Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima.

Pertama, kata Dadan, adalah membangun central kitchen.

“Yang kedua, kami akan tempatkan central kitchen-nya di sekolah atau di pesantren jika student body-nya minimal 2.000,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

Ketiga, lanjut Dadan, pihaknya akan menggunakan teknologi kemasan vacuum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Menurut dia, kemasan vacuum digunakan terutama daerah-daerah terpencil.

“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vacuum yang bisa tahan selama 1 tahun,” tandas Dadan.

Dia menegaskan kemasan vacuum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Menurut dia, makan aman dan bisa dibuka untuk dikonsumsi.

“Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

“Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan melayani setiap daerah di Indonesia demi menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dadan akan menyiapkan skema untuk mengirim makanan ke daerah paling terpencil dan susah dijangkau.

"Kami akan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari," kata Dadan di Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengemas makanan dengan vakum agar bisa tahan lama, tidak basi.

Nantinya, makanan itu akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau dengan variasi yang beragam.

"Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan," ungkapnya.

Menurut Dadan, pihaknya juga sudah mulai melakukan percontohan atau pilot project di berbagai daerah.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak lama Badan Gizi Nasional akan melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah, anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah satuan pelayanan ini akan ada di daerah sehingga kami tidak menutup peran daerah dan kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

"Tahap awal kami akan copy-paste yang sudah kami lakukan di Warungkiara dan Bojong Koneng," ucapnya.

Dadan memaparkan, program makan bergizi gratis akan menangani seluruh target melalui tiga metode, pertama yakni membangun dapur pusat di tiap-tiap wilayah satuan layanan BGN.

"Yang kedua kami akan tempatkan dapur pusatnya di sekolah atau di pesantren, jika jumlah siswanya minimal 2.000, dan yang ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun," tuturnya.

Pengiriman makanan dengan vakum tersebut, lanjut dia, mempertimbangkan lokasi-lokasi terpencil yang membutuhkan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk menjangkaunya dari pusat kota/kabupaten.

"Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi," paparnya.

Ia juga menyebutkan, BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.

"Badan Gizi tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan tersebut, satu sarjana di bidang pembangunan, yang satunya ahli gizi, dan satu lagi adalah ahli keuangan," ucap Dadan.

Ia berharap, satuan pelayanan akan mendapatkan bahan baku lokal yang bisa diperoleh dari bumdes, koperasi, atau UMKM, dengan syarat baik bumdes, koperasi, atau UMKM tersebut layak e-katalog.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, BGN akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis (MBG) di 100 titik pada akhir 2024. Dadan Optimistis uji berjalan lancar karena ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," ujar Dadan. 

Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. Pasalnya, mayoritas anak sekolah berada di Jawa.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," tandas dia. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024). 

Dadan mengatakan uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah. 

"Kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri. Pemda, silahkan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tapi untuk pengembangan infrastrukturnya," jelas dia.

Dadan pun mengatakan, BGN membutuhkan pula peluang kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk membangun satuan pelayanan. Namun di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, di gathering, maupun di sekolah, BGN akan menempatkan tiga orang untuk bertugas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

"Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini (2024) ... sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember," tuturnya.

Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

"Kami sudah mendapatkan komitmen dari dirjen anggaran untuk melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Bos Badan Gizi Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun. Sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa.

Makan bergizi gratis, lanjut Sudaryono, tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, Sudaryono mengatakan, bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Sudaryono menyampaikan, makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi, sehingga harus melakukan impor.

"Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/10), mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan saran ke Badan Gizi Nasional agar tidak memaksakan susu masuk dalam program makan bergizi gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Indonesia masih impor susu.

“Maksudnya susu itu memang produksinya belum cukup, kami menyarankan dan minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi dengan BUMN Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wamentan Sudaryono saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sudaryono menyarankan, susu bisa disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain.

“Apakah ayam, apakah telur, karena kan ayam dan telur itu kan sudah swasembada, sudah cukup, atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya. Jadi kami tidak ingin memaksakan harus susu,” tutur Sudaryono.

Di sisi lain, lanjut Sudaryono, Kementan berkomitmen meningkatkan produktivitas susu nasional secara bertahap.

Sudaryono mengatakan bahwa susu bisa dimasukan ke menu makan bergizi gratis di beberapa daerah yang memiliki sentra sapi perah, seperti Banyumas, Boyolali atau Baturaden.

“Yang dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak-peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” kata Sudaryono.

Sudaryono tidak ingin pemerintah menambah beban negara dengan memaksakan susu masuk menu makan bergizi gratis.

“Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini, secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat, bagi petani kita, bagi peternak, petani padi, sayur, hortikulturanya, buahnya, termasuk juga peternak-peternak kita untuk daging, telur, susu, ayam, dan seterusnya,” kata dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengecek kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi, Badan Gizi Nasional, di seputaran Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Prabowo tiba pukul 14.18 WIB dengan menaiki mobil golf yang disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut serta dalam mobil itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Prabowo serta para bawahannya lantas masuk ke kantor tersebut. Tidak sampai 10 menit mereka keluar. Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Manajer Kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Fahmi menerangkan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis bagi siswa yang menjadi program Prabowo-Gibran.

Dia mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah.

"Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Kunjungan Prabowo berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

Prabowo menyebut, dirinya memboyong jajaran kementerian dan lembaga untuk membentuk kerja sama tim yang baik.

"Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan," paparnya dalam sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024), dikutip dari Kompas.com.