Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf) Teuku Riefky Harsya mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta pada Senin itu, Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah film animasi "Jumbo", yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan Hindayana.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ucap Dadan.

Presiden Prabowo Subianto sempat menelpon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dadan mengatakan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) di wilayah terdampak banjir di Bekasi memang sempat terhenti selama dua hari.

"Kasus di Bekasi dua hari berhenti. Satu hari terendam (Selasa) dan satu hari pembersihan (Rabu)," kata Dadan saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan BGN telah menyiapkan mekanisme dalam penyaluran MBG bagi daerah yang terdampak bencana. Dia menyebut jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak terendam banjir dan sekolah libur, maka MBG akan disalurkan ke warga yang terdampak banjir.

"Jika SPPG tidak terendam banjir sementara sekolah libur, makanan dibagikan kepada yang terdampak banjir, misal di Kendal," katanya.

Saat banjir melanda Bekasi, Dadan mengatakan penyaluran MBG sempat berhenti beberapa hari karena bayak dapur MBG yang ikut terendam. Dadan mengatakan penyaluran MBG di wilayah banjir Bekasi kembali normal saat banjir di SPPG atau dapur MBG telah surut.

"Hari Kamis (6 Maret) SPPG sudah memberikan pelayanan kepada penerima manfaat," jelas Dadan.

Prabowo Telpon Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto menelepon langsung beberapa pejabat saat mengecek banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang ditelepon yakni Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dikutip dari keterangan pers tim media presiden, Minggu (9/3/2025), Prabowo mengecek banjir di Bekasi pada Sabtu (8/3). Prabowo menyusuri rumah-rumah dan berbincang dengan warga.

Prabowo menelepon langsung beberapa pejabat saat pengecekan itu. Prabowo meminta para pejabat untuk segera merenovasi fasilitas dan sekolah 04 Babel yang rusak akibat banjir.

Prabowo juga menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir tersebut.

"Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan saya sekarang di Kecamatan Babelan," ujar Prabowo.

"Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana," lanjut Prabowo.

"Kita akan lakukan MBGnya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah," jawab Dadan.

"Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya," ujar Prabowo.

"Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada," jawab Dadan.

Dadan pun mengatakan ada 2 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membicarakan program  sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pramono berniat menemui Dadan usai wacana programnya itu sempat dilarang oleh pemerintah pusat.

"Karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan, untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya enggak salah," kata Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).

Pramonon menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BGN perihal wacana program sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Politikus PDIP itu mengatakan bakal mengalihkan anggaran sarapan gratis untuk renovasi kantin jika nantinya tak diizinkan menjalankan salah satu programnya tersebut.

"Kemarin, kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan," ujar dia.

Pramono sebelumnya mewacanakan program sarapan gratis. Ia bersama Rano Karno menyampaikan program itu berbeda dengan MBG dari pemerintah pusat. Namun, ia mengaku BGN tak mengizinkan Pemda membuat program mirip MBG.

Setelahnya, Pramono pun mewacanakannya untuk mengganti dengan renovasi kantin. Ia mengatakan renovasi akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait Program Sarapan Gratis.

“Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di Jakarta, Senin.

Tapi dia juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. "Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah," katanya.

Sebagai Gubernur Jakarta, dia tidak ingin segala sesuatunya terkait program untuk Jakarta tidak terencana dengan baik. Dia juga ingin agar program tersebut dapat berjalan dengan terbuka.

Kemudian soal program revitalisasi kantin, Pramono menjelaskan hal ini juga masih akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka 'budget' yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," katanya.

Tetapi hari ini dia membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. "Ya saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Untuk Program Sarapan Gratis akan tetap diadakan. "Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono.

Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam waktu dekat. Pramono akan membahas keberlangsungan program sarapan bergizi gratis di Jakarta.

Pramono ingin memastikan program itu benar boleh dilaksanakan. Pasalnya, Pramono menyebut BGN tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Badan Gizi, Prof. Dadan karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

"Untuk itu, saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah ya, karena apa pun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka," lanjutnya.

Pramono juga mengomentari wacana retribusi kantin. Pramono mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan BGN tentang nasib program sarapan bergizi gratis di sekolah.

"Kemarin, kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada, akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan," ungkapnya.

Pramono sebelumnya menyebut BGN tidak mengizinkan Pemda membuat program mirip Makan Bergizi Gratis. Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan.

Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelasnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Bagaimana tanggapan Istana soal temuan utak-atik dana MBG?

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa laporan yang diterima KPK masih berupa informasi awal yang belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Hasan menyebutkan, BGN juga telah berjanji akan mengecek laporan tersebut langsung ke lapangan.

"BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa harga bahan makanan dalam program MBG bersifat actual cost, sehingga berbeda-beda di tiap wilayah.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7.000- Rp 9.000 saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan terkait kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.

"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.

"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.

"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.

Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.

Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan program sarapan gratis.

Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika mengetahui Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, belum terdistribusi program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Desa Buni Bakti, Sidi Sumardi, menjadi orang yang menjawab pertanyaan presiden itu terkait dengan MBG di kawasannya.

"Yang pertama, soal makan bergizi gratis, dia menanyakan kepada saya, 'Di sini belum ada, Pak, baru wacana,' gitu," kata Sidi saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Setelah mengetahui hal itu, Prabowo disebut langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional.

Dia mengatakan, Prabowo bakal 'mengkondisikan' program MBG di kawasan Babelan.

"Ya nanti akan dikondisikan, langsung dia menelepon bapak bagian gizi," tambah Sidi.

Selain MBG, Prabowo juga sempat menanyakan perihal surutnya banjir di kawasan Babelan.

Sidi menjelaskan kepadanya, butuh waktu sekitar satu minggu hingga 10 hari untuk air surut.

Sidi mengatakan, Prabowo kaget dengan hal itu.

Oleh karena itu, Prabowo disebut bakal memperbaiki tata ruang di wilayah tersebut.

"Pak Prabowo bertanya, 'Berapa hari nih, Pak, bisa (surut)?' Bisa satu minggu, bisa 10 harian. Kaget dia," tambah Sidi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut banjir-banjiran saat meninjau bencana banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (8/3/2025).

Dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Kepala Negara tiba di lokasi pukul 17:57 WIB menjelang jam buka puasa.

Berdasarkan video yang dibagikan, Prabowo terlihat "nyemplung" alias menyusuri air yang merendam rumah-rumah warga.

Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, mengenakan baju safari warna krem, celana biru dongker, dan sepatu bot warna hitam.

Ketibaan Prabowo disambut antusias masyarakat setempat.

“Sini, sini salim sama Pak Prabowo. Pak, salim, Pak!” seru warga di sana seraya diikuti oleh anak-anak.

Prabowo lalu menyusuri area yang terendam banjir itu dan mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya adalah warga yang memilih untuk tidak mengungsi.

“Tinggi airnya 80 (sentimeter) kemarin,” kata seorang warga laki-laki kepada Prabowo.

“Sampai di situ? (ke dalam rumah),” tanya Prabowo.

“Iya, tidur pada di atas. Habis mau ngungsi ke mana, ya sudah (kami) di sini saja,” ujar warga tersebut.

“Masuk semua (airnya)?” tanya Prabowo lagi.

“Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” kata warga.

Di sela berbincang dengan para warga, Prabowo juga sempat menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Prabowo pun sempat mampir di rumah salah satu warga untuk berbuka puasa dan berbincang.

Salah seorang warga di wilayah itu, Nurhayati, mengatakan bahwa banjir sudah melanda kawasan itu dua kali selama dua minggu terakhir.

Berbeda dengan beberapa warga yang memilih tidak mengungsi, ia memutuskan untuk mengungsi.

“Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir yang besar itu sepinggang,” ujar Nurhayati.

Nurhayati mengungkapkan rasa bahagianya karena Prabowo mengunjungi kediamannya di tengah bencana ini.

“Aduh, bahagia, Ibu. Sangat terharu Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah Ibu. Harapan Ibu ya minta yang terbaiknya saja, apa kata Bapak Presiden,” ucapnya.

Prabowo lantas meninggalkan lokasi pukul 18:28 WIB.