Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menginginkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada 2025 ditambah. Usulan ini telah ia sampaikan kepada bos BTN Nixon LP Napitupulu dalam pertemuan rutin mereka.

"Di sini saya sudah minta beliau, tahun depan itu harus jangan cuma 220.000 unit, harus lebih banyak. Bagaimana FLPP harus lebih banyak. Bagaimana sekuritisasi, pembiayaan, inisiatif, bagaimana model bisnis pembiayaan yang lebih juga menguntungkan," kata Ara dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dengan kuota FLPP diperbanyak, ditambah dengan penyediaan lahan gratis, dia yakin maka harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipangkas sekitar 30-40%. Namun, nantinya perlu ada penyesuaian di mana anggaran FLPP tersebut tidak selalu dari APBN, bisa 50% ditanggung bank dan sisanya baru dari APBN.

"Nah, kalau tanahnya itu sebagian bisa dapat dari sini, harga rumahnya bisa turun. Kalau tanahnya bisa murah atau gratis, itu komponennya 30-40% harga rumah," terang Ara.

Ara juga membuat terobosan dengan membuat suatu tingkatan atau tier untuk rumah MBR. Ia tidak ingin MBR terus-terusan tinggal di rumah tipe 36. Selama menerima subsidi, diharapkan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Tidak terus menerus hidup dalam kesusahan.

Apabila sudah berkecukupan, MBR dapat naik satu tingkat, tinggal di rumah tipe 50 atau lebih besar dari itu. Kemudian, rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual untuk warga MBR berikutnya sehingga terjadi siklus yang ia sebut secondary market.

"Kita akan buat-buat tier. Selama ini tipe 36 aja kan. Nah saya juga mau yang 36 bisa naik ke (rumah tipe) 50. Lalu, 50 tanahnya, bukan 60 lagi. Kenapa? Supaya ada secondary market. Kita berharap tentu rakyat kita tidak stagnan hidupnya di situ saja," ungkapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Jakarta, Investor.id- Para pengembang rumah sederhana angkat bicara terkait Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Mereka mengingatkan tentang pentingnya peran semua pengembang, termasuk developer kecil dalam mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat.

Suara para pengembang itu terhimpun dalam Sekretariat Bersama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr).

Sekber tersebut diinisiasi oleh  empat asosiasi pengembang yang mencakup Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi Abdillah, koordinator Gasperr menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekber berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah.

Namun, kata dia, belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70%  pembangunan  perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil  direalisasikan oleh pengembang anggota empat asosiasi tersebut.

“Gasperr harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program Tiga Juta Rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” kata Junaidi yang juga Ketua Umum DPP Apersi dalam siaran pers Sabtu (16/11/2024).

Terkait adanya kegiatan membagi rumah gratis, Gasperr ingin agar pembagian itu untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp1 juta per bulan. Bukan orang mampu.

“Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganngu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tutur Junaidi.

Menurut Ari Tri Priyono, ketua umum Himperra, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.

Karena itu, jelas dia Sekber Gasperr akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.

“Gasperr akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Syawali, ketua umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Walaupun pengembang kecil, peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap Gasperr bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” harap dia.

Sementara itu, Andriliwan Muhamad, ketua umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. 

“Harus diingat keberadaan Gasperr adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial siap memberikan dukungan dan bersinergi untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sinergi yang akan dilakukan kementerian yang dia pimpin berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

"Semua kementerian harus siap diajak bersinergi, semua kementerian sesuai arahan Presiden, sementara itu Kemensos berfokus pada tugas dan fungsinya," ujar Gus Ipul saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (12/11/2024).

Gus Ipul mengatakan, Kemensos akan memberikan dukungan data kepada Badan Gizi Nasional, misalnya untuk anak-anak yang keluarganya kurang beruntung atau yang dikategorikan keluarga miskin.

"Itu kan ada irisannya di situ, jadi ada irisan-irisan, tetapi leading sector-nya adalah Badan Gizi," ucapnya.

Gus Ipul juga menyebut, program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dengan matang, sehingga Kemensos nantinya hanya memberikan dukungan dan siap bersinergi jika diperlukan.

"Sudah sangat siap, jadi saya kira nanti Badan Gizi yang menjadi pelaksana dan saya lihat persiapannya bagus sekali," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program yang sebelumnya dinamakan Makan Siang Gratis itu ditargetkan untuk anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita yang rencananya akan berjalan pada 2025.

Staf Khusus Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS menyebutkan bahwa program MBG ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus utama pada anak-anak usia sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Anak sekolah (0-18 tahun), termasuk ibu hamil, termasuk ibu menyusui sama balita. Itu anak sekolahnya dari PAUD sampai SMA, termasuk juga Madrasah dan Pesantren,” kata Ikeu pada rangkaian acara Jelajah Gizi 2024 bersama Danone Indonesia di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, (5/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024