Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merespons usul susu ikan menjadi menu makan gratis Prabowo Subianto.

"Ya, (usul) yang baik-baik nanti kami akomodir," kata Dadan usai BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Tapi seluruh produk yang masuk di program makan bergizi itu selalu melalui uji coba, nanti (susu ikan) kami uji coba dulu. Karena yang lain-lain (bahan makan gratis) kami uji coba hampir 8 bulan-9 bulan," jelasnya.

Dadan menilai yang dimaksud adalah protein ikan, bukan susu. Ia menegaskan pemenuhan protein memang akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Khusus di daerah dengan persediaan susu sapi yang melimpah, Dadan memastikan proteinnya tidak bakal dipenuhi dari ikan.

"Tapi di daerah-daerah yang proteinnya banyak ikan, ya kita pakai protein ikan. Itu bukan susu, protein ikan. Jadi, daerah kaya ikan kita pakai protein ikan," tegasnya.

Pada paparannya, Dadan menjelaskan distribusi makan bergizi gratis dilakukan lewat satuan pelayanan. Badan Gizi menargetkan ada 30 ribu satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia menyebut setiap satuan pelayanan bakal melayani makan gratis untuk 3.000 anak sekolah. Kendati, satuan pelayanan beda dengan dapur umum karena bukan cuma memasak makanan, termasuk juga offtaker dari produk pertanian lokal.

"Kalau satu satuan pelayanan dengan 3.000 anak butuh 600 liter susu setiap hari, maka dibutuhkan 60 ekor sapi. Kalau satu kecamatan ada lima satuan pelayanan, maka minimal 300 sapi sudah harus ada," tutur Dadan.

"Program ini insyaallah akan dilaksanakan mulai Januari (2025), dan November (2024) kami akan lakukan uji coba tambahan. Karena selama ini kami sudah melakukan uji coba mulai Januari (2024), hampir 9 bulan. Kemudian, kami duplikasi di beberapa tempat dan kami akan duplikasi lagi di seluruh Indonesia pada November," tandasnya.

Terkait susu ikan, salah satu pihak yang mengusulkan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebut salah satu pabrik susu ikan terbesar ada di Indramayu, Jawa Barat dengan produksi 30 ton per tahun.

KKP mengklaim pembicaraan dengan tim Prabowo sudah dimulai. Namun, memang pembahasannya baru di tahap awal.

Anak PAUD sampai kelas II makan jam 8, SD kelas III sampai VI jam 9.30. Anak SMP dan SMA makannya siang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal jadwal pembagian Makan Bergizi Gratis, bahwa program ini akan dibagi dalam dua jadwal namun tiap anak tetap menerima satu kali makan gratis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Agung Widyantoro mendorong pemerintah agar memanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan gizi di Tanah Air, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Agung, Badan Gizi Nasional dapat mewujudkan hal-hal tersebut karena keberadaannya membuat tak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga dalam menuntaskan persoalan gizi dan peningkatan kualitas SDM.

"Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu. Ada keinginan kuat untuk ditangani sendiri oleh sebuah lembaga," katanya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia pun menyampaikan Badan Gizi Nasional bernilai penting untuk memastikan pemenuhan gizi kepada anak, peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadopsi beberapa tujuan-tujuan utama. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui kebijakan program makan bergizi gratis," ucap dia.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional adalah pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan beras sebanyak 200 kilogram (kg) untuk sekitar 3.000 siswa per hari.

Selain itu, dibutuhkan 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.

"Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari," kata Dadan dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).

Menurut Dadan, Indonesia sekarang kelebihan produksi telur 200 ribu ton per tahun dan kelebihan 600 ribu ton daging ayam per tahun. Di lain sisi, banyak anak-anak yang kekurangan gizi karena daya belinya rendah.

Karena itu, program MBG diharapkan bisa hadir dengan menyerap produksi dalam negeri dan menyalurkannya kepada penerima bantuan.

Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG, akan dilakukan impor sapi yang bisa menghasilkan susu dalam jangka panjang.

"Dalam jangka panjang kita bukan mengimpor susunya, tapi mengimpor sapinya supaya bisa menghasilkan susu," katanya.

Dadan menjelaskan nantinya menu prgoram MBZ akan berbeda untuk setiap daerah karena akan disesuaikan dengan selera penerima. Nantinya, Badan Gizi hanya akan menetapkan standar gizi dalam menu yang dibagikan.

"Standar gizinya sama tapi isinya sangat tergantung karakteristik daerah, sumber daya lokal, dan kesuakaan daerah," katanya.

Ia mencontohkan anak-anak di Sukabumi lebih senang mengonsumsi daging dibanding ikan. Karenanya, sumber protein nantinya lebih sering menggunakan daging sapi.

"Tapi kalau sapi setiap hari kan mahal, jadi kita terapkan misalnya tiga bulan sekali. Atau misalnya di Papua, nasinya diganti papeda. Jadi kita kasih keleluasaan untuk menyusun komposisi menu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, semua ide untuk makanan bergizi rakyat Indonesia akan diakomodasi, termasuk penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi.

Hal ini disampaikan Dadan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX DPR, RI, Selasa (17/9/2024).

“Gini-gini, sesuatu yang baik ini akan kita akomodir ya, di daerah yang memang susunya mudah bisa diisi dengan susu,” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa.

Namun, menurut Dadan, kondisi ini juga disesuaikan dengan ketersediaan susu yang diperoleh dari hewan mamalia yang ada di daerah.

Menurut dia, kalau memang tidak tersedia, protein dari bahan lain setara susu dimungkinkan untuk menjadi pengganti.

“Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi,” kata Dadan.

Namun demikian, Kepala Badan Gizi menegaskan bahwa susu ikan tidak sama dengan susu yang dihasilan oleh hewan mamalia.

Namun, kandungan dari protein ikan bisa dijadikan pelengkap untuk kebutuhan susu dalam program makan bergizi.

“Saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan. Karena ikan kan tidak punya susu, kecuali lumba-lumba dan paus ya, yang mamalia menghasilkan susu,” kata Dadan.

“Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan,” ucap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan makan bergizi gratis akan menyasar setidaknya 15 juta penerima di tahap awal. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025.

"Minimal 15 juta (orang), minimal," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Ia mengaku pihaknya sudah memiliki data untuk penerima program makan bergizi gratis. "Datanya ada nanti, itu terlalu detail lah. Kita punya data sendiri, ada," ucapnya.

Badan Gizi Nasional sendiri mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun di 2025. Anggaran tersebut, kata Dadan, sudah termasuk untuk operasional.

"Total (termasuk operasional Badan Gizi Nasional)," tutur Dadan.

Sebagai lembaga baru, Dadan menyebut saat ini pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja (renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga rencana strategis (renstra).

"Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk dalam UU APBN (2025) baru kita jelaskan ya. Sekarang baru menyelesaikan SOTK, sedang menunggu analisis dari Kemenpan-RB, mudah-mudahan selesai minggu ini," imbuhnya.

JANJI politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024-2029, kini sudah tak bisa lagi diperlakukan sebagai janji politik yang terus menerus diperdebatkan tanpa ujung, sebagaimana terjadi beberapa bulan setelah Pilpres 2024 usai.

Pasalnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2024 telah memberikan landasan institusional dan organisasional pendirian Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu tugas utamanya adalah memastikan realisasi janji politik tersebut.

Sebagaimana disebutkan di dalam Perpres tersebut, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Secara teknis, tentu janji untuk memberikan makan gratis bergizi atau apapun sebutan penggantinya, ada di dalam ranah yuridiksi lembaga baru ini.

Latar sosial ekonomi lahirnya program makan siang gratis di dalam visi misi Prabowo-Gibran adalah tingginya angka stunting di Indonesia, yakni 21,5 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023.

Angka itu hanya turun 0,1 persen dibanding tahun 2022 di mana angkanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Walaupun terjadi penurunan yang cukup besar dibanding dua tahun sebelumnya, 2021, di mana tercatat angka stunting sebesar 24,4 persen, namun angka stunting tahun lalu tetap saja terbilang sangat besar di satu sisi dan masih diperlukan upaya strategis untuk menekannya sekecil mungkin di sisi lain.

Apalagi ikhtiar untuk menekan angka stunting di tahun 2024 ini menjadi sebesar 14 persen, sebagaimana target pemerintah, masih sangat jauh dari harapan, bahkan boleh dikatakan sangat tidak mungkin.

Karena untuk mencapai angka persentase itu diperlukan tingkat penurunan yang sangat drastis, yakni sekitar 8 persen, hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara sejak akhir 2023 sampai hari ini, energi politik Indonesia telah terkuras sangat banyak, terutama untuk event pemilihan umum di awal 2024 dan Pilkada serentak jelang akhir 2024.

Sehingga sangat besar kemungkinan penurunan angka stunting di tahun 2024 diproyeksikan akan berbeda tipis dengan 2023, yang hanya 0,1 persen.

Tepat pada persoalan inilah sebenarnya kelahiran Badan Gizi Nasional mendapatkan momentumnya.

Memang dibutuhkan lembaga khusus yang mengonsentrasikan fungsinya untuk membenahi berbagai persoalan gizi masyarakat Indonesia dari segala sisi alias tidak hanya sebatas pemberian makanan bergizi untuk segmen anak-anak.

Karena data menunjukkan bahwa banyak kasus stunting terjadi sejak anak dalam kandungan atau sebelum lahir.

Hal itu bisa dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia hasil SSGI 2022, di mana terdapat 18,5 persen bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus diimbangi dengan pemberantasan stunting untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

"Penyakit gizi itu harus diobati supaya bangsa kita tidak terbelakang," kata pengamat lulusan ITB ini saat dihubungi ANTARA, Senin.

Ia menyebutkan Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk membantu program makan siang gratis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini juga perlu memantau status gizi buruk atau stunting untuk anak di bawah tiga tahun.

Agus mengatakan saat ini Indonesia masih terus berupaya menurunkan angka stunting yang dibantu oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Yang harus diselamatkan, anak-anak baru lahir sampai usia seribu hari. Makan siang kan diberikan pada anak-anak sudah di atas 3 tahun. Kalau sakit gizi ini harus pakai protein hewani," katanya.

Ia juga menyebut dalam pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus didukung ahli yang kompeten dalam bidangnya terutama soal masalah gizi anak.

Maka itu ia menyebut dokter anak dan ahli gizi yang memiliki kompetensi menangani stunting perlu dilibatkan dalam struktur Badan Gizi Nasional.

Hal ini penting untuk menjadikan anak Indonesia cerdas demi masa depan bangsa yang lebih maju.

"Harus ada orang ahli gizi atau dokter anak. Karena menurut PermenKes nomor 29 tahun 2021 yang berhak menentukan si anak sakit gizi itu dokter anak," ucap Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sementara masih Rp71 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menyebut bahwa anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target generasi emas hingga menangani masalah stunting.

"Sementara masih Rp71 triliun," kata Dadan Hindayana saat ditanya alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional.

Ketika ditanya mengenai capaian target stunting, Dadan memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi agar tujuan tersebut dapat terwujud.

Meskipun ada pertanyaan mengenai perubahan anggaran, ia menyatakan bahwa jumlah anggaran saat ini tetap sebesar Rp71 triliun.

Untuk operasional, Dadan menegaskan bahwa semua aspek operasional juga akan mendapatkan perhatian dari anggaran yang ada, namun ia enggan merinci lebih lanjut mengenai anggaran operasional spesifik.

Ia juga menambahkan bahwa target dan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan dilakukan segera.

Selain itu, terkait dengan struktur organisasi, Dadan menginformasikan bahwa rencana penggabungan struktur kedeputian akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan program-programnya secara efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mendukung kesehatan gizi masyarakat Indonesia, katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana ditanya Presiden Joko Widodo terkait lokasi kantor tempat bekerja.

Hal itu diungkap Dadan saat menghadap Kepala Negara di Istana Kepresidenan RI, sehari usai dilantik pada Senin (19/8/2024).

“Jadi Pak Presiden juga bertanya di mana kantornya,” ungkap Dadan kepada wartawan usai bertemu Presiden, Selasa (20/8/2024).

Kepada Jokowi, Dadan bilang pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Sejak dilantik, Badan Pangan belum mendapatkan arahan dimana lokasi tempat mereka bekerja dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Kami berkoordinasi juga dengan pak Mensesneg terkait dengan itu,” kata Dadan.

Di sisi lain, Jokowi disebut memberi arahan supaya program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik di pemerintahan mendatang.

Diketahui, makan bergizi ini merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya dapat arahan hal-hal yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik,” kata Dadan.

Sebelumnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi.

Dadan yang merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjadi pemimpin pertama dari Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

Jakarta (ANTARA) -