JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI menyiapkan sebanyak 2.000 personel dari Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) untuk menjabat sebagai kepala unit pelayanan dalam program makan bergizi gratis.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan TNI terhadap program makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"TNI sudah membantu merekrut dan mendidik 2.000 personel di Akmil dan Pussenif yang akan dijadikan kepala unit pelayanan di tiap lokasi makan bergizi gratis," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Selain merekrut personel, TNI juga telah melakukan perekrutan karyawan yang akan membantu operasional di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Kapuspen menambahkan bahwa Mabes TNI telah menyiapkan 514 lokasi makan bergizi gratis yang akan dibangun di atas tanah milik TNI Angkatan Darat (AD).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi tambahan hingga akhir Desember," jelas Mayjen TNI Hariyanto.

Kemudian, sebanyak 100 lokasi baru tersebut akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Hariyanto menyebutkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di Hambalang selama kurang lebih dua bulan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Badan Gizi Nasional, sedangkan kerja sama akan dilakukan pada level Angkatan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Dadan menyatakan, TNI akan dilibatkan sebagai mitra dalam menyukseskan program tersebut.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menjelaskan bahwa pelibatan TNI sebagai mitra operasional sangat penting, mengingat institusi tersebut memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini juga terlihat setelah Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat, terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," tambahnya.

Dadan menekankan bahwa penerima program ini akan diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Selain itu, TNI juga akan merekrut karyawan di setiap lokasi tersebut.

Uji coba program ini, lanjutnya, sudah dilaksanakan di Hambalang selama kurang lebih dua bulan.

"Selanjutnya, (akan) dilaksanakan nota kesepahaman/MoU antara TNI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan untuk kerja sama dilakukan pada level Angkatan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ungkap Hariyanto.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Dadan menyebutkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan.

Dadan bilang, penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan poyensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Berikut sejumlah Negara yang mendukung Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

• China

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun antara China dengan Indonesia, pemerintah Negeri Tirai Bambu juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

• Amerika Serikat

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apalabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Agricultural Conselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Lisa Ahramjian menyebut bahwa Negeri Paman Sam memiliki sejarah panjang dalam program makan gratis untuk siswa sekolah. Dia mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berbagi pengalaman terkait penerapan program makan bergizi gratis jika diminta.

Ahramjian tidak menjawab terkait kemungkinan AS untuk berinvestasi secara langsung ke program makan bergizi gratis ini. Namun, dia mengatakan, Proyek Pendidikan AS-Indonesia yang telah diluncurkan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar AS kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis

"Saya pikir akan sangat membantu jika kami memahami dukungan apa yang ingin mereka [Indonesia] dapatkan dari sisi teknis, perspektif kebijakan, atau bagaimana AS telah menyiapkan program makanan sekolah dan apa yang telah kami pelajari selama beberapa dekade terakhir. Jadi, saya pikir itulah yang terbaik," ujar Ahramjian dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024)

• Brasil

Presiden Prabowo Subianto akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Sekadar informasi, Brazil pun sudah memulai program tersebut. Dilansir dari situs resmi G20, program itu telah dibiayai dengan dana US$980 juta (atau setara lebih dari Rp15 triliun).

Kebijakan itu menjamin 10 miliar porsi makan gratis setiap tahunnya untuk 154.000 sekolah di negara Samba tersebut.

"Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah," paparnya.

• Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

"Kemarin dari China, kemudian Prancis juga mendukung meal program, juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

• Inggris

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Kami membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita," ucap Prabowo dalam siaran resminya.

Pemerintah sedang mematangkan program makan bergizi gratis di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November, program ini mulai dilaksanakan dengan sasaran murid dan guru tingkat pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.

Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik mengungkapkan pada program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

"Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar," tutur Yosina di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau dan telur rebus secara bergantian.

Program ini turut melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia mengakui dengan keterbatasan saat ini, belum semua sekolah di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat dilayani sehingga dikhusukan untuk beberapa sekolah dalam kota Nabire baik negeri maupun sekolah di bawah organisasi Persit, Bhayangkari dan Kejaksaan.

"Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan distribusi paket program Sarapan Sehat Bergizi dan disesuaikan dengan dana yang seluruhnya berasal dari dana APBD Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024," lanjutnya.

Program Sarapan Sehat Bergizi yang dilakukan TP-PKK Papua Tengah mendapatkan perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang langsung melakukan kunjungan beberapa hari lalu ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

"Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah," tuturnya.

Simak juga video: Aiptu Abang Ajarkan Anak-anak di Papua Baca Tulis Lewat Program Gabus

[Gambas:Video 20detik]

Inggris membuka peluang kerjasama untuk mendukung program makan bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto. Inggris menyadari pentingnya pemberian nutrisi yang tepat untuk mendukung pendidikan anak.

Hal tersebut termasuk ke dalam pernyataan bersama usai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang diunggah melalui website gov.uk.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama yang dilihat, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, kedua negara sepakat tentang pentingnya rantai pasokan yang kuat dan beragam, termasuk untuk mineral penting dan ketahanan pangan. Keduanya sepakat tentang perlunya memanfaatkan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan, dan sepakat untuk memperdalam kolaborasi tentang produktivitas pertanian, teknologi pertanian, dan tentang pengelolaan hutan dan lahan.

Berbagi pandangan bahwa pendidikan, kesehatan, serta penelitian dan inovasi dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Untuk itu, RI dan Inggris sepakat mempromosikan kolaborasi di bidang-bidang tersebut.

"Kami menyadari perlunya kolaborasi yang lebih erat tentang kecerdasan buatan dan inovasi digital terkait. Kami menyambut baik pendirian universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini," jelasnya.

"Kami sepakat untuk memperdalam kerja sama kami di bidang perawatan kesehatan dengan mendukung inisiatif yang meningkatkan pendidikan kesehatan, keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi," sambungnya.

Untuk diketahui, pernyataan bersama tersebut berisikan tentang Kemitraan Strategis baru antara RI dan Inggris. Pernyataan bersama menandai 75 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Secara keseluruhan, terdapat tiga bidang kemitraan strategis Inggris-Indonesia yang baru yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pertahanan dan kebijakan luar negeri, serta perubahan Iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Inggris mengaku tertarik dengan program makan bergizi gratis untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia. Mereka bahkan berminat untuk menjajaki kerja sama dalam program tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Pernyataan Bersama kedua negara, usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Kamis (21/11).

"Kami menyadari pentingnya nutrisi yang tepat dalam menumbuhkan pikiran anak muda dan mendukung pendidikan mereka," demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip Kamis (21/11).

Dalam keterangan tersebut, Prabowo sempat menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

"Untuk itu, kami menantikan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik di bidang ini," lanjutnya.

Pernyataan bersama itu juga menyebutkan bahwa baik Stamer maupun Prabowo sepakat bahwa pendidikan, kesehatan, serta penelitian dan inovasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

"Kami sepakat untuk mendorong kolaborasi di bidang-bidang ini. Kami menyadari perlunya kolaborasi yang lebih erat dalam bidang kecerdasan buatan dan inovasi digital terkait," ujar pernyataan tersebut.

"Kami menyambut baik pendirian universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini. Kami sepakat untuk memperdalam kerja sama kami di bidang kesehatan dengan mendukung inisiatif yang meningkatkan pendidikan kesehatan, keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo menyiapkan pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis. Program itu adalah salah satu tawarannya pada Pilpres 2024.

Prabowo ingin pemerintah menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Dia mau ada jaminan perbaikan gizi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Prabowo akan menggelar program ini secara bertahap hingga bisa mencapai target 82,9 juta orang anak. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini ditaksir mencapai Rp400 triliun per tahun.

Tahap pertama akan dilaksanakan pada awal 2025 dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah menargetkan 3 juta anak sebagai penerima makan bergizi gratis.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis

Dalam dokumen Pernyataan Bersama kedua negara yang dilansir dari laman gov.uk, di Jakarta, Kamis, Pemerintah Inggris mengungkapkan pentingnya gizi yang tepat untuk membina generasi muda yang sehat dan berdaya saing.

"Kami menyadari pentingnya gizi yang tepat dalam membina generasi muda dan mendukung pendidikan mereka," demikian petikan pernyataan tersebut.

Dalam keterangannya disebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti program nasional yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah Indonesia berharap memiliki generasi yang cerdas dan sehat.

"Presiden Prabowo Subianto menjabarkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Lebih lanjut, kedua negara menyampaikan harapan untuk menjajaki kerja sama dalam program prioritas tersebut, dengan fokus pada berbagi praktik terbaik dan pembelajaran antara Indonesia dan Inggris.

Pernyataan Bersama itu melibatkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Keir Starmer di Inggris yang berlangsung hari ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat, menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak merupakan bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan generasi muda dan mendukung pendidikan.

Kepala Negara juga memuji Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atas fokusnya terhadap isu kemiskinan dan kelaparan.

Menurut Prabowo, masalah kelaparan dan kemiskinan merupakan tantangan nyata di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Dukungan Pemerintah Inggris sekaligus menambah daftar dukungan sejumlah negara terhadap program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, selain dua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024