JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto tekait swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

?Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,? ujar Menhut Raja Antoni, usai pertemuan di Badan Gizi Nasional Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan.

?Kami memiliki program Perhutanan Sosial, ada 8 juta hektare yang sudah diretribusi kepada masyarakat, dan ada masih sisa 7 juta lagi lahan yang bisa di manfaatkan,? kata Raja Antoni.

Selain itu, kata Raja Antoni, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil prduksi. Menhut Raja Antoni menuturkan, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyakarat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

?Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,? kata Raja Antoni.

Raja Antoni menambahkan, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prbowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

?Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian deliverinya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktifitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,? tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan. Ia memastikan pihaknya akan mendukungn program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

?Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, di mana nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktifitas optimalitas. Jadi ketika nanti Produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut,? katanya.

Hindayana menegaskan, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA.

?Kita melihat sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif nanti akan kami dukung dengan kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang di kembangankan Kementerian Kehutanan, nanti badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,? ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Raja Juli menilai, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

Ia mengatakan ada 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat dalam program Perhutanan Sosial tersebut.

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Juli usai bertemu dengan Kapala Badan Gizi Nasional, melalui keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah terkait Makan Gizi Gratis, namun sekaligus menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi," kata Raja Juli.

"Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” jelasnya lagi.

Sekretaris Jenderal PSI ini pun menegaskan kementeriannya secara serius mendukung visi besar Presiden Prabowo.

“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyusunan data baseline atau informasi dasar sebelum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini, data baseline sangat penting. Dengan adanya data tersebut, efektivitas program makan bergizi dapat diukur dan berjalan sesuai harapan,” ujar Mardani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Mardani, penyusunan data baseline merupakan langkah krusial untuk memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis dapat diukur secara akurat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya program menyediakan makanan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.

Data baseline merupakan informasi dasar yang dikumpulkan sebelum suatu program atau kegiatan dimulai. Data itu digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program, merencanakan, dan memantau kemajuan program.

Hal tersebut pun telah disampaikan setelah menghadiri BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengusung tema Memperkuat Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi pada Senin (25/11).

Berikutnya, Mardani juga menyoroti pentingnya diplomasi jalur kedua, yakni kegiatan diplomasi yang melibatkan para aktor nonpemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, untuk mendukung langkah pemerintah dalam program besar itu.

Mardani meyakini program Makan Bergizi Gratis yang mencakup hingga 81 juta penduduk tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

“Program ini sangat besar, dengan anggaran hingga Rp450 triliun untuk menjangkau 81 juta jiwa. Ini hampir dua setengah kali jumlah penduduk Malaysia atau Singapura. Dengan skala sebesar ini, pendekatan berbasis riset dan data akurat sangat penting untuk memastikan keberhasilannya,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan program pada dasarnya bergantung pada detail yang sering kali diabaikan.

“Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat,” kata dia.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma melakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang berada di dalam kompleks Lanud Halim, Jakarta Timur. Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar mengatakan uji coba ini untuk mendukung program pemerintah.

"Untuk Makan Bergizi Gratis ini kan memang sudah langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden, di mana salah satu program beliau, salah satunya Makan Bergizi Gratis," kata Muzafar di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

"Dari dasar inilah, dari Pak Kepala Staf segera menginstruksikan untuk seluruh jajaran untuk menyiapkan segala fasilitas, termasuk dapur, untuk mempersiapkan program-program pemerintah ini," ucapnya.

Muzafar terlihat meninjau pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis di SDS Angkasa 5, kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dia menyapa siswa SDS Angkasa 5 yang tengah menyantap makan di dalam ruang kelas.

Terlihat siswa SDS Angkasa 5 menyantap makanan yang tersaji di dalam nasi kotak. Menu makan siang itu terdiri atas nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur capcay, buah semangka, dan susu.

Muzafar mengatakan, di tahap awal uji coba, pihaknya menyiapkan 750 porsi makan bergizi. Adapun peserta uji coba kali ini adalah siswa di sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini, yang berlokasi di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma.

"Untuk hari ini, kita memang kita hanya yang kita bagikan hanya di sekolah, di lingkungan Yayasan, sehingga sementara kita hanya membagikan ke seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Ardhya Garini Cabang Lanud Halim. Porsinya sendiri ada sekitar 750 porsi untuk sementara," katanya.

Dia mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara berkala. Menurutnya, akan ada sejumlah evaluasi setelah uji coba dilakukan, salah satunya menyangkut proses penyiapan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Untuk uji-coba hari ini, evaluasinya memang terkendala untuk sedikit untuk penyiap, sehingga memang kesiapan dapur, kesiapan personel yang masak, yang chef-nya, terus yang membagikan, yang menyiapkan, semua harus segera dipersiapkan," ucapnya.

"Jadi dalam uji coba ini, kita memang masih skala kecil ya, skala yang existing, yang dapur kita sudah ada, kita mencoba memasak dan kita coba mendistribusikan. Jadi nanti secara garis besar kendala-kendala ini dapat diatasi pada saat pelaksananya nanti," katanya.

Target Dapur Umur Rampung 20 Desember

Muzafar menargetkan dapur untuk program makan siang bergizi dapat selesai pada Desember 2024 dan resmi beroperasi pada awal tahun depan. Dia mengatakan, dapur itu nantinya akan menyiapkan hingga 10.000 porsi makan siang bergizi.

"Proses dapurnya target kita pada 20 Desember nanti ya, karena memang tanggal 18 kemarin baru kita mulai untuk renovasi dapur yang sudah ada," kata Muzafar.

"Di Lanud Halim, sedang proses penyiapan dapur berskala untuk makan siang gratis di seluruh lingkungan, sehingga nanti ada 10 ribu (porsi) yang kita siapkan nanti untuk berikutnya. Harapan kita, tanggal 2 Januari nanti sudah siap untuk melaksanakan program pemerintah tersebut," jelasnya.

Dia mengatakan menu makan siang bergizi yang disiapkan di dapur di Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan instruksi dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Dia memastikan menu makan siang mengandung protein, vitamin dan gizi yang cukup bagi tumbuh kembang anak.

"Sesuai dengan koordinasi kita dengan Badan Gizi Nasional, nanti teknisnya ini nanti ada staf dari Badan Gizi Nasional sebagai ahli gizi, tentunya itu adalah makanan bergizi, yang tinggi protein, tinggi serat, vitamin dan lain-lainnya untuk kesehatan dan kecerdasan tumbuh anak, ya biar nanti disiapkan menjadi generasi emas yang akan datang," ucapnya.

Muzafar mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain agar distribusi makan siang bergizi dapat berjalan dengan baik.

"Nanti, rencana kami, apabila dapur sudah siap dan personel sudah siap, jadi (distribusi) seluruh sekolah, baik di dalam Yayasan Lanud Halim, maupun sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan Halim, akan kita berkoordinasi dengan aparat lainnya ini untuk tidak overlapping, dan kita akan membagi sekolah sekolah mana yang akan dibagikan dari dapur kita, dapur mereka, sehingga nanti tidak ada overlapping," jelasnya.

(lir/lir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 1 Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11/2024).

Dalam uji coba pertama, siswa disajikan menu makanan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berdasarkan rekomendasi, kebutuhan energi anak SD adalah 659,6 kkal, sedangkan anak SMP membutuhkan 822,8 kkal.

Adapun, kebutuhan anak SMA mencapai 841,9 kkal. Kebutuhan ini dipenuhi dari makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, dan susu.

Untuk itu anggaran makanan per porsi disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Untuk anak SD sebesar Rp16.000, SMP Rp18.250, dan SMA Rp23.000.

Pelaksanaan uji coba ini didukung pembiayaannya oleh Bank BPD Bali. Menu yang akan diberikan mencakup Jumlah siswa di SDN 2 Sumberklampok yang mengikuti uji coba makan siang gratis sebanyak 160 siswa, sedangkan di SMPN Satap 1 Gerokgak sebanyak 115 siswa. Uji coba juga dilakukan di SDN 1 Sumberklampok dengan jumlah siswa sebanyak 81 orang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh dengan baik. Kognitif dan motoriknya akan meningkat, sehingga mereka makin mudah menerima pelajaran. Harapannya tentu mereka akan menjadi SDM yang unggul, penerus masa depan kita,” jelas Mahendra dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Mahendra Jaya menambahkan bahwa makanan yang disiapkan ibu-ibu PKK tidak kalah enaknya dibandingkan katering, dengan keunggulan lebih segar dan dekat dengan lokasi sekolah.

“Kami akan terus menguji beberapa model sebelum penerapan penuh pada 2025. Model ibu-ibu PKK ini sangat bagus dan bisa menjadi salah satu pilihan utama,” imbuhnya.

Beberapa model lain yang sedang disiapkan Pemprov Bali diantaranya seperti menggandeng komite sekolah atau pihak ketiga. Model-model ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Bali sebelum program ini diterapkan. Selain di Buleleng, Pemprov Bali rencana mengadakan uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di Bangli, Gianyar dan Denpasar dalam waktu dekat.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.

Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Madya dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Dwi Laksono menekankan pentingnya memastikan bahwa kandungan mikronutrien yang direkomendasikan terdapat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Apa yang sedang diupayakan pemerintah bisa memberi dampak untuk menekan angka stunting. Yang harus diperhatikan adalah kandungan zat gizinya. Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja,” kata Agung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mikronutrien atau zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti mendukung produksi hormon, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin A, zat besi, asam folat, vitamin C dan vitamin D.

Ia menuturkan Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menekan angka stunting jika diimplementasikan dengan tepat, dengan memperhatikan kandungan mikronutrien yang dibutuhkan pada sasaran penerima program tersebut termasuk untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau meleset, jatuhnya melebar, menjadi gemuk, yang stunting tidak menjadi lebih tinggi, tetapi melebar,” ujarnya.

Menurut beberapa penelitian, mikronutrien bisa berasal dari protein hewani seperti vitamin C, asam folat, dan zat besi. Hati ayam mengandung zat besi, vitamin C dan asam amino.

“Yang mikronutrien tadi harus ada. Bisa cukup dengan keanekaragaman makanan saja. Kalau tidak cukup beragam, bisa ditambah dengan tambahan suplemen,” kata Agung.

Daging ayam mengandung mikronutrien antara lain zat besi, vitamin B6, magnesium, dan fosfor. Ikan berlemak mengandung antara lain zat besi, vitamin C, asam lemak omega-3, vitamin B12.

Daging merah mengandung zat besi. Zat besi, vitamin C dan asam folat juga ditemukan antara lain pada brokoli, bayam, dan edamame.

“Apa yang dirumuskan oleh para ahli gizi kita turut di pemerintahan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk menjadi sesuai track yang direkomendasikan,” tuturnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis harus sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Keberagaman makanan pada Program Makan Bergizi Gratis juga harus diperhatikan dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi.

“Harapannya sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Untuk anggaran yang terbatas bisa disiasati dengan pangan lokal. Meski mungkin setiap daerah bisa sangat berbeda makanan spesifik lokalnya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

Sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

BULELENG, KOMPAS.com - Puluhan siswa SD Negeri 1 Sumberklampok di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terlihat antusias menikmati makanan mereka.

Makanan yang disajikan berupa satu porsi kotak yang terdiri dari nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, serta buah semangka.

Setelah menyantap hidangan utama, para siswa juga diberikan susu kotak sebagai pelengkap.

Kegiatan ini merupakan ujicoba program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Menu yang disajikan dalam ujicoba ini disiapkan oleh ibu-ibu di desa setempat yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumberklampok.

Ketua PKK Desa Sumberklampok, Ni Kadek Trantini mengungkapkan, persiapan menu bergizi ini dimulai sejak sebulum subuh, sekitar pukul 03.00 Wita dinihari.

"Kami masaknya mulai dari jam 03.00 pagi. Bumbu-bumbunya sudah kami persiapkan sejak kemarin. Sayur-sayuran dan bahan lainnya juga sudah dipotong dan siap dimasak."

Demikian pengakuan Trantini saat ditemui di Desa Sumberklampok, Senin (25/11/2024) kemarin.

Menurut dia, ada sebanyak 12 anggota PKK bekerja sama dalam mempersiapkan dan memasak makanan.

Program ini menawarkan tiga pilihan menu, di mana semua bahan yang digunakan merupakan produk lokal dari desa, termasuk buah-buahan dan sayuran.

Lalu, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan, mereka menghindari penggunaan penyedap rasa, pewarna buatan, pengawet, dan pengenyal.

"Semua bahan yang digunakan adalah bahan lokal dari desa," sambung Trantini.

Program makan bergizi ini menyediakan total 500 porsi makanan, yang disajikan kepada 359 anak-anak serta tamu undangan.

Trantini menyebutkan, total biaya untuk menyajikan satu porsi makanan dalam ujicoba ini adalah Rp 17.500, meskipun masih terdapat biaya operasional tambahan yang belum termasuk dalam perhitungan.

Ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh anggota PKK saat mempersiapkan menu makanan untuk program ini.

"Kami berpikir, siap tidak siap, harus jalani. Kami siapkan dengan cari anggota lain untuk memasak. Lumayan ribet, tapi kami harap program ini berjalan dengan baik," kata Trantini.

Meski persiapan yang dilakukan terhitung mendadak, ia dan tim berusaha memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

"Untuk penghitungan porsi, kami sudah berbicara dengan ahli gizi dari Puskesmas Gerokgak II, sehingga jumlah nasi dan sayur dalam setiap porsi sudah sesuai," ungkap dia.

Inisiatif para ibu PKK ini bukan hanya memberikan nutrisi bagi anak-anak, tetapi juga menunjukkan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas gizi di masyarakat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024