JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto punya program prioritas dalam mewujudkan impian rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Nomor 13 yang mencakup target pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa per kelurahan per tahun yang dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak atau landed house, dan 500.000 rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa).

Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Tidak hanya itu, mimpi besar Prabowo-Gibran menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Nomor 7 sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Menyediakan rumah murah dan layak huni (sanitasi dan fasilitas umum baik) kepada TNI dan Polri, ASN, Pegawai Kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap Ara.

Sebab, tempat tinggal layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.

Oleh karenanya, pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi Masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

"Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program 3 juta rumah dengan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah diperkotaan," tandas Ara.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

JAKARTA,investor.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menyerap 2,5 juta tenaga kerja pada tahun 2025. Adapun penerima manfaat dari program ini adalah anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya mengatakan dari  unit pilot project pelayanan makan bergizi gratis yang sekarang sedang dilaksanakan Sukabumi tercatat dalam satu dapur melayani 18 sekolah dengan 3.000 murid. Dalam hal ini dibutuhkan  tenaga kerja untuk dapur dan lain-lain sebanyak 55 orang.

“Hitungan kasar sementara kalau diterapkan secara nasional dengan asumsi setiap dapur melayani 2.000 siswa maka dibutuhkan 48.000 dapur. Pelaksanaan program seluruhnya dan serentak di seluruh Indonesia akan membutuhkan sekitar 2,5 juta orang,” ucap Budi Mulya dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta pada Sabtu (14/12/2024).

Tujuan utama program ini adalah  membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Jika dirinci untuk target penerima MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama yaitu ibu hamil ,menyusui, dan balita dimana program tersebut akan diberikan kepada 27,2 juta penerima manfaat. Kedua yaitu anak sekolah untuk  52% dari seluruh jenjang pendidikan. Pelaksanaan MBG akan dilakukan oleh sekolah. Jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. Ketiga yaitu  untuk santri di pesantren dengan jujmlah penerima sebanyak 3,2 juta penerima manfaat.

“Untuk tahun 2025 ditargetkan mampu mencapai lebih dari 60 juta penerima manfaat,” kata Budi.

Prinsip dari pelaksanaan MBG adalah tepat sasaran; pemberdayaan masyarakat, UMK, BUMDes; prioritas bahan pangan lokal; menu sesuai preferensi lokal; meningkatkan keragaman bahan pangan; dan mengutamakan keamanan pangan.

Dari sisi ekonomi pelaksanaan program ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro.  Program ini turut menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin pasalnya masyarakat lokal akan dilibatkan.

Budi mengatakan  dari sisi supply, petani lokal akan disibukan untuk memasok beras, daging ayam, telur, sayuran, bumbu-bumbu, gula, susu, dan garam. Kelebihan pasokan ayam dan telur yang sekarang terjadi akan dengan mudah terserap oleh unit pelayanan makan bergizi.

“Artinya ada insentif karena ada off-taker yang pasti dengan harga yang baik. Dari sisi ketenagakerjaan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

saat ini di Kota Madiun baru terdapat satu dapur umum yang menjadi Sentra Penyediaan Bahan Gizi

Madiun (ANTARA) - Dandim 0803 Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan wilayah Kota Madiun, Jawa Timur memerlukan sebanyak 17 dapur umum untuk mendukung program makan siang bergizi gratis dari pemerintah sebagai upaya penyediaan makanan sehat, utamanya anak-anak usia sekolah.

Menurutnya saat ini di Kota Madiun baru terdapat satu dapur umum yang menjadi Sentra Penyediaan Bahan Gizi (SPBG). Satu dapur ditarget menyediakan paket untuk 3.025 siswa yang terbagi di 23 sekolah.

"Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur lagi," ujar Letkol Kav Widhi di Madiun, Sabtu.

Pihaknya mendukung program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat. Bahkan Kodim 0803 Madiun telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDN 02 Nambangan Lor dan TK Kartika IX-31 501 pada Jumat (13/12/2024).

"Uji coba makan bergizi gratis serentak di wilayah Kodam V Brawijaya. Uji coba tersebut sifatnya untuk melatih unsur tenaga kerja yang berada di bawah satuan pelayanan pemenuhan gizi, di Kota Madiun khususnya," katanya.

Selain itu, uji coba dilakukan sebagai bentuk monitor dan evaluasi terkait kesiapan seluruh anggota dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sesuai rencana uji coba akan kembali dilaksanakan hingga seluruh persiapan berjalan lancar menjelang pelaksanaan program tersebut secara resmi awal tahun 2025.

"Untuk tenaga kerja, kami rekrut masyarakat di sekitar SPBG guna memudahkan akomodasi dan distribusi nantinya," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun, salah satu program Quick Wins yang penting untuk mewujudkan Asta Cita ke-4 adalah memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Di antaranya melalui program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan dimulai pada Januari 2025.

Agar berjalan efektif, katanya, program tersebut harus berkolaborasi dengan berbagai pihak danpemangku kepentingan. Salah satunya melibatkan instansi seperti TNI dan Polri yang sudah dikenal memiliki jaringan dekat dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi.

Saat ini program makan bergizi gratis memasuki masa uji coba oleh Badan Gizi Nasional yang dilaksanakan di 80 titik di seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengentaskan kemiskinan gizi, dan mencegah stunting.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - PT Jasa Global Binakarya (JGB) menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) Tim 8 dengan para pengusaha atau investor AMJ Light Steel House akan berinvestasi di Indonesia. Dari hasil pertemuan disepakati rencana kerja sama dengan para pengusaha serta investor dari China yang siap menanamkan investasinya di Indonesia.

Kerja sama ini mendukung program pemerintahan Prabowo yang mendorong pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, program pembangunan tiga juta rumah yang dialokasikan untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.

JGB, sebagai motor penggerak, di hadapan para pengusaha dan investor dari China mengenalkan produk mereka, yaitu pembangunan rumah sederhana dan pabrik dengan sistem moderenisasi yang sangat efesien dan minimalis dengan bahan-bahan baja ringan yang kekuatannya sudah teruji.

"Bahkan, produk itu sudah mendapatkan sertifikat dari beberapa negara di Asia maupun Eropa, dan dari segi keamanan kontruksinya terjamin selama 50 tahun, " ujar Presiden Direktur Jasa Global Binakarya, Amran Jaya dalam keterangannya dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Sementara, Sekjen KRPP team 8 Mangatur Simanjuntak mengatakan, turut mendukung dan mengapresiasi para pengusaha China yang sengaja datang untuk memperkenalkan produknya dan siap bekerja sama dalam bidang pembangunan program pemerintah.

"Kami akan menyampaikan atau menjembatani pengusaha China yang siap investasi dan bekerja sama kepada pemerintah dan kementrian terkait." ucapnya.

Kepada PT JGB, Mangatur Simanjuntak menyampaikan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa consultant yang sudah punya nama besar dan relasi internasional, langkah JGB ini turut serta mendukung program-program Prabowo, yang mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan

"Di sinilah terlihat kenegarawanan Bapak Prabowo yang merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa Diskriminasi, terutama memperjuangkan masyarakat kecil," jelasnya.

Amran menambahkan, lewat kerja sama dan invetasi ini, besar kemungkinan para investor akan membangun beberapa pabrik di beberapa daerah dan dapat menyerap ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang selama ini masih banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

JAKARTA - PT Jasa Global Binakarya (JGB) menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) Tim 8 dengan para pengusaha atau investor AMJ Light Steel House akan berinvestasi di Indonesia. Dari hasil pertemuan disepakati rencana kerja sama dengan para pengusaha serta investor dari China yang siap menanamkan investasinya di Indonesia.

Kerja sama ini mendukung program pemerintahan Prabowo yang mendorong pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, program pembangunan tiga juta rumah yang dialokasikan untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.

JGB, sebagai motor penggerak, di hadapan para pengusaha dan investor dari China mengenalkan produk mereka, yaitu pembangunan rumah sederhana dan pabrik dengan sistem moderenisasi yang sangat efesien dan minimalis dengan bahan-bahan baja ringan yang kekuatannya sudah teruji.

"Bahkan, produk itu sudah mendapatkan sertifikat dari beberapa negara di Asia maupun Eropa, dan dari segi keamanan kontruksinya terjamin selama 50 tahun, " ujar Presiden Direktur Jasa Global Binakarya, Amran Jaya dalam keterangannya dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Sementara, Sekjen KRPP team 8 Mangatur Simanjuntak mengatakan, turut mendukung dan mengapresiasi para pengusaha China yang sengaja datang untuk memperkenalkan produknya dan siap bekerja sama dalam bidang pembangunan program pemerintah.

"Kami akan menyampaikan atau menjembatani pengusaha China yang siap investasi dan bekerja sama kepada pemerintah dan kementrian terkait." ucapnya.

Kepada PT JGB, Mangatur Simanjuntak menyampaikan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa consultant yang sudah punya nama besar dan relasi internasional, langkah JGB ini turut serta mendukung program-program Prabowo, yang mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan

"Di sinilah terlihat kenegarawanan Bapak Prabowo yang merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa Diskriminasi, terutama memperjuangkan masyarakat kecil," jelasnya.

Amran menambahkan, lewat kerja sama dan invetasi ini, besar kemungkinan para investor akan membangun beberapa pabrik di beberapa daerah dan dapat menyerap ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang selama ini masih banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) siap berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyukseskan program unggulan makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"HNSI sangat menyambut baik program Pemerintah makan bergizi gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI," kata Sekjen HNSI Lydia Assegaf melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut, DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar makan bergizi gratis secara serentak dengan tema "Makan Bergizi Gratis HNSI Bersama Anak Nelayan" pada Kamis (12/12).

Pengurus DPP HNSI hadir secara langsung bersama DPD HNSI Daerah Khusus Jakarta di SDN 3 Pluit yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Lydia mengatakan makan bergizi gratis yang digelar HNSI tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurut dia, makan bergizi gratis yang digelar HNSI untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

Sebab, lanjut Lydia, makan bergizi gratis tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. Pertama, pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

"Serta tujuan ekonomi bagi nelayan, yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM di lingkungan nelayan," katanya.

Kedua, sebut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan kecerdasan anak Indonesia. Untuk itu, HNSI mengharapkan melalui makan bergizi gratis secara serentak tersebut akan terbangun orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

"Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup di bawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat," ujar Lydia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan kritik terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni sebesar Rp 10.000 per porsi.

Apa yang Menjadi Kekhawatiran Megawati Terhadap Anggaran Rp 10.000?

Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” pada 12 Desember 2024, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut Megawati, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memasak, angka Rp 10.000 per porsi tidak masuk akal mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kritikan ini dilontarkan karena Megawati merasa bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak.

Dia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

“Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Namun, Megawati menekankan bahwa kritik yang dia sampaikan bertujuan agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujarnya.

Meskipun kritik ini langsung ditujukan kepada Prabowo, Megawati menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat, terutama yang berada di golongan masyarakat paling lemah.

Bagaimana Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan?

Program makan bergizi gratis ini sebenarnya direncanakan dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan angka Rp 10.000 per porsi setelah melakukan perhitungan dan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba tersebut, dan bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Namun, seperti yang diungkapkan Megawati, dengan kondisi harga bahan pokok yang cenderung naik, anggaran Rp 10.000 per porsi mungkin akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di luar Pulau Jawa di mana biaya hidup bisa lebih tinggi.

Apa yang Dikatakan Prabowo Mengenai Program Ini?

Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, dia tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Bagaimana Program Ini Diharapkan Memberikan Dampak Positif?

Program makan bergizi gratis yang dirancang untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Prabowo berharap melalui subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, kesejahteraan rakyat dapat terangkat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan gizi lebih.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Program Ini?

Pemerintah berencana untuk memulai uji coba program makan bergizi gratis pada Desember 2024 di 150 titik di seluruh Indonesia.

Uji coba ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan di lapangan dan akan dilakukan secara lebih menyeluruh pada Januari 2025.

Pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran per porsi di masing-masing daerah, mengingat perbedaan harga bahan pokok di berbagai wilayah Indonesia.

Diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berpartisipasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar MBG secara serentak, Kamis (12/12/2024).

Sekjen HNSI, Lydia Assegaf mengatakan, makan bergizi gratis yang digelar HNSI yang digelar secara tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurutnya, dukungan HNSI dalam program makan bergizi gratis adalah untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

"HNSI sangat menyambut baik program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI,” kata Lydia dalam keterangannya.

Sebab, kata Lydia, makan bergizi gratis memiliki dua tujuan, yakni pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

“Serta tujuan ekonomi bagi nelayan yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM dilingkungan nelayan,” katanya.

Kedua, lanjut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang dan kecerdasan anak Indonesia.

Untuk itu, harapan HNSI melalui makan bergizi gratis serentak ini adalah terbangunnya orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

“Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup dibawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat,” terang Lydia.

Serang (ANTARA) -

Serang (ANTARA) -