Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

KOMPAS.com - Proses perizinan dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.

Sebab, lambatnya proses ini dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.

"Pak Joko Suranto dari REI memberikan informasi ada izin Amdal 1,5 tahun atau 2 tahun. Satgas sangat concern sekali soal perizinan," ujar Bonny dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sehingga menurut dia, permasalahan pertama dalam sektor properti bukanlah pembiayaan, melainkan perizinan.

Untuk itu, Satgas Perumahan telah memberikan rekomendasi agar proses perizinan dipercepat.

"Perizinan kita maksimumkan 14 hari, itu rekomendasi kepada Presiden dan Pak Menteri," pungkasnya.

Enggartiasto Lukita, mantan Ketua Umum REI pertama menambahkan, proses perizinan yang lambat ini dampak dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah prima, tetapi persoalan pada waktu meng-enter ini tangannya suka kaku," katanya.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk memberikan batas waktu. Misalnya proses melebihi batas waktu, maka perizinan dianggap selesai dan terbit.

"Sebab kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Ini (perizinan) adalah salah satu biaya yang tinggi yang terpaksa itu dibebankan kepada konsumen," tutupnya.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025. Akan tetapi, ada sederet catatan dari pengembang untuk program tersebut.

Dalam program 3 juta rumah, nantinya ada 1 juta yang dibangun di perkotaan dan 2 juta dibangun di perdesaan. Untuk pembangunan rumah di perdesaan, pengembang mengatakan perlu diperhatikan beberapa hal, salah satunya material bangunan.

Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad menuturkan untuk membangun rumah di perdesaan masih sulit mendapatkan material bangunan, contohnya pasir dan semen. Ia mengatakan, hal itu berdasarkan pengalamannya membangun rumah subsidi di beberapa wilayah perdesaan, seperti di NTT, Papua, maupun di Serang.

"Sangat sulit kalau di desa. Apalagi kalau kita di Papua, di NTT, kita susah sekali kalau mau cari pasir. Mau cari semen itu sangat mahal di sana," katanya saat ditemui di sela-sela acara Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Walau demikian, pihaknya akan tetap mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan dari sisi material bangunan dan juga perizinan bangunan agar lebih dipermudah.

"Cuma kami menegaskan tolong yang diutamakan itu adalah bagaimana pemerintah bisa mengontrol material dan kemudian perizinan. Itu dua saja, kalau masalah SDM bisa kita bantu teman-temannya," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah menuturkan pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Akan tetapi, ia membeberkan sejumlah catatan, salah satunya kejelasan penerima bantuan pembangunan rumah di desa.

Junaidi mengungkapkan, saat ini masih belum jelas siapa saja target sasaran dari pembangunan 2 juta rumah di perdesaan maupun rumah seperti apa yang akan dibangun di sana. Ditambah lagi, kriteria calon penerima bantuan juga masih belum jelas hingga saat ini.

"Saya punya pertanyaan, di desa konsumennya siapa? Dan siapa yang bangun? Terus gimana logistik untuk ke desa-desa? Tidaklah gampang, medannya itu tidaklah gampang," katanya kepada wartawan.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menggunakan lahan sitaan untuk dibangun rumah maupun rumah susun. Namun, menurut Junaidi hal tersebut masih harus dipastikan lagi legalitas lahan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kan kalau developer tidak akan tertarik (bangun rumah) kalau tidak ada pembiayaan dari perbankan, perbankan akan tertarik (memberi pembiayaan bangun rumah) kalau jaminannya jelas, legalitasnya. Kalau tanah sitaan, apakah nanti bisa jadi gugatan lagi? Terus tanah negara apakah nanti bisa terus jadi pemiliknya? Yang pasti kan nggak bisa dimiliki," paparnya.

"Akan lebih cocok kalau tanah negara, tanah sitaan, untuk rumah sewa. Tanah negara lebih cocok penghuninya sewa, realistis. Tapi kalau untuk transaksi jual beli saya yakin tidak bisa," tambahnya.

Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa mengajak diskusi para pengembang perumahan terutama pengembang rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini supaya pemerintah bisa mendapatkan masukan terkait pembangunan hunian.

"Karena pengembang ini sudah paham benar kondisi lapangan, birokrasi, suplier, konsumen, dan lainnya. Tentunya kalau hal-hal teknis begini (kalau) kami tidak diajak bicara, sangat disayangkan nanti programnya kurang tersupport," ujar Junaidi.

"Artinya sampai sekarang asosiasi belum pernah diajak bicara. Jadi karena kami yang tahu persis seperti apa di lapangan, selayaknya Bapak Menteri melibatkan kami untuk berdiskusi," pungkasnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keikutsertaan itu akan dilakukan Aguan dengan membangun perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November mendatang. Ia menambahkan perumahan akan dibangun Aguan lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

Rumah akan dibangun di tanah milik perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

"Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada Selasa (29/10/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat," ujar Ara di ruang rapat.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, terutama untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, itu tidak sulit, Ketua. Kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah dan rumah," tambahnya.

Ara juga mengungkapkan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), tentara, dan guru yang tidak memiliki rumah.

"ASN yang tidak pernah punya rumah, tentara yang tidak punya rumah, banyak sekali, mereka punya harapan," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ara meminta izin untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN dalam rapat kerja di DPR untuk membahas usulannya lebih lanjut.

Menurutnya, penyelesaian masalah terkait tanah sangat penting.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini bisa kita ambil negara dan kembalikan untuk rakyat dengan harga yang sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tutup Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membuat perumahan dengan berbagai macam latar belakang penghuni agar tidak bersifat eksklusif. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memperbolehkan adanya perumahan eksklusif.

"Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus dari berbagai macam latar belakang," ujar pria yang akrab disapa Ara itu dalam Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Ara mencontohkan perumahan yang tidak eksklusif, yakni bisa dari komposisi penghuni perumahan yang terdiri dari berbagai profesi. Ia pun akan menerapkannya pada perumahan yang bakal dibangun di atas tanah sumbangan miliknya di Tangerang.

Ara menyebutkan perumahan tersebut dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. (Tanggal) 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ungkapnya.

"Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan ke berapa ratus masyarakat di situ dan saya minta menjadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah," tambah Ara.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan awalan yang baik dalam membangun perumahan bagi masyarakat. Ia juga akan mengajar ahli komunitas dan pemberdaya komunitas untuk mewujudkan hal itu.

"Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ jadi tidak eksklusif. Jadi kita mau bikin (perumahan tidak eksklusif), ahli-ahli komunitas saya mau undang," imbuhnya.

"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya," sambungnya.

Untuk cara mencegah adanya perumahan eksklusif, Ara menjelaskan perlunya edukasi mengenai tujuan tidak dibolehkan hal tersebut. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan beragam latar belakang, sehingga perlu ditampakkan melalui perumahan.

"Kita mesti jelasin edukasi tujuannya apa. Orang-orang pintar bisa diedukasi, kan punya hati ya. Kenapa kalau nanti namanya eksklusif di Indonesia itu taman sari Indonesia itu berbeda agama, suku, etnis, itulah Indonesia kan begitu. Jadi kita justru harus punya filosofis itu yang kuat. Dan itu juga harus tampak dari perumahan-perumahan kita," katanya kepada awak media.

Selain menentukan komposisi profesi, ia juga mencontohkan cara agar ada keberagaman agama dalam suatu perumahan. Ia ingin perumahan membangun tempat ibadah untuk semua agama.

"Misalnya, saya akan coba minta tempat ibadah bagi semua umat beragama, saya mulai dari situ ya. Perumahan-perumahan itu ya kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi itu cara untuk suatu hal yang baik jadi nggak eksklusif," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku sangat senang karena para pejabat di Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas Maung produksi PT Pindad.

Maruarar bangga karena bisa menggunakan produk dalam negeri.

"Ya saya sangat senang, karena kita pakai produk dalam negeri dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan sehingga makin berkualitas," kata Maruarar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024)

Meski begitu, menurutnya, para menteri saat ini masih belum menggunakan Maung sebagai mobil dinas.

Bukan hanya Maruarar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto juga menyampaikan hal yang sama.

Sebagai pembantu presiden, Yandri mengaku siap mengikuti arahan.

"Kita sebagai pembantu beliau, kita samina watona saja, siap. Apa pun perintah presiden kita akan ikut, dan siap melaksanakan tugas dari bapak presiden," ujar Yandri di Kompleks Parlemen.

Saat ditanya kapan akan menggunakan Maung, Yandri mengaku menunggu arahan Presiden Prabowo.

"Ya kalau itu kita tunggu saja, tunggu arahan saja," kata Yandri.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan, pihaknya akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Prasetyo belum tahu apakah pengadaan mobil dinas Maung ini bakal langsung diberikan kepada semua pejabat atau tidak.

Sebab, kata dia, mereka juga harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan 2,5 hektare tanah miliknya di Tangerang. Tanah tersebut akan dibangun perumahan oleh pengembang Agung Sedayu.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengumumkan akan mengundang pengusaha untuk menghadiri groundbreaking pembangunan perumahan pada tanggal 10 November 2024 mendatang.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ujar Ara dalam paparan di Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Senin (28/10/2024).

Hal itu dilakukannya sebagai contoh kontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah. Ia mengajak semua pihak untuk ikut gotong royong membangun rumah untuk rakyat.

Rencananya, tanah sumbangan tersebut akan dibangun rumah untuk rakyat selama delapan bulan. Ia pun membangun rumah untuk diberikan secara gratis kepada ratusan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan ke berapa ratusan masyarakat di situ dan saya minta menjadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah," jelasnya.

Melalui sumbangannya, ia mencontohkan model kontribusi, yakni menyumbangkan tanah sementara pembangunan dari perusahaan swasta lainnya. Hal ini bisa menjadi salah satu skema Corporate Social Responsibility (CSR).

"Nanti saya perlu sekali di sini ada kerja sama CSR, modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta yang bangun swasta, kemudian diserahkan gratis kepada rakyat," tuturnya.

Usai paparannya, ia mengungkapkan kepada awak media bahwa tanah sumbangannya akan dibangun dan diisi oleh perusahaan pengembang swasta, yakni Agung Sedayu.

"Skemanya macam-macam, ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang, tanahnya milik perusahaan (Maruarar). Nanti yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," pungkasnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengusulkan tanah sitaan kasus korupsi dapat digunakan untuk perumahan rakyat. Ara menilai tanah sitaan dapat digunakan untuk membangun perumahan yang harganya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Ara mengaku telah berkomunikasi mengenai usulan itu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan dan saya sudah dengan Menteri Keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat," kata Ara.

Ara menilai tanah sitaan dari hasil korupsi seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk membantu rakyat memiliki rumah.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji itu nggak susah Ketua, kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji," ujarnya.

"ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah banyak sekali, guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan," sambungnya.

Dia meminta izin dapat bertemu dalam rapat kerja di DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN. Dia mengatakan hal itu penting agar setengah permasalahan mengenai tanah selesai.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh nggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meyakini dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

"Anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. Kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita, kita bisa selesaikan permasalahan ini," kata Menteri PKP saat rapat perdana dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Di hadapan para legislator, dirinya membandingkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah pada tahun 2024 dengan nominal mencapai Rp14,30 triliun.

Dari anggaran tersebut, Menteri Maruarar menjelaskan pemerintah baru bisa merealisasikan pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 770 unit dari proyeksi 2.732 unit, serta rumah susun sewa sebanyak 31.911 unit dari target realisasi 135.319 unit.

Disampaikannya, apabila dibandingkan dengan data tersebut, pihaknya mesti bekerja 25 kali lipat lebih keras untuk mewujudkan pembangunan rumah 3 juta unit.

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta unit," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta para legislator untuk mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan kepada pihaknya.

"Anggaran kami dari Rp14 triliun jadi Rp5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. tolong juga kritis apa juga betul anggaran itu? Karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka sejelas-jelasnya," ujar dia.

Sebelumnya, dirinya menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.
Menteri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa menyatakan upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Menteri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa menyatakan upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah," kata dia.

Selanjutnya, guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya pada Kamis nanti akan bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, untuk masuk ke Ditjen Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.

Sebelumnya, dirinya meminta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin(28/10).

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Visi dan Misi Asta Citanya berkeinginan untuk membangun hunian dengan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun perumahan sebanyak 3 juta unit per tahun, dengan rincian 1 juta rumah untuk perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024