Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas soal penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan, penyelarasan data ini dilakukan agar penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tepat sasaran kenapa? Karena selama ini misalnya dapat arahan dari Kepala BPKP cukup banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya program ini kita mulai dengan benar, dengan berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Bapak Menteri Sosial," tutur Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Program perumahan yang membutuhkan DTSEN salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Nantinya, masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

"Dan kita perlu sampaikan memang data ini menjadi sangat penting. Karena ini menentukan sasaran kita. Tiga bulan terakhir ini kita semua bareng-bareng untuk membuat data ini lebih akurat. Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari Pak ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat gitu," ujar Gus Ipul.

Maka dari itu, nanti dari pihak BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal itu agar data yang ada tetap akurat.

"Kami sudah merencanakan dengan Pak Mensos juga melakukan updating yang saat ini juga ground check sedang ada di lapangan. Dan setiap 3 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran," ujar Amalia.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

(whn/whn)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

(whn/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah ada 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyatakan, dengan adanya 1.000 SPPG yang telah beroperasi, jumlah penerima MBG ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

"Sekarang sudah masuk di kurang lebih 1.000 SPPG. Saat ini, layanan SPPG telah menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat, dan targetnya di akhir tahun bisa mencapai 82,9 juta," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan SPPG adalah melalui kerja sama dengan Polri.

Ia menyebutkan, di SPPG Polri yang terletak di Pejaten, Jaksel, bahan pangan berupa sayur menyediakan tanaman hidroponik di rumah kaca sebagai sumber bahan makanan berkualitas dan lebih tahan lama.

"Bahan-bahan makanan seperti yang ada di rumah kaca ini, bisa digunakan untuk sayuran yang tahan hingga 12 jam dengan kualitas yang tetap baik," kata Dadan.

Menurut dia, konsep ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang lebih segar tetapi juga mengurangi potensi pemborosan bahan makanan dalam skala besar.

Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, BGN optimistis program ini akan mempercepat pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong agar layanan SPPG semakin luas cakupannya,” ujar Dadan.

“Dengan 1.000 SPPG saat ini, target akhir tahun, kami yakin tercapai,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah ada 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyatakan, dengan adanya 1.000 SPPG yang telah beroperasi, jumlah penerima MBG ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

"Sekarang sudah masuk di kurang lebih 1.000 SPPG. Saat ini, layanan SPPG telah menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat, dan targetnya di akhir tahun bisa mencapai 82,9 juta," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan SPPG adalah melalui kerja sama dengan Polri.

Ia menyebutkan, di SPPG Polri yang terletak di Pejaten, Jaksel, bahan pangan berupa sayur menyediakan tanaman hidroponik di rumah kaca sebagai sumber bahan makanan berkualitas dan lebih tahan lama.

"Bahan-bahan makanan seperti yang ada di rumah kaca ini, bisa digunakan untuk sayuran yang tahan hingga 12 jam dengan kualitas yang tetap baik," kata Dadan.

Menurut dia, konsep ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang lebih segar tetapi juga mengurangi potensi pemborosan bahan makanan dalam skala besar.

Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, BGN optimistis program ini akan mempercepat pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong agar layanan SPPG semakin luas cakupannya,” ujar Dadan.

“Dengan 1.000 SPPG saat ini, target akhir tahun, kami yakin tercapai,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

(whn/whn)

Jakarta: Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Misalnya, Makassar yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sebagai pusat ekonomi di daerah tersebut.

Rekomendasi berikut tersedia pada Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tak hanya itu, kota ini juga menyediakan beragam pilihan perumahan yang terjangkau, termasuk rumah subsidi dan komersil.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Sulawesi Selatan, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Sulawesi Selatan

Perumahan subsidi di Sulawesi Selatan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Amanah Banoa City

Perumahan yang terletak di Parangbanoa, Palangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Perumahan ini dikembangkan oleh Puri Sanjaya Putra.

Perumahan ini hanya memiliki 44 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp173 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa rangka baja ringan atap spandek, dinding bata/batako/beton bertulang, lantai granit ukuran 60x60 cm, serta pondasi batu gunung/batu kali.

2. Bukti Pakkatto Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Nirannuang, Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dibangun oleh Citra Mahera Jaya, ada 309 unit yang dijual mulai dari harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 78 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap spandek, rangka canal C, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan batu gunung.

3. Persona Barombong Indah

Perumahan ini terletak di Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibangun oleh Batara Agung Dewa Sakti. Perumahan ini memiliki 36 unit tipe komersil dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap sakura roof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu gunung.

4. Megah Nusa Madani

Rumah yang berlokasi di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Megah Nusa Propertindo. Ada 74 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp182 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 44 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, rangka baja ringan, dinding bata merah finish plaster di aci cat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Villa Nurhidayat Romang Polong 1

Perumahan yang terletak di Romangpolong, Somba Upu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan ini dibangun oleh Hidayat Anugrah Pratama. Perumahan ini memiliki 108 unit tipe rumah komersil.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp275 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 45 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, atap spandek, dinding pas bata ringan plaster aci, lantai tegel Putih polos 40x40, serta pondasi batu kali/batu gunung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)