Tasikmalaya -

Berusaha mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan dan distribusi program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan penjamah makanan bagi relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tasikmalaya.

Ratusan relawan atau pekerja dari 10 SPPG di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tampak antusias mengikuti kegiatan yang dihelat di sebuah hotel Jalan Yudanagara Kota Tasikmalaya, Sabtu - Minggu (26-27/4/2025).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Brigjen Pol Sony Sonjaya menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja BGN tahun 2025, dengan tujuan memastikan setiap relawan yang bekerja di dapur SPPG, memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Kita harus pahami, memasak untuk 3 atau 4 orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000 bahkan sampai 4.000 orang. Jadi semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan dan mematuhi etika serta SOP (standard operational prosedur)," ujar Sony, Minggu (27/4/2025).

Dia menambahkan, selain di Tasikmalaya pelatihan ini serentak dilaksanakan di Jakarta, Serang, Cirebon, Sumedang, Karawang dan Sumedang.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta para ahli gizi.

"Saat ini telah ada 43 ribu lebih relawan penjamah makanan yg bertugas pada 1.071 SPPG pada 38 provinsi di Indonesia, 10 ribu lebih relawan telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, termasuk diantaranya yang hari ini dilaksanakan," kata Sony.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan dapur SPPG, yang kerap menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," tegas Sony.

Dugaan Keracunan di Cianjur

Terkait kejadian dugaan keracunan yang terjadi di Cianjur belum lama ini, Sony mengatakan masalah itu masih dalam tahap pemeriksaan. Karena banyak faktor yang bisa memicu masalah tersebut. Namun dia menekankan pelatihan adalah salah satu upaya untuk mencegah hal semacam itu terjadi.

"(Kasus Cianjur) Itu bisa karena berbagai hal ya, tapi penelitian masih belum tuntas. Tapi setidaknya dengan adanya pelatihan ini, ke depan tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan MBG," kata Sony.

Menurut Sony, BGN berharap kegiatan ini dapat menjadi standar tetap yang akan terus ditingkatkan, seiring dengan pentingnya peran dapur SPPG dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik. Misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda. Itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," kata Sony.

Nafsu Makan Siswa Jadi Kendala

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nanang Suhara mengaku mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya jadi memiliki ruang kolaborasi untuk kolaborasi menyiasati permasalahan di lapangan.

"Kami mendukung dan coba berkolaborasi bersama SPPG yang ada di Kota Tasikmalaya, bagaimana menyikapi permasalahan di lapangan. Contoh, anak-anak sudah biasa makan enak, mengandung micin. Anak-anak sudah biasa jajan," kata Nanang Suhara.

Kondisi ini berimbas pada rendahnya nafsu makan, sebagian siswa penerima MBG. Siswa terkadang ogah-ogahan ketika menerima jatah makan.

"Ini berefek nafsu makan hilang. Maka perlu siasat, bagaimana menyadarkan anak bahwa yang enak belum tentu sehat. Tapi yang bergizi pasti sehat. Kita akan dorong guru dan Kepsek, mengedukasi anak-anak, sehingga tujuan MBG demi Indonesia Emas 2024 bisa tercapai," kata Nanang Suhara.

(sud/sud)

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

BOGOR - Dalam 5 tahun terakhir pembangunan perumahan di Sentul, Bogor kian agresif. Bahkan saat pandemi Covid-19, perumahan di kawasan Sentul kian bertambah.

Salah satu konsentrasi pengembangan perumahan di kawasan ini berada di sekitaran pintul tol Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Perumahan yang dikembangkan kebanyakan berkonsep eco living. Saat pandemi lalu mainset untuk memilih tempat tinggal yang sehat menjadi kebutuhan. Dan mengubah pilihan masyarakat akan tempat tinggal. Lingkungan yang hijau, udara yang segar telah menjadi keharusan.

Nurul Yaqin Direktur Marketing PT Artha Alam Prima Lestari (PT AAPL) mengatakan, selain memiliki kondisi lingkungan dan alam yang bagus, kawasan Sentul didukung oleh infrastruktur yang baik seperti adanya 2 pintul tol yaitu Sirkuit Sentul dan Sentul Selatan. Selain itu nantinya juga akan ada jalur LRT di kawasan Sentul.

Menurutnya, kawasan Sentul saat ini adalah area sunrise property. "Infrastruktur menjadi kunci perkembangan kawasan Sentul dan menjadi daya tarik bagi konsumen, untuk investasi atau sebagai tempat tinggal," kata Nurul Yaqin saat grand launching D'Amandita, Sabtu (26/4/2025).

Direktur Utama PT AAPL Nenta Paeng menegaskan, perkembangan Sentul dalam beberapa tahun terakhir ini terkerek naik karena banyaknya pengembang yang mengembangkan perumahan di Sentul. Menariknya, pengembangan yang dilakukan menyasar segmen menengah atas dengan produk yang bagus dan memiliki konsep menarik.

?Pengembang besar sudah banyak masuk ke kawasan Sentul hingga ke ujung tol Jagorawi. Karena secara geografis keberadaan ruas tol Jagorawi menguntungkan kawasan Sentul. Fasilitas yang ada di kawasan Sentul pun sangat beragam, mulai dari rumah sakit, area wisata, sekolah, gaya hidup hingga kuliner yang kian beragam,? jelasnya.

Nurul menambahkan, ketertarikan masyarakat untuk tinggal di Sentul salah satunya karena faktor emosional dengan lingkungan yang hijau, udara yang segar di Sentul. Untuk itu kami mengembangkan proyek D?Amandita karena mengikuti kebutuhan market.

?Sebelumnya, pasar atau konsumen saat pandemi terbiasa dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga, mencari udara yang segar hingga mencari rumah yang sehat dengan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Makanya kita hanya memanfaatkan 45% kawasan D?Amandita untuk bangunan, selebihnya area terbuka,? jelasnya.

Nurul menambahkan, D?Amandita mengusung konsep Smart Living Pure Nature. Memadukan material ramah lingkungan dengan konsep rumah yang memiliki banyak pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang bagus.

Progres Penjualan
Dipasarkan sejak akhir 2024, D?Amandita sudah terjual 2 cluster pertama yang jumlah totalnya 300-an unit. Kecepatan penjualan ini karena D?Amandita memberikan produk yang berbeda dengan yang lain.

Ia mencontohkan, untuk tipe terkecil 72/36 memiliki fasilitas yang sama dengan tipe besar yaitu 120/120 yaitu sama-sama memiliki solar panel dan smart doorlock . ?Untuk tipe terkecil 72/36 kita tawarkan dengan harga terjangkau, Rp700 jutaan. Selain itu kita juga ada tipe 84/45, 84/60 (2 lantai dan 120/120 (2 lantai),? jelas Nurul sambal menjelaskan D?Amandita terdiri dari 9 cluster.

Dalam pengembangan cluster di D?Amandita, PT AAPL membatasi jumlah unit rumahnya, 1 cluster paling banyak hanya terdiri dari 160 unit rumah. Hal ini dilakukan agar traffic dalam cluster lebih nyaman, selain itu agar interaksi warga cluster semakin mudah karena jumlahnya tak banyak.

Terkait fasilitas, Nurul menjelaskan bahwa ada club house utama yang cukup besar namun tetap membangun club house mini di setiap 2 cluster. Tak hanya itu, di ruas jalan Boulevard yang lebar juga disediakan area jogging track, pedestrian, jalur sepeda dan juga common area. Berbagai fasilitas yang ada ini dikembangkan dengan matang dan menjadi satu kesatuan kawasan D?Amandita yang luasnya mencapai 41 hektare.

Malang -

Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

(abq/iwd)

Makassar -

Warga perumahan CitraLand Tallasa City di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan buruknya kualitas air dan sejumlah masalah pada bangunan rumah mereka. Manajemen CitraLand Tallasa City pun mengaku terbuka dan bertanggungjawab atas keluhan warga tersebut.

Warga perumahan tersebut menggelar aksi damai di Kantor Pemasaran CitraLand Tallasa City, Jalur Lingkaran Barat, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Sabtu (26/4/2025) pukul 11.00 Wita. Mereka memprotes kualitas air yang menyebabkan gatal-gatal.

"Jadi pembicaraan dari grup-grup WA (WhatsApp) yang dikeluhkan pertama kali itu adalah air, air sangat mahal Rp 10 ribu per meter kubik dan ada biaya Abonemen atau dipakai tidak dipakai tetap bayar Rp 100 ribu atau 10 kubik. Itu cas minimalnya" ujar warga bernama Jemi kepada detikSulsel di lokasi aksi.

"Dan masalah kualitas juga airnya sangat licin, kita sudah pernah tinjau ke lokasi katanya sudah ada air PDAM masuk. Tapi yang diterima mayoritas warga itu bukan kualitas PDAM karena masih licin bahkan masih ada kotoran itu sering di foto dan diupload warga di grup WA," sambungnya.

Jemi mengatakan masalah kualitas air sudah pernah dilaporkan warga ke pihak CitraLand. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 lalu, pihak CitraLand sempat melakukan inspeksi ke sejumlah rumah warga.

"Memang terbukti bahwa airnya pada saat itu masih licin dan di kran, kran yang ada saringannya kran wastafel cuci piring itu ada pasirnya. Itu yang pertama masalah kualitas air," tuturnya.

Tak hanya soal air, Jemi juga menyoroti buruknya kualitas bangunan di Tallasa City. Dia mengungkapkan hampir semua tipe rumah, baik besar maupun kecil mengalami kebocoran.

"Rumah-rumah yang di blok A hampir semua diperbaiki. Jadi memang kualitas bangunannya memang jauh dari yang diharapkan, banyak yang bocor, banyak yang retak, bahkan ada pondasinya yang turun," ungkapnya.

Warga juga mempersoalkan kenaikan tarif iuran pemeliharaan lingkungan dan kebersihan (IPLK) yang dinilai sepihak. Jemi mengatakan warga tidak diberi kesempatan untuk mengoreksi isi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang menjadi dasar penyesuaian tarif.

"IPLK ini hampir setiap tahun dinaikkan secara sepihak oleh (manajemen) Citra kita pernah menanyakan ke sana diskusi tapi selalu dijawab bahwa warga sudah menandatangani SPJB dan memang di SPJB itu tidak ada pilihan bagi warga karena waktu itu tidak ada kesempatan untuk mengoreksi nah itu yang warga keluhkan," bebernya.

Sementara itu, Manager Teknik CitraLand Tallasa City Makassar Wandy Lionardy menanggapi berbagai keluhan warga. Dia mengatakan perbaikan dilakukan secara selektif karena beberapa rumah sudah direnovasi oleh pemiliknya.

"Sampai hari ini juga saya tetap memperbaiki dan tentunya pasti kita lihat juga kes per kes tidak semua kita perbaiki karena biasa customer sudah renovasi, sudah melakukan perubahan, sudah melakukan modifikasi," katanya.

Wandy menegaskan pihaknya selalu terbuka terhadap keluhan warga dan siap bertanggung jawab atas kerusakan rumah. Dia mengatakan retak halus pada bangunan merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi pada rumah siapa saja.

"Yang bilang 2-3 tahun retak yah kami bertanggung jawab tapi dengan catatan bahwa bukan berarti bahwa retak itu tidak mungkin tidak terjadi, retak halus apa bapak ibu mungkin juga para media mungkin rumahnya ada sedikit retak-retak iyakan itukan bagi customer yah," tegasnya.

Terkait air bersih, Wandy menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada penjelasan dalam PPJB antara pihak CitraLand Tallasa City dan pembeli. Dia menuturkan pihaknya berupaya memberikan yang terbaik, salah satunya dengan meminta PDAM untuk masuk ke kawasan tersebut.

"Kami pastinya memberikan tetap memberikan yang terbaik makanya kami meminta PDAM untuk masuk. Sampai hari ini kami hanya mendapat air PDAM via FKS yang merupakan partner kami," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penetapan tarif IPLK disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, termasuk kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Dia mencontohkan, untuk pembayaran gaji keamanan di kawasan tersebut, pihaknya tidak bisa membayar di bawah standar UMK.

"Jadi memang disana juga ada penetapan tarif IPL itu ada mengikuti berdasarkan pihak pertama dari waktu ke waktu dari masa ke masa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing kebijakan UMK," pungkasnya.

(hsr/asm)

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB University (HA IPB) menyatakan komitmen untuk memperkuat kontribusi terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong para alumni IPB untuk memperkuat kontribusi alumni IPB dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan saat ini," kata Ketua Umum HA IPB Walneg S Jas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Salah satunya, lanjut dia dalam Forum Silaturahmi Alumni (FSA) XIII di Gedung Kementerian Pertanian adalah berkolaborasi dan terlibat sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional.

Menurut Walneg, dengan keberadaan jaringan HA IPB yang lengkap diseluruh provinsi dan hampir 200 cabang di tingkat kota/kabupaten, tentu bisa membantu mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

FSA merupakan agenda rutin HA IPB yang digelar dua kali dalam setahun (tiap 6 bulan) sebagai sarana kekeluargaan dari ratusan ribu alumni.

Dalam kegiatan FSA XIII kali ini HA IPB mengangkat tema "Kontribusi Alumni dalam Program Strategis Nasional Menuju Indonesia Emas".

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan secara khusus tentang Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dampak langsung terkait pembangunan pertanian/pangan Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis, lanjutnya, merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Jadi perlu dilihat secara menyeluruh bahwa Program MBG ini sangat strategis sehingga kolaborasi semua pihak sangat diperlukan, termasuk alumni IPB," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menilai kontribusi IPB dalam pembangunan bangsa sudah teruji, dasarnya adalah riset dan senantiasa terus berinovasi.

"Jadi perguruan tinggi terus memberikan solusi dan para alumninya pun selalu berpartisipasi,” kata menteri yang juga alumni IPB itu.

Tabalong, Kalsel (ANTARA) - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melalui PT Adaro Indonesia-Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) menggaet Pemerintah Kabupaten Tabalong meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak usia dini di Taman Kanak-kanak Satu Atap Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua YABN Zuraida Murdia Hamdie di Tabalong, Sabtu, mengatakan Adaro berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan kesehatan anak usia dini di wilayah operasional melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah sebagai proyek percontohan dunia mendukung program strategis nasional MBG.

Zuraida mengungkapkan program MBG tersebut dimulai dari peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK binaan Adaro yang tersebar di sekitar operasional perusahaan.

"Kita meluncurkan makan bergizi gratis perdana pada PAUD binaan salah satunya TK Kasiau yang paling bagus dan kooperatif sehingga mudah berkolaborasi," kata Zuraida.

Selanjutnya Adaro akan mencari model proyek terbaik sehingga sasaran MBG akan lebih besar dan bantuan secara konsisten diberikan hingga Desember 2025.

Bagi Zuraida, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan menjadi faktor yang sangat diperhatikan Adaro pada proyek MBG tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong M Hasbi mengapresiasi dukungan Adaro dan mitra pada pemberian makanan bergizi gratis bagi anak usia dini.

Program MBG ini pun diharapkan bisa berkelanjutan seperti yang dilontarkan Kepala Sekolah TK Satu Atap Kasiau Gusti Narela.

Selain Zuraida, hadir pula perwakilan PT Adaro Indonesia Zulfadeli Rahman dan Kepala Desa Kasiau Rahmad Fauzi dengan memberikan 24 paket makanan secara simbolis kepada anak TK Satu Atap Kasiau.

Program ini dijalankan melalui skema berbasis pemberdayaan lokal, menggunakan bahan pangan lokal yang diolah penyedia katering yang berlokasi di sekitar sekolah.

Setiap makanan yang diberikan telah melewati pengawasan gizi dengan standar kesehatan nasional, guna memastikan kandungan nutrisi yang tepat bagi anak-anak.

Untuk standar gizi, kehigienisan, pemeriksaan dan pengukuran kondisi fisik anak dilakukan dengan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

“Sesuai menu Isi Piringku yang sudah kita gaung-gaungkan dari Menteri Kesehatan bahwa makan sehat itu tidak mesti harus mahal dan cukup menggunakan makan di sekitar lingkungan ,” ucap Kabid Kesmas Dinkes Tabalong Catur Yudha Murtopo.

Pelaksanaan program ini juga merupakan bagian dari penguatan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK) yang telah dijalankan Adaro melalui Program Adaro PAUD Berkarakter pada berbagai lembaga PAUD binaan.

Makan Bergizi Gratis juga menjadi elemen pelengkap yang mendukung pendekatan holistik tersebut dan tidak hanya membentuk karakter anak sejak dini, tetapi juga memastikan tumbuh kembang fisik dan mental mereka terpenuhi secara optimal.

Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap pada lima TK/PAUD yang tersebar di Kabupaten Tabalong dan Balangan selama periode April-Desember 2025.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

(dil/dil)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

Satu narasi yang terus didorong dalam MBG adalah penggunaan bahan pangan lokal. Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi petani dan pelaku UMKM pangan.

Namun dalam praktiknya, muncul kekhawatiran soal dominasi penyedia besar yang punya akses pada kekuasaan.

Jika rantai distribusi dikuasai oleh korporasi tertentu atau bahkan afiliasi politik tertentu, maka program ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru dengan jubah bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah soal standarisasi gizi. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi bisa jadi jargon, bukan substansi.

Polemik dan ketidaksiapan

Survei yang dirilis oleh CELIOS menunjukkan bahwa 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan MBG. Alasannya? Karena khawatir program ini tidak tepat sasaran, menambah beban fiskal negara, dan membuka celah korupsi.

Kritik ini bukan berarti publik antibantuan. Justru sebaliknya, rakyat mendambakan program yang benar-benar solutif.

Namun ketika bantuan disiapkan tanpa kesiapan sistem, data penerima tidak akurat, dan distribusi tidak efisien, maka kepercayaan publik akan runtuh.

MBG bisa jadi seperti bansos Covid-19 yang penuh masalah—transaksi politik di balik kantong plastik berisi beras dan mie instan.

Hingga kini, belum ada informasi yang gamblang mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk dari awal untuk mencegah? Apakah BPKP akan mengaudit realisasi dan dampaknya? Apakah masyarakat bisa mengakses laporan kinerja MBG secara terbuka?

Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG hanya akan menambah daftar panjang program bantuan yang gagal karena lebih sibuk mengurus narasi daripada implementasi.

Memberi makan rakyat bukan hanya soal memberi makan. Ia adalah soal martabat. Negara yang sungguh-sungguh ingin menyejahterakan rakyatnya harus mampu melampaui seremoni.

Ia harus hadir dalam sistem berkeadilan, tata kelola yang bersih, dan penghormatan terhadap penerima bantuan sebagai warga negara, bukan sebagai objek.

Dalam banyak kasus, bantuan makanan di lapangan justru disertai stigma. Anak-anak yang menerima makanan gratis dianggap “miskin”, dan kadang diejek oleh teman sekelasnya.

Jika hal ini tidak dipikirkan sejak awal, maka MBG tidak hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga secara etik.

Evaluasi serius

Sebagai program nasional, MBG sudah terlanjur diluncurkan. Maka tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi mendorong evaluasi dan koreksi secepat mungkin.

Pemerintah harus membuka data, membentuk pengawas independen, dan merancang sistem audit publik. DPR harus lebih aktif, bukan hanya menyetujui anggaran, tapi juga mengawal penggunaannya.

Publik juga harus diberi ruang untuk melaporkan penyimpangan, tanpa takut dibungkam. Dalam era digital seperti sekarang, pengawasan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan publik.

MBG adalah peluang, tetapi juga ujian. Apakah negara benar-benar ingin hadir untuk rakyat, atau hanya menggunakan rakyat untuk kepentingan politik kekuasaan?

Apakah makan gratis menjadi pintu masuk untuk revolusi gizi, atau sekadar pintu belakang bagi korupsi?

Di balik nasi bungkus yang dibagikan ke sekolah-sekolah, tersimpan pertanyaan besar tentang cara kita membangun bangsa. Apakah dengan kejujuran dan tanggung jawab, atau dengan retorika dan transaksionalisme?

MBG harus menjawab itu. Jika tidak, maka ia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan kebijakan yang lahir dari niat baik, tapi ditelan kerakusan kekuasaan.