Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan dari puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap menu MBG.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pangan MBG yang didistribusikan. Kendati demikian, Taruna tak menanggapi langsung terkait kasus keracunan yang telah terjadi.

"Kita sudah buat MoU kemarin, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional," ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Adapun, BPOM akan mengawasi dari sisi mutu dan keamanan makanan dengan melakukan pengawalan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Tak hanya itu, BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani pada Kamis (23/1/2025) lalu, pihaknya kedua lembaga tersebut juga akan menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.

"Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 5 tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya, terdapat laporan bahwa 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.

"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).

Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya soal pembiayaan di sektor perumahan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan yang dimaksud meliputi kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.

Kebijakan ini lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 hal, yakni prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.

"KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit), serta mencabut larangan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan," kata Mahendra dalam acara konferensi pers KSSK, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, OJK bersama kementerian/lembaga serta pihak bank akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu. Di antaranya, lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal.

Mahendra menekankan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Dia mengakui SLIK memang menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur. Namun, SLIK bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit. Untuk itu, OJK memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan kendala dalam pengajuannya.

"OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud," imbuh Mahendra.

(hns/hns)

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta developer atau pengembang memanfaatkan bata interlock presisi (BIP) untuk membangun rumah.

Hal ini disampaikannya usai meninjau pabrik bata interlock PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan Semen Indonesia Group (SIG) di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/1/2025).

"Kita dorong dan menjadi realitas baru kita ke depan," ujar Fahri.

Menurutnya, bata interlock memiliki banyak kelebihan dibandingkan material bangunan biasa, yakni masa pembangunan lebih cepat, presisi tinggi, tahan api, membuat ruangan terasa lebih sejuk, hingga tahan gempa.

Apalagi, Fahri Hamzah mengaku pernah menjadi Ketua Tim Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Kepada Bencana Alam dan menemukan rumah yang luluh lantak akibat gempa berkekuatan 7 skala richter.

Karenanya, Fahri berpendapat bahwa material tahan gempa perlu diterapkan secara masif di Indonesia, termasuk untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Ini akan membuat rumah-rumah yang kita bangun ke depan itu sudah dengan kualifikasi sehingga enggak ada lagi cerita orang Indonesia itu rumahnya enggak kuat, sedikit kena bencana langsung rusak dan sebagainya enggak lagi ke depan," lanjut Fahri.

"Kami punya barang bagus ini, gimana caranya supaya dipakai rakyat. Nah ini kita lagi mulai omon-omon, setelah itu kita eksekusi," ungkap Fahri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan bahwa pihaknya siap memasok bata interlock untuk program 3 juta rumah.

Saat ini, bata interlock baru diproduksi oleh Semen Padang. Namun ke depannya, teknologi pembuatan bata interlock tersebut akan diduplikasi ke anak perusahaan SIG lainnya.

"Dari sisi kapasitas produksi sebesar 55 juta ton per tahun yang padahal kebutuhannya hanya 10-15 juta ton per tahun (kebutuhan bata interlock untuk program 3 juta rumah), Insya Allah bisa terpenuhi semua," kata Donny.

Sebagai informasi, bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Material ini terbuat dari campuran semen, tanah liat, pasir, dan bahan khusus lainnya.

Dengan bata interlock, waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah hanya berkisar antara 15-30 hari.

Material ini telah dipakai di sejumlah perumahan subsidi oleh pengembang yang masuk ke dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), hingga rumah contoh tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di tanah air.

"Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia," kata Wamen PKP RI Fahri Hamzah di Padang, Jumat.

Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya pada Februari 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

Secara pribadi, Fahri mengaku memegang data dari Bank Dunia dan BPS tentang konsumsi kalori per kapita per hari. Dari data yang dikantonginya, terdapat sekitar 10 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian khusus.

"Bahkan di antara 10 persen itu ada yang masuk kategori miskin absolut yang artinya mereka hidup dengan uang Rp10 ribu per hari," sebut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut.

Wamen PKP mengatakan program tiga juta rumah tersebut menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draft road map atau peta jalan program 3 juta rumah ke Komisi V DPR. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

?Kami telah menerima draft road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian KKP. Tentu kami mengapresiasi karena kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya,? ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

?Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.00 hingga 300.000 saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3.000.000 rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,? katanya.

Apalagi, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

?Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,? katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurut Huda, draf road map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

?Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih per dalam lagi,? katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

?Draft road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali kebingungan dalam membuat road map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,? tandasnya.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.

Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI saat berkunjung ke Kota Padang untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

"Jadi inovasi ini akan menjadikan rumah lebih kuat, bagus dan tentunya ramah lingkungan serta ekonomis," kata dia.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan perekonomian rakyat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Beredar link atau tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (22/1/2025):

Badan Gizi Nasional Buka Rekrutmen ASN Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2025

Ingin jadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia?

Sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kamu akan berkontribusi langsung dalam membangun masa depan lebih sehat dan berkualitas, dan menjadi ASN di lingkungan Badan Gizi Nasional

Jangan lewatkan kesempatan ini

Link pendaftaran di bawah:

Pendaftaran : https://daftar-sekarang.mg-ty.com/ap

Penelusuran Kompas.com

SPPI merupakan program yang dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Lulusan D4, S1, dan S2 perguruan tinggi akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Dilansir Kompas.com, masyarakat yang ingin terlibat sebagai SPPI dapat mendaftar secara daring melalui laman www.spp-indonesia.com.

Pendaftaran dibuka mulai 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025.

Kendati demikian, tautan yang disebarkan pengguna Facebook tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi pendaftaran SPPI.