Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir aset yang bisa digunakan sebagai dapur umum bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya merata sampai ke daerah-daerah.

"Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota agar menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Kamis.

Upaya tersebut demi memastikan dapur-dapur penyedia makan bergizi gratis itu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur untuk bisa memproduksi makan bergizi gratis bagi anak-anak.

"Telah kita inventarisir aset-aset pemerintah kabupaten yang gampang diakses untuk pinjam pakai dapur MBG dengan kapasitas 350 daya tampung," kata dia.

Program MBG dari Presiden Prabowo Subianto juga bertujuan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Mian meyakinkan saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penerapan MBG tidak berfokus di kota saja.

"Saya kemarin juga monitor di Komisi IX dari dapil Bengkulu terus mengusulkan agar pelaksanaannya jangan difokuskan di Kota Bengkulu saja, tetapi sampai ke wilayah kabupaten, bisa sampai ke Curup Padang Ulak Tanding, Napal Putih Bengkulu Utara dan daerah lain," kata dia.

Pada Kamis 8 Mei 2025, Program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui makan bergizi gratis (MBG) kembali digelar di SDN 75 Kota Bengkulu.

Pelaksanaan di SDN 75 Kota Bengkulu dengan memberikan MBG kepada 800 siswa. Mian sangat mendukung program strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini.

"Kita pantau pelaksanaannya untuk memastikan kualitasnya, mulai dari sayurannya, buahnya, hingga kondisi sanitasinya," kata Mian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pesan Bill Gates untuk mengutamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun.

"Menurut beliau (Bill Gates), ini program yang sangat penting, terutama beliau menekankan untuk ibu hamil, anak balita, serta anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Bill Gates ke Indonesia untuk menjalin kolaborasi di bidang teknologi dan kesehatan. Namun, di sela kunjungannya, tokoh filantropis asal Amerika Serikat itu juga turut menyaksikan pelaksanaan MBG di SD Negeri Jati 03, Jakarta, Rabu (7/5) bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bill Gates ke sini untuk melaksanakan berbagai agenda, utamanya terkait kesehatan dan sekalian meninjau pelaksanaan Program MBG di SDN Jati 03 ini. Ia sangat mengapresiasi dan terkesan dengan apa yang kita lakukan dalam Program MBG," ucap Dadan.

Bill Gates menilai program Pemerintah RI yang fokus terhadap peningkatan gizi ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Namun, Presiden Prabowo memastikan telah menyiapkan dana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan MBG.

"Ia sangat terkesan karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia," ujar dia.

Terkait kegiatan penyaluran MBG di SDN Jati 03, Kepala BGN menyebut tidak ada persiapan khusus termasuk menunya, tetapi berjalan selayaknya hari biasa saja. Kedatangan Bill Gates, menurut dia, disambut dengan apa adanya.

"Jadi betul-betul ini dadakan. Jadi, apapun yang terjadi di sini bukan setting-an (diatur), memang apa adanya," tutur Dadan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta.

Nantinya, para narapidana atau napi yang berada di Jakarta akan dipindahkan ke luar pulau Jawa. Sehingga lokasi lahan Lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak Lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi Lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Menurut Ara, konsep pembangunan Lapas menjadi hunian bertujuan agar rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu juga ingin supaya Lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh lebih luas.

Adanya pemanfaatan Lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, kata dia, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo," kata Ara.

Beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," kata Agus.

(NIA DEVIYANA)

BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)

Sleman (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan BUMDes yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, dimana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara peresmian SPPG BUMDes Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Nah model ekosistem pemberdayaan inilah yang akan terus kita kembangkan," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya pun berharap BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta, ini dapat menginspirasi BUMDes di seluruh Tanah Air untuk turut menyukseskan Program MBG dengan membentuk SPPG ataupun menjadi pemasok MBG.

"BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar pun meminta semua pihak terkait untuk bersinergi bersama-sama menyukseskan program MBG.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang men-support dan mendorong cita-cita besar memberikan gizi yang memadai bagi seluruh generasi kita. Kita sedang bergerak membangun fondasi negara maju, memulainya dengan sumber daya manusia yang kuat. Mari kita semua bahu-membahu agar program makan bergizi ini benar-benar sukses dan cepat setuntas-tuntasnya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Gates Foundation untuk Asia Selatan dan Tenggara, Hari Menon, dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu (1/5/2025).

Menurut Hari Menon, Gates Foundation hingga saat ini belum memiliki peran dalam perancangan maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan, pendekatan lembaga tersebut adalah dengan menyesuaikan prioritasnya terhadap kebijakan pemerintah di negara mitra.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," ujar Hari Menon, seperti dikutip dari Antara.

Hari menambahkan bahwa kunjungan Bill Gates ke sekolah di Indonesia beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari observasi spontan, bukan bagian dari keterlibatan resmi lembaga.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung implementasi MBG yang tengah berlangsung.

Apa Fokus Gates Foundation di Indonesia Saat Ini?

Meski tidak terlibat dalam MBG, Gates Foundation tetap berfokus pada isu gizi dan kesehatan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting pada balita.

Menurut Hari, lembaga ini telah bekerja selama lebih dari dua dekade dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu di berbagai negara berkembang.

"Kami memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor pemicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi ibu yang menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan rendah," jelasnya.

Gates Foundation juga aktif dalam proyek "Exemplars in Global Health," yang mendokumentasikan kisah sukses penanganan kesehatan, nutrisi, dan pembangunan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam catatan keberhasilan proyek ini, karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujar Hari Menon.

Apakah Gates Foundation Akan Terlibat MBG di Masa Depan?

Hari tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama di masa depan, namun menegaskan bahwa keterlibatan Gates Foundation akan dilakukan hanya jika dibutuhkan dan relevan.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dukungan Gates Foundation tidak selalu berbentuk pendanaan, tetapi bisa berupa kontribusi teknis dan keilmuan.

Salah satu bentuk kerja sama konkret saat ini adalah dukungan Gates Foundation dalam program eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Upaya ini mencakup pengembangan vaksin baru serta penggunaan alat diagnosis berbasis saliva yang lebih praktis dan efektif.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Belum Terlibat, Ini Alasan Gates Foundation Tak Dukung Program Makan Bergizi Gratis".

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru