Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal anggaran Badan Gizi Nasional. Menurutnya, proses anggaran untuk lembaga itu masih dibuat.

Ia pun menyebut bakal segera bertemu dengan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dadan Hindayana.

"Nanti juga kami akan bertemu dulu pimpinannya dan kami lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Namun, Sri Mulyani belum bisa mengungkapkan kapan pertemuan itu akan berlangsung. Pasalnya, ia masih disibukkan dengan berbagai urusan.

"Ya nanti kita lihat, aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional sendiri dipatok sebesar Rp71 triliun. Ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Selain untuk anggaran program makan bergizi gratis, dana itu juga termasuk untuk mengongkosi operasional Badan Gizi Nasional.

Dadan pun membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengatakan anggaran Rp71 triliun akan dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Dia memastikan anggaran itu tak dibagi ke kementerian atau lembaga lain.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S2 Entomologi itu menyebut Badan Gizi Nasional akan menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pekan pertama Desember. Dengan begitu, program ini akan efektif berjalan pekan pertama Januari 2025.

"Insyaallah 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional yang sebesar Rp71 triliun unggul dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Mereka adalah Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, sudah dalam persiapan. Nantinya, dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan UMKM lokal dan pihak swasta.

"Kita sebetulnya punya tujuan selain memberikan makan bergizi kepada anak-anak, kepada ibu hamil, ibu menyusui, kita juga ingin menumbuhkan UMKM lokal. Jadi kita akan bekerja sama secara intens dengan kooperasi, dengan BUMDes dan lain-lain," ucap Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Dadan menjelaskan pihaknya akan menggandeng pihak swasta. Hal ini karena melihat besarnya skala program MBG.

"Ya pasti (swasta terlibat), ini kan program yang sangat besar ya, dan dilaksanakan setiap hari, juga menyangkut target yang besar juga. Jadi semua pihak pasti welcome untuk terlibat," tambah Dadan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional tengah memastikan kesiapan program MBG dari segala aspek, mulai prosedur hingga kebutuhan yang diperlukan.

"Jadi Pak Presiden Jokowi telah meneken perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas menyiapkan segala sesuatunya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya pada Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR, Jumat (16/8), Presiden Jokowi menyebut program MBG akan diarahkan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi masyarakat kecil.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," ucap Jokowi

Jokowi menjelaskan nantinya program ini akan dilakukan secara bertahap, selaras dengan kesiapan teknis serta kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel.

Jakarta (ANTARA) -

1. Peserta didik

Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini termasuk semua jalur pendidikan, baik pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, maupun pendidikan pesantren.

2. Anak usia di bawah lima tahun (Balita)

Perhatian khusus diberikan kepada anak balita, mengingat periode ini merupakan masa kritis dalam perkembangan fisik dan kognitif anak.

3. Ibu hamil

Pemenuhan gizi yang tepat selama kehamilan sangat penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin.

4. Ibu menyusui

Gizi yang cukup bagi ibu menyusui memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal melalui ASI, yang penting untuk pertumbuhan awal kehidupan mereka.

Hal ini dikelompokkan untuk memastikan kelompok-kelompok rentan memperoleh akses yang memadai terhadap makanan bergizi, yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Pembentukan Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang telah disebutkan.

Lembaga ini juga diharapkan dapat mengatasi tantangan gizi di Indonesia melalui koordinasi yang efektif antar lembaga, penyediaan dan distribusi gizi yang tepat, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.

“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa.

Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.

“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Program tersebut ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025, usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Mengenai skema penyaluran program, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi dana untuk program makan bergizi gratis adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.

Program ini ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar Badan Gizi Nasional tidak berubah menjadi lembaga "superbody" atau tanpa pengawasan dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi Badan Gizi Nasional, mengingat anggaran besar yang akan dikelola untuk menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. Media menekankan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

"Ketika sebuah lembaga memegang dana dalam jumlah sangat besar, ada kecenderungan untuk menjadi 'superbody' yang dapat merusak, terutama dalam konteks inefisiensi yang risikonya sangat tinggi," ujar Media dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/8/2024).

Media juga mengingatkan contoh dari Amerika Serikat, di mana pemerintah federal sempat mengambil alih program pinjaman pendidikan (student loan) yang kemudian menjadi tidak efektif karena institusi tersebut tumbuh lebih besar dari bank. Akhirnya, pemerintah AS memutuskan untuk menyerahkan kembali program tersebut kepada pihak swasta. Media khawatir situasi serupa bisa terjadi pada pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional.

Untuk menghindari masalah tersebut, Celios menyarankan agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya terpusat di Badan Gizi Nasional. Sebaliknya, Media menyarankan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan institusi-institusi lokal, termasuk sekolah dan pemerintah daerah, dalam hal distribusi dan pembiayaan.

"Perlu melibatkan institusi di level terkecil, seperti sekolah dan pemerintah daerah, untuk mengelola distribusi dan pembiayaan program ini," jelas Media.

Lebih lanjut, dia menilai anggaran senilai Rp71 triliun tidak akan cukup untuk penyelenggaraan program MBG pada tahun depan. Apalagi, penyelenggaraan langsung dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Media khawatir Rp71 triliun banyak habis untuk gaji pegawai, koordinasi, hingga pembiayaan-pembiayaan teknis. Akhirnya, masyarakat hanya menerima sedikit porsi dari total anggaran tersebut.

"Saya khawatirnya kalau Ini dipaksakan, katanya [dimulai] Januari 2025, tapi dengan skema yang belum rapi ini bisa berpotensi untuk kita kehilangan potensi anggaran yang sangat signifikan," tutupnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional lewat Peraturan Presiden No. 83/2024. Pada Senin (19/8/2024), Jokowi juga melantik dosen IPB Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis disiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025. Meski sudah mengetahui penugasannya, Dadan mengaku Badan Gizi Nasional masih harus dimatangkan lebih lanjut.

Dia menyebut masih akan membahas ihwal struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan serta pengangkatan para pejabat tinggi di badan itu. Dadan berharap menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pekanpertama Desember 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka memenuhi gizi nasional, terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dikutip dari laman PDDIKTI.Kemdikbud.go.id, Dadan merupakan seorang dosen program studi entomologi di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di IPB pada 1990. Ia melanjutkan S2 di University of Bonn, Jerman, di bidang studi entomologi terapan dan lulus pada 1997.

Setelah lulus, Dadan kembali melanjutkan pendidikannya di Leibniz Universitat Hannover, Jerman. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya pada Senin (19/8). Ada nama baru yang bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang hanya tersisa dua bulan, yakni Dadan Hindayana.

Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman dan lulus 1997, dan Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) Terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Coleoptera di area reklamasi pascatambang batubara di Berau, Kalimantan Timur'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Institusi ini akan menjadi cikal bakal program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan populis itu akan dilakukan Prabowo setelah dia menjabat pada Oktober 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaganya baru dibentuk dan belum punya kantor.

"Saya nunggu arahan karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantor), jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Dadan berharap program tersebut bisa dimulai pada Januari 2025.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," ujar Dadan.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Berikut ini daftar menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dilantik hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dadan mengucap sumpah yang dipandu langsung Presiden Jokowi.

Dadan yang mengucap sumpah sebagai penganut agama Islam, bersumpah akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sabaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dadan dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dadan Hindayana memiliki latar belakang sebagai akademisi, dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Jawa Barat.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi lantik Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Sebenarnya, siapa sosok Dadan Hindayana ini?

Dadan adalah seorang dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ke depannya, ia akan mengemban tugas dalam mengurus program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut akan dieksekusi pada saat presiden terpilih 2024-2029 mulai menjalankan pemerintahan. Pengadaan Badan Gizi Nasional secara resmi ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Mari berkenalan dengan sosok Dadan Hindayana! Ini riwayat pendidikan hingga kiprahnya dalam dunia akademik:

Jejak Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan tercatat berkuliah S1 di IPB (1986-1990) dengan mengambil jurusan proteksi tanaman.

Lalu, ia melanjutkan S2 di Universitas Rheinischen Friedrich Wilhelms Bonn, Jerman (1995-1997). Tak berhenti di sana, Dadan mendalami lagi ilmunya dengan mengambil program doktor di Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover Jerman.

Dijelaskan dalam buku Dasar Usaha Pertanian Terpadu Kelas X oleh Abdul Jabir dkk, Dadan selaku penelaah buku tersebut adalah dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB.

Dosen Proteksi Tanaman di IPB

Berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Dadan kini statusnya aktif sebagai dosen tetap IPB dengan jabatan fungsional sebagai Lektor.

Dadan juga tercatat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau. Kampus tersebut digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banau bersama IPB.

Pendiriannya tertuang dalam Perjanjian Kerjasama nomor 520/084/2008 dan 03/I3/KsP/2008 tanggal 25 Februari 2008 oleh Bupati Halbar dan Wakil Rektor IPB Bidang Riset dan Kerjasama (WRRK). Berdasarkan keputusan tersebut, Dadan ditunjuk sebagai ketua.

Sosoknya juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dadan pernah terlibat dalam Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia (2022), Transformasi Politeknik Pembangunan Pertanian (2022), dan masih banyak lagi.

Pada 2022, ia tergabung dalam Tim Transformasi Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (RPP PTKL), Kementerian Pertanian bersama Prof Dr Ir Rachmat Pambudy, MS, Dr Ir Andriyono Kilat Adhi, Dr Ir Burhanuddin MM dan Ir Sidi Asmono.

Selaku periset di perguruan tinggi, Dadan sudah membuat banyak karya ilmiah. Hasil penelitiannya antara lain berjudul Effects of intraguild predation on aphid parasitoid survival (2000), Preferensi serangan tikus sawah (Rattus argentiventer) terhadap tanaman padi (2020), dan lainnya bisa di lihat di sini.

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini, Senin (19/8/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional dilakukan usai Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 yang terbit dan diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Adapun, pembentukan Badan Gizi Nasional ini yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Lembaga baru ini memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan tugasnya. Pertama, melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, termasuk sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan gizi nasional.

Kedua, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Ketiga, memberikan pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Keempat, bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara yang berada di bawah wewenangnya. Kelima, badan ini juga akan memberikan dukungan substantif kepada seluruh organisasi terkait.

Badan Gizi Nasional juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan tersebut dan melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Profil Dadan Hindayana

Lantas, siapa itu Dadan Hindayana? Pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini pernah menempuh pendidikan Strata 1 di IPB dan lulus pada 1990. Dia kemudian menyelesaikan pendidikannya di Leibniz University Hannover dan University of Bonn di Jerman.

Tidak banyak informasi yang beredar mengenai Dadan. Melansir laman datadikti, Senin (19/8/2024), saat ini, Dadan merupakan dosen di Fakultas Pertanian, program studi Entomologi - S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan karya tulisnya kerap masuk dalam jurnal-jurnal ilmu pengetahuan.

Adapun, jabatan fungsional Dadan saat ini adalah sebagai lektor dan dosen tetap di IPB.

Untuk diketahui, Dadan Hindayana dilantik bersamaan dengan dua pejabat lainnya yang diangkat oleh Jokowi hari ini, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Mengangkat masing-masing [...] Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Kemudian, dalam Keppres yang sama, Dadan dan para pejabat yang dilantik diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya setingkat menteri.

Selain itu, Jokowi juga melantik3 menteri baru yaitu yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Daftar menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik pada hari ini Senin (19/8/2024):

1. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM

2. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham

3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi

4. Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo

7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM