Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto murni ide partainya. Dia mengatakan hal itulah yang membuat partainya bangga sehingga betul-betul ingin merealisasikannya.

"Indonesia sedikit terlambat, sudah 76 negara sudah laksanakan program makan bergizi gratis. Kita merupakan negara yang ke-77. Tapi tidak apa-apa kita terlambat, tapi kita mulai dan sedang kita laksanakan. Nah, ini jelas nyata program dari Gerindra yang kita cintai, Makan Bergizi Gratis. Murni ide dari Gerindra dan itu saya banggakan," ucap Hashim saat sambutan dalam acara Natal Nasional Partai Gerindra di Gereja Tiberias, Kota Bekasi, Sabtu (18/1/2025).

Hashim menjelaskan program Makan Bergizi Gratis ini sudah dibahasnya bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto sejak 18 tahun lalu. Namun saat itu, kata Hashim, program ini fokus pada pemberian susu kepada seluruh anak Indonesia yang diberi nama 'Revolusi Putih'.

"Program Makan Bergizi Gratis itu direncanakan, digagas 18 tahun yang lalu. Ini bukan ide baru. Ini ide yang saya bahas dengan Pak Prabowo tahun 2006. Waktu itu idenya adalah susu sebagai bentuk asupan gizi. Namanya waktu itu Revolusi Putih, yang berubah namanya sekarang Makan Bergizi Gratis," jelas Hashim.

Dia mengungkapkan saat itu timbul rasa prihatin dari dirinya dan Prabowo atas tingginya angka stunting atau anak kurang gizi di Indonesia. Bahkan dia menyebut, berdasarkan data dua tahun lalu, ada 41 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan pagi karena ekonomi keluarga dalam kategori miskin.

"Ini adalah tujuan kita tujuan kita adalah untuk memberantas kelaparan dan kita berdayakan anak-anak miskin, anak melarat, yang tidak sempat makan tiap pagi," ungkapnya.

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Sejumlah siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo mengeluhkan mual usai menyantap makan bergizi gratis (MB). Mereka diduga keracunan makanan ayam yang berbau.

Kasus ini terjadi pada Kamis, 16 Januari 2025 pukul 09.30 WIB. Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, menyebut sejumlah pihak langsung datang memberikan penanganan seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Dari total 200 siswa, hanya sedikit yang mengeluhkan mual usai mengonsumsi MBG. "Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Lilik menjelaskan para siswa yang diduga keracunan ini tak sampai dilarikan ke puskesmas. Disebutkan menu MBG di SDN Dukuh 3 itu berupa nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," jelasnya.

40 Siswa Dilaporkan Mual-Muntah

Setelah insiden dugaan keracunan ini, program MBG di SDN Dukuh 3 Sukoharjo tetap berlanjut. Menunya pun berganti menjadi nasi, telur dadar, sayur buncis, tahu dan tempe goreng, serta buah pepaya.

Pemberian program MBG di SDN Dukuh 3 itu pun turut diawasi tim dari Puskesmas Sukoharjo. Mereka juga memberikan edukasi kesehatan.

"Kita lakukan edukasi sosialisasi tentang kesehatan makanan. Itu kita lakukan di tiga wilayah sasaran (program MBG)," kata Kepala Puskesmas Sukoharjo dr Kunari Mahanani saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jumat (17/1).

Dia menerangkan ada 40 siswa di SDN 3 Dukuh yang mengalami pusing, mual, dan muntah pada insiden tersebut. Namun, pada pelaksanaan program Jumat (17/1) tak ada lagi keluhan mual.

"Ada 40 siswa, gejalanya mual, muntah, pusing. Tidak ada sampai dirawat. Kita lakukan observasi semua dalam keadaan baik-baik saja dan kondusif, tidak sampai ke Puskesmas," jelasnya.

Kepala BGN Sebut Human Error

Kasus dugaan keracunan menu MBG di Sukoharjo ini pun mendapat atensi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan insiden itu sudah ditangani dengan cepat.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1) dilansir detikNews.

Dadan pun menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya yang sudah sigap menangani insiden di SDN Dukuh 3 itu.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucap Dadan.

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang membeberkan strategi baru Presiden Prabowo Subianto menyiapkan modal program perumahan.

Pemerintah akan merayu negara-negara sahabat untuk mendepositokan sejumlah uang di bank di Indonesia. Duit itu akan menjadi likuiditas bank untuk mengawal program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita bilang kalau you mau bantu, you taruh saja uang you sebagai deposan kan. Bukan pinjaman nih. Jadi tidak akan mempengaruhi debt to equity ratio kita," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Deposito itu ditargetkan 10 tahun. Sebagai timbal balik, bank akan memberikan bunga untuk negara-negara yang melakukan deposito.

Bonny memahami bunga itu terlampau rendah bila dibandingkan bunga surat utang negara Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, ia yakin tawaran itu tetap akan menarik.

"Pengembang ini bukan cari untung. Qatar ini keluarga raja. Dia bilang tidak cari untung di sini, ini adalah kegiatan kemanusiaan. Karena ada kedekatan hubungan bilateral," ujarnya.

Bonny menyebut pembicaraan tentang rencana ini sudah dibicarakan dengan tiga negara. Selain Qatar, ada Uni Emirat Arab dan China.

"Jadi belum final, tapi roadmap untuk memecahkan ini adalah approach new deposant untuk melakukan placement," ucap Bonny.

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Penajam Paser Utara. Lokasinya dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung.

"Ada lokasi yang kami siapkan untuk perumahan MBR. Kalau melihat di peta (paparan yang ditayangkan di acara tersebut), ada ujung kiri dan kanan itu ada ujung yang kuning. Itu adalah lahan untuk perumahan MBR," kata Hakiki pada Jumat (17/1/2025).

Hakiki mengatakan lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah. Namun, tidak mungkin semua lahan digunakan sebagai perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Untuk skema pembangunan, Hakiki menuturkan harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ada pun, tugas Badan Bank Tanah hanya menyiapkan lahan. Lalu, mengenai apakah Otorita IKN akan terlibat di dalamnya, ia belum bisa memastikannya.

"Kalau lihat areanya itu memang area untuk reforma agraria. Jadi mungkin yang akan melakukan lelang (jika ada skema lelang) dari Kementerian (PKP) pak Menteri Ara-nya, Kementerian PKP-nya," ucap Hakiki kepada awak media seusai acara.

Ada pun reforma agraria adalah kebijakan untuk menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria bagi kepentingan rakyat. Area reforma agraria yang telah disiapkan termasuk dalam master plan Penajam Eco-City. Total luas lahan yang disiapkan untuk area reforma agraria kurang lebih 1.873 hektare.

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dadan menuturkan, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Saat Prabowo masih berstatus calon presiden, ia menggelar uji coba di sejumlah titik.

"Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. Dana itu digunakan secara bertahap.

Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025.

"Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sempat menuturkan, dana yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sudah digulirkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025). "Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," imbuh Hasan.

Hasan menuturkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu.

Setelahnya, kata dia, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," ucap Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas tanah yang sama dengan Qatar untuk membangun rumah.

Ini diungkapkan Junaidi saat Ngobrol Santai dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kita juga kepengen ikut tadi yang disampaikan Pak Bonny (Anggota Satgas Perumahan), kepengen ikut partisipasi terkait ya seperti kata apakah bisa diperlakukan sama terhadap tanah itu," ungkap Junaidi.

Apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama dengan Qatar, maka pengembang juga berbondong-bondong untuk membangun rumah.

Namun, hal yang masih masalah adalah dari pihak perbankan. Sebab, harus menjaminkan tanah sebagai modal kerja. Sedangkan, aset tersebut merupakan milik negara.

"Nah, apakah kredit apa yang bisa masuk di situ. Sehingga, kan bisa juga ikut masuk. Karena, pemilikan tanahnya kan bukan lagi pemilikan oleh si konsumen, tapi mungkin bangunannya milik konsumen begitu ya," ucap Junaidi.

Selama tanah tersebut dijaminkan oleh perbankan, secara bersamaan pengembang juga membangun hunian.

"Karena, ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang nanti kita ditentukan oleh pemerintah. Saya pikir kami bisa mengawal untuk program seperti itu," tambah dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

“Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (18/1/2025).

Dia menuturkan selama ini kualitas rumah subsidi sudah sesuai dengan kriteria persetujuan bangunan gedung yang diajukan. Selain itu, kualitas rumah subsidi sudah memenuhi kewajiban layak huni, layak fungsi dan tahan gempa.

Dia berharap dalam program 3 juta rumah, pemerintah dapat melibatkan pengembang untuk turut serta berkontribusi. Terlebih, pemerintah juga membuka keran investor asing untuk turut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Adapun salah satunya Qatar mendapatkan fasilitas tanah dari Indonesia untuk proses pembangunan rumah. Tanah tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan lahan sitaan dari koruptor.

Junaidi meminta pemerintah dapat memberikan fasilitas tanah yang sama seperti Qatar, dalam rangka mendirikan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita juga kepingin ikut partisipasi terkait pembangunan 3 juta rumah MBR, ya seperti Qatar, apakah bisa kita berlakukan sama terhadap tanah itu,” katanya.

Saat ini permasalahan yang pengembang perumahan dalam membangun perumahan MBR adalah perbankan. Terlebih, modal kerja pengembang yang dijaminkan kepada perbankan berupa lahan tanah. Jika didapat dari asal hibah, maka tanah yang digunakan milik negara dan tidak bisa dijaminkan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan skema khusus baik investor asing maupun pengembang nasional bisa mendapatkan fasilitas bisnis yang sama terutama terkait penyediaan lahan dalam rangka program 3 juta rumah.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri. Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Dia juga berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian. Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

Berdasarkan catatan Satgas terdapat 75.000 desa di Indonesia dimana untuk dapat memenuhi program 3 juta rumah maka 1 desa akan dibangun 25 unit rumah per tahun.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung keberlangsungan food estate sehingga tidak akan menggunakan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan perumahan.

“Jadi memang tidak akan menggunakan lahan sawah pembangunan 3 juta ini. Lahan kosong yang bukan sawah tersedia kok di setiap desa karena tiap desa hanya butuh 3.000 meter persegi,” katanya.

Adapun nantinya hunian di perdesaan akan dibangun dengan desain memperlihatkan kearifan lokal dan juga ramah lingkungan. Nantinya, tiap rumah di desa akan berukuran luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi dengan harga Rp100 juta. Rumah ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.

“Nanti ada yang jual tanah 3.000 meter persegi di desa, dibangunkan rumah 25 unit dengan harga Rp100 juta dan ada diberikan sertifikat hak milik (SHM). Yang bangun bukan pengembang tapi UMKM dengan mungkin ada coaching atau pendampingan dari pengembang agar standarnya sama semua. Ini upaya Pak Prabowo mengatasi kemiskinan di desa,” ucapnya.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini merupakan upaya Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan di Indonesia sehingga nantinya akan ditujukan kepada masyarakat miskin. Adapun kriteria masyarakat miskin ini masih dalam pembahasan dengan Badan Pengentasan Kemiskinan. Salah satunya kriterianya yakni engguna listrik 450 kwh yang menurut data PLN terdapat 24,9 juta jiwa. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi masyarakat yang nantinya masuk dalam kategori miskin akan mendapatkan rumah gratis dimana pembayaran cicilan per bulan senilai Rp600.000 itu akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Cicilan Rp600.000 ini akan berasal dari pengalihan subsidi BBM yang selama ini belum tepat sasaran penerimanya,” tuturnya.

Selain membangun rumah gratis untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan 1 juta unit hunian vertikal di perkotaan dan juga program rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Qatar sudah mau bangun 1 juta unit hunian vertikal dengan menggunakan kontraktor China dan subkontraktornya Indonesia. Pihak Qatar juga akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun dengan harga nanti sekitar Rp300 juta hingga Rp500 jutaan. Ini tidak hanya untuk asing, pengembang nasional juga bisa ikut bangun jadi memang tidak ada persangan,” terang Bonny.

KOMPAS.com – Pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Rumah Gratis Ini?

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saat ini, kriteria penerima manfaat masih dalam tahap penyusunan,” ungkap Bonny saat berbicara dalam acara "Ngobrol Santai" bersama APERSI di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Detail Program: Besaran Cicilan dan Kepastian Mekanisme

Skema program ini menetapkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor 25 tahun untuk setiap unit rumah senilai Rp 100 juta.

Bonny menjelaskan, cicilan ini bisa menjadi dasar dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang memastikan masyarakat miskin ekstrem dapat memiliki rumah dengan bantuan negara.

Namun, ada kemungkinan cicilan ini bisa lebih fleksibel di masa mendatang.

“Kalau mau lebih, misalnya nambah Rp 400.000 untuk rumah senilai Rp 1 juta, sebenarnya bisa. Tapi, tahun pertama ini fokusnya seragam dulu sesuai arahan Pak Prabowo,” kata Bonny.

Siapa yang Termasuk Kriteria Penerima?

Bonny memberikan gambaran awal tentang calon penerima manfaat, yang meliputi:

• Masyarakat dalam desil dua ke bawah (1 persen hingga 20 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah).
• Penghasilan tidak lebih dari Rp 1 juta per bulan.
• Pelanggan listrik berdaya 450 kWh.

“Kita sedang menyusun kriteria ini. Orang yang penghasilannya Rp 1 juta atau kurang, pelanggan listrik 450 kWh, dan kriteria lainnya masih dalam pembahasan,” jelas Bonny.

Langkah Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dimulai dari kepala desa yang akan mendata calon penerima manfaat.

Data ini kemudian diverifikasi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan keabsahan penerima.

“Babinsa akan datang mengecek langsung, dari nama hingga alamatnya. Setelah data ini terverifikasi, baru diserahkan ke pihak perbankan untuk proses lebih lanjut,” papar Bonny.

Lokasi dan Tipe Rumah

Pembangunan rumah akan dilakukan di desa-desa. Setiap desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

“Dengan pagu Rp 100 juta per unit, tipe rumah yang diberikan adalah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi,” ujar Bonny.

Hak Milik yang Dijamin

Masyarakat yang menerima bantuan rumah ini akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Sertifikatnya adalah hak milik, sepenuhnya milik mereka,” tegas Bonny.

Sumber: Kompas.com (Suhaiela Bahfein, Hilda B Alexander)