Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mengungkapkan ketertarikannya untuk terlibat dalam program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, mengatakan bahwa peluang untuk masuk ke segmen asuransi properti ritel ini terbuka luas dan sejalan dengan potensi bisnis yang menarik.

“Pertama karena kami bagian dari BUMN Grup. Kedua, dari segi bisnis potensinya juga lumayan menarik, secara ekonomi juga menarik. Jadi program tiga juta rumah ini juga hal yang kami bidik,” kata Tatang dalam diskusi bersama Media beberapa waktu lalu.

Tatang menambahkan bahwa strategi Tugu Insurance akan disesuaikan dengan mekanisme program tersebut, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

Dia menyebut bahwa diskusi masih berlangsung terkait kompatibilitas dengan pembiayaan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Tugu Insurance juga berencana mengembangkan infrastruktur untuk mendukung layanan asuransi langsung ke pelanggan (direct to customer). Model ini akan mencakup solusi self-service yang lebih praktis bagi pengguna.

“Mungkin campaign-nya lebih banyak di area infrastrukturnya. Mungkin kita siapkan untuk orang-orang yang untuk misalkan self-service lah, untuk asuransi secara direct,” tambah Tatang.

Dia menambahkan bahwa rumah yang dimaksud dalam program ini tidak hanya rumah tapak, tetapi juga apartemen. Dengan banyaknya potensi, Tugu Insurance akan terus mengkaji apakah langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Meski banyak peluang, Tugu Insurance pun tetap berhati-hati dalam merencanakan ekspansi ini. Tatang menyebutkan bahwa penting untuk mempertimbangkan potensi akumulasi risiko.

“Misalkan tiga juta rumah ini terakumulasi di satu titik, akumulasinya juga lumayan,” katanya.

Ke depan, Tugu Insurance berencana untuk mengembangkan berbagai jenis produk asuransi yang lebih mudah diakses masyarakat, sambil memperhatikan kebutuhan pasar dan infrastruktur yang diperlukan.

Pasalnya, Tugu Insurance juga melihat peluang besar di segmen asuransi perjalanan, terutama yang berbasis syariah, seperti travel umroh dan haji. Tatang menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur untuk layanan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan.

“Kalau di kami ya kami bikin lagi infrastruktur lagi. Ini baru. Kalau kami sih kan ini nanti kebijakan lah ya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya rencana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan wacana ini sedang didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan tiga juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan belalang bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah, termasuk belalang di sejumlah wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG. Yang ditetapkan katanya,  standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Misalnya suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut.

Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Begitu juga untuk sumber karbohidrat, sambung Dadan, juga bisa beragam di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap potensi serangga hingga ulat untuk menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Rencana itu pun mendapat sorotan dari dokter spesialis gizi.

Dilansir dari detikHealth, Senin (27/1/2025), dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dia menilai tidak semua orang suka makan serangga apalagi ada kemungkinan reaksi alergi pada anak jika dikonsumsi.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," kata dr Johanes saat dihubungi detikcom.

dr Johanes mengaku serangga memang bisa menjadi makanan alternatif. Di Eropa dan Amerika, belalang bahkan sudah lama dikonsumsi.

Dia memaparkan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Serangga jenis ulat sagu pun kayak akan protein. Sebanyak 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak," tuturnya.

Dia mengatakan, sekitar dua miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," ucap dr Johanes.

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu MBG. Dia lantas mencontohkan di beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa mengkonsumsi belalang.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1).

Dadang menuturkan jangkrik bahkan diperjualbelikan menjadi makanan ringan. Dia menegaskan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk MBG, melainkan hanya mengacu pada standar komposisi gizi.

Menurut Dadan isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," imbuhnya.

(sar/hmw)

GUNUNGKIDUL - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Banyak yang menganggap wacana tersebut tidak realistis.

Pasalnya, harga kedua serangga itu tergolong mahal. Bahkan ada warga Gunungkidul yang menertawai rencana tersebut

Hendra Ary, warga Kapanewon Wonosari, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Harga belalang dan ulat di wilayah Gunungkidul bahkan lebih mahal daripada daging ayam atau sapi.

?Ngawur itu. Kalau mau ngomong, lihat dulu kondisi di lapangan. Harga belalang di sini kayak emas, masa mau dimasukkan ke MBG dengan anggaran cuma Rp10 ribu?? ujar Hendra, Senin (27/1/2025).



Ia menambahkan, satu toples belalang goreng yang berisi sekitar 15 ekor bisa mencapai harga Rp35 ribu. Sementara itu, ulat seperti ulat jati juga memiliki harga yang tinggi dan cenderung musiman.

Hal serupa diungkapkan Hendro Ary, warga Paliyan. Menurutnya, selain mahal, tidak semua belalang dan ulat bisa dikonsumsi. Bahkan, belalang yang biasa dikonsumsi di Gunungkidul kini semakin sulit ditemukan.

?Kalau ulat itu musiman, sedangkan belalang sering didatangkan dari luar daerah. Jadi, kalau dipakai untuk menu MBG, ya tidak mungkin,? ungkapnya.

Produsen Belalang Goreng: Anggaran Tak Sesuai Realita

Sri Hawa, seorang produsen belalang goreng asal Ngawen, Gunungkidul, menilai wacana tersebut tidak realistis. Wanita yang sudah belasan tahun berkecimpung di bisnis kuliner ekstrem ini menyebut bahwa harga belalang dan ulat sangat tinggi, jauh di atas anggaran program MBG.

?Belalang hidup saja harganya sudah Rp190 ribu per kilogram. Kalau sudah dibersihkan dan dimasak, harganya bisa sampai Rp400 ribu per kilogram. Kalau ulat, per kilogramnya Rp180 ribu. Jadi, dengan anggaran Rp10 ribu, jelas tidak mungkin,? tegas Sri.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi belalang di Gunungkidul biasanya dilakukan dengan cara berburu langsung, bukan membeli. Permintaan belalang pun cenderung meningkat saat musim liburan, meskipun saat ini sedang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah.

?Banyak yang pesan belalang itu justru dari perantau Gunungkidul. Tapi sekarang sepi karena banyak yang kena PHK,? tambahnya.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa belalang dan ulat bisa menjadi menu MBG di daerah tertentu. Ia mencontohkan warga Gunungkidul yang biasa mengonsumsi belalang, serta masyarakat Papua yang mengonsumsi ulat sagu.

?Beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi, seperti belalang di Gunungkidul dan ulat sagu di Papua. Ini membuka peluang menjadikan serangga sebagai menu MBG,? ujar Dadan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Namun, wacana tersebut dianggap kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama dari segi harga dan ketersediaan. Masyarakat berharap program MBG lebih memprioritaskan bahan pangan lokal yang terjangkau dan mudah didapatkan.

JAKARTA , investor.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2025).

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan.

Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

Diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI berkunjung ke Kota Padang pada Jumat (24/1/2025) untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

“Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo

“Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Usulan Dadan itu menuai kritik dari netizen.?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.

Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri dikutip Antara, Senin, 27 Januari 2025.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

(KIE)

KOMPAS.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 1004/Kotabaru menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).

Sebanyak 354 porsi makanan bergizi dibagikan kepada siswa SDN 3 Semayap pada pukul 08.00 WITA dan SDN 2 Semayap pada pukul 10.00 WITA.

Para siswa terlihat antusias menyambut kegiatan tersebut dengan raut wajah ceria saat menerima makanan gratis yang disajikan.

Menu yang dibagikan mencakup nasi, ayam goreng, tumis kacang, tahu goreng, dan susu kotak, mencerminkan upaya mendekati standar empat sehat lima sempurna.

"Kegiatan uji coba ini sudah mendekati harapan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi," ujar Dandim 1004/Kotabaru, Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo, dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Bayu menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diluncurkan resmi pada Februari 2025.

Beberapa catatan perbaikan mencakup penambahan buah, penyediaan sendok, air minum, dan penyesuaian jadwal pembagian untuk sekolah yang memiliki jadwal masuk pagi dan siang.

Setiap porsi makanan pada uji coba ini disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 10.000. Kodim 1004 menggandeng Lestari Group sebagai penyedia makanan, yang diharapkan mampu memproduksi 3.500 porsi per dapur.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Khairul Aswandi, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru telah mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program yang ditujukan bagi siswa TK, SD, dan SMP.

"Teknis pelaksanaan sedang dirumuskan agar anggaran dapat digunakan sesuai ketentuan. Jika harga per porsi Rp 10.000 tidak memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna, evaluasi akan dilakukan dengan mengusulkan tambahan subsidi ke pusat," jelas Khairul.

Ia menambahkan, untuk daerah tertentu, subsidi dapat ditingkatkan melalui kombinasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.000 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5.000 per porsi.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan gizi siswa, sekaligus mendukung kesehatan generasi muda di Kotabaru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

Jakarta -

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(dai/dai)