Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait telah tiba di Qatar pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungannya ke Qatar kali ini untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam keterangan resminya, Ara bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Mereka disuguhi hidangan khas daerah setempat yaitu teh karak.

"Kami sampai di Qatar jam 12 malam waktu Doha, Qatar. Terimakasih banyak penerimaan yang hangat Duta Besar Indonesia untuk Qatar dan menikmati suguhan teh karak yang khas," ujar Ara.

Ia menyampaikan pertemuan pertama dengan investor Qatar adalah bersama CEO Standard Chartered pada pukul 16.00 waktu Doha. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya.

Ada pun, Ara telah bertolak ke Qatar sejak Jum'at (11/4/2025) dari Jakarta pukul 18.30 WIB. Perjalanan ke Qatar ini juga tugas khusus dari Prabowo untuk realisasi Program 3 Juta Rumah. Pada kesempatan ini, ia ingin menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

(aqi/das)

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, terbang ke Qatar.

Dalam lawatannya ini, dia mengadakan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, untuk membahas peluang investasi di sektor perumahan Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar guna menarik investor untuk mendukung program ambisius pemerintah membangun 3 juta rumah.

“Saya telah bertemu dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, guna membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan,” ujar Ara, di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Ara tiba di Doha pada pukul 00.00 waktu setempat dan disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Turut mendampingi Ara, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pertemuan dengan Standard Chartered Qatar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Indonesia optimistis dapat mewujudkan target pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan depan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Ara menegaskan hal ini usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Tadi, harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi, owner (pemilik) dan pengelola. Tapi, beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi, saya panggil lagi minggu depan. Karena saya tentu sebagai Menteri bertemunya sama owner-nya," ungkap Ara.

Baca informasi lengkapnya di sini Pulang dari Qatar, Ara Bakal Panggil Lagi John Riady soal Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengubah syarat gaji penerima rumah subsidi di Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semula, ditetapkan sebesar Rp 13 juta per bulan bagi MBR yang sudah menikah. Namun, kini berubah menjadi Rp 14 juta per bulan.

Perubahan ini atas kesepakatan Ara bersama Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Baca informasi lengkapnya di sini Berubah Lagi, Batas Maksimal Gaji Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 14 Juta

Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi, termasuk untuk profesi strategis seperti ojek online (ojol), buruh, guru, dan wartawan.

Program yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan bank penyalur seperti Bank BTN, menawarkan kemudahan berupa uang muka (DP) rendah dan suku bunga ringan.

Berikut rincian DP dan bunga KPR untuk keempat profesi tersebut (berlaku juga untuk profesi lainnya yang diprioritaskan): Berapa DP dan Bunga KPR Rumah Subsidi Ojol, Buruh, Guru, dan Wartawan?

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta.

Lalu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta, kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," kata Ara dalam acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, klasifikasi kelas dalam masyarakat berdasarkan penghasilan salah satu tujuannya untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Semakin kecil penghasilan per bulannya berarti mereka adalah penerima bantuan prioritas dari pemerintah.

Tauhid menyampaikan masyarakat kelas bawah atau yang berpenghasilan rendah adalah yang memiliki total pemasukan di bawah Rp 8 juta. Sementara penghasilan antara Rp 8-14 juta sudah termasuk kelas menengah.

"Kalau kita lihat yang tadi kelas menengah memang, Rp 8-15 juta itu kelas menengah. Kalau yang di bawah Rp 8 juta itu kelompok menengah bawah per keluarga ya dan (kelompok ekonomi) di bawah mungkin Rp 4-5 juta yang masyarakat miskin gitu per keluarga," kata Tauhid kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025).

Ia melihat dengan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya adalah semakin besar opsi rumah yang bisa dipilih oleh kelas menengah.

"Akhirnya tercampur antara yang bisa mendapatkan KPR non-subsidi (dengan yang harus mendapat subsidi) karena sekarang dibantu pemerintah melalui program ini," ungkapnya.

Dampak kedua, dikhawatirkan pilihan harga rumah untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 7 juta semakin sedikit karena pengembang lebih memilih melebarkan pasar untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

"Karena melihat kemampuan, batas atasnya dilebarkan, sementara kelompok bawah yang dulunya dapat akhirnya marketnya semakin berkurang karena pengembang senangnya yang punya kapasitas keuangan lebih bagus," ujarnya.

Kemudian, dari sisi bank, kelas menengah juga bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pengajuan KPR karena kemampuan membayarnya.

"Slip gajinya dan sebagainya yang satu punya gaji Rp 8 juta sama gaji yang katakanlah Rp 14 juta, pasti kan bank lebih senang yang gede karena kreditnya pasti lebih banyak. Bank senang karena semakin banyak yang dipinjam, bunganya juga bagus bagi bisnis bank," tuturnya.

Untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi, Tauhid menyarankan lebih baik batas penghasilan untuk MBR yang mendapatkan rumah subsidi kembali menjadi Rp 8 juta per bulan. Apabila ingin memberikan peluang bagi kelas menengah, bunga yang diberikan dibedakan antara yang penghasilan Rp 7 juta ke bawah dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memandang positif keputusan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta. Menurutnya, dengan kebijakan ini kelas menengah di perkotaan juga bisa mendapat kemudahan untuk memiliki rumah.

"Batas penghasilan menjadi Rp 14 juta cukup memperluas pasar sasaran. Saya menyoroti tidak hanya untuk MBR namun pemerintah perlu juga memperhatikan kaum menengah khususnya menengah perkotaan," ucapnya.

Ali menambahkan jika memungkinkan MBR seharusnya bisa mendapat insentif lebih dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah agar semua kelas dapat terbantu untuk memiliki rumah.

"Harusnya ada (perbedaan suku bunga), bila MBR sekarang sampai Rp 14 juta, maka yang di atas itu yang tergolong menengah harusnya juga dapat insentif meski nggak setinggi yang MBR, supaya dapat mendongkrak daya beli," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memanggil bos Lippo Group John Riady untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung menerima unit Meikarta. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pekan depan usai dirinya pulang dari Qatar.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, harusnya pertemuan dengan John Riady dilakukan pada pekan ini. Akan tetapi, karena John Riady masih berada di luar negeri maka pertemuan dibatalkan.

"Harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi ya, owner dan pengelola, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan, karena saya tentu menteri bertemunya sama ownernya," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Berhubung Ara pergi ke Qatar pada Jumat (11/4) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor di sana, maka pertemuan dengan John Riady akan dilakukan setelah ia pulang ke Indonesia. Ia berkata, permasalahan tersebut harus bisa dituntaskan.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah dalam acara peluncuran BENAR-PKP di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh konsumen dengan pengembang Meikarta mulai menemui titik terang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjanji menyelesaikan aduan konsumen Meikarta yang terkatung-katung dengan Lippo Group.

Sebelumnya, sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi. Kriteria itu akan disahkan pada 21 April 2025 atau bertepatan pada Hari Kartini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar sebaran penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

“Kabar baiknya pada 21 April akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu merinci, perubahan kriteria MBR ini nanti akan menjelaskan masyarakat yang belum menikah, termasuk kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp 12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp 14 juta.

“Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp 12 juta, kalau menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ara.

Dia berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyalurannya. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

“Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 100 rumah subsidi untuk buruh akan diserahkan pada 1 Mei, bertepatan dengan hari buruh.

Hal itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia mengatakan target 100 rumah ini merupakan bagian dari program pemberian 20 ribu rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi.

"Dimulai dari 100 rumah untuk buruh di 1 Mei. Saya pikir ini jadi momentum bagus. Jadi tiga minggu lagi 100 rumah. Ada 3-4 titik yang dekat Jakarta aja," kata Ara di kantornya kala bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Kamis (10/4) dikutip CNBC.

Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

"Kita udah menyiapkan 1000 rumah wartawan karena bagian demokrasi saya udah dapat arahan dimana sektor strategis kami akan perjuangkan," sebut Ara.

Menurutnya program rumah murah untuk buruh ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden, negara hadir bagi buruh dan naker. Perintah presiden membantu buruh minimal 20 ribu unit, subsidi buat petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buat bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan 5.000 unit, perawat 15 ribu unit, pengemudi ojek-taksi online yang roda dua 1.000 unit, roda empat 1.000 unit," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi untuk driver ojol itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.000 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab Presiden Prabowo sudah mendukung untuk rumah subsidi disediakan lebih luas.