Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung," ujar Maruarar Sirait dalam diskusi Program 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Maruarar juga meminta Irjen tersebut untuk membuat sistem yang benar dan transparan di Kementerian PKP.

"Saya sudah minta Irjennya, membuat sistem, bagaimana jika ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga akan membuat call center bagi publik untuk melaporkan jika ada dugaan korupsi, pungli, dan pemerasan yang ada di Kementerian PKP.

"Nanti saya akan buat, call center pengaduan, kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian PKP," katanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan izin agar Kementerian PKP terbebas dari korupsi, terbuka dan transparan dimulai dari perencanaan.

"Presiden Bapak Prabowo juga sudah izinkan Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo untuk kita berusaha membuat kementerian ini menjadi kementerian yang tidak basa-basi, tidak ada korupnya, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

Maruarar memimpin Kementerian PKP yang bertugas mensukseskan Program Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Hal itu tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor baik Kementerian/ Lembaga pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' bersama jajaran stakeholder terkait perumahan sore ini.

Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan detikProperti, Menteri PKP Maruarar Sirait tiba di lokasi pukul 16.07. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam kecokelatan.

Setibanya di depan auditorium, ia langsung menyapa dan berbincang dengan tamu-tamu undangan.

Dalam kegiatan hari ini, ia akan berdiskusi tentang isu, regulasi, strategi, hingga anggaran dalam pengadaan perumahan terutama terkait program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sudah tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Lalu, terlihat kehadiran stakeholder perumahan, di antaranya Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, Dirjen Perumahan Kementerian PUP Iwan Suprijanto, Direktur Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga.

Kemudian, turut hadir juga jajaran kementerian dan lembaga terkait perumahan, perbankan, BUMN, BUMD, asosiasi pengembang, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, hingga praktisi.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi, program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan target annual atau tahunan.

“Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta (rumah) per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta,” kata Hashim dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Hashim menilai, program 3 juta rumah tersebut dapat mengatasi isu backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu program ini memberikan akses perumahan murah bagi masyarakat dan menggerakan ekonomi. Namun, sambung Hashim, yang perlu dipikirkan adalah funding pendanaan.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang berpotensi terlibat dalam program ini.

Mereka adalah Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, Lippo, Pakuwon Jati, Paramount, Sinar Mas, Summarecon Agung, dan Bumi Benowo Sukses Sejahtera (BBSS).

BBSS merupakan anak perusahaan dari Agung Alam Anugrah (AAA) Group yang bergerak di pergudangan dan ruko.

Sejak pelantikan Prabowo, harga sahamnya melonjak dari Rp 71 menjadi Rp 240 per lembar.

Sebagai perusahaan properti, BBSS menyatakan kesiapannya untuk menyuplai lebih dari 60 persen terhadap total 1 juta kuota hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Hingga kini, BBSS memiliki total lahan hampir 200 hektar di berbagai kota, dengan berbagai macam proyek properti mulai dari pergudangan, residensial, komersial (ruko) hingga apartemen. Bahkan perusahaan ini masih memiliki lahan seluas 15 hektar di Jakarta.

Beberapa waktu lalu, ramai soal permukiman warga di Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diserang oleh koloni tikus. Fenomena ini terjadi secara tiba-tiba pada Jumat (25/10) malam lalu.

Terlibhat dari video yang viral beredar di media sosial tikus yang jumlahnya ribuan itu tiba-tiba keluar bergerombol dan menyerbu permukiman warga. Pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri itu terekam jelas dalam video yang beredar.

Tikus-tikus itu berlarian ke segala penjuru.

Dilansir detikJabar, Kapolsek Tirtajaya AKP Hasanuddin mengatakan para warga setempat berusaha mengusir tikus tersebut ke persawahan dengan alat seadanya. Dia mengatakan, warga juga tidak tahu tikus itu berasal dari mana.

"Karena mayoritas rumah warga dekat sawah, warga hanya berusaha mengusir koloni tikus itu ke sawah, awal munculnya tidak tahu dari mana yang jelas tiba-tiba muncul ke jalanan dan pemukiman," kata Hasanuddin saat dihubungi, Sabtu (26/10/2024) malam.

Pihaknya juga telah melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pertanian yang berwenang. Peristiwa kemunculan tikus tersebut hanya sekejap dan saat ini sudah tidak terjadi.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) Boyke Arie Pahlevi, fenomena tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya fenomena alam. Fenomena alam seperti banjir, gunung meletus, dan sebagainya bisa menyebabkan tikus keluar secara bersamaan.

"Akan tetapi, bisa juga terjadi tikus melakukan migrasi secara bersamaan dikarenakan sumber makanan yang sudah habis atau menipis, dan populasi yang tikus meningkat akibat musuh alami tikus yang semakin berkurang, seperti burung hantu, biawak, ataupun ular," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (28/10/2024).

Boyke menambahkan, saat musim hujan, baik itu dengan intensitas sedang maupun tinggi tidak mempengaruhi penyebab tikus keluar secara bersamaan. Namun, akan berbeda jika hujan membuat sarang tikus terendam banjir.

"Kecuali (hujan) menyebabkan banjir dan mengganggu sarang tikus pada spesies tikus got," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang, Rochman mengatakan, pihaknya menduga fenomena kemunculan tikus menyerang permukiman ini disebabkan oleh faktor cuaca akibat hujan yang terjadi pasca kemarau panjang.

"Dugaan sementara akibat hujan yang turun selama dua hari terakhir sehingga menyebabkan lubang-lubang tikus terendam, dan mereka muncul ke permukaan hingga menyerang pemukiman," papar Rochman, Sabtu (26/10/2024).

Gajah Masuk Permukiman, Warga Gelar Unjuk Rasa

Gajah Masuk Permukiman, Warga Gelar Unjuk Rasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyinggung kehidupan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, bernama Suni yang tinggal bersama 12 anggota keluarga dalam satu rumah.

Potret kepadatan penduduk di Tanah Tinggi itu disampaikan Pramono dalam debat kedua Pilkada 2024 Jakarta, Minggu (27/10/2024) malam.

Penelusuran Kompas.com ke Tanah Tinggi, nuansa padat penduduk nan kumuh terlihat di Jalan Tanah Tinggi, tak jauh dari Kantor Kelurahan Tanah Tinggi. Banyak pedagang makanan hingga barang bekas yang menyemuti tepi jalan.

Sekitar 300 meter dari lokasi tersebut, tepatnya di belakang pos RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, terdapat permukiman padat penduduk.

Di lokasi ini, berderet rumah permanen yang berdiri berimpitan tak beraturan. Warga yang memasuki kawasan ini pun tak bisa melenggang bebas begitu saja.

Sebab, saking padatnya hunian di sini, akses jalan warga sangatlah sempit. Diameter lebar jalan kurang dari satu meter, sehingga jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu orang saja.

Bagian atas jalan tersebut tertutup atap rumah warga. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara di sekitar akses jalan sangat terbatas, sehingga terasa begitu pengap.

"Secara kasat mata memang tidak layak huni. Dari segi fisik bangunan rumah, juga akses jalan sempit, enggak ada ventilasi udara," kata Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Imron Buchori ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (28/10/2024).

Adapun RW 12 merupakan satu di antara wilayah Kelurahan Tanah Tinggi yang masuk kategori permukiman padat penduduk.

Kepadatan penduduk di RW 12 tersebar di enam RT dari total 11 RT di wilayah tersebut. Sebaran tersebut mencakup, RT 5, RT 6, RT 7, RT, 8, RT 9, dan RT 10.

Secara keseluruhan, wilayah RW 12 mempunyai luas sekitar 3,5 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 1600 KK dan 2200 jiwa.

Imron mengatakan, jika dilihat dari jalan utama, wilayahnya terlihat tertata rapi dan tidak ada persoalan kepadatan penduduk.

Namun, hal itu terlihat kontras ketika memasuki wilayah RW 12. Banyak hunian tidak layak berjejalan.

"Bahkan sampai detik ini juga, sampai tidak ada ruang yang mencukupi untuk tinggal," ucap dia.

Imron mengungkapkan, kepadatan penduduk di wilayahnya terlihat dari jumlah penghuni dalam satu rumah. Terdapat satu rumah berukuran 2 x 3 meter yang dihuni oleh 14 jiwa.

"Ini salah satu bentuk contoh, rumah ukuran 2 x 3 meter dihuni sampai 14 jiwa. Dari nenek sampai cucu," katanya.

Dengan kondisi tersebut, banyak warga yang memanfaatkan halaman Balai Sekretariat RW 12 sebagai tempat beristirahat.

Hal ini karena rumah mereka tak cukup menampung anggota keluarga untuk istirahat, sehingga mau tak mau mereka beristirahat di fasilitas sosial maupun fasilitas umum.

"Banyak yang tidur di sini (balai RW). Mau pagi, mau siang, kadang-kadang mereka beragam. Kalau kerja malam, tidurnya pagi. Kalau kerja pagi, tidurnya sore di sini," imbuh dia.

Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah d

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait minta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, lahan-lahan sitaan dari pelaku korupsi yang berhasil disita oleh aparat hukum yakni Kejaksaan Agung dan KPK tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah dan ASN yang bergaji rendah yang belum memiliki rumah.

"Banyak TNI yang bintara, polisi yang bintara, biasanya tidak pindah-pindah dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah. Banyak ASN kita belum punya rumah," katanya.

Maruarar menginginkan tanah-tanah yang disita dari koruptor dapat digunakan untuk perumahan sangat terjangkau bagi masyarakat kecil.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi
rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun atau 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai proses pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun sekitar lima juta unit rumah bagi masyarakat.

Menurut dia, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

Oleh karena itu, ia menyatakan siap bersinergi dengan kementerian tersebut dalam mengelola tanah sitaan Kejaksaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan mengunjungi Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah untuk meninjau rumah susun di kawasan tersebut yang direncanakan pada Sabtu 2 November 2024.

"Hari Sabtu (2/11), saya bersama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akan ke Batang, Jawa Tengah untuk melihat rumah susun yang sudah selesai terbangun tapi yang menempati masih sedikit," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dia bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan berkunjung ke Wisma Atlet pada Jumat, 1 November 2024.

"Saya hari Jumat (1/11) dengan Bapak Mensesneg akan ke sana (Wisma Atlet) jam 16.00 WIB, sedangkan jam 14.00 saya ke Rumah Susun Pasar Rumput terkait open house," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga akan membicarakan terkait Wisma Atlet dengan Mensesneg.

"Itu nanti kita bicarakan, terkait Wisma Atlet kewenangannya di Mensesneg," katanya.

Menurut dia, dengan pendekatan seperti itu diharapkan aset-aset pemerintah yang sudah ada dan telah dibangun dapat diberdayakan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil.

"Yang penting ke depan kita coba selesaikan. Dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan kita sudah bisa dari yang ada kita berdayakan, saya rasa kita mesti kreatif menjadi birokrat itu dan memberdayakan yang ada yang belum dipakai," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).

inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

"Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.

Dirinya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun pemerintah.

"Salah satunya Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi. Kondisi rusun sudah bagus, layak dan unit itu sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp3,5 juta, itu bagaimana tepat sasaran untuk rakyat kecil. Akhirnya saya minta dihitung ulang biaya sewanya ketemu harga Rp1,25 juta sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berdiskusi dengan direktur utama BUMN Karya hingga properti terkait Program 3 Juta Rumah yang diusung Prabowo-Gibran.

Melansir undangan yang diterima Bisnis, diskusi tersebut bakal diselenggarakan di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Senin (28/10/2024) sore.

“Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, perlu dilakukan diskusi untuk membahas rancangan skenario capaian program dimaksud,” tulis surat yang ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam lampiran surat tersebut, Kementerian PKP telah mengundang sederet pejabat kementerian dan lembaga, direktur utama perbankan, BUMN Karya dan produsen bahan bangunan, serta emiten properti.

Kementerian PKP juga mengundang jajaran ketua umum asosiasi dan pengembang perumahan, asosiasi profesi terakreditasi, hingga sederet praktisi.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah direktur utama BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) berencana hadir dalam diskusi tersebut.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang gerak cepat pemerintah dalam membahas Program Tiga Juta Rumah akan memberikan prospek positif bagi emiten-emiten terkait, seperti properti, BUMN Karya, hingga semen.

“Ini sebenarnya sudah menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah dari janji kampanyenya dan hal tersebut memang patut diapresiasi,” ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, implementasi program ini akan berkorelasi positif bagi kinerja fundamental tiap emiten. Bagi BUMN Karya, misalnya, rencana pembangunan rumah akan meningkatkan permintaan dan perolehan kontrak baru.

“BUMN Karya tentunya akan mendapatkan kontrak baru dan meningkatkan kinerja terlepas dari arus kas negatif saat ini. Untuk emiten berbasis semen, program ini tentunya akan membatasi kondisi oversupply semen di Tanah Air,” kata Nafan.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pembukaan pendaftaran (open house) Rumah Susun atau Rusun Pasar Rumput bagi rakyat kecil pada Jumat 1 November 2024.

"Saya minta hari Jumat (1/11) kita sudah open house dan sistemnya sudah jalan," ujar Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, open house Rusun Pasar Rumput bagi masyarakat kecil ini penting agar tidak kalah dengan pengembang perumahan swasta.

"Tolong dibuka dan kita tidak boleh kalah dengan swasta, jadi nanti calon peminat bisa melihat unit rusun," katanya.

Selain itu, open house Rusun Pasar Rumput juga memudahkan calon peminat untuk dapat memilih unit rusun yang akan mereka sewa.

"Jangan sampai mereka beli kucing dalam karung, jadi mesti transparan," kata Maruarar.

Dirinya menambahkan bahwa open house Rusun Pasar Rumput tersebut rencananya akan digelar pada Jumat 1 November pada pukul 14.00 WIB.

"Jadi hari Jumat jam 14.00 WIB, kita open house di sini dan kita sudah bisa menawarkan ada loket, untuk sosialisasinya dari Selasa 29 Oktober secara terbuka," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau progres penghunian Rumah Susun Sewa (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Minggu (27/10).

Maruarar mengatakan, tinjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Ini adalah perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil," katanya.

Terkait harga sewa, Maruarar meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau untuk membantu rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024