianya harus makan makanan yang bergizi. Betul apa betul?" ujarnya.

Cak Imin pun menceritakan saat dirinya menjadi seorang santri. Dia mengatakan meski orang tuanya memberikan susu, dia harus mengambil susu itu sejauh 7 km dari Ponpes ke rumah.

"Saya dulu nyantri. Makanannya pas-pasan. Tapi untungnya orang tua saya itu, dulu itu, ngasih meskipun pas-pasan, saya itu harus minum susu. Tapi nggak semudah yang kamu bayangkan.

Saya boleh minum susu asal saya ngambil sendiri 7 kilometer dari rumah naik sepeda," ucapnya.

"Tiap hari. Jadi Pak Leon, saya itu hobi naik sepeda itu dulu gara-gara waktu SD SMP itu. Tiap pagi naik sepeda ontel hanya untuk ngambil susu. Karena hobi itu suka minum susu itu ke tempat pemerasan sapi perah, sapi susu. Di situ dapat harga murah. Karena beli di peternaknya. Kalau harga di pasar nggak mampu. Ekonomi keluarga kita nggak mampu," sambungnya.

Cak Imin lantas mengatakan para santri saat ini bisa mendapatkan makanan bergizi. Makanan bergizi dari pemerintah akan dimulai pada 1 Januari 2025.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah dimulai 1 Januari, tetapi karena anggaran, maka bertahap," tuturnya.

Dia mengatakan proses penyaluran makanan bergizi ini masih bertahap. Untuk tahap awal dianggarkan senilai Rp 51 triliun.

"Nah proses bertahap itu ada yang santri ada yang sekolah tentu kesabaran semuanya. Agar proses bertahap ini pemerontah akan mengeluarkan Rp 51 triliun untuk tahap awal," jelasnya.

"Nah moga-moga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat, seluruh soswa tak ada satupun yang tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutupnya.

(aik/aik)

KOMPAS.com -Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sleman:

1. Godean Jogja Hill's: Tipe 30/60

   Terletak di Godean, Kabupaten Sleman, perumahan ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/60 meter persegi. Dari total 190 rumah yang tersedia, tersisa tinggal satu unit lagi.

2. Godean Jogja Hills Tahap 2: Tipe 30

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati yang terletak di Godean, Kabupaten Sleman. Menawarkan 73 rumah dengan harga Rp 151 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 30/60 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 3 unit lagi dari total 70 rumah.

3. Griya Moyudan Asri: Tipe 25/60

   Berlokasi di Moyudan, Kabupaten Sleman, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Adi Propertindo, dengan harga Rp 151 juta.

   Setiap unit dibangun dengan ukuran 25/60 meter persegi. Masih tersedia 61 rumah dari total 110 unit yang dipasarkan.

4. Mulia Purnama Residence: Tipe Subsidi

   Perumahan keempat ini terletak di Godean, Kabupaten Sleman, dengan jumlah total 148 unit, seharga Rp 151 juta.

   PT Sahid Putra Sehati membangun rumah-rumah di sini dengan luas 30/60 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 18 rumah lagi.

5. Perumahan Graha Kencana Gamplong: Tipe Perumahan Graha Kencana Gamplong

   Di Moyudan, Kabupaten Sleman, terdapat perumahan dengan total 79 unit. PT Adhiwangsa Rahayu Propertindo memasarkannya dengan harga Rp 162 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 30/60 meter persegi. Masih tersedia 66 rumah lagi yang dipasarkan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

(dhw/zlf)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

Jakarta -

Yayasan pendidikan di Papua Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia Menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan. Dengan menu lengkap dan komposisi sesuai standar, biaya per porsi makanan sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis ini telah dilakukan sejak Juli 2024. KBF Indonesia bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Menu yang kami sediakan mengikuti arahan standar yang telah ditetapkan oleh IFSR, berdasarkan kerangka kerja sama kami, yakni beras, telur, ikan lele, sayur kacang, kangkung sebagai makanan minimum. Beberapa kali kami juga memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang kami berikan," kata Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua Risa Maulegi, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Target uji coba Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan KBF Indonesia adalah anak-anak kurang mampu yang aktif belajar literasi di KBF Indonesia.

KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orang tua siswa dengan memberikan anggaran yang di monitor pencairannya secara bertahap. Sumber pangan seperti sayur mayur dan lauk pauk, berasal dari hasil produksi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Sehingga, biaya per porsi makanan menjadi sangat murah.

Bersamaan dengan uji coba Program Makan Begizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar, yang diukur dari peningkatan angka literasi dari anak-anak didiknya. Bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, KBF Indonesia mengadakan program belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

"Hasilnya adalah siswa dan siswi kami, karena adanya Makan Bergizi Gratis, jadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas kami, dan belajar baca tulis dengan lebih termotivasi. Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33%, yang kami ukur dan audit bersama pemerintah daerah," ujar Risa.

KBF Indonesia ingin intervensi dan Program Makan Bergizi Gratis terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah Timur Indonesia. Sehingga kualitas SDM Indonesia bisa meningkat, sesuai cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.

(hnu/ega)

KOMPAS.com -Kabupaten Bogor di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bogor:

1. Perumahan Bukit Sakinah: Tipe 21/60

   Terletak di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh PT Wastudipta Adhi Graha dengan banderol Rp 180 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 21/60 meter persegi. Hingga kini, dari total 448 rumah, tersisa 5 unit lagi.

2. Gardenia 2 Cileungsi: Tipe 23

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya yang terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Menawarkan 293 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 23/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 253 rumah dan menyisakan 40 unit lagi.

3. Bumi Citeureup Asri Zarindah: Tipe 27/60

   Berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Properti Indonesia, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 27/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit dari total 7 rumah yang dipasarkan.

4. Gardenia Cileungsi: Tipe 30/60.

   Perumahan keempat ini terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan total 131 unit seharga Rp 139 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya ini tinggal menyisakan satu unit.

5. Permata Puri Harmoni 2: Tipe 26/60 (2Kt) 141.000.000

   Di Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdapat perumahan 1.006 unit dengan harga Rp 141 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/60 meter persegi. PT Bangun Cipta Multiguna masih memasarkan 142 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kota Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Bekasi:

1. Bekasi Timur Regency 7A: Tipe 22 Azurite

   Terletak di Mustikajaya, Kota Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Cakrawala Nusadimensi dengan banderol Rp 141 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Hinga kini tersisa satu unit saja.

2. Grand Kamala Lagoon: Tipe Studio B

   Hunian satu ini dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang terletak di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menawarkan 158 rumah dengan harga Rp 179 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 21 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 79 unit lagi.

MERAUKE - Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia, sebuah yayasan pendidikan di Papua, menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan. Dengan menu lengkap dan komposisi sesuai standar, biaya per porsi makanan sekitar Rp10 ribu sampai Rp14 ribu.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis ini telah dilakukan sejak Juli 2024. KBF Indonesia bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Target uji coba Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan KBF Indonesia adalah anak-anak kurang mampu yang aktif belajar literasi di KBF Indonesia.

?Menu yang kami sediakan mengikuti arahan standar yang telah ditetapkan oleh IFSR, berdasarkan kerangka kerja sama kami, yakni beras, telur, ikan lele, sayur kacang, kangkung sebagai makanan minimum. Beberapa kali kami juga memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang kami berikan,? kata Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua, Risa Maulegi.


KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orang tua siswa dengan memberikan anggaran yang di monitor pencairannya secara bertahap. Sumber pangan seperti sayur mayur dan lauk pauk, berasal dari hasil produksi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Sehingga biaya per porsi makanan menjadi sangat murah.

Bersamaan dengan uji coba Program Makan Begizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar, yang diukur dari peningkatan angka literasi dari anak-anak didiknya. Bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, KBF Indonesia mengadakan program belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

?Hasilnya adalah siswa dan siswi kami, karena adanya Makan Bergizi Gratis, jadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas kami, dan belajar baca tulis dengan lebih termotivasi. Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33%, yang kami ukur dan audit bersama pemerintah daerah,? ujar Risa.

KBF Indonesia ingin intervensi dan Program Makan Bergizi Gratis terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah timur Indonesia. Sehingga kualitas SDM Indonesia bisa meningkat, sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

KOMPAS.com -Kabupaten Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bekasi:

1. Suropati Residence: Tipe 22/60 - 126.5

   Terletak di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Mitra Tata Griya dengan harga Rp 127 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 22/60 meter persegi. Dari total 896 unit, masih tersedia 68 rumah lagi.

2. Grand Kertamukti Residences: Tipe 22/60 - 133.5

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Samadhi Asthani yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Menawarkan 748 rumah dengan harga Rp 134 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 22/60 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah lagi.

3. Puri Cikarang Asri: Tipe 22

   Berlokasi di Sukatani, Kabupaten Bekasi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karyamas Mambang Perkasa, dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 22/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih dipasarkan 41 rumah lagi.

4. Griya Mahakarya Residence: Tipe Agate 133.500.000

   Perumahan keempat ini terletak di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Total rumah yang ditawarkan 781 unit dengan harga Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 22/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Sejahtera Investama ini masih menyisakan 13 unit lagi.

5. Graha Cipta 5: Tipe 36/60

   Di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, terdapat perumahan 983 unit yang dibanderol Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/60 meter persegi. PT Tirta Kumala Propertindo masih memasarkan sisa 48 rumah lagi.

KOMPAS.com -Jakarta Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Kota Adm Jakarta Barat:

1. Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B

   Terletak di Cengkareng, Jakarta Barat, proyek ini hunian dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 199 juta.

   masing-masing unit hunian dirancang seluas 22 meter persegi. Sebanyak 16 unit telah terjual, dan masih tersisa 16 unit lagi.