KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

“Marilah kita tata dan kita kelola agar semua orang punya tempat yang menyenangkan."

"Kita berbicara tentang hadist, maka rumah adalah surga. Rumah sebagai tempat ibadah, belajar, mendidik, dan tempat menjadikan generasi masa depan tumbuh dengan baik,” ujar Fahri.

Terkait dengan program di Kementerian PKP, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa untuk program perumahan targetnya tiga juta per tahun, dengan komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota.

Sementara tugas yang amanahkan adalah membangun institusi baru.

"Kementerian kami ini belum ada pegawainya, Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan direkrut, membangun organisasi dan balai di daerah."

"Saya berharap kita membangun di KSB ini harus tegak pikiran dan niat. Memelihara iman dan niat baik kita. Insting harus tetap menginspirasi. Mari kita bekerja sama, bahu membahu menjadi contoh dan menjadi rahmatanlilalamain," pungkas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Ahmad Sihabudin

BERBAGAI kalangan menyayangkan dan menyesalkan pernyataan dan tindakan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara), menyatakan hanya memasang foto Presiden Prabowo Subianto dalam presentasinya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerntah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu. Saya menyimak lewat media sosial komentar-komentar yang menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh pejabat negara sekelas menteri yang baru saja dilantik.

Alasan sang menteri hanya menampilkan foto Presiden karena merasa satu komando. Ini menurut saya tidak pas, sebab Presiden dan Wakil Presiden dalam bahasa saya itu satu paket, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Saya menyimak pernyataan sang menteri, sekaligus pernyataan keprihatinan atas tindakan tersebut dari seorang politikus, Irma Suryani. Beliau mengatakan sang menteri ini tidak memiliki etika politik, etika bernegara. Seperti kacang lupa kulitnya. Siapa sih Ara? Kalau melihat latar belakangnya ketika ingin bergabung dengan Koalisi Merah Putih, Dia "politisi" yang tidak diperhatikan oleh partainya, kemudian hengkang, minta bergabung dengan barisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo. Padahal, menurut Irma, bisa jadi Pak Jokowi ikut membantu mempromosikan Bung Ara, mungkin juga Mas Gibran turut mempromosikannya pada Pak Prabowo.

Saya pribadi menyesalkan pernyataan Maruarar Sirait soal izin menampilkan foto hanya Prabowo, tidak ada Gibran dengan alasan satu komando, karena berdasarkan konstitusi kita Presiden dan Wakil Presiden satu kesatuan.

Terlepas bung menteri suka atau tidak suka pada Wakil Presiden kita, pernyataan itu saya maknai baik langsung maupun tidak langsung itu telah "melecehkan" Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

Tindakan dan pernyataan Menteri Maruarar Sirait, dalam sudut pandang Teori Interaksi Simbolik, akan menimbulkan berbagai reaksi pemaknaan ?makna?, banyak tafsir, khalayak umumnya menafsirkan apa maksudnya ini? ?tidak sukakah sang menteri pada sosok Gibran??, ?tidak ada rasa hormatkah?, ?cari mukakah sang menteri ini pada Pak Prabowo??, ?atau ingin membenturkan Presiden dan Wakil Presiden??.

Masyarakat dapat menafsirkan apa saja atas peristiwa dan tindakan sang menteri. Seperti dalam satu proposisi interaksi simbolik, yang dikemukakan Goerge Herbert Mead, bahwa "Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa."

"Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan diri sendiri atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, makna dimodifikasi melalui proses interpretif.?

Sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, memang ada semacam ?gerakan? mendegradasi muruah Wakil Presiden, dalam berbagai opini obrolan podcast, diskusi, narasi status-status dalam media sosial dari kalangan yang sejak awal kontra pada pencalonan putra Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai Wapres. Kalau saya melihat dari sudut pandang interaksi simbolik, sosok Gibran sebagai pimpinan nasional yang semakin bersinar, ketika ada kalangan berusaha mendegradasi harkatnya sebagai Wakil Presiden. Sisi lain sosok pesona Gibran Rakabuming Raka adalah harapan untuk sebagian masyarakat kita.

Fakta perjalanan pencalonan Prabowo mulai mencalonkan sebagai calon wakil presiden dan Presiden, beliau selalu kalah. Sesaat disandingkan dengan sosok Gibran, beliau terpilih dan ditakdirkan sebagai Presiden. Wakil Presidennya, Gibran. Ini kenyataan yang harus kita terima. Kemudian ada semacam pernyataan dan tindakan tidak elok ?dengan gayanya? pada sosok Wapres kita, buat saya rasanya aneh, apalagi dilakukan oleh pejabat negara setingkat menteri. Buat saya tidak masuk akal apa maksudnya.

Di atas saya katakan Bung Ara melecehkan Wakil Presiden, juga banyak masyarakat menilai demikian, seperti kata teori interaksi simbolik, "makna" ada di luar pernyataan dan peristiwanya. Itu konsekuensi dari sifat komunikasi ketika pernyataan dan tindakan itu keluar dari pemiliknya, itu bukan lagi jadi miliknya, tetapi sudah menjadi milik khalayak yang menerimanya. Khalayak akan bebas memaknainya.

Banyak pihak mengatakan yang disampaikan Menteri Ara dapat dikatakan bentuk arogansi dan sifat yang jemawa. Seharusnya tidak disampaikan dalam forum terhormat seperti itu, atau dalam forum apa pun tidak patut hal tersebut disampaikan, karena dapat menimbulkan persepsi macam-macam di ruang publik. Sebaiknya kita menghargai konstitusi negara.

Pernah ada seorang alim ulama, mengatakan ketika kita direndahkan dengan alasan yang tidak jelas, Allah SWT Insyaallah akan menaikkan satu atau beberapa derajat harkat dan muruah kita. Komentar sinis pada Gibran memang banyak sejak pencalonan sampai yang bersangkutan dilantik.

Sebagai orang yang suka mengamati fenomena komunikasi di ruang publik, saya melihatnya justru Gibran memiliki kemampuan dan nilai di atas rata-rata, sehingga perlu ?diganggu?. Karena mereka tahu keunggulan Gibran.



Gibran akan menjadi sosok yang tambah mempesona sebagai pemimpin nasional yang menyilaukan para oposannya, menurut tokoh komunikasi dalam sebuah channel YouTube. Gibran, he is the man.

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saham emiten semen dapat terkerek permintaan yang meningkat dari proyek Ibu Kota Nusantara dan program 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, risiko daya beli lemah masih mengintai prospek kinerja emiten semen.

Berdasarkan laporan kinerja hingga akhir kuartal ketiga 2024, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan kinerja yang lebih baik. Selama Januari – September 2024, pendapatan INTP mencapai Rp 13.3 triliun yang bertumbuh 3% year on year (yoy).Sedangkan, laba bersih emiten produsen semen tiga roda itu sebesar Rp 1,1 triliun yang menurun 16.7% yoy.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) juga menunjukkan tekanan kinerja yang tercermin dari pendapatan sebesar Rp 26,29 triliun atau merosot 4,95% yoy pada sembilan bulan tahun 2024. Hasil tersebut membawa laba bersih SMGR terkoreksi 58% yoy menjadi hanya Rp 720 miliar per akhir kuartal ketiga.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) juga bernasib sama yang melaporkan pendapatan Rp8,74 triliun atau turun tipis 2,45% yoy. Anak usaha SMGR ini mencatatkan laba bersih periode berjalan Rp422,54 miliar atau melorot 23,67% yoy.

Adapun berikut rekomendasi saham emiten semen dari beberapa analis. Simak ulasannya.

1.PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)

Kami mengharapkan reaksi positif jangka pendek terhadap hasil INTP di kuartal ketiga. Namun, kami pikir penilaian ulang jangka panjang tetap sulit, karena terus melihat risiko perdagangan menurun yang masih ada.

Kami pikir risiko penurunan masih akan terus berlanjut pada kuartal keempat karena daya beli ekonomi yang masih lemah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam lintasan ASP gabungan, yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada laba Indocement.

INTP melaporkan laba yang solid pada kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% qoq dan 9.2% yoy. Pencapaian tersebut sebagian besar didorong oleh biaya, dengan COGS per ton dan opex menurun secara kuartalan.

Rekomendasi : Underweight

Target Harga : Rp 5.800

Analis JP Morgan Sekuritas Arnanto Januri dalam riset 31 Oktober 2024

2.PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)

Kami mempertahankan pandangan positif terhadap SMGR karena valuasi harga saham yang menarik. Prospek SMGR tetap optimis yang didorong oleh kebijakan moneter yang lebih akomodatif, kebijakan fiskal ekspansif, insentif pemerintah seperti diskon PPN untuk pembelian rumah dan program 3 juta rumah.

Selain itu, SMGR dapat didukung dari proyek ibu kota baru dan kenaikan ASP Gabungan dengan strategi kepemimpinan biaya untuk mempertahankan profitabilitas, lokasi pabrik yang strategis dan kepemimpinan pasar dengan tingkat utilisasi yang relatif tinggi, serta rasio gearing yang membaik.

Rekomendasi : Buy

Target Harga : Rp 4.300

Analis OCBC Sekuritas Budi Rustanto dalam riset 11 November 2024

3.PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)

Secara teknikal, harga saham SMCB masih cenderung datar (sideways) dalam jangka pendek dan masih berada dibawah MA20. Volume tidak begitu besar dengan MACD yang melandai di area positif, namun Stochastic menunjukkan tanda penguatan di area netral.

Rekomendasi : Wait and See

Support : Rp 730

Resistance : Rp 755

Herditya Wicaksana, MNC Sekuritas

Saham SMCB menunjukkan indikator MACD masih bergerak turun, Stochastic berada di level 45 mengindikasikan masih tren naik. Sementara itu, Candle berada di garis tengah Bollinger band.

Rekomendasi : Sell on Strength

Support : Rp 700

Resistance : Rp 800

Kiswoyo Adi Joe, Nawasena Abhipraya Investama

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI), anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation, bekerja sama dengan Vasanta Group merilis Myztro, di Shila at Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Shila at Sawangan merupakan pengembangan kota terintegrasi yang menghimpun berbagai fasilitas unggulan seperti rumah sakit, kuliner, toko bangunan, dan lain sebagainya.

Myztro yang berada di kluster Riverie menawarkan dua tipe hunian tepi danau, yaitu tipe M6 unit satu lantai dengan ukuran lahan 6x10 dan tipe M5 yang merupakan hunian dua lantai dengan ukuran lahan 5x10.

Berada di Lokasi strategis, kawasan ini bisa diakses melalui pintu Tol Pamulang dan pintu Tol Sawangan yang mempermudah akses bagi para pekerja.

Presiden Direktur MCUDI Kenji Ono mengatakan Myztro adalah salah satu proyek unggulan Mitsubishi yang berkolaborasi dengan Vasanta Group.

"Kami senang dapat menyediakan kesempatan untuk keluarga muda agar dapat memiliki rumah pertama mereka dengan terjangkau namun tetap mewah di tepi danau," ujar Kenji, Minggu (17/11/2024).

Kawasan ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas olahraga, seperti jogging track, sports club, functional training area, basketball court 3 on 3, dan juga sarana olahraga air seperti kayak by the lake.

Chief Executive Officer (CEO) Vasanta Group Denny Asalim menambahkan, hunian ini dirancang untuk keluarga muda yang ingin memiliki gaya hidup praktis dan efisien dengan harga terjangkau.

“Ini adalah kesempatan bagi para keluarga muda untuk memiliki hunian tepi danau di jantung kawasan Shila at Sawangan dengan harga mulai dari Rp 700 jutaan,” ucap Denny.

Di tengah harga tanah yang terus menanjak di wilayah Jabodetabek, Denny menambahkan, Myztro bisa menjadi pilihan tepat bagi para generasi muda untuk memiliki rumah impian pertamanya.

Myztro di kawasan SHILA at Sawangan juga dikelilingi bentang alam yang indah, termasuk danau seluas 26 hektar dan pemandangan Gunung Salak, serta 55 persen kawasan didedikasikan untuk area hijau.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Emiten semen berpotensi mendapatkan katalis positif dari rencana program 3 juta rumah yang diusung Prabowo Subianto. Kebijakan Presiden Terpilih tersebut dapat meningkatkan permintaan semen terutama bagi pemain tingkat-1.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari mengatakan, pemerintahan baru telah menetapkan rencana ambisius untuk membangun 3 juta unit rumah baru setiap tahun guna mengatasi kekurangan perumahan nasional (bakclog). Inisiatif ini bertujuan untuk membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di daerah perkotaan setiap tahun.

Pembangunan perumahan pedesaan akan diberikan kepada kontraktor menengah, usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Sementara proyek perumahan perkotaan akan terbuka untuk semua kontraktor, baik domestik maupun internasional.

Yoga berpendapat, rencana pembangunan perumahan baru seharusnya akan mendorong permintaan semen. Hal itu mengingat pula rencana pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahun tersebut jumlahnya 3 kali lebih besar dari program Jokowi untuk membangun 1 juta rumah baru per tahun.

‘’Kami mengantisipasi bahwa inisiatif pemerintah baru membangun 3 juta unit rumah dapat meningkatkan permintaan semen lebih lanjut,’’ kata Yoga dalam riset tertanggal 21 Oktober 2024.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang, harga saham emiten semen secara umum masih dalam keadaan datar (sideways). Secara teknikal, fase downtrend saham terpantau masih tertunda.

Namun, kebijakan pemerintah baru yang memiliki rencana membangun 3 juta unit rumah per tahun semestinya dapat meningkatkan performa emiten semen. Dengan rencana ambisius tersebut, maka masalah backlog perumahan dan kelebihan pasokan (oversuypply) semen dapat teratasi.

Perusahaan semen besar seperti INTP dan SMGR tentunya akan menjadi penerima manfaat utama karena memiliki kapasitas besar sebagai pemain di industri semen. Di sisi lain, stimulus dari pemerintah terkait program perumahan tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat.

‘’Semestinya program 3 juta rumah menjadi katalis positif yang akan meningkatkan permintaan pada semen dan bahan material lainnya, karena untuk saat ini kondisi semen masih dalam keadaan oversupply,’’ ucap Nafan saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/11).

Menurut Yoga, asumsi setiap rumah tipe 36 membutuhkan 3 ton semen, maka total peningkatan permintaan yang diproyeksikan dari program baru ini dapat mencapai 1 juta ton (2 juta unit dikalikan 3 ton), yang mewakili 9,4% dari total penjualan semen pada tahun 2023.

Oleh karena itu, rencana pembangunan rumah lebih banyak dapat menjadi pendorong yang substansial bagi produsen semen, khususnya mereka yang memiliki pangsa pasar yang kuat dan keberadaan yang mapan di Indonesia.

Hanya saja, Yoga menilai bahwa realisasi program ini mungkin memerlukan waktu untuk terwujud, dan risiko pelaksanaan harus dipertimbangkan dengan saksama. Selain itu, kelebihan pasokan atau oversupply yang sedang berlangsung di industri semen Indonesia dapat menghadirkan risiko Average Selling Price (ASP) yang signifikan.

Dengan kondisi oversupply, para pemain semen utama mungkin merespons dengan meluncurkan merek lapis-2 sebagai merek tandingan untuk bersaing dengan pemain semen yang lebih kecil.

Manuver strategis dari peluncuran merek tandingan bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar, tetapi dapat menyebabkan penurunan harga jual rata-rata (ASP) dan menekan margin. Namun, dalam jangka panjang, Sucor Sekuritas melihat strategi merek tandingan ini dapat memaksa para pemain lapis-2 untuk lebih fokus pada kualitas dan dapat menaikkan harga.

Secara keseluruhan, Yoga menegaskan kembali pandangan positif untuk emiten sektor semen. Perusahaan semen berpotensi mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang kuat yang didorong oleh peningkatan daya beli. Selain itu, valuasi yang lebih rendah dapat memberikan risiko penurunan yang lebih rendah.

Dia menyukai INTP sebagai pilihan utama karena potensi dividennya yang melebihi rasio pembayaran >100%, sehingga menawarkan imbal hasil 6-7%. Dimasukkannya semen Grobogan juga dapat memberikan manfaat besar bagi INTP untuk memperkuat kehadiran di Jawa Tengah & Jawa Timur dan efisiensi biaya di masa mendatang.

Semen Indonesia (SMGR) juga layak dicermati karena valuasi yang menarik dengan EV/EBITDA hanya 5,0x dan prospek pertumbuhan laba sebesar 12% CAGR selama 5 tahun ke depan karena didorong oleh penurunan beban bunga (interest expenses).

Yoga merekomendasikan Buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.900 per saham dan Rp 5.400 per saham. Sedangkan, Nafan menyarankan Hold untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 7.125 per saham dan Rp 3.480 per saham.

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program 3 juta unit rumah per tahun oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan memoles kinerja emiten sektor semen. Proyek ambisius tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan semen hingga 5 tahun ke depan.

Menurut Analis CGS CIMB Sekuritas Bob Setiadi, pelaksanaan program 3 juta rumah tersebut masih berisiko besar. Namun, keberhasilan pelaksanaannya dapat menambah 7% permintaan semen domestik di tahun 2025.

Apabila berkaca dari program Presiden petahana Jokowi sebelumnya yakni membangun 1 juta rumah per tahun, maka tambahan 2 juta rumah per tahun dari pemerintahan Prabowo tentunya akan meningkatkan permintaan bahan bangunan.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, total pembangunan rumah di bawah program pemerintah Indonesia mencapai 1,15 juta unit per tahun pada tahun 2021-2023. Ini berarti keberhasilan pelaksanaan program 3 juta rumah akan menambah 1,85 juta total rumah baru setiap tahunnya.

Bob menuturkan, membangun rumah sederhana tipe 36 di Indonesia sendiri membutuhkan 2-3 ton semen per rumah. Dengan asumsi tidak ada pengurangan anggaran infrastruktur negara, maka program perumahan 3 juta akan meningkatkan permintaan semen domestik Indonesia sekitar 4,6 juta ton per tahun atau peningkatan 7% dalam permintaan semen domestik di 2025.

Adapun latar belakang dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo untuk mengatasi masalah perumahan nasional. Backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang telah dibangun saat ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta unit.

Inisiatif program membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di pusat kota setiap tahun tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menambah 14 juta lapangan pekerjaan baru.

Bob memaparkan, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan baru sedang menjajaki penghapusan pajak properti yang saat ini PPN 11% dan pajak perolehan tanah & bangunan 5%. Selain itu, pemerintah memisahkan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri.

Ada juga pembicaraan oleh pemerintah yang akan datang tentang potensi insentif pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Di samping itu, penyaluran kredit perumahan bersubsidi akan bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

‘’Kami mempertahankan Overweight pada sektor semen karena ekspektasi pemulihan volume domestik di tengah perbaikan daya beli masyarakat kelas bawah,’’ ungkap Bob Setiadi dalam riset 1 November 2024.

Bob memperkirakan, setiap peningkatan 1% dalam konsumsi semen domestik akan menghasilkan peningkatan 3% dalam laba bersih emiten semen yakni PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun 2025.

Selain emiten semen, penerima manfaat potensial lainnya dari program 3 juta rumah ini yakni emiten cat, keramik, dan ritel bahan bangunan. Perusahaan properti dan perbankan juga potensial karena diguyur oleh insentif perumahan terutama pada masyarakat kelas menengah bawah.

Dari sisi kinerja, Indocement (INTP) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% QoQ dan 9.2% YoY. Hasil tersebut menjadikan laba bersih atau bottom line INTP menjadi Rp 1,1 triliun atau lebih rendah 16.7% YoY selama periode Januari – September 2024.

Pendapatan INTP di sembilan bulan tahun ini secara umum juga sejalan dengan estimasi sebesar Rp13,3 triliun atau bertumbuh 3% YoY. Sementara, margin EBITDA meningkat menjadi 15.3% di kuartal ketiga yang menandai peningkatan margin kuartalan secara tahunan untuk pertama kalinya sejak INTP berkonsolidasi dengan Semen Grobogan pada Desember 2023.

Sedangkan, Semen Indonesia (SMGR) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 218 miliar yang melesat 636% QoQ dan -74% YoY. Hasil tersebut menghasilkan laba bersih SMGR sebesar Rp720 miliar yang lebih rendah 58% YoY selama Januari – September 2024.

Pendapatan SMGR juga terpantau turun 7% YoY menjadi Rp9.9 triliun pada kuartal ketiga, meskipun bertumbuh 23% QoQ. Sebagian besar lesunya pendapatan disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebesar 9% YoY menjadi 10.3 juta ton, efek penurunan -5% YoY pada volume domestik dan -30% YoY pada volume ekspor.

Bob menyarankan Add untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.600 per saham dan Rp 5.300 per saham. Risiko negatif dari rekomendasi ini adalah melemahnya permintaan semen, perubahan yang tidak menguntungkan dalam kebijakan DMO, penerapan pajak karbon, serta penerapan peraturan pengenaan muatan berlebih pada truk atau ODOL.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,5 triliun demi mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, saat ini anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp 5,1 triliun. Namun berdasarkan usulan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan diperlukan anggaran hingga lebih dari Rp 50 triliun untuk program 3 juta rumah.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ujarnya dalam rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (15/11).

Tak hanya itu, Ara, juga meminta Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Ara, pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi, demi mengejar target dan rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Menurutnya, itu diperlukan karena sektor properti bisa membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memecah fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahannya menjadi dua kementerian baru, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lalu, bagaimana pembagian tugasnya usai perubahan tersebut?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kedua kementerian itu akan menjalankan tugas yang dulu diemban PUPR dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PU memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri PKP pada Kementerian PKP memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

"Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Sementara terkait pengisian jabatan ASN kementerian, akan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya. Selain itu, status kepegawaian ASN dalam pengisian jabatan ini ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Hal-hal menyangkut pembagian tugas dan fungsi dua kementerian ini dibahas Rini dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beberapa waktu lalu. Agenda ini guna memastikan kinerja kementerian terkait berjalan optimal.

Pada kesempatan yang sama, AHY menyampaikan, meski struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

"Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini," kata AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

(kil/kil)