Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk pagu anggaran 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan alokasi anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula mendapat pagu TA 2025 mencapai Rp116,22 triliun.

“Dari total pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,227 triliun, kemudian pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp110,961 triliun dan biaya pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,274 triliun,” kata dalam Raker di Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran untuk Kementerian PKP itu berasal dari 4 keran, pertama berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp5,78 triliun. Kemudian, dari Ditjen Cipta Karya pengembangan kawasan permukiman Rp137 miliar.

Selanjutnya, berasal dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan sebesar Rp49 miliar dan terakhir berasal dari alokasi anggaran inspektorat jenderal Rp9 miliar.

“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Terdiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut tidak akan ada penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tahun 2025, termasuk untuk Kementerian PKP.

“Berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU dan Perumahan, Desa, PDT dan Transmigrasi,” jelasnya

Lasarus melanjutkan, nantinya kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Transmigrasi anggarannya bakal dialokasi dari pagu anggaran Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Perinciannya, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,19 triliun, serta Kementerian Transmigrasi yang mendapat alokasi paling buncit sebesar Rp122,41 miliar.

“Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini,” tegas Lasarus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada proses perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat proses pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.