JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025 untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pagu tambahan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG menyasar 82,9 juta penerima. Adapun hingga saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Belum Digaji

Meski memiliki pagu anggaran yang besar, seluruh struktural BGN belumlah menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan.

Dadan menyampaikan, BGN baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.

Bill Gates Bahas MBG

Sementara itu, pendiri Microsoft, Bill Gates disebut akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Prabowo, persoalan MBG menjadi salah satu yang akan dibahas oleh Bill Gates saat bertemu dengannya pada Rabu (7/5/2025).

"MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara mau ke Indonesia, yang dibahas adalah MBG. Tanggal 7 (Mei), yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

Prabowo merasa sangat senang dengan kunjungan salah satu orang terkaya di dunia itu. Padahal menurutnya, MBG saat ini masih berproses dan sebaiknya jangan dulu dipuji.

"Saya merasa sangat besar hati. Saya merasa jangan puji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025," ujar Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyampaikan perkembangan MBG hingga awal April 2025.

Hingga 5 April, MBG sudah disalurkan ke 1.286 titik. Total capaian penerima MBG sudah 3,4 juta orang. Diperkirakan pada akhir Juni, MBG sudah bisa mencapai 6 juta sasaran.

KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berjalan lancar karena berkaitan dengan adat dan tradisi makan langsung menggunakan tangan.

Lebih lanjut, Prabowo menduga bahwa para murid belum mencuci tangan dengan bersih.

Prabowo mencontohkan dengan menceritakan pengalamannya ketika meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah.

Menurut ceritanya tersebut, dalam satu ruangan, 10 dari 30 anak tidak menggunakan sendok untuk menyantap makanan

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menduga, makan tidak menggunakan sendok adalah penyebab anak keracunan.

"Tidak salah karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Namun, kami mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Sepele, tapi mendasar," kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (05/05/25).

Selain kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan makan menggunakan tangan, Prabowo menduga kasus keracunan masih terjadi karena ada siswa yang belum terbiasa mengonsumsi susu sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, membiasakan siswa atau anak-anak untuk minum susu membutuhkan waktu.

"Masalah itu dia enggak pernah minum susu. Kami kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," kata Prabowo.

Tingkat keberhasilan MBG capai 99,99 persen

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengklaim bahwa angka kasus keracunan program MBG masih lebih kecil dibandingkan dengan penerima manfaatnya.

Angka kasus keracunan makan gratis menurutnya ada sekitar 200 orang dari 3 juta penerima manfaat.

“Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005," jelas Prabowo.

Dengan jumlah tersebut, Prabowo mengatakan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis mencapai 99,99 persen. Sementara tingkat keracunan berada di angka 0,005 persen.

Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian tersebut. Ia juga berharap target Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang tidak ingin ada penyimpangan lagi dalam pelaksanaan makan gratis bisa terwujud.

Kasus keracunan MBG terus berulang

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus keracunan makanan dalam program MBG masih terjadi. Setidaknya ada lima wilayah yang melaporkan insiden ini sejak awal berjalan pada 2025.

Salah satunya adalah kasus belasan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal, dilansir dari Kompas.id, Kamis (24/4/2025).

Selain itu, ada keracunan massal di SDN Proyonanggan 5 Batang. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG, dilansir dari Tribunnews, Jumat (18/4/2025).

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Lebih lanjut, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur mengalami keracunan seusai mengonsumsi makanan program MBG.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, sejumlah siswa mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi terasa basi dan tidak enak. Setelah adanya keluhan itu, banyak siswa mengalami muntah dan mual.

Di Pandeglang ada 40 siswa SDN Alaswangi 2 yang juga mengalami keracunan massal usai memakan menu MBG pada Kamis (16/1/2025), dilansir dari Kompas TV. Bahkan, terdapat seorang siswa yang harus mendapat penanganan medis di Puskesmas.

Kepala sekolah SDN 2 Alaswangi, Sariful Hayat mengatakan, bahwa pihak sekolah menerima laporan dari orangtua murid mengenai kondisi anak-anak mereka pada Rabu (19/2/2025).

Keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa SDN 3 Dukuh setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, menjelaskan bahwa murid-murid mengalami pusing hingga muntah.

Berdasarkan pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo, Kunari mengatakan bahwa penyebab keracunan makanan tersebut adalah menu ayam yang kurang matang.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

(hal/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun selama 4 bulan belakangan ini untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu paling banyak digunakan untuk biaya produksi MBG mencapai Rp2,386 triliun.

“Ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, BGN memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sementara, remunerasi manajemen BGN disebut hingga saat ini belum dibayarkan. Hal itulah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja pegawai masih sangat minim.

“Kami baru bulan ini atau bulan depan menerima gaji, jadi nanti pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menembus 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hami, hingga Balita.

Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membatasi yayasan hanya bisa mengelola 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk mencegah penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk sementara ini, kami kemudian membatasi juga yayasan yang bisa mengelola SPPG untuk satu provinsi. Maka maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola 10 SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, jumlahnya SPPG yang dikelola satu yayasan akan lebih kecil jika SPPG tersebut berada di lintas provinsi.

Namun, yayasan yang terafiliasi dengan institusi besar dan berpengalaman akan dikecualikan dari pembatasan tersebut.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Saat pemilihan mitra, BGN akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," kata Dadan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan struktural lembaganya belum menerima gaji hingga saat ini. Namun ia tak mempersoalkan karena pembayaran gaji struktural BGN akan dirapel bila payung hukum lembaga tersebut sudah diterbitkan.

Dadan mengatakan, pembayaran gaji pejabat struktural BGN masih menunggu peraturan presiden (perpres). Ia menyampaikan, perpres BGN masih diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

"Oh strutural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan mengatakan, perpres itu nantinya akan mengatur gaji dan tunjungan kinerja (tukin) para pejabat struktural BGN. "Hak keuangan dan tunkin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf," ucap Dadan.

Saat dikonfirmasi apakah sudah terima gaji, Dadan tak menjawab detail. Namun, ia menegaskan bahwa tak masalah belum terima gaji, lantaran bisa dirapel. "Nggak apa-apa, kan (gaji) itu dirapel," tuturnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan, BGN masih minim menyerap anggaran untuk belanja pegawai untuk TA 2025. Karena itu pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini.

Menurutnya, BGN baru menyerap Rp2,3 triliun dari Rp71 triliun anggaran untuk 2025. "Jadi baru kurang lebih 3,36% terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan menjelaskan, lambatnya belanja pegawai terjadi lantaran dana yang tersedia baru digunakan untuk membayar beberapa posisi teknis seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, hingga akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan," katanya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

(dhw/zlf)

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri berencana mengembalikan fungsi ekologis Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, Depok yang kini telah mengering dan beralih menjadi permukiman warga.

"Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian saat meninjau lahan bekas Situ Gugur, Senin (5/5/2025).

Supian mengatakan, Situ Gugur mengalami kerusakan parah sejak tahun 1966. Saat itu, tanggul situ jebol dan akhirnya mengering.

"Tahun 1970 sempat diperbaiki, tapi hanya bertahan lima hari, lalu ‘gugur’ lagi,” lanjutnya.

Menurut Supian, Situ Gugur dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dulunya memiliki luas sekitar 8 hektare. Air dari danau tersebut dahulu dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan pengolahan karet.

Oleh karenanya, Supian mengatakan, lahan tersebut memiliki potensi untuk difungsikan kembali sebagai danau alami karena masih menyimpan sumber mata air.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Supian menyebutkan, Satpol PP telah berusaha menahan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Namun, upaya itu terkendala proses administratif dan kepemilikan sertifikat tanah.

Padahal, menurutnya, penyelamatan fungsi lingkungan harus diprioritaskan ketimbang perdebatan administratif.

"Kalau kita berdebat soal administrasi, nanti bisa-bisa malah hilang semuanya jadi perumahan. Jadi, prioritas kami adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu," tegasnya.

Supian berharap upaya ini menjadi langkah awal penyelamatan kawasan resapan air di Depok.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

"Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

"Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10," jelasnya.

Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

"Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian," terangnya lagi.

Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

Simak juga Video 'Respons Kepala BGN soal Dapur Makan Gratis Terdampak Banjir di Bekasi':

(shc/ara)