Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa.

Makan bergizi gratis, lanjut Sudaryono, tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, Sudaryono mengatakan, bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Sudaryono menyampaikan, makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi, sehingga harus melakukan impor.

"Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/10), mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan saran ke Badan Gizi Nasional agar tidak memaksakan susu masuk dalam program makan bergizi gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Indonesia masih impor susu.

“Maksudnya susu itu memang produksinya belum cukup, kami menyarankan dan minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi dengan BUMN Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono menyarankan, susu bisa disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain.

“Apakah ayam, apakah telur, karena kan ayam dan telur itu kan sudah swasembada, sudah cukup, atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya. Jadi kami tidak ingin memaksakan harus susu,” tutur Sudaryono.

Di sisi lain, lanjut Sudaryono, Kementan berkomitmen meningkatkan produktivitas susu nasional secara bertahap.

Sudaryono mengatakan bahwa susu bisa dimasukan ke menu makan bergizi gratis di beberapa daerah yang memiliki sentra sapi perah, seperti Banyumas, Boyolali atau Baturaden.

“Yang dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak-peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” kata Sudaryono.

Sudaryono tidak ingin pemerintah menambah beban negara dengan memaksakan susu masuk menu makan bergizi gratis.

“Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini, secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat, bagi petani kita, bagi peternak, petani padi, sayur, hortikulturanya, buahnya, termasuk juga peternak-peternak kita untuk daging, telur, susu, ayam, dan seterusnya,” kata dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengecek kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi, Badan Gizi Nasional, di seputaran Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Prabowo tiba pukul 14.18 WIB dengan menaiki mobil golf yang disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut serta dalam mobil itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Prabowo serta para bawahannya lantas masuk ke kantor tersebut. Tidak sampai 10 menit mereka keluar. Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Manajer Kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Fahmi menerangkan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis bagi siswa yang menjadi program Prabowo-Gibran.

Dia mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah.

"Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Kunjungan Prabowo berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

Prabowo menyebut, dirinya memboyong jajaran kementerian dan lembaga untuk membentuk kerja sama tim yang baik.

"Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan," paparnya dalam sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

MAGELANG, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional di Magelang, Jawa Tengah, disebut mampu memproduksi 3.000 porsi makanan per hari untuk program makan bergizi gratis.

"Estimasi kami bisa produksi 3.000 (porsi per hari)," kata Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris, Sabtu (26/10/2024).

Fahmi menyampaikan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis besutan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebut, satuan ini memiliki sedikitnya 50 tenaga kerja asal Magelang. Bahan baku makanan juga diambil dari wilayah Magelang.

"Konsep kami adalah ekonomi lokal," kata dia.

Menu makanan yang disajikan ditentukan oleh ahli gizi yang antarsatuan berbeda-beda. Fahmi mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah.

"Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Hari ini, Satuan Pelayanan Makanan Bergizi menyediakan 200 porsi makanan dengan menu nasi, ayam suwir, sayur kacang panjang, disertai jeruk dan susu kotak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi. Ia datang bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Kunjungan Prabowo ini berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis berjalan pada 2 Januari 2025. Dadan mendapat pesan program itu harus berjalan dan semua pihak terkait untuk membantu.

"Jadi (2 Januari). Pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan," kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Dadan menepis kabar bahwa Kodim yang akan memasak program bergizi tersebut. Ia menekankan TNI merupakan salah satu mitra yang membantu kesuksesan.

"Enggak, TNI itu salah satu mitra yang bisa bantu kesuksesan program makan bergizi, salah satu aja, sementara mitra lain juga banyak," ujarnya.

Dadan menjelaskan TNI menjadi salah satu mitra karena memiliki struktur di bawah. Dadan menyebutkan ada pihak lain yang terlibat membantu.

"Ya salah satu mitra nasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah, sementara yang lain juga kan banyak terlibat terutama koperasi bumdes dan pihak ketiga lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan organisasi. Ia mengatakan ada 4 deputi dalam Badan Gizi Nasional.

"Udah selesai, dan kami sudah dipastikan sudah mengisi semua yang dibutuhkan agar kita bisa diterima bulan Desember, ada 4 deputi," ujarnya.

(eva/azh)

salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta koperasi-koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi mitra yang penting untuk menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi.

"Salah satu mitra operasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi BUMDes dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan membutuhkan banyak upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi mengingat program ini berskala nasional.

Ia kembali menegaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi anak-anak balita, ibu hamil, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA sehingga dibutuhkan kolaborasi yang erat untuk mewujudkannya.

Agar dapat memberdayakan masyarakat Indonesia, Dadan mengatakan semua pasokan bahan pangan yang digunakan untuk program ini diupayakan berasal dari dalam negeri atau lokal.

Sebelumnya terkait dengan program Makan Bergizi, dalam Sidang Paripurna Kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar semua lembaga hingga kementerian berkolaborasi untuk menyukseskannya.

Ia bahkan mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

"Saya hakul yakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Meski banyak yang meragukannya, Prabowo optimistis bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target untuk pemenuhan program Makan Bergizi.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengadakan dialog dan pertemuan dengan Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Prabowo mengingatkan pentingnya anak-anak rutin makan ikan, minum susu dan makanan bergizi lainnya, karena prihatin dengan kondisi bangsa termasuk melihat anak-anak usia 10 tahun tapi fisiknya kurus kecil seperti anak berusia 5 tahun. Itulah alasan mengapa ada program makanan bergizi gratis,” ungkap Hashim, Kamis (10/10).

Ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni.

Atas dasar itu maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” sebut Hashim.

Menurutnya, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Hashim menyebutkan, dirinya mendapat informasi bahwa sektor properti dan perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal itu luarbiasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Indonesia, ungkap Hashim, bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Ia mengatakan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional. Sementara 1 juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

Sosok Calon Menteri Perumahan

Menanggapi pertanyaan mengenai sosok ideal Menteri Perumahan yang akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menyebutkan bahwa sosok tersebut harus orang yang sudah memiliki program (tentang perumahan), mengerti dan paham dengan situasi di lapangan, serta dekat dengan seluruh ekosistem perumahan termasuk pelaku usaha.

“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” elaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” kata Joko.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut makanan bergizi gratis yang digagas Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

“Jumlah sasaran penerima makan bergizi gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kita berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan dalam keterangan resmi dari BKKBN yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut secara daring pada Simposium Nasional Kependudukan 2024 bertajuk "Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/10).

Ia menegaskan, mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis terus dimatangkan karena program tersebut dinilai dapat mengatasi masalah stunting karena menyasar tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program ini untuk menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan, mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak SMA, karena ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” ujar dia.

Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama.

Dadan juga menjelaskan terkait perubahan nama dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis, yang didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PAUD-SD kelas 2, menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10.00, maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00.

Sedangkan untuk anak SD kelas 3-6, bersekolah hingga pukul 12.00, maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.

“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama makan siang gratis, tetapi diubah menjadi makan bergizi gratis,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sundoyo menyampaikan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk makan bergizi gratis.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” tuturnya.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis, dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program Makan Bergizi Gratis. Program ini, yang jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa.

Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan lagi.

Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil. Dia bilang, “Karena kami tidak bisa menggunakan data sekunder karena data itu sangat dinamis. Jadi, jumlahnya baru akan kami tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah.”

Dadan memastikan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

(aid/ara)