BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Bencana longsor menerjang Kampung Areng, RT 01 RW 11 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Jumat (16/5/2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat mencatat ada 18 rumah yang terdampak akibat bencana ini.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat, Meidi, menyampaikan bahwa dari total 18 rumah tersebut, tiga unit rumah hancur tertimbun tanah, 10 rumah terancam, dan lima unit rumah yang berada di bibir tebing juga terancam longsor susulan.

"Ada tiga rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak ringan," ujar Meidi dalam keterangan resminya.

Akibat bencana ini, warga setempat terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.

"Total ada 31 KK atau 104 jiwa yang mengungsi. Ada dua warga yang mengalami luka ringan, namun sudah ditangani," tambahnya.

Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Lembang sejak dini hari.

Menjelang subuh, sekitar pukul 4.20 WIB, dataran tinggi di perkampungan tersebut bergerak dan menyebabkan longsor yang menimbun tiga unit rumah serta merusak sejumlah rumah lainnya.

"Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi kurang lebih 30 meter dan lebar 50 meter longsor," jelas Meidi.

Petugas BPBD bersama pemerintahan desa setempat segera melakukan evakuasi korban dan mengungsikan warga terdampak ke masjid yang dinilai sebagai tempat aman.

"Untuk saat ini, jalan lalu lintas warga tertutup material longsor dan pepohonan besar, sehingga menyulitkan pembersihan area longsor," pungkasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 3.000 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, terpaksa tak mendapat makan bergizi gratis (MBG) selama beberapa waktu ke depan.

Hal ini menyusul penonaktifan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani Bogor usai ditemukannya menu MBG mengandung kandungan bakteri yang menyebabkan ratusan siswa keracunan.

"Karena produksinya kan berhenti, jadi sementara waktu distribusinya berhenti juga. SPPG ini kan meng-cover sekolah-sekolah yang radiusnya dua kilometer dari sini," kata Ketua Yayasan Bosowa Bina Insani, Asrul Hidayat, saat ditemui di SPPG Bosowa Bina Insani, Jumat (16/5/2025).

Asrul menyampaikan, sebelumnya, dalam sehari SPPG Bosowa Bina Insani menyediakan 3.000 porsi menu MBG untuk 13 sekolah di Kota Bogor.

Sejak beroperasi pada Januari 2025, dapur tersebut disebut sudah melayani sekitar 200.000 porsi paket menu MBG.

Oleh karenanya, Asrul berharap SPPG Bosowa Bina Insani bisa segera beroperasi kembali setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kualitas layanan.

"Intinya, kami siap kapan saja untuk beroperasi kembali. Tapi kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang memutuskan kapannya," sebutnya.

Asrul mengaku telah melakukan perbaikan kualitas layanan dapur SPPG usai 223 siswa di Kota Bogor mengalami keracunan MBG.

Ia memastikan akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan di SPPG tersebut sebab ditemukan adanya indikasi masalah pada bahan baku yang diolah tim dapur.

"Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktikan dapur MBG di SPPG Sekolah Bosowa Bina Insani Kota Bogor.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, penonaktifan ini dilakukan pasca-ratusan siswa keracunan usai menyantap menu MBG yang diproduksi di dapur tersebut.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” kata Dadan dilansir dari TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Buntut dari penonaktifan dapur MBG Bosowa Bina Insani, 13 sekolah di Kota Bogor tidak akan mendapatkan MBG untuk sementara waktu.

Dadan menambahkan, penonaktifan ini akan berlangsung sampai seluruh perbaikan, termasuk standar operasional prosedur (SOP) selesai dilakukan dapur tersebut.

LOMBOK TIMUR - Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Kantor Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga berharap Program MBG dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di wilayah mereka.

Dalam sosialisasi yang digelar Selasa (13/5/2025) itu, Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjamin keberhasilan program MBG. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

"Pembangunan SPPG membutuhkan biaya besar. Diperlukan kolaborasi antara negara dan pihak swasta agar program ini tidak berhenti hanya pada wacana," kata Muazzim dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/5/2025).

Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus menyukseskan MBG, Muazzim juga mengumumkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan dana masing-masing Rp5 miliar. Koperasi ini bertujuan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia juga mengingatkan agar BUMDes mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk mendukung program MBG, sesuai instruksi dari Menteri Desa dan PDTT.

Menurut Muazzim, NTB telah memiliki 30 unit Sentra Pangan Program Gizi (SPPG), terdiri atas 24 unit di Pulau Lombok dan 6 unit di Pulau Sumbawa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan 5 unit SPPG yang aktif.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan, program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak anak atas gizi layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Angka stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,23%.

"Masalah ini bukan hanya soal kesehatan, tapi masa depan bangsa. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi adalah kunci," katanya.

Iwan juga memaparkan mekanisme pendirian SPPG, mulai dari syarat lahan, bangunan, peralatan, SDM, hingga ketentuan bagi penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BGN, dan memastikan seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui situs resmi BGN.

Camat Sembalun, Misri menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya. Ia menegaskan dukungan penuh Kecamatan Sembalun terhadap program MBG dan berharap SPPG di wilayahnya dapat segera beroperasi.

"Satu unit SPPG sudah berdiri di wilayah kami dan akan segera difungsikan, tepat di seberang kantor camat. Kami berharap ini bisa jadi solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak," katanya.

Dengan sosialisasi ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan program MBG mampu menjadi pendorong utama terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar pada kelompok-kelompok rentan asupan gizi yaitu meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu mengatakan tujuan utama dari program MBG yakni untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Program MBG bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu-ibu tercukupi juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Yang dahulu kita menyebutnya ”Empat Sehat Lima Sempurna” akan tetapi saat ini dengan adanya program MBG , kita menyebutnya ”Makan Bergizi Seimbang,” ucap Cellica Nurrachadiana.

Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, MBG mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

“Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terang Cellica.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal yang bergizi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Prokerma Badan Gizi Nasional Adhe Tias Maulana menambahkan bahwa program MBG ini belum bisa dirasakan pengaruhnya untuk beberapa bulan kedepan karena program ini dirancang agar mencetak Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Sebagai mitra kerja pemerintah, BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman mengungkap modus dalam dugaan penyimpangan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 18 penyimpangan.

Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 13 kecamatan terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko. Heri memaparkan beberapa modus yang ditemukan.

"Ternyata banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Dirjen Perumahan. Contohnya suami istri dapat BSPS, seharusnya satu KK ya satu," ucap Heri di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Heri mengatakan berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama. Nota tersebut hanya dibedakan pada nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan ada beberapa penerima bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima bantuan yang fasad rumahnya bagus dan kamarnya mewah.

Dana tersebut justru dibuat untuk membangun belakang rumah atau warung di sebelah rumah. Bantuan dana sebesar Rp 20 juta yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, ternyata diterima oleh orang yang mampu.

Beberapa rumah yang seharusnya dibangun kolom, realisasinya tidak ada kolomnya. Hal ini mengindikasi adanya pengurangan dalam pembangunan. Dalam pendataan verifikasi awal, ada juga foto rumah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya tapi ternyata setelah kita cek lapangan berbeda, tidak sesuai," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan ke beberapa toko, ditemukan kepala desa membayar dana bantuan ke toko. Heri menyebut hal ini tidak sesuai dengan mekanisme.

"Tidak boleh ada keterlibatan kepala desa. Kenapa? Karena itu uang ada di rekening penerima bantuan. Penerima bantuan ialah yang membayar ke toko. Tapi kenapa kepala desa bisa ikut campur tangan, membayar ke toko," ucapnya.

"Nah indikasinya ya saya sudah dapatkan. Saya sendiri menemukan, itu ada nota-nota slip penarikan Itu yang ditandakan ini terlebih dahulu jadi dimintakan kepada penerima bantuan. Tolong tanda tangan dulu ini mungkin dicairkan oleh mereka," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti penerima tidak mengetahui upah pekerja dan bahkan ada upah yang tidak dibayarkan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh seseorang.

"Ada beberapa rumah diborong oleh satu orang dan dia awalnya tidak tahu kenapa kok ada yang borong," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut anggaran bantuan untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp 109,8 miliar sangat besar untuk satu kabupaten, bahkan paling besar di Indonesia. Ia menyebutkan kejaksaan negara sepenuhnya mendukung terkait kasus ini.

"Tadi saya sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung minta ini di-atensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan, kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kepada siapapun, termasuk aparat dan jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu," ujarnya.

Ara mengatakan bakal menyusun aturan untuk BSPS dan membangun sistem pengawasan. Adapun sanksi bagi penerima bantuan yang tidak sesuai akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus bangun sistem termasuk sistem pengawasan bagaimana kepala-kepala daerah juga bagaimana terlibat dalam pengawasan di daerah. itu poin yang saya dapat bagus karena kami akan juga berbicara dengan teman-teman mitra kerja kami di Komisi V untuk membuat mekanisme prosedur tentu yang lebih benar, lebih adil lebih transparan dan bisa juga diakses publik supaya jadinya lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Heri melaporkan dugaan korupsi dana BSPS untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto akan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Rahayu usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Kamis.

"Makan Bergizi Gratis ini merupakan program yang sangat penting supaya kita bisa ke depannya, untuk jangka panjangnya, memperbaiki daya saing Indonesia di kancah internasional," kata Rahayu di Jakarta Utara, Kamis.

Rahayu mengatakan masih ada yang mungkin belum memahami mengenai kenapa program Makan Bergizi Gratis menjadi merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo.

Sejumlah pihak, kata Rahayu, menyebut rata-rata kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) Indonesia berada di angka sekitar 75, sedangkan IQ merupakan salah satu parameter kapabilitas SDM. Sehingga untuk meningkatkan daya saing SDM secara keseluruhan angka tersebut harus didongkrak dengan berbagai daya dan upaya pemerintah dan masyarakat.

Rahayu mengungkapkan pendidikan saja tidak bisa langsung mendongkrak kualitas SDM. SDM yang didik juga harus mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi yang disampaikan dalam pendidikan tersebut.

"Kita kalau mau bersaing secara internasional, salah satunya pasti kita bicara tentang daya saing intelektual, maupun juga kita bicara tentang kapasitas untuk masyarakat bisa menimba ilmu," ujarnya

SDM tersebut juga harus ditunjang dengan asupan nutrisi yang memadai hingga bisa dengan optimal menyerap pendidikan yang diberikan.

"Kalau kita bicara tentang pendidikan, itu tidak bisa semata-mata hanya pendidikan, tapi kondisi bagaimana masyarakat kita itu bisa memilah informasi yang mereka dapatkan lewat pendidikan. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang bisa meningkatkan IQ untuk masyarakat Indonesia ini adalah lewat nutrisi," kata Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu juga menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu perwujudan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam pandangannya, program MBG yang menjangkau para pelajar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali akan memberikan sumber daya manusia di berbagai wilayah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan saya saingnya, yang ada pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional di panggung global.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

(yum/yum)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinjauan itu dalam rangka memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tinjauan itu dilakukan di SPPG Polda Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025). Jenderal Sigit tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 Wita.

Kapolri didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD SulselYasir Mahmud, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Jenderal Sigit meninjau sarana transportasi pengantaran makanan SPPG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok.istimewa)

Dalam kunjungan itu, Kapolri memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), 50 paket sembako untuk petugas SPPG. Selain itu, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karambah sebanyak 2.500 ekor nila.

"Alhamdulillah, baru saja kita meninjau langsung proses persiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan tadi saya cek langsung persiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan," katanya.

Jenderal Sigit mengatakan SPPG akan melayani 3.376 siswa. Selain itu, kata dia, akan dilakukan budi daya ikan di dekat SPPG.

"Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG, dan juga tadi ada tambahan di samping SPPG juga disiapkan budidaya ikan," ujarnya.

"Dan saya kira ini juga bisa menjadi pelengkap untuk kebutuhan terkait dengan masalah laut yang menjadi variasi yang salah satu dibutuhkan di SPPG yang ada," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG. Sementara itu, kata dia, 39 SPPG lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok. istimewa)

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap upaya-upaya yang dilakukan saat ini dapat mendukung program MBG. Dia juga mengingatkan jajarannya selalu melakukan evaluasi terhadap program SPPG tersebut.

"Termasuk tadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang lain ini betul-betul bisa maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," ungkapnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

(amw/hri)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

(dwr/idn)