JAKARTA - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

?Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,? kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.



?Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Pelalawan -

Tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, sudah sepekan tak kunjung diangkut dan menimbulkan bau busuk. Pemkab Pelalawan lalu mengungkap alasannya.

Mereka mengaku tumpukan sampah itu terjadi imbas akses jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera banjir sejak sepekan ini.

Pantauan detikSumut, sampah-sampah itu berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Rio mengatakan tumpukan sampah terjadi diduga karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan di sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada juga disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, Eko Novitra mengatakan tumpukan sampah itu terjadi imbas jalan di Pelalawan terendam banjir. Sehingga, kendaraan angkutan sampah di daerah itu tak bisa maksimal.

"Sampah menumpuk karena biasa 1 hari itu main 2 kali, pagi-siang dan siang-sore untuk angkutan seluruh Kota Pangkalan Kerinci. Ya ada 10 mobil atau 20 kali trip dalam sehari," kata Eko, Senin (27/1).

Eko mengaku karena banijir, truk angkutan tidak bisa maksimal. Bahkan, angkutan di Kota Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan sempat berhenti dan tidak beroperasi.

Selain itu, lokasi TPS di daerah Kemang mewajibkan kendaraan melewati lokasi banjir. Eko mengaku tidak mungkin truk membuang sampah sembarangan.

"Kita sempat ada berhenti karena air tinggi, baru 2 atau 3 hari ini bisa jalan. TPA kita di Kemang sana, sampah kita angkut ke sana lewat KM 83 (lokasi banjir). Kan kita tidak bisa buang sembarangan sampah ini, jadi itu alasan sampah tertumpuk," kata Kadis.

Untuk itu, Eko memastikan angkutan akan kembali lancar jika air surut. Sebab, dalam sehari kini kendaraan hanya bisa berjalan sekali dari biasanya 2 kali trip.

"Biasa aman, tak pernah ada tumpukan. Ya karena kondisi alam, kita tidak bisa karena yang berangkat pagi tadi saja belum balik malam ini ke Kerinci. Itu yang buat kendala. Insyaallah selama tidak ada banjir sampah aman karena ada 20 mobil atau 20 trip kita mainkan," katanya.

(dhm/dhm)

IDXChannel - Mayoritas masyarakat Indonesia setuju dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direalisasikan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Temuan Survei Nasional: “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih”, Senin (27/1/2025).

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, kata dia, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia.

Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

“Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas atas pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%,” kata Burhanuddin

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

“Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4 persen),” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap sebanyak 87,1% responden atau mayoritas masyarakat setuju dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

?Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3%. Dari 91,3% yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6%,? ungkap Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Temuan Survei Nasional: ?Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih? secara virtual, Senin (27/1/2025).

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap mayoritas masyarakat menilai, Program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9%.

Selain itu, sebanyak 78,4% responden meyakini Program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2%.

?Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas atas pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu yakni, 64.6%,? kata Burhanuddin

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

?Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%),? katanya.

JAKARTA, iNewsAmbon.id – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 87,1 persen masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara nasional sejak 6 Januari 2025.

“Pertama, kami tanyakan apakah masyarakat mengetahui program MBG yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hasilnya, 91,3 persen responden menyatakan tahu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64,6 persen mengaku sangat puas atau puas dengan program ini,” ungkap Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, dalam rilis survei bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” yang disampaikan secara virtual, Senin (27/1/2025).

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden optimis program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting. Tidak hanya itu, 74,2 persen masyarakat menilai program ini bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil di masyarakat.

“Kritik dari masyarakat terkait kecukupan nilai gizi dan transparansi dalam pelaksanaan program tetap ada. Namun, mayoritas tetap merasa puas dengan pelaksanaannya, yakni 64,6 persen,” tambah Burhanuddin.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai sangat relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Indikator Politik Indonesia mencatat, hampir separuh responden (47,4 persen) berpendapat bahwa program ini sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa isu pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi sangat penting bagi warga dan mendapat perhatian luas,” tutup Burhanuddin.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

KOMPAS.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr. Ngabila Salam mengajak keluarga di Indonesia untuk mulai membatasi konsumsi rokok dan mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat.

“Ayo kita ubah belanja 1 batang rokok menjadi 1 butir telur untuk kecukupan gizi keluarga baik anak, calon ibu, dan ibu hamil,” kata Ngabila, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, kebiasaan membeli rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar dalam rumah tangga setelah beras, khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini sangat berbahaya karena asap rokok menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terkena stunting.

Sebagai alternatif, Ngabila menganjurkan keluarga untuk mengganti pengeluaran tersebut dengan gaya hidup sehat.

Salah satunya adalah dengan mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan melalui program “Isi Piringku” yang mendorong konsumsi makanan sehat sesuai takaran yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsumsi protein hewani, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Satu butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita.

Selain telur, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, ayam, daging, atau seafood. Sementara itu, protein nabati bisa didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain pemberian protein, Ngabila juga mengingatkan agar piring makan anak harus mengandung sayur dan buah-buahan.

"Sayur dan buah dimakan lima porsi per hari yakni tiga porsi saat makan besar dan dua porsi camilan di antara makan besar," kata Ngabila.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Ngabila menyarankan, untuk orang dewasa, konsumsi gula maksimal 4 sendok makan (sdm) per hari, garam 1 sendok teh (sdt), dan lemak 5 sdm, yang sudah termasuk dari makan besar, camilan, minyak untuk menggoreng, dan menumis.

Untuk orang tua yang merasa bingung dalam mengolah makanan bergizi, Ngabila menyarankan agar mereka memanfaatkan buku resep digital dari Kementerian Kesehatan.

Buku tersebut berisi olahan makanan sehat, tinggi protein, mudah, dan murah dengan bahan baku yang banyak dijumpai sehari-hari.

Buku resep tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi ayosehat.kemkes.go.id.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan keluarga Indonesia dapat memulai kebiasaan hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

Jakarta -

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan Diseminasi Laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul 'Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat' untuk menganalisis dan melihat sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis telah berjalan.

Dalam survei itu, masyarakat menyoroti pendanaan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan sebanyak 83% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik. Hal itu juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

"Anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain. Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlinsos, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan, pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif. Selain itu bisa menggunakan juga realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar dan realokasi anggaran food estate.

Responden studi juga membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG, seperti program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga diakui sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," terang Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitas Prabowo-Gibran, di mana 82% responden menyatakan dukungan mereka karena adanya janji program makan bergizi gratis. Selain itu, 92% keluarga di Indonesia mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak mereka, menunjukkan urgensi program semacam ini.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

"Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan, jelas bahwa ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya." kata Galau.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Survei itu juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56% responden, sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," tutup Galau.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 46,9 persen responden menganggap program makan bergizi gratis berpotensi dikorupsi.

"Sebanyak 46,9 persen responden berpendapat bahwa pelaksanaan MBG berpotensi dikorupsi," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

"Sementara itu, hanya 43,1 persen yang percaya program ini bebas dari korupsi," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, temuan survei itu merupakan sinyal bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan bersih dan tidak masuk ke kantong pribadi.

Survei juga menunjukkan bahwa 91,3 persen responden mengetahui adanya program MBG.

Dari jumlah tersebut, 64 persen responden mengaku sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut, namun 28 persen menyatakan kurang puas.

“Meski tingkat kepuasan cukup tinggi, angka 28 persen yang menyatakan kurang puas ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Burhanuddin.

"Program MBG membutuhkan evaluasi agar dapat lebih baik menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh dia.

Lebih lanjut, 87 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan program MBG, menunjukkan dukungan publik yang signifikan terhadap inisiatif ini.

Namun, tingkat kepuasan hanya mencapai angka 60-an persen, lebih rendah dibandingkan tingkat dukungan.

“Artinya, ada masyarakat yang setuju dengan program ini, tetapi belum puas dengan pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengevaluasi agar kepuasan masyarakat dapat sejalan dengan tingkat dukungan,” kata Burhanuddin.

Adapun mayoritas responden menilai makan bergizi gratis akan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengentaskan stunting.

Namun, apakah pelaksanaan MBG tepat sasaran, hanya 63 persen yang percaya, sementara sepertiga responden tidak yakin program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

“Ketidakpercayaan sepertiga responden terhadap ketepatan sasaran MBG perlu diwaspadai," ujar Burhanuddin.

"Pemerintah harus memastikan distribusi program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan agar manfaatnya optimal,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP REI Joko Suranto mengatakan tanah sitaan dari hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah asalkan statusnya sudah clean and clear.

“Karena rumah ini nantinya akan dibeli orang lain, maka status hukumnya harus clean and clear,” ungkapnya dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (27/1/2025).

Menurut Joko, pengembang mana pun ketika membangun perumahan harus memastikan status tanahnya tidak bermasalah agar sertifikatnya dapat diterbitkan.

Terkait tanah hasil sitaan, Joko mengatakan biasanya akan masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terlebih dulu.

Setelah itu, tanah akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bisa dibeli oleh pihak swasta.

“Kalau pemerintah yang menyediakan tanahnya untuk pembangunan rumah, status hukumnya pun harus jelas,” papar Joko.

Joko menambahkan dengan berbagai strategi yang ditawarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia optimis akan mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk membangun perumahan bagi rakyat.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com (30/12/2024).

Pelalawan -

Tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Sudah sepekan, sampah tidak kunjung diangkut dan bau busuk.

Pantauan detikSumut, sampah berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Tumpukan sampah, katanya, diduga terjadi karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

"Berharap pemerintah turun, cepat karena ini kita lihat di sejumlah jalanan trotoar isinya sampah," kata Aan.

(ras/dhm)

Jakarta -

Di Kota Medan, banyak sekali bangunan peninggalan Belanda yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Salah satunya adalah perumahan elite karyawan kereta api di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Namun, saat ini perumahan tersebut jauh dari kata mewah, apalagi modern. Bahkan perumahan ini terkesan mencekam dan horor. Dilansir detikSumut, akses menuju ke lokasi tidak beraspal, becek, dan banyak semak belukar. Bahkan untuk dilalui kendaraan cukup sulit.

Kamu bisa memasuki perumahan elite karyawan kereta api ini dengan berjalan kaki. Di sana kamu dapat melihat beberapa bangunan termasuk perumahan yang dimaksud.

Terdapat sejumlah rumah besar berlantai 2 di area Jalan Bundar. Rumah-rumah tersebut seperti rumah pada masa kolonial Belanda. Sayangnya pada bagian fasad terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada pula rumah-rumah yang berukuran kecil. Rumah-rumah ini tersusun seperti komplek perumahan yang jumlah membentuk satu blok. Sayangnya, kondisinya sama dengan rumah tadi, tidak terawat dan berjamur.

Meskipun kebanyakan bangunan bekas kolonial Belanda di area tersebut sudah tidak terurus, tapi masih ada kehidupan di sana. PT KAI masih memelihara salah satu bangunan di lokasi tersebut yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Tidak jauh dari sana, terdapat menara air yang cukup besar. Dahulunya, menara tersebut berfungsi sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api. Saat ini, menara tersebut dipertahankan dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Bangunan-bangunan bersejarah ini bisa kamu temukan di Jalan Bundar. Ngomong-ngomong soal Jalan Bundar, ternyata seperti namanya, jalanan ini berbentuk bundar lho. Jika ingin menyusuri semua sisi, kamu bisa masuk dari Jalan Pertahanan atau dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Lantas, apakah bangunan bekas kolonial di Jalan Bundar masih ditempati?

Menurut salah satu warga, Yusuf (63), banyak rumah di lokasi tersebut yang sudah tidak ditempati lagi. Ia sendiri tinggal di dekat Jalan Bundar selama 40 tahun.

Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di area tersebut, tetapi kondisinya memang sudah tak layak. Banyak yang sudah lapuk dan beberapa ambruk.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf saat ditemui, seperti yang dikutip Senin (27/1/2025).

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Sejarah Perumahan Elit di Jalan Bundar

Menurut Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis keberadaan perumahan elit itu awalnya dibangun sebagai tempat tinggal bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada masa kolonial Belanda.

Komplek ini dibangun pada 1919, jauh setelah werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi dibangun.

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," kata M Azis Rizky Lubis, Kamis (23/1/2025) lalu.

Bengkel ini dibangun untuk mendukung perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij yang dibentuk pada 1886. Hingga saat ini, bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," ujarnya.

Aziz menambahkan, di sekitar komplek perumahan tersebut dulunya juga terdapat beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Kemudian, pada saat Jepang menduduki Indonesia, area perumahan itu dijadikan sebagai camp pengungsian oleh orang-orang Eropa. Alasannya selain karena dekat dengan perumahan mereka, lokasinya juga dekat dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

(aqi/aqi)

Sleman -

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, angkat bicara soal peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengingatkan adanya potensi muncul alergi dari hidangan itu.

Toto bilang, produk olahan serangga seperti belalang atau jangkrik pada dasarnya memiliki protein tinggi. Akan tetapi, proses pengolahan produk berbahan belalang harus baik agar layak konsumsi.

"Pengolahannya harus baik karena kebanyakan pada belalang itu banyak sekali penyakit salmonella typhosa. Karena dia makan di tempat kotoran sapi dan sebagainya yang humus di persawahan," kata Toto saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2025).

Toto juga bilang, olahan belalang harus dimasak oleh koki profesional. Agar ketika disantap tidak menimbulkan alergi.

"Kedua itu histamin penyebab alerginya tinggi sehingga memasaknya harus matang sekali dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional, sehingga aman untuk dikonsumsi," imbuh dia.

Dia bilang, olahan belalang goreng saja bisa menyumbang sepertiga protein harian. Namun, dia mengingatkan komposisi belalang dalam satu kali makan harus banyak.

"Kalau kandungan gizinya kami tidak meragukan. Per 100 gram itu protein belalang yang digoreng itu hampir sekitar 12-15 gram protein artinya akan menyumbang sepertiga dari kebutuhan protein yang ada. Cukup baik," katanya.

Meski bisa menjadi sumber protein alternatif, namun olahan tersebut tak bisa serta-merta diterapkan di semua wilayah.

"Jadi tidak mengada-ada misalnya Jakarta dikirim belalang, tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumsi itu," ujarnya.

Melansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk Makan Bergizi Gratis. Namun, kata dia, Makan Bergizi Gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

(apu/apu)