Garut -

Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

(dir/dir)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan hunian berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto menilai hal tersebut tidak relevan lagi karena saat ini sudah ada Kementerian PKP yang menangani sektor perumahan. Ditambah lagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

"Kalau melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait. Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurut Joko, untuk mempercepat pembangunan perumahan dengan penerapan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP karena memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3. Selain itu, adanya BP3 dinilai berpotensi memunculkan dualisme kebijakan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

"Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan," tegasnya.

Terkait hunian berimbang, REI menyarankan beberapa hal agar bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Revisi Regulasi

Revisi regulasi yang dimaksud yaitu agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilakukan pada lokasi lain, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang besar dan pengembang kecil.

2. Implementasi Hunian Berimbang Diterapkan Melalui Rencana Tata Ruang

Pada hunian berimbang, ada tiga tipe rumah yang dibangun yaitu rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus. Dengan demikian maka harga lahan di lokasi pembangunan rumah sederhana akan terkunci.

Ke depan, Joko berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Sebagai informasi, pembentukan BP3 masih menunggu revisi beberapa aturan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (9/3) lalu.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Banjir besar dengan ketinggian hampir menyentuh atap rumah terjadi di perumahan The Arthera Hill 2. Sekitar 300 KK harus dievakuasi dari rumah yang baru mereka tempati selama 1 tahun tersebut.

Kabar banjir besar yang melanda perumahan The Arthera Hill 2 viral di media sosial. Foto dan video penampakan dari atas perumahan tersebut hanya memperlihatkan atap-atap rumah yang dikelilingi air coklat yang bercampur lumpur.

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

Menyoal Klaim 'Bebas Banjir' Rumah Perumahan The Arthera Hill 2

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam.

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

Warga Patungan Sewa Kontrakan buat Simpan Barang

Warga mengatakan sudah mengalami 5 kali kebanjiran selama tinggal di The Arthera Hill 2. Kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang disebut hingga puluhan juta.

Demi menyiasati hal tersebut, warga memilih menyewa kontrakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

Salah satu warga, Adam, mengatakan satu kontrakan tersebut digunakan untuk menyimpan barang milik lebih dari 4 KK. Adam menuturkan biaya sewa kontrakan tersebut sekitar Rp 800 ribu per bulan.

"Supaya bisa cukup-cukupin gitu sharing lah. Istri dipulangin ke kampung. Mau nggak mau seperti itu, jadi emang mau ngamanin barang yang masih bisa diamanin," kata Adam.

Belum lagi, ia juga harus membayar sewa kontrakan sekaligus cicilan KPR setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta.

"Iya double kill, makanya kita tadinya udah ada perencanaan mau mudik juga kan, sekarang gimana?" ujar Adam.

Pengembang Buka Suara Penyebab Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

DPRD Kabupaten Bekasi Undang Warga dan Pengembang The Arthera Hill 2

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta pihak pengembang perumahan Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo, menyelesaikan dampak banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Mereka juga akan membuat pertemuan lanjutan antara Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk masalah ini

"Komisi I akan merekomendasikan pertemuan gabungan dari Komisi III, karena memang yang perlu menang untuk mencabut perselisihan itu kan dari Komisi III kan, dan dari Komisi I pun mendesak pihak pengembang supaya secepatnya menanggapi atau keseriusannya dalam menanggulangi banjir tersebut," kata Ketua RT 062, Mas Adi saat dihubungi detikProperti, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan antara perwakilan warga perumahan Arthera Hill 2 yang terdampak banjir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan ini warga diminta untuk menjelaskan kronologi saat rumah mereka terendam banjir besar pada Selasa (4/3/2025) lalu di perumahan tersebut.

Adi mengatakan banjir sudah berlangsung sebanyak 5 kali di perumahan Arthera Hill 2. Dalam kesempatan ini, mereka juga membantah pengakuan pihak pengembang yang mengatakan jika banjir di perumahan Arthera Hill 2 baru terjadi sekali.

Pemulung Incar Barang-barang Hanyut

Adam mengungkapkan banyak pemulung berdatangan ke perumahan mereka mengambil perabotan yang hanyut.

"Banyak yang diambil sama pemulung. Perabotan yang udah keluar," kata salah satu warga The Arthera Hill 2, saat ditemui detikProperti, Rabu (13/3/2025),

Ia mengatakan pemulung tersebut mengincar perabotan warga terutama televisi, kasur, tong sampah, hingga sapu. Mereka tidak dapat menghentikannya karena pada saat itu banyak warga yang memang belum kembali ke rumah masing-masing.

"Kalau ke dalam nggak. Tapi kalau yang di depan-depan diambil juga. Contohnya kayak perabot-perabot, TV. Mereka itu TV, banyak lho. Bener-bener. Kasur, sapu, ember, tong sampah, toren. Semua barang-barang yang hanyut udah kayak barang jarahan," ungkapnya.

(aqi/das)

Tangerang: Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan tidak relevan, karena sudah ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Sudah ada kementerian khusus dan saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS). Jadi wacana adanya BP3 sangat tidak efisien," kata Joko Suranto dikutip dari Antara, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menuturkan rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi, mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait.

Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP yang khusus mengurus permukiman, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien untuk dibentuk.

Dia menilai rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui pemberlakuan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP yang memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3.

Selain itu, keberadaan BP3 justru berpotensi memunculkan dualisme kebijakan dan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

“Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan,” kata Joko Suranto yang juga CEO Buana Kassiti Group.

Berkaitan dengan akan diterapkan hunian berimbang, ujar Joko pula, secara prinsip REI tidak menolak karena aturan tersebut adalah satu kewajiban yang diatur undang-undang.

Tetapi dalam perjalanannya selama 13 tahun, hunian berimbang ternyata belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, selain lewat satu pintu regulator, skema aturan hunian berimbang harus realistis untuk diterapkan.

REI pun menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah agar hunian berimbang dapat diterapkan seperti revisi regulasi, agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilaksanakan pada lokasi lain baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

"Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang skala besar dan pengembang skala kecil," kata dia.

Lalu implementasi hunian berimbang diterapkan melalui rencana tata ruang. Lokasi pembangunan rumah tipe tiga atau rumah sederhana bagi MBR ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus untuk rumah sederhana. Dengan begitu, kata Joko Suranto, akan mengunci harga lahan di lokasi pembangunan rumah MBR tersebut.

"Kami berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang, serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Menteri dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," ungkap Menteri Ara.

Menurutnya yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan.

"Penegakan hukum harus ditegakkan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan, pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar dia.

Gubernur Dedi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, di hulu yang sebelumnya gunung, hutan dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem

"Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai," kata Gubernur Dedi.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

(anl/ega)

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Karanganyar kembali digegerkan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. 

Setelah maraknya arisan daring dan investasi bodong, kini giliran sektor properti yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. 

Polres Karanganyar berhasil mengungkap praktik penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengembang perumahan berinisial AHN (35), warga Josroyo, Jaten, Karanganyar.

AHN, yang beroperasi sebagai pengembang perumahan, diduga telah menipu puluhan korban dengan modus penjualan rumah dan tanah kavling. 

Modusnya beragam, mulai dari menjanjikan sertifikat tanah yang tak kunjung terbit, hingga menerima uang pembayaran namun tidak melakukan pembangunan. 

Akibatnya, para korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Kami menerima laporan dari salah satu korban pada bulan Maret lalu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka AHN," ungkap Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan persnya pada Kamis (13/3/2025).

Menurut AKP Bondan, AHN memasarkan sejumlah proyek perumahan di beberapa lokasi, seperti Jaten, Tasikmadu, Papahan, dan Lalung.

Namun, dalam praktiknya, banyak janji yang tidak ditepati. Salah satu korban, misalnya, mengalami kerugian sebesar Rp60 juta setelah membayar uang muka untuk pembelian rumah, namun sertifikat tanah tidak pernah diterbitkan.

"Modus yang digunakan tersangka ini mirip dengan kasus penipuan properti yang dilakukan oleh seorang dosen UNS, Harjono, beberapa waktu lalu. Korban sudah membayar, tapi rumah tidak dibangun," jelas AKP Bondan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima laporan dari sekitar 15 korban, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, AHN dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi properti. 

Pastikan untuk memeriksa legalitas pengembang dan proyek yang ditawarkan, serta jangan tergiur dengan iming-iming harga murah atau janji-janji manis yang tidak masuk akal.***

Editor : Ditya Arnanta

Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Wisconsin DATCP untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam mendukung pencapaian target gizi nasional dengan MBG, salah satunya mencakup penggunaan produk susu dan bahan susu.

Adapun Departemen Agrikultur, Perdagangan, dan Pelindungan Konsumen (DATCP) adalah lembaga Amerika Serikat yang memiliki fokus pada pengembangan industri pertanian, kepentingan konsumen, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, kolaborasi itu melibatkan US Dairy Export Council (USDEC), organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mempromosikan produk susu Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, oleh karena itu pihaknya mendukung penuh program itu.

Menurut Taruna, program ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang pangan.

"Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP," katanya.

Meskipun susu menjadi salah satu komponen penting dalam Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG, katanya, namun pemberian susu dalam menu MBG tidak bersifat wajib.

Dia menyebutkan pentingnya pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan susu, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami kandungan gizi dari produk susu yang mereka konsumsi, sekaligus mendukung upaya meningkatkan pola makan yang sehat.

Sejumlah potensi kolaborasi yang bisa dijalin antara BPOM, Wisconsin DATCP, dan USDEC, salah satunya adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk susu sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bergizi di Indonesia.

Namun demikian, katanya, kolaborasi tak terbatas hanya pada susu dan produk olahannya, melainkan juga saran dan masukan lainnya mengingat sehatnya anak-anak di Amerika Serikat.

Sekretaris Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (Wisconsin DATCP) Randy Romanski mengatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia guna meningkatkan program MBG.

“Wisconsin memiliki lebih banyak peternakan sapi perah dibanding negara bagian lain,” kata Randy.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Jakarta -

Banjir besar melanda beberapa titik di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Salah satunya adalah perumahan The Arthera Hill 2 yang ketinggian airnya sampai menyentuh atap rumah.

Ketinggian air ini sempat viral di media sosial. Dalam salah satu video yang dilihat detikcom, jika dilihat dari atas, air merendam ratusan rumah warga dan hanya menyisakan atapnya saja.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

"Alhamdulillah nggak (banjir). Paling di jalan kan rumah kita juga agak tinggi dari jalan, jadi air nggak masuk. Kalau yang itu (The Arthera Hill 2) lebih pendek," kata Iko saat ditemui detikcom di lokasi.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Lokasi The Arthera Hill 1 dengan The Arthera Hill 2 menurut perhitungan Google Maps sekitar 1 km. Pantauan detikcom, banjir di The Arthera Hill 2 sudah sepenuhnya surut. Bahkan ada beberapa pembangunan sedang dilakukan di kanan dan kiri perumahan, termasuk pembangunan The Arthera Hill 2 tahap 5.

Kondisi jalan menuju ke lokasi The Arthera Hill 2, tidak begitu besar, tetapi jalanannya rata dan telah dicor. Beberapa blok terlihat ramai warga yang berkumpul di depan rumah dan ada pula tukang-tukang yang tengah bekerja. Di satu sisi, beberapa blok terlihat sepi, pintu rumah tertutup dengan dinding fasad yang tak lagi bersih.

Menurut beberapa warga, beberapa pemiliknya tengah bekerja dan ada pula yang memang tengah mengungsi ke kontrakan di dekat perumahan tersebut.

Rumah di The Arthera Hill 1 dan 2 memiliki luas yang sama yakni 34 meter persegi untuk luas bangunan dan 60 meter persegi untuk luas lahan. Harga jualnya adalah Rp 185 juta per unit. Rumah tersebut terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasad bagian depan telah dicat warna coklat dan hijau lime. Selain itu, bagian teras dan carport sudah dilengkapi dengan kanopi.

Salah satu warga, Adam, mengungkapkan mereka tidak boleh meninggikan rumah sebelum 5 tahun tinggal di sana. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambahkan pagar, kanopi di depan dan dapur.

Adam membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni water pond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan The Arthera Hill 2 meski sudah seminggu sejak kejadian. Endapan lumpur masih tertinggal di beberapa halaman warga, rumah di area hook pinggirannya masih terlihat lumpur dan sampah, fasad rumah hingga ke atas atap masih terlihat jelas bekas air berwarna coklat.

Pada beberapa rumah terdapat tumpukan barang yang kotor terkena lumpur yang dibiarkan di halaman. Selokan di sekitar tanggul juga tidak begitu dalam dan airnya berwarna abu-abu.

Adam menyampaikan banjir minggu lalu merupakan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

Sementara itu, akses menuju perumahan The Arthera Hill 2 hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan gerbang masuk perumahan.

Apabila mengikuti akses dari Google Maps, kamu akan melewati kawasan industri MM2100. Kemudian, masuk ke jalur tembusan yang kondisi jalannya tidak bagus, banyak jalan berlubang yang kanan dan kirinya berupa sawah, kebun, empang, dan permukiman warga yang tidak begitu padat.

(aqi/aqi)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyusunan skema penataan kawasan permukiman di daerah.

Wamen Fahri mengatakan, pola penataan kawasan permukiman di daerah akan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan usulan program dan desain penataan kawasan.

"Yang paling penting dalam penataan kawasan permukiman ini adalah perbaikan sanitasi dan pengolahan sampah, terutama sampah rumah tangga dari masing-masing rumah yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, penataan kawasan permukiman ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda. "Untuk itu diperlukan pola bagaimana standar penyusunan desain dan proposal dari daerah ke pusat untuk penataan kawasan permukiman," ujarnya.

Guru Besar UGM Danang Parikesit mengatakan, dalam penataan kawasan permukiman ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP harus menyiapkan petunjuk standar penyusunan desain dan proposal bagi Pemda.

"Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penyiapan kawasannya yang nanti diikuti perbaikan atau pembangunan hunian. Dalam penataan kawasan ini juga dapat mendorong keterlibatan investor lokal dalam pembangunan berbagai fasilitas yang ada seperti pembangunan gedung pertemuan yang dapat disewakan dan menjadi pemasukan bagi investor," ujar Danang.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Edward Abdurrahman mengatakan, program penataan kawasan permukiman ini juga akan mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pernah dilaksanakan Kementerian PUPR.

(KIE)

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025