KOMPAS.com - Maruarar Sirait disebut akan menjabat sebagai Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat ditemui di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Rabu (16/10/2024).

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Tak hanya itu, ia juga menyebut untuk Wakil Menteri (Wamen) Perumahan akan diisi oleh Fahri Hamzah.

"(Fahri Hamzah) Wakil Menteri Perumahan," imbuhnya.

Sementara untuk Hashim sendiri mengaku akan tetap aktif di Satgas Perumahan untuk memberikan pengarahan kepada Menteri dan Wamen Perumahan.

"Jadi, saya penasihat. Saya pembimbing mereka nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, pria akrab disapa Ara ini telah disinggung terkait posisi yang akan dijabatnya pada pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk kemungkinannya menduduki jabatan Menteri Perumahan Rakyat.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ujarnya usai menemui Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024), dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Yang pasti, menurut Ara, Prabowo berpesan kepadanya agar bekerja keras dalam menjalankan tugas kelak.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," tukasnya.

Dok. Kementerian Investasi/BKPM Maruarar Sirait bersama konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Aguan mengunjungi Titik Nol Nusantara di IKN.

Profil Maruarar Sirait

Pria kelahiran Medan pada 23 Desember 1969 itubukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Ia merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Erlangga Djumena)

Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 1.500 rumah di kota itu masuk database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di 27 kelurahan se-Kota Mataram.

Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan sebanyak 1.500 rumah yang sudah kategori RTLH itu baru terdata di 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram.

"Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah," katanya.

Dikatakan, database sebanyak 1.500 rumah masuk kategori RTLH itu sesuai dengan data riil yang dilaksanakan sejak akhir 2023 dan didata secara lengkap dengan nama dan alamat serta titik koordinat.

Ia mengatakan pendataan rumah di Kota Mataram dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.

Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela, dan pintu.

Sedangkan komponen ketiga adalah luasan bangunan yang berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua Kepala Keluarga (KK).

Dikatakan, database RTLH itu dapat memudahkan pemerintah, baik pemerintah kota dalam melakukan pemetaan dan intervensi program, maupun melalui anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN pemerintah pusat.

"Kalau sudah ada data, kami lebih mudah untuk mengarahkan program-program pemerintah," katanya.

Database RTLH tersebut, lanjutnya, juga bisa dimanfaatkan atau menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan program ke pemerintah pusat ke daerah.

"Data itu bisa kami 'jual' ke pemerintah untuk bantuan program perbaikan atau lainnya. Apalagi program perbaikan RTLH menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat," katanya.

Terkait dengan itu, lanjut Fikri, program pendataan RTLH tahun depan akan terus dilanjutkan terhadap 23 kelurahan yang tersisa. Disperkim menargetkan RTLH di 23 kelurahan yang belum terdata akan tuntas tahun 2025.

"Akhir 2025 kami sudah punya data riil selain RTLH juga rumah layak huni," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Kementerian Perumahan pada kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin nyata.

Ini mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang diketuai oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo hingga munculnya nama-nama petinggi yang dikabarkan menjadi Menteri Perumahan.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dirinya juga sudah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyampaikan pendapatnya soal pembentukan Kementerian Perumahan.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian Perumahan maka pemerintah bisa lebih fokus menangani sektor papan di tanah air.

Namun, apabila Menteri Perumahan berasal dari kalangan politikus, maka harus mampu menangani masalah perumahan secara profesional.

"Karena kalau enggak ahli misalnya supir enggak lihai mengemudi kan masalah bagi penumpangnya. Yang kedua kalau enggak hafal jalan enggak tahu jalannya ya bisa buat kita semua tersesat," ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Selasa sore.

Iwan juga mengaku telah berkomunikasi dengan Satgas Perumahan Prabowo terkait transisi ini.

"Secara nomenklatur dan sebagainya sudah kita siapkan, sudah kita berikan masukan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya," jelas Iwan.

Sementara selama 10 tahun, Iwan mengatakan sekitar 9,9 juta rumah subsidi telah dibangun.

Sedangkan dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menargetkan bisa membangun total sebanyak 15 juta rumah subsidi lewat program 3 juta rumah per tahun.

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang dikenal dengan dedikasinya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Meski kini telah mengundurkan diri dari PDIP, perjalanan panjang Ara di dunia politik telah mewarnai dinamika perpolitikan tanah air.

Dikutip dari halaman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ara lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Desember 1969, dari keluarga politisi. Ayahnya, Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sejak kecil, Ara sudah terbiasa dengan lingkungan politik, sehingga tidak mengherankan jika ia kemudian mengikuti jejak sang ayah di dunia politik.

Maruarar Sirait pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI untuk periode 2004-2009, serta menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010.

Pendidikan Ara ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada era 1990-an.

Di kampus inilah ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada politik dengan aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pengalamannya di organisasi ini memberikannya banyak wawasan tentang negosiasi, diskusi, serta dinamika politik. Selain itu, Ara juga aktif di Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan, yang kemudian semakin memperkuat minatnya untuk terjun ke politik.

• Karier Politik di PDIP

Ara memulai karir politiknya di PDIP pada tahun 1999. Pada Pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan berhasil terpilih.

Ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan. Ara sukses mempertahankan kursinya di komisi yang sama pada Pemilu 2009 dan 2014.

Selain kiprahnya di legislatif, Ara juga memiliki peran penting dalam mendukung kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014. Namanya bahkan sempat disebut-sebut sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi.

Ara mengumumkan keputusannya untuk keluar setelah bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sejak tahun 1999. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat Pilpres 2014, Ara aktif dalam kampanye untuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP. Namanya juga sempat dibicarakan sebagai calon menteri dalam pemerintahan presiden terpilih, meskipun ia tidak dilantik sebagai menteri.

Setelah itu, Maruarar mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019, tetapi tidak berhasil masuk ke parlemen.

• Karier di Luar Politik

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

• Pengunduran Diri dari PDIP

Keputusan Maruarar Sirait untuk mundur dari PDIP mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusinya yang besar bagi partai.

Ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya adalah langkah untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo, meski alasan lebih rinci terkait hal ini belum dijelaskan secara terbuka. Ara menutup babak panjang karier politiknya di PDIP setelah berjuang bersama partai tersebut sejak tahun 1999.

Kabar mengenai Ara yang masuk dalam bursa calon menteri Prabowo tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat perbedaan ideologi antara Gerindra dan PDIP selama beberapa tahun terakhir.

Namun, dengan hubungan baik yang telah terjalin antara Jokowi dan Prabowo, serta kemungkinan besar Prabowo akan meneruskan beberapa program Jokowi, keterlibatan Ara dalam pemerintahan Prabowo bisa menjadi jembatan antara kedua kubu politik ini.

Dengan rekam jejak yang solid, Maruarar Sirait menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.

Meskipun perjalanan politiknya penuh dinamika, terutama dengan pengunduran dirinya dari PDIP, Ara tetap menjadi sosok yang dipercaya oleh banyak kalangan.

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Politikus dari Partai Gelora, Fahri Hamzah datang ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuannya, ia mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantu masyarakat terkait perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Fahri tidak menjawab langsung ketika ditanya mengenai posisi jabatan yang akan diemban nantinya. Menurut Fahri, itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai pemimpin.

"Jadi, gini, posisi dan lain sebagainya itu hak prerogratif Pak Prabowo, karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi sudah kita katakan," katanya.

"Jadi surat kesediaan sudah, pakta integritas sudah, baru sekarang bertemu langsung dengan Pak Prabowo dan mengkonfirmasi langsung," ujar Fahri.

Ia berharap, Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan banyak agenda ke depannya.

"Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari yang sudah ada sebelumnya," tuturnya.

Sebelumnya, santer kabar Fahri akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Sinyal diungkap oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Pada paparan acara Propertinomics, Hashim memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan.

Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut, Kamis (10/10/2024).

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra buka suara soal sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bakal menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Prabowo Subianto 2024-2029.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad berujar bahwa sinyal Fahri akan menjadi menteri merujuk pada tugasnya saat ini. Menurut Dasco, Fahri Hamzah saat ini merupakan anggota Satgas Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo.

Dasco mengatakan Satgas itu dibentuk untuk memenuhi target pembangunan perumahan di masa pemerintahan Prabowo ke depan.

"Karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo," kada Dasco di kompleks parlemen, Jumat (12/10).

Di beberapa kesempatan, Hashim mengatakan bahwa Prabowo sebagai Presiden ke depan menargetkan membangun 15 juta rumah. Dia optimis target itu bisa dipenuhi dengan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun tapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah sehingga harusnya 3 juta rumah itu dia tertekan setiap tahun dan itu kalau 1 periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah kalau dia 2 periode bisa 30 juta rumah dan kita harus benar-benar ambisius,"ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10).

Oleh karena itu, Hashim mengatakan tugas Fahri Hamzah ke depan akan sangat berat. Dia memang tak mengonfirmasi tegas ihwal sinyal jabatan baru bagi pendiri Partai Gelora itu.

Hashim menuturkan sang kakak sudah memiliki kriteria yang cocok untuk mengisi kursi menteri perumahan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu anggota Real Estate Indonesia (REI).

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, membantu, menyukseskan program satu periode. Insyaallah Pak Prabowo dua kali (menjabat sebagai presiden) bisa 10 tahun, bisa 30 juta (rumah)," katanya.

Fahri yang mendampingi Hashim dalam agenda yang diadakan pengusaha properti itu irit bicara saat dikonfirmasi terkait sinyal tersebut. Ia tak membenarkan maupun membantah namanya sudah dikunci jadi menteri perumahan.

"Tanya Pak Hashim dong, ya," jawab Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu singkat selepas acara.

Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, Fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo