JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah.

Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari China, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Menurut Hashim yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," imbuh dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal menyampaikan, pihaknya berupaya menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Ia menjelaskan, Semen Indonesia berupaya menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif Semen Indonesia dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional," terang Donny.

Dia menyatakan, perseroan juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi (BIP), produk turunan dari semen hijau Semen Indonesia yang ramah lingkungan.

"Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” urai Donny.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik.

Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

”Komitmen Semen Indonesia dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi),” tutup Donny.

PASURUAN, KOMPAS.com- Kasus penipuan terkait program makanan bergizi gratis (MBG) yang diungkap aparat Polres Pasuruan Kota, mendapat tanggapan dari Komandan Kodim 0819, Letkol Arh. Noor Iskak.

"Bagi masyarakat pemilik katering yang ingin menjadi mitra BGN (Badan Gizi Nasional) langsung mendaftar di website nya BGN, gratis atau tidak dipungut biaya," kata Noor Iskak di Pasuruan, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, aparat Polres Pasuruan Kota mengamankan empat tersangka yang diduga melakukan penipuan terkait MBG.

Nomor menghimbau agar masyarakat pemilik usaha katering tidak tertipu pihak yang menjanjikan kerjasama dengan BGN.

Dia juga memastikan, hingga kini belum ada program pelatihan katering di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan.

"Nanti akan dilakukan uji coba dapur nanti kalau sudah jadi bangunannya," tegas dia.

Sementara itu, Perwira Seksi Intelijen (Pasi intel) Kapten Czi. Dimas Yulianto menyebutkan, dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan didirikan di belakang kantor Koramil 0819/03 Kraton, di Jalan Raya Sidogiri, Getas, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton.

"Semua pelaksana dari katering yang terlibat di SPPG adalah kewenangan dari Badan Gizi Nasional," tegas Dimas Yulianto, kemarin.

Sebelumnya, aparat Polres Pasuruan Kota menetapkan empat tersangka dugaan penipuan MBG.

Modus yang dilakukan dengan cara menggelar pelatihan pada pemilik katering dengan menjanjikan menjadi penyedia makanan yang akan ditunjuk BGN.

Kepala Polres Pasuruan Kota AKBP. Davis Busin Siswara menjelaskan, pengamanan empat tersangka tersebut merupakan tindaklajut laporan Kodim 0819.

Pihak Kodim menemukan kegiatan pelatihan yang digelar oleh yayasan Halal Berkah pada pekan lalu.

Empat orang tersebut yakni MH (50), MB (48), AI (62), dan HP (55). Masing-masing tersangka mempunyai peran dan tugas masing-masing sebelum ditahan oleh Satuan Reskrim Polres Pasuruan Kota.

"Kami menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ditemukan bahwa panitia dari ditemukan unsur tindak pidana yang menjanjikan menjadi rekanan dari program MBG," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Gibran langsung meninjau sejumlah ruang kelas ketika tiba di SMPN 11.

Orang nomor dua di Indonesia ini menyaksikan kegiatan makan bersama para siswa sekolah tersebut. Adapun menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau (caisin), jeruk, dan susu kotak.

Setelahnya, Wapres langsung meninjau pelaksanaan program serupa di SMAN 4 Depok yang berada tidak jauh dari lokasi.

Di tempat ini, putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu juga menyaksikan langsung momen siswa menyantap makan bergizi gratis dengan menu nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak.

Usai meninjau pelaksanaan MBG, Wapres menyampaikan bahwa program MBG di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok berjalan dengan lancar.

“Tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini,” kata Gibran.

Wapres menilai menu yang diberikan telah dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun demikian, ia mempersilakan media ataupun masyarakat untuk menyampaikan apabila terdapat evaluasi terkait menu makanan dalam program MBG.

“Saya kira cukup oke hari ini, kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi-evaluasi silakan, nanti bisa disampaikan. Tadi ada tim BGN yang standby di sini juga,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan cakupan penerima program makan bergizi gratis (MBG) masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. "Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan evaluasi dari peninjauan Presiden Prabowo Subianto terhadap program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah akan disampaikan ke Badan Gizi Nasional.

Dasco menyebut Prabowo sudah melakukan pembicaraan terkait program unggulannya itu.

"Kalau evaluasi mungkin masih... Presiden kemarin sudah meninjau, dan sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan. Tentunya evaluasi-evaluasi itu tentu akan dilakukan, dan nanti akan disampaikan ke Badan Gizi," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Hanya saja, menurut Dasco, penilaian program makan bergizi gratis sejauh ini sudah baik.

"Tapi menurut penilaian yang ada, sebagian besar sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Diketahui, Prabowo melakukan peninjauan mendadak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Ia mengatakan, Prabowo mengunjungi dua sekolah di wilayah Jakarta Timur.

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke sekolah," kata Teddy kepada wartawan, Senin.

Ia menuturkan, dua sekolah yang dikunjungi Kepala Negara adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02.

Mantan Menteri Pertahanan ini pun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok Makan Bergizi Gratis ke sekolah tersebut.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Jakarta: Karangmalang merupakan kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupatennya dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Selain Sragen, Karangmalang juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Karangmalang, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik.

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Karangmalang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karangmalang

Perumahan subsidi di Karangmalang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 106 unit rumah tersedia dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan genteng multiroof, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya yang berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 11 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan rangka baja ringan dan atap genteng, dinding bata merah plester aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Puri Naraya

Perumahan ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Yartin Makmur Jaya.

Rumah ini memiliki 16 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rindang Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Puro, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Iyang Indotek Sejahtera, rumah ini memiliki 6 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng, dinding bata ringan (herbel) dan plester aci. Lantai tapak beton bertulang, cor dan keramik, serta pondasi struktur batu kali dan cor beton.

5. Griya Bhina Karya 5

Perumahan ini berlokasi di Plumbungan, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Putra Bhina Karya.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa rangka atap baja ringan, atap genteng, serta dinding bata merah, plester, aci, finishing cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal rencana pendanaan modal Rp500 juta untuk pelaku UMKM yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, hal tersebut bukanlah ranah pihaknya, melainkan ranah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itu bukan wilayah Badan Gizi ya, itu wilayah Kementerian UMKM,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Adapun, dia hanya merincikan UMKM yang terlibat dalam program MBG ada dua kategori.Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra bisa mendaftar di website mitra.bgn.go.id.

Kedua, lanjut Dadan, bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku tak perlu mendaftar, tetapi bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing.

“Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya Kementerian UMKM, bukan badan gizi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terusir dari rumahnya sendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi pengosongan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Siapa biang kerok permasalahan ini?

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pelepasan tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Abdul Hamid berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,6 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat dia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

Kayat akhirnya berhasil menemui Juju. Dalam pertemuan itu, Juju meminta Kayat menanggung pembayaran Abdul Hamid yang belum lunas.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB. Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Digugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Penghuni terusir meski punya SHM

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Selanjutnya, Bari melakukan pembayaran sebanyak enam kali dengan nilai Rp 4 miliar kepada Toenggoel untuk pembelian tanah tersebut. Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas lahan di atas mereka.

Di saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III.

Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.