Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis (MBG). Namun, itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, kata dia, makan bergizi gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Dadan menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui kerja sama Perumnas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa.

Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang.

Wakil Menteri Perhubungan Sutana mengatakan, pemerintah akan melaksanakan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I 2025.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana saat melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (2/1/2025). Dalam kunjungan tersebut, Suntana menyebut bahwa rute penerbangan internasional Malaysia-Singapura dari Palembang akan kembali dibuka oleh Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

“Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," ujar Suntana dalam siaran persnya, Sabtu (25/1/2025).

Sutana bilang Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Sementara itu Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

“Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, 60 persen anak di Indonesia tidak pernah minum susu.

Menurut Dadan, temuan tersebut menyedihkan karena mereka tidak mengonsumsi susu bukan karena faktor kesehatan seperti intoleransi laktosa, tetapi akibat faktor ekonomi.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60 persen anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Dalam kenyataannya, mereka tidak mampu beli susu," kata Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu makanan yang mengandung gizi seimbang.

Dadan menyebutkan, kebanyakan anak Indonesia hanya mengonsumsi menu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan mi.

"60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami lakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata

"Jadi kalau makan ada nasi, ada mi, ada bala-bala, ada kerupuk, ada kecap. Itu makannya. Yang itu semuanya adalah karbohidrat," ujar dia.

Dadan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional menyajikan makan bergizi gratis dengan kandungan karbohidrat, protein, serat, buah, dan susu.

Ia menyebutkan, ketika anak-anak melihat menu makan dengan gizi seimbang, mereka langsung teringat akan keluarganya yang tidak pernah makan selengkap itu.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya. Sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapaknya, di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tengah berupaya agar pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari. Dadan mengatakan pemerintah berupaya membayar langsung ke rekening mitra BGN terkait penyelenggaraan MBG.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengaku saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, modal itu lalu diganti oleh BGN.

Dadan mengungkapkan alasan dilakukannya sistem reimburse tersebut. Dia mengatakan hal itu lantaran anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran Badan Gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1). Anggaran MBG per hari dipatok sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Sementara itu, anggaran MBG diketahui Rp 71 triliun, yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Lantas, dapur memaksimalkan anggaran tersebut?

Salah seorang juru masak di SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, Jonie Kusuma Hadi, menyebut modal awal untuk memproduksi menu MBG dilakukan dengan skema reimburse atau penggantian biaya, yang dilakukan per minggu dengan besaran anggaran Rp 10 ribu per porsi MBG.

"Nanti reimburse, reimburse ke BGN per minggu. (Anggaran per minggu?) Anggarannya per minggu kita untuk food cost-nya Rp 10 ribu (per orang)," kata Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan anak-anak dapat membawa pulang makan bergizi gratis (MBG) saat bulan Ramadhan. Dadan mengatakan makan bergizi gratis selama Ramadan tidak akan menggunakan tempat, tetapi dikemas agar makanan bisa dibawa pulang.

"Nanti begini, pada saat bulan Ramadan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menegaskan program makan bergizi gratis tidak akan berhenti meski bulan Ramadan. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis dapat dimakan pada saat buka puasa.

"Saya sudah umumkan rasanya bahwa makan bergizi tetap dilakukan pada bulan Ramadan. Bagi anak sekolah itu akan makanannya dibawa pulang. Bagi pesantren yang memang di pesantren nanti makannya pada saat buka," ujar Dadan.

Menu Berbeda

Lebih lanjut, Dadan memastikan menu makan bergizi gratis pun akan berbeda saat bulan Ramdhan. Sebab, kata dia, menu tersebut akan disesuaikan dengan kondisi saat puasa.

"Bukan lagi kayak Ompreng, karena jenis makanannya pun berbeda," ungkapnya.

Dadan menambahkan khusus di pesantren, akan dibangun dapur yang terstandarisasi. Dia mengatakan hal itu guna menjaga faktor kebersihan hingga cara penyajian makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan baik.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," tutur dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Kepala BGN soal Contohkan Serangga Jadi Menu Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan banyak anak yang ingin membawa pulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengatakan hal itu dikarenakan anak-anak tersebut merasa keluarganya tidak pernah melihat makanan dengan gizi seimbang.

Hal itu disampaikan Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengatakan saat ini banyak anak terpanggil akibat dari program MBG.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan, ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu-bapaknya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Dadan menuturkan mayoritas anak di Indonesia tidak pernah melihat makanan dengan gizi seimbang. Dia menyebut baru mengetahui hal itu ketika dilakukannya uji coba MBG.

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategis. Kenapa? Karena 60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan, itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata Dadan.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutannya mengatakan saat ini program MBG masih terdapat kekurangan. Meski begitu, Muzani memastikan pemerintah akan berupaya menyempurnakan program MBG.

"Kita semua mencatat. Ada yang pengirimannya terlambat, ada yang pengirimannya tidak sesuai, ada yang pakai susu, ada yang belum pakai susu, ada yang tidak pakai ayam, ada yang tidak pakai sayur, semuanya catatan itu kita catat," tuturnya.

"Itu bagian dari upaya terus kita melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Dan pemerintah akan melakukan penyempurnaan itu pada masa-masa yang akan datang," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, Investor.id - Komitmen kuat PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai terobosan untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. 

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, PT Semen Padang, di Indarung, Padang, Jumat (24/1/2025). 

Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal, Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra dan manajemen. 

Fahri Hamzah berpendapat, solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. 

Fahri menuturkan, Kementerian PKP berfokus membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Fahri menyebutkan, bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Saat ini terdapat sekitar 30-40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. 

Donny Arsal menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

Penggunaan bata interlock presisi, kata dia, memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat. 

”Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara saat ini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Dalam artikel ini, kita akan membahas salah satu pilihan rumah yang ditawarkan di Kabupaten Nias.

Salah satu pilihan rumah yang menarik perhatian adalah Perumnas Nias Sogae'adu terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias.

Bangunan ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan sebesar 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 112 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan total 146 rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 rumah lainnya masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Nias semakin menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari rumah subsidi.

Apakah Anda juga tertarik untuk memiliki rumah di daerah ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran yang melanda permukiman padat di Jalan Mangga Besar XIII, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah padam pada Sabtu (25/1/2025) malam.

“Api berhasil dilokalisir pada pukul 18.32 WIB, dan pendinginan selesai pada pukul 19.12 WIB,” ujar Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan kepada Kompas.com, Sabtu.

Tak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Namun, 15 rumah, 18 keluarga, dan 46 orang terdampak kebakaran tersebut.

Termasuk tiga orang yang harus mendapatkan penanganan medis, yaitu Muhamad Zani (21) yang mengalami luka sobek di jempol dan kelingking, Nurlela Salman (61) dalam kondisi lemas, dan Marsel, seorang anggota Relawan Kebakaran (Redkar), yang mengalami sesak napas.

Kebakaran ini melibatkan 17 unit mobil pemadam dan 51 personel dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 20.30 WIB dan kini diserahkan kepada Polsek Metro Sawah Besar untuk mencari tahu penyebab dari kebakaran itu.

"Proses pemadaman berjalan aman, selanjutnya kejadian tersebut ditangani oleh Polsek Metro Sawah Besar," kata Satriadi.

Penyebabnya diduga arus pendek atau korsleting yang berasal dari salah satu rumah warga di lokasi tersebut.

Kebakaran pertama kali dilaporkan oleh warga pada pukul 17.49 WIB.

Petugas tiba di lokasi pada pukul 17.52 WIB dan langsung melakukan perasi pemadaman satu menit kemudian.

Selama proses pemadaman, petugas mengalami kendala, yakni jalan sempit dan macet.