Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat membangun sumur bor di perumahan relokasi gempa tahap III di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur, untuk memenuhi kebutuhan air warga yang sempat mengeluhkan airnya tidak layak konsumsi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur Hendri Prasetyadi di Cianjur Selasa mengatakan, untuk sementara kebutuhan air warga perumahan relokasi tahap III di pasok dari tangki air Perumdam dan Dinas Perkim Cianjur sebelum sumur bor tuntas dibangun.

"Di perumahan relokasi Babakankaret terdapat 190 kepala keluarga yang mengandalkan satu sumber air yang baku mutunya belum layak di konsumsi, sehingga akan dibangun sumur bor serta memanfaatkan sumber mata air terdekat," katanya.

Terkait sumber mata air terdekat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan segera meninjau sejumlah titik di Desa Babakankaret yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi warga terdampak gempa, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Cugenang.

Sumber air tersebut akan menjadi pilihan lain dalam pemenuhan air bersih untuk ratusan kepala keluarga itu, sambil menunggu pembangunan sumur bor tuntas dilakukan, sehingga warga tidak lagi harus membeli air untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kami mencari solusi lain bersama pihak desa yang memiliki beberapa titik sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan, sehingga sambil menunggu sumur bor tuntas dibangun, masalah air sudah dapat diatasi," katanya.

Kepala Desa Babakankaret Isep Solihin mengatakan, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi, di mana pekan ini pihaknya bersama dinas terkait akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi titik mata air.

"Kami akan meninjau langsung bersama dinas terkait sumber mata air yang dapat disalurkan ke perumahan relokasi agar warga tidak lagi membeli air untuk kebutuhan rumah tangga, sambil menunggu sumur bor tuntas," katanya.

Seperti diberitakan, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang di perumahan relokasi gempa Babakankaret, Cianjur.

Sehingga pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," kata Maruarar saat melakukan kunjungan ke Cianjur.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Komisi V DPR RI resmi menyetujui pemisahan anggaran antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pemerintahan sebelumnya, kedua kementerian itu tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, berdasarkan pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 116,22 triliun. Lalu pada 29 November 2024, pihaknya menerima surat tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk dua kementerian itu. Rinciannya antara lain Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun.

"Dengan surat dari Kemenkeu sebagai turunan dari Keppres yang mengatur tentang itu, saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, apakah pergeseran anggaran dari Kementerian PUPR menjadi PU dan PKP sebagaimana angka yang tertulis tadi saya sampaikan (disetujui)," kata Lasarus, dalam Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun. Dengan pemecahan kementerian, kini anggarannya dibagi menjadi sebesar Rp 2,19 triliun untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Rp 112,42 miliar untuk Kementerian Transmigrasi.

Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut dan disepakati bahwa angka tersebut telah sesuai. Dengan disahkannya pembagian anggaran ini, ia mengimbau agar tidak ada penambahan anggaran di lingkup mitra Komisi V.

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya.

(shc/rrd)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk sektor perumahan. Insentif ini diyakini bisa mengakselerasi industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan minggu depan.

"Pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Saat ditanya insentif apa yang akan diberikan, Fahri masih merahasiakan skema apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia meminta untuk menunggu pengumuman dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan depan.

"Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan," ujarnya.

Ia enggan menyebutkan hari apa insentif tersebut akan diumumkan. Ia hanya mengatakan "Ya pekan depan tunggu aja," tutupnya.

(abr/das)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

“Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk pagu anggaran 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan alokasi anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula mendapat pagu TA 2025 mencapai Rp116,22 triliun.

“Dari total pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,227 triliun, kemudian pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp110,961 triliun dan biaya pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,274 triliun,” kata dalam Raker di Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran untuk Kementerian PKP itu berasal dari 4 keran, pertama berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp5,78 triliun. Kemudian, dari Ditjen Cipta Karya pengembangan kawasan permukiman Rp137 miliar.

Selanjutnya, berasal dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan sebesar Rp49 miliar dan terakhir berasal dari alokasi anggaran inspektorat jenderal Rp9 miliar.

“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Terdiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut tidak akan ada penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tahun 2025, termasuk untuk Kementerian PKP.

“Berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU dan Perumahan, Desa, PDT dan Transmigrasi,” jelasnya

Lasarus melanjutkan, nantinya kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Transmigrasi anggarannya bakal dialokasi dari pagu anggaran Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Perinciannya, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,19 triliun, serta Kementerian Transmigrasi yang mendapat alokasi paling buncit sebesar Rp122,41 miliar.

“Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini,” tegas Lasarus.

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar satu persen dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025 dinilai berpotensi menghambat realisasi program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Adrian A. Wijanarko menyampaikan, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan semakin menekan kemampuan masyarakat membeli rumah.

"Saat ini saja Generasi Z sudah kesulitan dalam membeli rumah. Terkait program pemerintah yang membuat 3 juta rumah dalam 1 tahun, jangan sampai terjadi bubble. Artinya banyak yang tidak bisa terjual. Ini kan berkaitan dengan financing, kredit perumahan rakyat (KPR), dan sebagainya," ungkapnya, dalam webinar, Senin (2/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menambahkan, apabila program 3 juta rumah terlaksana, seharusnya masyakarat pembeli terbebas dari PPN 12%. Pemerintah dinilai perlu melanjutkan kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah (PDTP).

"Kebijakan pemerintah terkait PDTP itu dilanjutkan. Jadi sekarang ini, kalau ingin membeli rumah, itu bebas PPN. Bebas pajak untuk rumah yang menengah bawah. Kecuali rumah mewah. Sampai harga Rp 2 miliar rupiah. Kenapa? Karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.

Wija menekankan, untuk mendorong daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan, pemerintah harus memberikan berbagai insentif bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

"Ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan insentif agar pembangunan rumah jalan terus. Transaksi terjadi dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah itu. Makanya kalau pemerintah ingin menaikkan PPN, insentif pajak seperti ini jangan diakhiri, harus terus dilanjutkan," tuturnya.

Di samping itu, Wija mengungkapkan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

"Nah saya melihat 3 juta rumah per tahun itu kebanyakan, itu kan 4 tahun aja sudah 12 juta. Nah saya tidak yakin apakah angka 3 juta ini sudah melalui proses teknokratik yang memadai," ujarnya.

Wija lalu menceritakan pengalamannya sebagai staf khusus bidang ekonomi era Jokowi periode 2014-2019 untuk membantu mengawal program satu juta rumah setahun. Dalam pengalaman tersebut, dia mengatakan satu juta rumah setahun saja mustahil dilaksanakan.

"Sejuta saja tidak pernah tercapai itu. Apalagi 3 juta. Kenapa tidak pernah tercapai? Ada beberapa hal, seperti regulasi yang kompleks," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

(prf/ega)