JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan hasil penghematan anggaran tahun 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Ia mengakui, perlu tambahan anggaran jika penerima manfaat MBG diperluas. Oleh sebab itu, hasil penghematan anggaran bisa dialokasikan MBG.

"Tentunya di situ ada konsekuensi mungkin membutuhkan penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan untuk program MBG," ujarnya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur penghematan belanja untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan aktivitas yang minim output.

Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu, jadi enggak ada teman-teman Kementerian, Lembaga merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," jelas Prasetyo.

Efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi belanja pegawai atau bantuan sosial. Pemerintah berharap penghematan tersebut dapat mendukung program prioritas seperti MBG agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

Solo (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Surakarta melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah pada akhir bulan Januari 2025.

Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan rencananya uji coba dilakukan pada 30 Januari 2025 di sejumlah satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Ia mengatakan uji coba dilaksanakan di tingkat RA, SMP, SMA, dan MA yang ada di bawah Kemenag Surakarta. Selain itu, uji coba program MBG tersebut juga akan dilakukan di pondok pesantren.

"Beberapa, di antaranya di RA Khalifah, kemudian di Pondok Pesantren Al Muayyad itu ada tiga lembaga untuk SMP, SMA, dan MA-nya," katanya.

Menurut dia, awalnya MBG akan diujicobakan pada 27 Januari. Namun, karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional Isra' Mir'aj.

Pihaknya berharap usai uji coba nanti seluruh sekolah di bawah Kementerian Agama bisa menjadi sasaran program MBG.

"Harapannya nanti semua sekolah bisa mendapatkan program MBG ini," katanya.

Sebelumnya, Makan Bergizi Gratis sudah terlaksana di Kota Solo pada tanggal 16 Januari 2025. Meski demikian, program tersebut belum menyasar ke seluruh sekolah.

Sebagai awalan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres bertugas menyediakan menu untuk 2.974 sasaran anak sekolah di kawasan tersebut.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Demi wujudkan program 3 juta rumah, pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya dipercepat.

Proyek ini pun didukung Kementerian BUMN dalam melaksanakan 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pembangunan hunian ini akan ditopang dengan pembangunan Stasiun Lumpang, Desa Lumpang, Parung Panjang, Bogor. Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan groundbreaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Percepat Program 3 Juta Rumah

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Djoko Wibowo. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk sinergi.

“Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun.  Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini,” ujar Djoko.

2. Proyek TOD

Perumnas mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. 

“Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro. 

3. Stasiun Lumpang Diprediksi Akomodasi 5.160 Penumpang per Hari 

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Editor : Boby

Presiden Prabowo Subianto menargetkan menghemat APBN 2025 hingga Rp306 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyinggung pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran untuk mendukung prioritas nasional.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran kementerian/lembaga dan daerah untuk mendukung prioritas nasional," jelasnya di Instagram @smindrawati.

Ia pun merinci arahan Prabowo mengenai evaluasi kinerja 3 bulan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1). Prabowo menjabarkan apa saja program kerja dan anggaran prioritas yang harus menjadi perhatian para menteri. Salah satunya, makan bergizi gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya makan siang bergizi yang penting untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas,"  Kamis (23/1).

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan Presiden Prabowo berpesan agar Kabinet Merah Putih terus menjaga kekompakan dan kerja sama. Ia menekankan ini adalah hal yang penting di era pemerintahan sekarang.

Di lain sisi, sang Bendahara Negara menyebut ada target-target lain yang ingin dicapai Prabowo. Ini mencakup swasembada dan ketahanan pangan serta energi, begitu pula dengan pembangunan pertahanan negara yang kuat.

"Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tambahnya.

Saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Rabu lalu (22/1), Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan penghematan anggaran.

Ia juga sempat memuji keberanian Menkeu Sri Mulyani dalam memangkas anggaran program-program seremonial. Prabowo mengaku selalu menuntut penghematan anggaran. Menurutnya, Sri Mulyani berhasil melakukan hal tersebut.

"Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras," kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menegaskan tak akan sembarangan menyetujui anggaran program pemerintah. Menurutnya, program pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria.

[Gambas:Instagram]

Pertama, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Selain itu, program pemerintah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

Komitmen berhemat APBN dikukuhkan Presiden Prabowo dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, tepat di hari pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna.

Ada dua sumber utama yang diincar Presiden Prabowo untuk membuat kas negara lebih longgar.

Pertama, Prabowo ingin memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun. Kedua, ia melakukan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah baru saja dimulai. Namun, seperti kita tahu sebentar lagi akan datang bulan Ramadan yang artinya muslim di Indonesia akan melaksanakan puasa.

Maka timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah saat bulan Ramadan?

Program MBG dipastikan tetap berlangsung selama Ramadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana mengatakan program MBG akan dilakukan penuh dalam satu tahun. Sehingga, anak pulang sekolah akan membawa makanan untuk dimakan ketika berbuka. Ketika bulan Ramadan, menu MBG akan berbeda dari biasanya.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar. Yang kita siapkan makanan bergizi yang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu kemudian kurma, buah, tidak dimasak, tapi makan-makanan yang ready to eat, tapi langsung dimakan," jelas Kepala BGN melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pengawasan keamanan program MBG antara Badan POM dengan BGN di Jakarta (23/1/2025), dikutip dari 20detik.

"Jadi program makan bergizi akan berlangsung selama puasa bagi mereka yang di pesantren. Itu kan satuan pelayanannya ada di pesantren, jadi saat buka makanannya akan disajikan saat buka. Tapi yang pergi ke sekolah makanannya dibawa saat pulang sekolah," lanjutnya.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan MBG telah melayani 650 ribu anak di 31 provinsi. Ke depannya MBG ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Selanjutnya pada April-Agustus 2025 program ini ditargetkan dapat melayani 6 juta anak.

Kemudian pada September 2025 ditargetkan 15 juta anak memperoleh MBG. Presiden Prabowo menargetkan semua anak sudah bisa menerima manfaat MBG pada akhir 2025.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025) yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

KOMPAS.com - Beredar link atau tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (22/1/2025):

Badan Gizi Nasional Buka Rekrutmen ASN Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2025

Ingin jadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia?

Sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kamu akan berkontribusi langsung dalam membangun masa depan lebih sehat dan berkualitas, dan menjadi ASN di lingkungan Badan Gizi Nasional

Jangan lewatkan kesempatan ini

Link pendaftaran di bawah:

Pendaftaran : https://daftar-sekarang.mg-ty.com/ap

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Rabu (22/1/2025), berisi tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional.

Penelusuran Kompas.com

SPPI merupakan program yang dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Lulusan D4, S1, dan S2 perguruan tinggi akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Dilansir Kompas.com, masyarakat yang ingin terlibat sebagai SPPI dapat mendaftar secara daring melalui laman www.spp-indonesia.com.

Pendaftaran dibuka mulai 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025.

Kendati demikian, tautan yang disebarkan pengguna Facebook tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi pendaftaran SPPI.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan tools URL Scan untuk melacak tautan yang beredar. Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini dan di sini.

Satu tautan mengarah ke formulir lowongan kerja yang mensyaratkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.

URL Scan Tangkapan layar URL Scan mengarah ke formulir lowongan kerja yang mensyaratkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.

Sementara tautan lainnya mengarah ke situs menyerupai penyaluran bantuan bantuan sosial PKH yang meminta nama lengkap dan nomor telepon.

Kedua tautan tersebut kemungkinan besar merupakan upaya phishing, dengan mengambil dan memanfaatkan data pribadi masyarakat.

Kesimpulan

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional merupakan hoaks.

Pendaftaran SPPI yang dibuka oleh Unhan hanya dilakukan melalui situs web www.ssp-indonesia.com. Namun, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berupa panel surya di kawasan perumahan masih minim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan masih minimnya penggunaan panel surya pada properti residensial karena ketentuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap berubah – ubah.

“Yang lalu kelebihan listrik PLTS bisa diberikan kembali ke PLN 100%, kemudian dibatalkan. Sekarang beberapa lokasi bisa lagi dengan KWH ekspor impor, ini yang merepotkan, padahal ini salah satu menuju green energy,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/1/2025).

Adapun aturan terbaru terkait dengan PLTS atap diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomer 2 tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dia menuturkan perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni saat ini pelanggan sudah tidak bisa menabung atau menjual listrik ke PLN jika ada kelebihan energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN.

“Jadi kalau PLTS on grid tanpa baterai untuk rumah yang siangnya penggunaan listriknya, sedikit jadi kurang menguntungkan. Karena PLTS hanya bisa digunakan pada siang hari, kalau aturan yang dahulu, meskipun siangnya tidak dipakai tetap diperhitungkan oleh PLN saat kirim energi listrik ke PLN,” katanya.

Di sisi lain, saat ini minat masyarakat terhadap hunian berkonsep hijau dan ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan PLTS atap mengalami kenaikan. Namun, kenaikan minat tersebut terhambat dengan adanya aturan baru penggunaan PLTS atap.

Dia menilai penggunaan PLTS atap untuk perumahan menjadi tidak menarik dan lebih cocok digunakan pada industri. Padahal, untuk mendapatkan pendanaan hijau di sektor properti, penggunaan energi hijau menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi.

Semestinya, penggunaan PLTS atap harus dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi. Biaya ini memang tidak murah terlebih daya tahannya sekitar 5 tahun hingga 8 tahun. Adapun biaya pemasangan PLTS atap ini sekitar US$1 per watt di luar harga baterai.

“Sayang minat masyarakat terhadap PLTS sedang tumbuh dipatahkan dengan kepentingan PLN yang kelebihan daya. Dari sisi perizinan kalau dahulu bebas kapan pun izin PLTS atap dan tidak ada kuota, sekarang dibatasi sehingga rebutan,” ucap Bambang.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendrata menuturkan penggunaan PLTS atap di kawasan hunian milik Sinar Mas Land mulai masif dilakukan baik di gedung perkantoran, club house, maupun residensial.

Permintaan hunian dengan menggunakan panel surya cukup baik dan mengalami kenaikan. Namun demikian, tidak semua hunian di Sinar Mas Land menggunakan panel surya. Pasalnya, dari sisi atap dan arsitektural penggunaan solar panel ini penting untuk secara selaras.

“Kami juga sudah mulai memperkenalkan hunian dengan solar panel, material ramah lingkungan, dan juga emisi rendah karbon. Kami menuju ke sana untuk hunian. Kalau office dan club house memang sudah lebih dulu menggunakan solar panel,” tuturnya.

Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menambahkan regulasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengekspor kelebihan daya listrik dari PLTS atap ke PLN. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya untuk hunian digunakan pada siang hari. Adapun kapasitas listrik rumah rerata 2.200 volt ampere (VA) dengan penggunaan energi berkisar 1.760 watt, sedangkan penggunaan energi dari panel surya mencapai 1.650 waat peak (WP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi berpendapat pengunaan panel surya di proyek hunian Ciputra masih sangat selektif yakni hanya pada jenis rumah tapak dengan harga Rp1 miliar dan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini karena saat ini terdapat aturan yang tidak mengizinkan ekspor impor listrik ke PLN.

“Jika penggunaan listrik dari panel surya tida terpakai pada siang hari, mereka merasa rugi. Maka secara umum memang permintaan hunian dengan menggunakan panel surya sangat sedikit dan terbatas. Biaya alat panel surya ini mahal namun penggunaannya tidak maksimal sehingga rugi dan tidak balik modal,” ujarnya.

Selain itu, upaya untuk mendukung penghematan energi, design hunian yang ditawarkan emiten berkode CTRA ini menggunakan kaca coating low-e glass(low-emissivity glass) adalah kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini masih terbatas pengembang yang menggunakan panel surya di kawasan perumahannya.

Sebelum tahun 2021, cukup banyak kawasan perumahan yang minat pasang PLTS atap. Namun, setelah terbit aturan Permen ESDM nomer 2 tahun 2024 mengenai PLTS atap yang kemudian diikuti dengan kesulitan mendapatkan izin PLN membuat kalangan pengembang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap.

“Dengan peraturan baru yang meniadakan net-metering dan mekanisme kuota untuk perizinan, PLTS atap jadi kurang menarik untuk pelanggan listrik rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, PLN memang ingin mengendalikan pertumbuhan PLTS atap. Namun, semakin banyak penggunaan PLTS atap maka akan semakin berdampak pada penjualan listrik PLN.

“Saya malah khawatir kita bisa krisis listrik dalam 2 tahun mendatang, karena pembangunan pembangkit ET yang ada di RUPTL tidak sesuai target,” ucapnya.

Adapun untuk mendorong penggunaan PLTS atap di kawasan residensial, pemerintah dapat mengajak dan memberikan insentif bagi pengembang perumahan untuk pasang PLTS atap di bangunan baru. ⁠Kawasan perumahan diwajibkan membangun bangunan rumah yang memenuhi standar bangunan hijau dimana dalam standar ini termasuk efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Penggunaan panel surya ini perlu diberikan insentif di sektor residensial. Kalaupun sistem kuota dipakai, bisa diberikan alokasi kuota khusus bagi perumahan oleh PLN. Jadi kuota ini bisa dipakai oleh pemilik rumah yang mau pakai PLTS atap,” tutur Faby.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, masih belum dapat menyentuh seluruh sekolah di kota setempat.

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga kini, program MBG di Palangka Raya masih terbatas dilakukan di 16 sekolah yang menjadi cakupan satu SPPG.

SPPG untuk MBG di 16 sekolah itu terletak di Jalan Bukit Kenanga, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya.

SPPG di Jalan Bukit Kenanga ini merupakan dapur umum satu-satunya yang aktif di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala SPPG Wilayah Kalimantan Tengah, Elisa Agustino menjelaskan, jumlah ideal untuk SPPG di Kota Palangka Raya adalah 20 lebih.

“Kira-kira ada 20 titik SPPG, itu bisa dibilang target, tetapi lebih tepat disebut jumlah idealnya, karena ini untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi bagi 80.000 lebih siswa di Palangka Raya,” ungkap Elisa saat dihubungi, Jumat (24/1/2025).

Soal dapur umum di program makanan bergizi gratis

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Elisa menjelaskan, estimasi 20 titik SPPG tersebut masih dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah penerima manfaat kelompok pelajar, dari TK hingga SMA sederajat.

Jumlah SPPG di Palangka Raya diperkirakan bisa melebihi angka tersebut jika menghitung kebutuhan kelompok penerima makan bergizi lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.

“20 titik SPPG itu diperkirakan untuk mencukupi 80.000-an ribu siswa di luar ibu hamil dan menyusui, apakah nanti realisasinya seperti itu, kami masih melakukan estimasi persisnya menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelas dia.

Perihal kapan penambahan SPPG hingga 20 titik itu bisa terealisasi, pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, penambahan itu akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, terdapat dua SPPG lagi yang akan aktif beroperasi di Kota Palangka Raya, yakni SPPG yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Langkai, dan di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kelurahan Bukit Tunggal.

Dengan asumsi bahwa satu SPPG bisa memproduksi 3.000-3.500 makan bergizi gratis, Elisa menyebutkan bahwa kehadiran dua SPPG itu akan mencukupi sekitar 6.000-7.000 penerima manfaat, dalam hal ini pelajar.

“Dua dapur umum itu sudah terbangun, tapi saat ini masih persiapan, menunggu verifikasi dan validasi dari pimpinan,” pungkasnya.

BANGKA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menyedot anggaran sebesar Rp 128 miliar.

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan daerah hanya bersifat mem-backup program Presiden Prabowo-Gibran tersebut.

"Enggak sanggup kami kalau ditanggung semua. Support lebih besarnya tetap APBN dari pusat," kata Didit saat dihubungi pada Kamis (23/1/2025).

Didit menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi sedang mengalami defisit anggaran sehingga tidak bisa mengalokasikan anggaran MBG terlalu besar.

"Hitungan kemarin defisit di bawah Rp 100 miliar dan masih banyak juga program daerah yang harus dibiayai," kata Didit yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung.

Meskipun anggaran tekor, Didit memastikan Pemprov akan tetap mendukung pelaksanaan MBG di berbagai sekolah.

"Komposisinya nanti perlu dibahas lagi bersama Kemendagri," ujar Didit.

Menurut Didit, rapat Badan Anggaran yang telah digelar anggota dewan bersama pihak eksekutif provinsi masih perlu evaluasi lagi, antara lain terkait jumlah siswa dan keikutsertaan siswa dari sekolah swasta.

Pj Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, Pemprov Bangka Belitung masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Beberapa waktu yang lalu, kami mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program MBG ini," tutur Fery.

"Kami akan men-support program tersebut, tetapi kami masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri," ujarnya.

Dia mengungkapkan anggaran sebesar Rp 128 miliar ditujukan untuk seluruh siswa SMA/SMK Bangka Belitung yang berjumlah sekitar 40.000 orang.

Anggaran tersebut diperkirakan akan didukung pula dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kami sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pentingnya terlaksana program MBG untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Program yang tidak kalah penting yang juga didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Juga membangun pertahanan negara yang kuat. Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan bagi program MBG. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan kebutuhan tambahan anggaran untuk program MBG mencapai Rp 100 triliun demi mengejar target seluruh anak di Indonesia.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama Prabowo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksinya, para menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c Inpres tersebut.

Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.