Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga membeli pompa secara mandiri untuk mengurangi debit banjir di kompleks mereka.

"Kebetulan kita punya pompa. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," tutur Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Pompa tersebut akan dinyalakan untuk menguras banjir yang menggenangi Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan tinggi muka air (TMA) Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Widia mengatakan perumahan yang juga ditinggali musisi Katon Bagaskara itu hampir selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Dia mengatakan banjir surut dalam waktu sekitar dua jam.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjutnya.

"(Genangan) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambah Widia.

Katon Harap Solusi Pemprov

Penyanyi Katon Bagaskara menjadi salah satu korban banjir di perumahan di Kebayoran Baru. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang banjir karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo. Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," katanya lagi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, ujarnya lagi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung penuh untuk sektor perumahan

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bahwa Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal, dan luar biasa perhatian dari Presiden RI Prabowo," katanya.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara pada Jumat inj mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

"Ya itu justru beliau (Presiden RI) sangat memberikan bantuan, makanya pertemuan hari ini terjadi, bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada juga dukungan dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," katanya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang menyampaikan bahwa Danantara ingin membantu likuiditas di sektor perumahan.

"Danantara ingin membantu likuiditas," kata Bonny.

Menurut dia, pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara di Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5) turut mengundang pihak perbankan dalam rangka untuk mencari alternatif likuiditas.

"Bapak Presiden RI lebih menekankan bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau memang asing mau masuk, silakan. Tetapi kita harus menyiapkan alternatif likuiditas, itu salah satunya adalah dari Danantara," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dadan mengemukakan Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menggodok perpres atau instruksi presiden inpres untuk mempercepat capaian target Program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Perpres ini dibuat untuk mempercepat program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia pun membantah penerbitan beleid anyar tersebut didasari maraknya insiden keracunan MBG.

“Enggak-enggak [Perpres terbit karena ada insiden keracunan MBG], lebih banyak ke percepatan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Dadan menjelaskan Perpres ini bertujuan untuk mempercepat jangkauan penerima manfaat MBG. Untuk diketahui, BGN mempercepat target MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi [program MBG],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat MBG dilaporkan telah mencapai 3,5 juta orang. Dadan menjelaskan, MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Program ini juga telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga sekolah luar biasa (SLB). Sebanyak 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa pondok pesantren, ibu menyusui, ibu hamil, hingga balita.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Dadan menyatakan BGN akan mempercepat pembentukan 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut, target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi 1 tahun.

“Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” terangnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Indonesia.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama, harus ada urgent bahwa ini sangat mendesak penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Rancangan Perpres MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat.

Zulhas menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Menurutnya, program MBG yang sudah berjalan empat bulan ini harus disempurnakan tata kelolanya, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," kata Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait evaluasi enam bulan pemerintahan, Prabowo mengakui bahwa memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Di sisi lain, Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian pelaksanaan MBG itu. Presiden pun menekankan bahwa target nol kesalahan terhadap pelaksanaan MBG hingga akhir tahun oleh Badan Gizi Nasional diharapkan bisa terwujud.

Menurut Prabowo, pelaksanaan MBG tidak serta merta berjalan dengan lancar karena berkaitan juga dengan adat dan tradisi makan anak di setiap wilayah, salah satunya budaya makan dengan menggunakan tangan.

Pemerintah tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Zulhas pun mengakui pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Dia pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

"Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan," terang Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, persentase insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada angka yang kecil.

Meski demikian, Zulhas mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi insiden penerima manfaat yang mengalami keracunan program MBG.

“Ini kami evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi [insiden keracunan MBG], walaupun secara persentase sangat kecil, 0,00% ya, Pak [Dadan Hindayana],” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, Zulhas mengeklaim bahwa selama ini program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut telah berjalan baik.

“Kami melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tetapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada insiden seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta,” ujarnya.

Selain evaluasi MBG, Zulhas menyampaikan, rapat koordinasi hari ini juga membahas terkait penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program ini bisa berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

Adapun, Badan Gizi Nasional mempercepat target MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami tadi membahas akan kita menyempurnakan tata kelola agar bisa bergerak lebih cepat, lebih bagus sehingga tujuan, sasaran 82,9 juta [penerima MBG] itu bisa kita percepat capaiannya,” terangnya.

Kemudian, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan membahas mengenai regulasi yang nantinya akan dirumuskan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam catatan Bisnis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat enam kasus kejadian keracunan MBG yang dialami 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” ujar Dadan dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia memerinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa. Insiden keracunan MBG juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa.

Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan MBG kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Pada hari itu, terdapat tiga kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

Kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” tandasnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian lokal.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Bumdes Tridadi di Sleman, D.I Yogyakarta pada Kamis (8/5) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

"Saya kira (peran Bumdes) itu harus kita sambut baik, karena multiplier effect-nya akan luar biasa. Lima puluh orang akan bekerja, ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja kemudian dapat penghasilan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dadan mengemukakan, setiap kali satu SPPG berdiri membutuhkan minimal 15 pemasok, sehingga berpotensi muncul 15 wirausaha baru.

"Kami harapkan semua pasokan ke SPPG itu dari lokal," ujar dia.

SPPG memiliki tiga peran utama, yaitu produksi MBG, tempat bertemunya satuan pelayanan dengan produsen bahan baku, dan tempat di mana ahli gizi melakukan pemantauan produksi MBG agar sesuai dengan standar pemenuhan gizi.

Dadan menyambut baik antusias dari Bumdes dalam bermitra dengan BGN. Menurut dia dengan bergabungnya Bumdes dalam mengelola MBG, maka pergerakan perekonomian di tingkat lokal akan semakin optimal.

SPPG tersebut nantinya juga akan menerima kucuran dana Rp8-10 miliar per tahun, yang 85 persennya diproyeksikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan Bumdes yang menjadi mitra BGN untuk membentuk SPPG.

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Bumdes, di mana Bumdes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," katanya.

Menurut dia, upaya Bumdes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, penyaluran pembiayaan sektor perumahan melalui produk BSI Griya tumbuh 8,63 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp58,03 triliun pada kuartal I 2025.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer ini didominasi pembiayaan rumah baru, indent, maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I 2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Perseroan mencatat, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I 2025 turut berkontribusi pada kenaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

Anton menjelaskan, BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk BSI Griya juga menyediakan program qurban dan wakaf produktif yang merupakan kerja sama BSI dan BSI Maslahat. Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid di mana BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal ini tecermin dari rasio non-performing financing (NPF) pembiayaan griya BSI yang berada di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

BSI juga akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut yakni Griya Simuda.

Sebagai informasi, layanan pembiayaan melalui Griya Simuda memiliki fitur khusus bagi kaum muda dengan kemudahan angsuran dan disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap hingga lunas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025