Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyanjung kehadiran BP Danantara.

Ia juga meminta Kementerian BUMN tak membunuh industri rakyat.

"Tugas BUMN menstimulus. Bukan mencari untung, bersaing, dan kemudian bunuh-bunuhan dengan industri rakyat. Salah itu!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fahri menegaskan negara tak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto saat ini bertekad membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat Indonesia.

Ia menekankan kehadiran negara seharusnya menjadi regulator yang memudahkan rakyat. Fahri berjanji pemerintah tak ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan hunian.

"BUMN itu hati-hati memposisikan diri. Jangan bersaing sama rakyat, enggak akan sanggup. Tugas BUMN itu stimulus. Makanya kita lihat masa depan, dengan lahirnya Danantara, tugas BUMN itu kita bagi tiga," jelas Fahri.

Pertama, BUMN yang tidak mungkin rugi. Ini utamanya terkait perusahaan pelat merah yang mengurus sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Kalau rugi, maling pasti itu. Sumber daya alam mana mungkin rugi. Tinggal keruk, jual," bebernya.

Kedua, Fahri menyinggung BUMN yang pasti tidak cuan. Ini biasanya perusahaan yang mendapatkan penugasan dari negara, termasuk di sisi pelayanan.

Ketiga, BUMN yang posisinya berada di tengah-tengah. Fahri mencontohkan Perum Perumnas masuk dalam kelompok ini.

Di lain sisi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru dibuat di era Presiden Prabowo. Badan baru ini bakal mengelola tujuh BUMN raksasa.

Kepala Danantara Muliaman Hadad mengatakan ketujuh BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan Omnibus Law Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas Fahri.

Ia lalu mengklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Fahri lantas merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara mesti menyelesaikan problem ini

"Perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin," jelas Fahri.

"Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basisnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basisnya harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggota dewan," tambahnya.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji banyak insentif atau bantuan hingga opsi rumah untuk gelandangan.

Ia mengatakan skema bantuan rumah untuk gelandangan ini tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Lagi banyak kajian-kajian lain tentang insentif, tapi kita nunggu, karena jenderalnya namanya Ibu Sri Mulyani," tegas Fahri di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Kata Fahri, selama ini ada tiga lapisan masyarakat yakni kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (lower class). Presiden Prabowo memberi perhatian serius ke kelas bawah yang banyak tidak tertangani dengan baik.

"Ada perhatian serius dari Bapak Presiden untuk menyisir yang paling bawah karena sepertinya ini yang tidak tertangani dengan baik. Orang-orang yang tidak terdata, orang-orang yang tidak unrecognized, unrecorded, dan seterusnya itu, ini yang kita perlu sisir, karena ini yang tumpah ruah di ruang-ruang kota menjadi slum (kumuh).

Ia menegaskan negara perlu memperhatikan rakyat di kelompok bawah ini. Pasalnya, warga Indonesia yang tidak punya tempat tinggal sudah tumpah ruah di ruang-ruang kota.

"(Mereka) tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di rumah-rumah gerobak, dan sebagainya ini kita sisir. Sebab yang middle (class) dan upper (class) itu mekanismenya sudah ada," tambah Fahri.

Di lain sisi, ia menekankan urgensi memberantas spekulan tanah. Fahri menuturkan pemerintah harus bisa menghadirkan rumah-rumah murah.

Tugas pemerintah, imbuh Fahri, memastikan tanah atau rumah bisa dijangkau masyarakat. Walau, ia menekankan penurunan harga rumah bakal tergantung mekanisme pasar.

"Karena begitu kita bisa menyiapkan lahan yang lebih murah, perizinan yang lebih singkat, lebih simple, itu pasti harga (rumah) turun," klaim Fahri.

"Tugas negara itu adalah menyiapkan diri supaya mekanisme berjalan dengan baik. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada faktor-faktor yang mempersulit orang punya rumah," tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bertugas untuk memastikan investor asing turut andil dalam pembangunan program 3 juta rumah. Sudah ada sejumlah negara yang melirik program tersebut.

Ara mengatakan ia memberikan tugas tersebut ke Fahri supaya kesepakatan tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understandi (MoU) saja, tetapi sampai terealisasi.

Menurut Ara, menandatangani MoU memang penting karena menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Namun, tidak bisa berhenti sampai situ saja, harus lebih detil lagi seperti hak dan kewajiban, dan lainnya.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan beberapa waktu lalu Fahri Hamzah pergi ke China dan Abu Dhabi salah satunya membicarakan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, pasar yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Warga Kolong Jembatan di DKI Mau Direlokasi ke Rusun

Pemerintah akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan daerah Jakarta ke rumah susun (rusun). Salah satu lokasi yang akan direlokasi adalah warga kolong Jembatan Tomang yang akan dipindahkan ke rusun KS Tubun.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara.

Ara menuturkan, relokasi warga kolong jembatan akan dilakukan pada Sabtu (30/11) ini. Namun, ia tidak merinci daerah mana yang akan direlokasi terlebih dahulu.

"Kita akan mulai hari Sabtu ini, memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial tapi diberikan juga pelatihan. Tapi jangan berhenti di pelatihan, mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja," tuturnya.

334 Calon Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan saat ini, ada 1.314 calon penghuni. Dari jumlah tersebut, terdapat 334 calon penghuni yang sudah selesai proses admisitrasinya dan akan diserahkan kunci Rusun Pasar Rumput.

"Ada 1.314 calon penghuni. Saat ini yang sudah clean and clear persoalan administrasi sekitar 334 pendaftar dan akan diserahkan kuncinya hari ini. Pastinya ada beragam (penghuni) TNI, Polri, ASN, dan ada wartawan, ada juga generasi milenial," kata Teguh.

Ia melanjutkan, harga sewa di Pasar Rumput mulai dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit per bulan.

"Harga sewa mulai Rp 1,1 juta dan termahal Rp 2,25 juta per unit per bulan dari yang sebelumnya rencana sewanya Rp 3,5 juta," tambahnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terang-terangan mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang malah seakan menjadi kontraktor proyek.

Kritik itu disampaikan Fahri saat menjelaskan rencana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi saingan para pengembang properti.

"Saya kasih frame (gambaran besar program 3 juta rumah) dulu, biar teman-teman (pengembang properti) ini jangan ada yang salah paham, seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.

Ia menekankan seharusnya negara hadir membantu sektor yang tidak bisa dibiayai swasta. Nah, pemerintah diminta hadir di tengah-tengah ketidaksanggupan pasar tersebut. Fahri juga menyebut kehadiran negara adalah menjadi regulator yang memudahkan.

Mantan anggota parlemen ini berjanji pemerintah bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Proyek membangun 3 juta rumah bakal diserahkan kepada para pengusaha, tidak digarap sendiri pemerintah.

"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya.

"Kehadiran negara itu, ini yang saya sedang terus komunikasikan dengan birokrasi, itu bukan menjadi kontraktor dan menjadi developer. (Bukan) menjadi pesaing saudara-saudara," ucap Fahri, disambut riuh tepuk tangan pengusaha properti.

Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah per tahun akan dibangun di desa dan 1 juta apartemen setiap tahunnya di perkotaan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan salah satu tantangan program 3 juta rumah di daerah adalah banyaknya 'raja kecil'.

Mulanya, ia mendapat laporan dari pengembang properti yang mengaku dipersulit pemerintah daerah (pemda) dalam membangun rumah rakyat. Pengusaha khawatir program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan terganjal kembali.

"Kebetulan sekarang dalam ekosistem ini (program 3 juta rumah), kami (Kementerian PKP) lead di sini. Terus terang, kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak," jawab Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Karenanya, Fahri bahkan sempat mengusulkan agar Pilkada 2024 menjadi yang terakhir.

"Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini enggak boleh dibiarkan ada. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan ini, kalau bisa pilkada, (pemilihan) gubernur ini yang terakhir. Enggak usah ada lagi pilkada (pemilihan) gubernur," tegasnya.

Fahri berjanji Kementerian PKP bakal membuat aturan yang jelas untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Bahkan, sang wamen mengklaim bisa mempersingkat proses birokrasi yang ada.

Ia juga menegaskan anak buah Prabowo harus kerja serius. Jika tidak, Fahri yakin orang-orang tersebut bakal terdepak.

"Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu (pejabat yang mempersulit), ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!" ucapnya.

"Antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperebutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya enggak terlayani kok, (pejabat daerah) berkelahi saja," tutup Fahri.

Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam program 3 juta rumah, 2 juta rumah per tahun bakal dibangun di desa dan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.