Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo menjelaskan rencana program 3 juta rumah. Dia menyebutkan dari program tersebut, 2 juta rumah akan berada di pedesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan.

Untuk pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, kata Hashim, perusahaan konglomerat tidak boleh masuk ke sektor tersebut. Nantinya, pembangunan akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme dan Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Target 2 juta rumah yang terbangun tersebut adalah angka per tahun di pedesaan. Dengan melibatkan kontraktor dari UMKM Koperasi dan BUMDes, diharapkan dapat mendorong meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah baru (middle class).

"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan," ujarnya.

Kemudian, Hashim juga menyebut pemerintah akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Pembangunannya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya, di Jakarta bisa menggandeng PD Pasar Jaya untuk program ini. Perihal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah, pemerintah akan membidik lahan milik negara.

"Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan kan pengadaan tanah. Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," sebutnya.

"Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," sambungnya.

Hashim menjabarkan, dalam pelaksanaanya nanti pedagang pasar akan menikmati 1-3 lantai di setiap hunian Pasar Jaya. Mereka juga akan diberikan akses air bersih, listrik, AC, hingga koneksi internet.

"Mungkin nanti terdapat 193 tower atau kompleks tower di Jakarta, cepat. Dan di sini kalau setiap pasar jaya bisa sampai menampung 1.000 unit apartemen, ya terserah nanti bagaimana konstruksi, itu berarti 153.000 keluarga, kita bisa sediakan perumahan yang bagus," paparnya.

Program ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas tempat-tempat kumuh di perkotaan. Ditargetkan dalam 10 tahun, total ada 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen, yang bisa dihasilkan lewat program ini.

"Menurut BTN, saat ini di samping itu ada 27 juta rumah tidak layak huni, RTLH. Saya baru tahu pak, saya baru tau itu RTLH ini banyak jargon-jargon banyak yang saya harus tampung ya. Dan ternyata berarti ada 37 juta rumah atau apartemen yang kita harus bangun. Jadi itu adalah tantangan dan itu adalah target pak Prabowo. Dia ingin membangun, selama dia menjadi presiden, insyaAllah bisa dua periode," tutupnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar peresmian pilot project Rumah Rendah Emisi. BTN hendak mendorong pembiayaan 150.000 Rumah Rendah Emisi sehingga ketersediaannya semakin banyak pada 2029.

Dalam acara ini, hadir pula Ketua Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo yang menyatakan pihaknya mendukung penuh program BTN ini.

Menurutnya, pembangunan Rumah Rendah Emisi dinilai sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

"Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat," jelas Hashim di Bekasi, seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Kamis (29/8/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan gerakan ini merupakan komitmen BTN dalam menanggulangi perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, BTN akan berpartisipasi mendorong ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

"Tahun ini ada 1.000 Rumah Rendah Emisi yang menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly pada 2029," jelas Nixon.

BTN mengungkapkan akan menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Penyediaan Rumah Rendah Emisi ini akan menjadi target bertahap hingga 2029. Dia berharap dari langkah ini juga BTN dapat berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik. Selain itu, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori Rumah Rendah Emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kemudian, untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah.

Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

"Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya," ujar Nixon.

Adapun, sejak 1976, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah. Dalam rangka mendukung penuh Program Satu Juta Rumah sejak tahun 2015, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp 403,5 triliun.

(aqi/aqi)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor perumahan akan menjadi salah satu program prioritas pasangan presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini menjanjikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, naik tiga kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Jokowi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan program perumahan akan dijadikan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan pasangan Prabowo-Gibran minimal 8% per tahun.

Ia bilang, sektor itu dipilih karena berkaca dari kesuksesan beberapa negara di dunia, terutama China, yang menjadikan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya.

“Dari tahun 1980-an hingga 2017, sektor perumahan menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Tiongkok. Selama 35 tahun, ekonomi Tiongkok tumbuh kurang lebih 10% dengan perumahan dan sektor terkait, termasuk konstruksi, menjadi pendorongnya,” tutur Hashim, Kamis (29/8).

Sementara di Indonesia, kata dia, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB masih kecil, sekitar 3%. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap PDB bisa mencapai 25%.

Hashim mengakui bahwa sektor properti Tiongkok dalam 7 tahun terakhir memang terpukul karena kelebihan pasokan. Namun, menurutnya, Indonesia juga bisa belajar dari kondisi itu untuk mengantisipasi tidak terjadi hal serupa, tetapi memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan PDB.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa program 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta di pedesaan (di mana 1 juta di antaranya di wilayah pesisir).

Program 3 juta rumah ini juga ditujukan untuk mengentaskan persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.

Hashim bilang, setidaknya ada 37 juta unit rumah harus dipenuhi pemerintah. Pasalnya, masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.

Konsep Perumahan

Untuk bisa merealisasikan program tersebut, tim ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memiliki beberapa konsep. Pertama, melakukan pola kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memodernisasi 153 pasar Perumda Pasar Jaya yang ada di Jakarta.

Di atas pasar tersebut akan dibangun menara di mana tiga lantai pertama akan diperuntukkan sebagai pasar, sedangkan lantai selanjutnya akan diperuntukkan sebagai hunian bagi MBR.

“Nanti akan dibangun 153 tower atau lebih di atas Pasar Jaya lewat joint venture antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan begitu, kita mengatasi masalah pengadaan lahan,” kata Hashim.

Kedua, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) akan digalakkan di lahan-lahan stasiun kereta api (KAI) di 27 titik yang ada di Jabodetabek. Lahan-lahan tersebut akan disulap menjadi kawasan apartemen murah yang dilengkapi dengan kawasan komersial, seperti rumah sakit dan sekolah.

Menurut data dari Kementerian BUMN, lanjut Hashim, ada sekitar 64 hektare (ha) lahan di stasiun kereta di wilayah Jabodetabek yang bisa dikembangkan menjadi TOD.

“Nanti kami akan bertemu dengan Direksi KAI untuk membicarakan ini lebih lanjut, sehingga program itu bisa kita mulai dengan cepat,” imbuhnya.

Hashim mengatakan, program TOD ini nantinya tidak hanya akan diterapkan di Jabodetabek, tetapi juga di kota-kota lain, seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, dan lain-lain.

Ia bilang, program TOD itu merupakan proyek besar sehingga pemerintah akan membutuhkan peran perbankan dan juga kontraktor besar maupun kecil untuk mewujudkannya.

Sedangkan untuk membangun rumah-rumah di pedesaan, kata dia, akan diutamakan dilakukan oleh perusahaan skala UMKM, Bumdes, atau koperasi. “Kita ingin tercipta wirausaha-wirausaha baru ke depan,” ujarnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pembangunan berkelanjutan tengah menjadi fokus perhatian masyarakat global saat ini untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Konsumen semakin melirik produk-produk dari perusahaan yang mengimplementasi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG) dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Hasil survei suara konsumen tahun 2024 yang dilakukan PWC menunjukkan bahwa konsumen global bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk ramah lingkungan meskipun di saat yang sama biaya hidup lebih mahal di tengah tingginya inflasi. Ke depan, komitmen dalam penerapan ESG akan sangat mempengaruhi perkembangan dan masa depan sebuah perusahaan.

Penerapan ESG terdepan saat ini datang dari sektor perbankan. Salah satunya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank pelat merah ini berkomitmen terus memperkuat implemntasi ESG dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam memberikan pembiayaan.

BTN siap meningkatkan pembiayaan terhadap perumahan-perumahan yang mengusung konsep hijau. Hingga tahun 2029, bank spesialis penyalur kredit ke sektor perumahan ini menargetkan membiayai 150.000 rumah rendah emisi.

Untuk mewujudkan target tersebut, BTN bekerja sama dengan 8 pengembang. Salah satunya menggandeng ISPI Group meluncurkan proyek percontohan rumah rendah emisi di Perumahan Gading City, Bekasi pada Kamsi (29/8). Peluncuran tersebut disaksikan Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pihaknya berinisiatif memacu ketersediaan rumah rendah emisi, karena bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar.

Untuk tahun ini, BTN akan membiayai 1.000 rumah rendah emisi yang menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan. “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly (dibiayai) hingga 2029,” kata Nixon dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Sementara itu, Hashim mengatakan, pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan rumah rendah emisi. Menurutnya, gerakan tersebut sejalan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung pemerintah baru, yakni 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.

Ia menambahkan, membangun rumah rendah emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim

Pilot Project

Pada pilot project tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Dengan target pembiayaan rumah rendah emisi hingga 2029 tersebut, BTN menargetkan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik.

Selain itu, kata Nixon, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Di sisi lain, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori rumah rendah emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik.

“Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),“ jelas Nixon

Sementara untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Adapun guna menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah.

Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat ada sejumlah isu, tantangan dan kendala pembangunan perumahan yang terus dialami di Indonesia. Salah satu tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah backlog perumahan.

"Berbagai isu tantangan dan kendala di sektor perumahan harus kita hadapi dan mencari solusi bersama. Tugas penyediaan perumahan bagi masyarakat bukan hanya tugas pemerintah tapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Agustus 2024.

Berdasarkan data BPS di 2023, tercatat sebanyak 9,9 Juta rumah tangga belum memiliki rumah, di mana angka ini berpotensi terus meningkat. Selain itu juga adanya pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700 - 800 ribu Kepala Keluarga setiap tahunnya.
Kedua adalah adanya rumah tangga yang belum menghuni rumah layak. Secara nasional, 36,85 persen atau 26,92 juta rumah tangga Indonesia belum menempati rumah yang layak pada tahun 2023.

“Saat ini kita masih mengejar target 70 persen rumah tangga menghuni rumah layak di tahun 2024, sesuai dengan komitmen RPJMN 2020-2024 bidang Perumahan dan Permukiman,” jelas Iwan.

Tantangan lainnya adalah belum terpenuhinya data by name by address (BNBA) dari jumlah backlog dan rumah tidak layak huni (RTLH), selain juga aspek penyediaan tanah, pembiayaan, akses terhadap infrastruktur dasar, isu keterhunian, manajemen data informasi untuk ketepatan sasaran program, dukungan teknologi dan industri konstruksi, serta tata kelola untuk peningkatan akuntabilitas.

Selanjutnya, tantangan pembangunan perumahan juga tidak lepas dari kondisi global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Pascapandemi covid-19, masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kontak fisik yang minimal, sehingga adopsi solusi digital berkembang sangat cepat dan menimbulkan disrupsi di berbagai aspek kehidupan masyarakat," ungkap dia.

Dalam menuju Indonesia Emas 2045 ke depan, katanya, kondisi perkembangan global juga akan mempengaruhi urbanisasi sehingga diperkirakan pada 2045, 72,8 persen penduduk tinggal di perkotaan. Hal inilah yang harus kita antisipasi, bagaimana kebijakan pembangunan perumahan dapat mengakomodasi kebutuhan hunian di masa depan.

“Kita patut bersyukur karena pada masa Pandemi covid-19 yang lalu, sektor perumahan dan properti merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh positif. Menurut kajian LPEM UI, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 31,9 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 13,8 juta orang per tahun,” jelas dia.

Sektor perumahan dan properti juga memiliki “multiplier effect” yang dapat menggerakkan 185 sub-sektor industri lainnya, seperti material bahan bangunan, furniture, perdagangan retail hingga Lembaga Pembiayaan.

“Pemerintah melalui Ditjen Perumahan senantiasa mendukung sektor perumahan dan real estate, terutama kepada para pelaku pembangunan yang tergabung dalam asosiasi pengembang perumahan yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Iwan.

Selama tiga tahun terakhir ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah ikut serta mendukung penyediaan hunian di Ibu Kota Nusantara, mulai dari hunian pekerja, ASN sampai dengan Menteri. Melalui penyediaan hunian tersebut, secara tidak langsung Ditjen Perumahan berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan IKN di tahap selanjutnya.

Sejalan dengan peran Ditjen Perumahan dalam pengembangan perumahan, Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru di Pulau Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Perhatian diberikan melalui skenario penyediaan infrastruktur dasar yang bertujuan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih merata, adil dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat di Papua, melalui program pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan bantuan stimulan untuk pembangunan PSU.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui hanya menganggarkan Rp 13,65 triliun untuk program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahun 2024.

Besar anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025, Rabu (28/8/2024).

Menteri Basuki mengatakan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75,63 triliun.

Dibandingkan anggaran untuk program ketahanan sumber daya air dan infrastruktur konektivitas, anggaran untuk perumahan masih sangat minim.

Tercatat, anggaran untuk program ketahanan sumber daya air mencapai Rp 24,29 triliun. Sementara porsi anggaran yang paling besar diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 30,12 triliun.

Sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen Kementerian sebesar Rp 7,4 triliun dan bagi pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 81,5 miliar.

Itu berarti anggaran untuk pembangunan perumahan hanya berada di angka 18 persen dari total anggaran yang tersedia.

Padahal sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih menjadi masalah krusial bagi pemerintah.

Diketahui, sampai dengan bulan Juni 2024, besar backlogrumah di Indonesia masih berada di angka 12,7 juta unit.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus diimbangi dengan pemberantasan stunting untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

"Penyakit gizi itu harus diobati supaya bangsa kita tidak terbelakang," kata pengamat lulusan ITB ini saat dihubungi ANTARA, Senin.

Ia menyebutkan Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk membantu program makan siang gratis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini juga perlu memantau status gizi buruk atau stunting untuk anak di bawah tiga tahun.

Agus mengatakan saat ini Indonesia masih terus berupaya menurunkan angka stunting yang dibantu oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Yang harus diselamatkan, anak-anak baru lahir sampai usia seribu hari. Makan siang kan diberikan pada anak-anak sudah di atas 3 tahun. Kalau sakit gizi ini harus pakai protein hewani," katanya.

Ia juga menyebut dalam pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus didukung ahli yang kompeten dalam bidangnya terutama soal masalah gizi anak.

Maka itu ia menyebut dokter anak dan ahli gizi yang memiliki kompetensi menangani stunting perlu dilibatkan dalam struktur Badan Gizi Nasional.

Hal ini penting untuk menjadikan anak Indonesia cerdas demi masa depan bangsa yang lebih maju.

"Harus ada orang ahli gizi atau dokter anak. Karena menurut PermenKes nomor 29 tahun 2021 yang berhak menentukan si anak sakit gizi itu dokter anak," ucap Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengembang perumahan memastikan membangun proyek hunian dengan memperhatikan isu lingkungan. Pengembang bertekad untuk juga juga menyediakan ruang terbuka hijau dalam menggarap permukiman.

Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia memiliki program penanaman Sejuta Pohon sebagai bentuk memastikan ruang terbuka hijau untuk permukiman atau hunian.

"REI berkomitmen dalam program penghijauan di lokasi proyek perumahan anggotanya. Mohon dukungan pemerintah daerah berupa kemudahan perizinan bagi pengembang yang menaati Program Sejuta Rumah REI, " tutur Wakil Ketua Umum REI Djoko Santoso saat seremoni penanaman pohon di Perumahan Kampoeng Dara, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, kemarin seperti disebutkan dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Djoko meminta pengembang anggota asosiasi menanam banyak pohon pada proyek hunian yang diagarapnya.

"REI telah menetapkan Program Sejuta Rumah. Pengembang harus menanam setidaknya dua batang pohon yakni di pekarangan rumah yang dibangun dan di area RTH di dalam kawasan perumahan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih memastikan akan memberikan insentif bagi pengembang di Kota Jambi yang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Pengembang anggota REI yang membangun perumahan di Kota Jambi tentunya harus menaati setiap aturan yang berlaku. Apabila prinsip-prinsip pemenuhan aturan sudah dipatuhi, saya menjamin Pemkot Jambi akan mendukung keberlangsungan bisnis developer. Kecepatan pelayanan perizinan Pemkot Jambi adalah insentif yang akan kami berikan," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, dari keseluruhan kewajiban penyediaan RTH sudah dikonversi ke kegiatan pembangunan perumahan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi, kewajiban penyediaan RTH sebagai bagian dari prasarana dan sarana utilitas (PSU) komposisinya sebesar 35:65. Artinya, sebesar 35 persen merupakan PSU yang harus disediakan pengembang dan akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah. "Saya mengawal terbitnya perda tersebut. Perumahan Kampoeng Dara ini telah melaksanakan komitmen penyediaan PSU, bahkan jumlahnya sudah melampaui yakni sebesar 40% dari minimal 30% sesuai ketentuan," ucapnya.

Direktur Utama PT Duta Niaga Jambi, pengembang Perumahan Kampoeng Dara, Yuliana, menjelaskan dari total lahan seluas 13 hektare, pihaknya menyediakan sebanyak 40 persen PSU. "Pembuatan seluruh PSU di Perumahan Kampoeng Dara dibiayai secara mandiri. Pengembangannya dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama hanya tersisa 25 unit dari total 325 unit hunian bersubsidi. Sedangkan tahap kedua baru akan dikembangkan awal tahun depan," kata Yuliana.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

(abr/dna)

Jakarta (ANTARA) -

Lebih lanjut, Kepala Badan Gizi Nasional bertindak sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu, bagaimana pola kerjanya? Berikut penjelasannya.

Pola kerja Kepala Badan Gizi Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugasnya. Ia dibantu oleh Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Pola kerja yang diatur dalam Perpres tersebut menggarisbawahi bahwa Kepala Badan Gizi Nasional harus mengikuti arahan dari Ketua Dewan Pengarah, yang merupakan bagian penting dari struktur organisasi lembaga ini.

Pola kerja Badan Gizi Nasional juga mencakup peran sejumlah deputi yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.

Setiap deputi melapor langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memastikan seluruh aktivitas lembaga ini berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan struktur dan pola kerja yang terorganisir ini, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat beroperasi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

(taa/fas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan, koalisi menginginkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat selama dua periode.

Fahri lantas mengingatkan Ridwan Kamil untuk tidak tergoda mengambil celah memanfaatkan jabatan Gubernur Jakarta maju ke pilpres selanjutnya.

Hal tersebut Fahri sampaikan dalam deklarasi Ridwan Kamil-Suswono maju Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Kepada Pak Ridwan Kamil, saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini. Karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Pabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda," ujar Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menyampaikan, berdasarkan UU dan sistem pemerintah di Indonesia, gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Dia menyebut, gubernur harus fokus menjadi pelaksana agenda pemerintah pusat di daerah.

Lebih jauh, Fahri Hamzah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena telah melakukan terobosan politik yang besar.

Sebab, melalui terobosan tersebut, rekonsiliasi nasional bisa terbangun di Indonesia.

"Sehingga nuansa keinginan kuat untuk bersatu di masa-masa yang akan datang semakin besar di tubuh bangsa kita. Keinginan bersatu lebih besar daripada keinginan untuk terpecah belah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dua anak bangsa yang dua kali bertempur dalam pemilu yang berdarah-darah rela untuk melepaskan egonya untuk bersatu menyusun kekuatan besar bangsa ini yang tercerai berai," papar dia.

"Dan akhirnya memenangkan pemilu Presiden dan Wapres mengantarkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menjadi Presiden kita yang akan datang. Kita harus akui bahwa jasa Pak Jokowi sangat besar sekali dalam membangun rekonsiliasi besar itu," kata Fahri.