JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tim BGN mengapresiasi antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi mitra MBG. Hal ini tentu sangat membantu BGN dalam mencapai target pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu.

Menurutnya, SPPG Kecamatan Cibubur menjadi cerminan bahwa BGN membuka peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG. Meski begitu ia menegaskan penentuan mitra tetap dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.

"Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG. BGN akan tetap melakukan verifikasi calon mitra secara profesional," ujar Dadan.

Selama ini SPPG dibentuk melalui beragam model baik pembangunan dapur dari nol maupun kerja sama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa renovasi ruko, modifikasi restoran, hingga alih fungsi bangunan tertentu.

Modifikasi bangunan usaha menjadi dapur MBG telah dilakukan di berbagai lokasi. Pemilik warung, selain dapat menyelamatkan usaha yang mulai lesu, juga dapat turut berkontribusi dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Setiap SPPG bahkan mampu menarik setidaknya tiga kali karyawan lebih banyak daripada sebelumnya.

Selain itu, menurut Dadan, pembangunan satu SPPG juga mampu menyediakan tenaga kerja sebanyak 47 karyawan dapur. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja lokal. Alih fungsi usaha yang sulit berkembang dan hampir gulung tikar menjadi nafas segar bagi para karyawan untuk menyambung hidup.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai adanya potensi pemborosan anggaran negara dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Potensi pemborosan anggaran tersebut terjadi akibat menu MBG yang tidak memenuhi standar gizi dan kualitas makanan. Tidak sesuainya standar tersbeut diketahui menyebabkan terjadinya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

"Di beberapa temuan kita, mulai dari rencana menu hingga komposisinya, itu tidak sesuai standar gizi. Padahal, di awal, cita-cita MBG ini untuk mengentaskan stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak," kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

ICW sendiri melakukan pemantauan program MBG di sejumlah sekolah di Jakarta pada 12 Maret hingga 24 April 2025.

Dari pemantauan itu, ICW mendapati laporan dari sejumlah guru yang mengeluhkan menu MBG yang tidak layak dikonsumsi. Bahkan pada akhirnya dibuang karena tidak mau dimakan oleh siswa.

Kondisi tersebut dipandang sebagai ironi, karena kebijakan efisiensi anggaran untuk program MBG justru tak maksimal. Bahkan cenderung bermasalah karena banyak terjadinya kasus-kasus keracunan.

"Ini secara kebijakan dari Bapak Prabowo juga menjadi catatan. Mereka bilang ada efisiensi dan sebagainya, tapi dengan adanya implementasi ini malah menghambur-hamburkan uang," kata Eva.

Peran Kantin

Selain menghamburkan anggaran, program MBG juga dilihat berdampak terhadap ekosistem yang terjadi di sekolah. ICW menyorot turunnya pendapatan kantin sekolah setelah adanya program MBG.

Berdasarkan wawancara ICW dengan sejumlah kantin di sekolah, para pemilik atau penjaga kantin sekolah merasakan penurunan pendapatan dan tak dilibatkan dalam program MBG.

"Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva.

Program MBG juga menambah beban bagi guru, sebab mereka juga harus terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan.

Kondisi tersebut tentu akan mengganggu proses belajar-mengajar antara guru dan siswa.

"Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah," kata Eva.

ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi desain pelaksanaan MBG agar lebih adaptif terhadap realitas sekolah dan kebutuhan siswa yang beragam. Serta memastikan bahwa kebijakan ini mendukung, bukan merusak ekosistem pendidikan.

Jawaban BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sudah ada kantin sekolah yang dilibatkan dalam penyaluran MBG.

Dadan mengatakan bahwa program MBG pada dasarnya dikembangkan untuk merangkul semua pihak. Ia mencontohkan pelibatan kantin di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

Ke depannya, BGN berencana untuk mengajak kantin-kantin sekolah berkolaborasi menyukseskan program MBG yang merupakan andalan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya," ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tim BGN mengapresiasi antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi mitra MBG. Hal ini tentu sangat membantu BGN dalam mencapai target pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu.

Menurutnya, SPPG Kecamatan Cibubur menjadi cerminan bahwa BGN membuka peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG. Meski begitu ia menegaskan penentuan mitra tetap dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.

"Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG. BGN akan tetap melakukan verifikasi calon mitra secara profesional," ujar Dadan.

Selama ini SPPG dibentuk melalui beragam model baik pembangunan dapur dari nol maupun kerja sama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa renovasi ruko, modifikasi restoran, hingga alih fungsi bangunan tertentu.

Modifikasi bangunan usaha menjadi dapur MBG telah dilakukan di berbagai lokasi. Pemilik warung, selain dapat menyelamatkan usaha yang mulai lesu, juga dapat turut berkontribusi dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Setiap SPPG bahkan mampu menarik setidaknya tiga kali karyawan lebih banyak daripada sebelumnya.

Selain itu, menurut Dadan, pembangunan satu SPPG juga mampu menyediakan tenaga kerja sebanyak 47 karyawan dapur. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja lokal. Alih fungsi usaha yang sulit berkembang dan hampir gulung tikar menjadi nafas segar bagi para karyawan untuk menyambung hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons sorotan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana mengatakan sudah ada kantin sekolah yang dilibatkan dalam penyaluran MBG (Makanan Bergizi Gratis).

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

ICW menyebut bahwa pelaksanaan MBG belum mempertimbangkan dampak MBG terhadap terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Dadan mengatakan bahwa program MBG pada dasarnya dikembangkan untuk merangkul semua pihak.

Ke depannya, BGN berencana untuk mengajak kantin-kantin sekolah berkolaborasi menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Program ini dikembangkan untuk merangkul semua pihak,” jelasnya. “Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025) kemarin.

Jakarta - Eva Nurcahyani dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menungkap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) masih disamaratakan seperti sekolah pada umumnya. Padahal, menurutnya kebutuhan gizi untuk siswa-siswa disabilitas harusnya lebih diperhatikan. (/)

SUKABUMI - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecukupan gizi masyarakat, Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini diikuti oleh sekitar 300 peserta dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

"Tujuan utama dari Program MBG adalah meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lebih dari itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja di sekitar dapur atau SPPG," kata Zainul Munasichin dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Direktur Dialur Wilayah III BGN, Enny Indarty, menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program, mulai dari latar belakang, target penerima manfaat, hingga peran strategis dapur sehat MBG dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar lokasi dapur," kata Enny.

"Masyarakat yang berminat menjadi mitra dapat mendaftar melalui portal resmi BGN di situs resmi BGN. Pendaftaran ini bersifat gratis," katanya.

Setiap Dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN dan didukung oleh tim yang terdiri dari ahli gizi dan akuntan. Dapur-dapur ini akan dioperasikan oleh 45 hingga 50 petugas yang bekerja setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, untuk menjamin kualitas gizi dan kelancaran distribusi.

Dengan diluncurkannya Program MBG ini, DPR dan BGN berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan peningkatan gizi nasional sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta menilai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak sensitif terhadap persoalan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis.

Pernyataan Dadan yang menyebut kasus keracunan MBG hanya menimpa sebagian kecil siswa sekolah dianggap menciderai kekhawatiran para orangtua yang mencemaskan kualitas makanan program tersebut.

“Cerita soal keracunan dibecandakan dengan bilang, ‘itu kan cuma sebagian kecil anak-anak yang keracunan’. Itu pernyataan yang sangat luar biasa bodoh dan tidak bertanggung jawab,” kata anggota Koalisi, Irwan Aldrin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, tak seharusnya penderitaan anak-anak direduksi menjadi angka statistik.

“Masa anak kita bisa dipersentase? Satu saja sakit itu sudah masalah. Cara memberi pernyataan seperti itu bikin orang tua makin khawatir,” tegasnya.

Irwan juga menyampaikan bahwa di DKI Jakarta, banyak orang tua justru berusaha menghindari program MBG karena takut anak-anaknya mengalami gangguan kesehatan.

Meski tidak bisa digeneralisasi, tren tersebut cukup mencerminkan keresahan publik.

“Orang tua di DKI itu perhatian ke anak-anak masih tinggi. Beberapa dari mereka yang kami temui malah berusaha menghindari program MBG,” katanya.

Ia pun menyinggung soal anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjalankan MBG.

Mengutip pernyataan Kepala BGN, Irwan menyebut program ini membutuhkan Rp 25 triliun setiap bulan, angka yang dinilainya fantastis dan membebani negara.

“Ini seperti kita naik taksi dengan argo Rp 25 triliun tiap bulan, tapi kita enggak tahu mau ke mana. Hutang kita baru saja nambah Rp 250 triliun, dan itu hanya cukup untuk membiayai MBG selama 10 bulan,” ujar Irwan.

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program MBG secara serius, termasuk cara komunikasi para pejabat publik dalam merespons kritik masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Dadan menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investor Qatar disebut-sebut akan melaksanakan studi atas pembangunan satu juta rumah di Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mereka telah menunjuk perusahaan perencana manajemen untuk studi tersebut yang berlokasi di Jakarta.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan management planning (perencana manajemen) yang buka kantor di Jakarta," kata Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Bahkan, kata Fahri, Pemerintah pun telah menyiapkan lahan-lahan untuk dijadikan bahan studi investor Qatar.

Sebab, setiap lahan nantinya akan menghasilkan perbedaaan harga.

Setelah studi dilaksanakan, investor Qatar akan memastikan besaran biaya rumah yang akan dijual nanti agar bisa disepakati oleh Pemerintah Indonesia.

Jika hal itu beres dilakukan, maka mereka sudah bisa membangun rumah sesuai dengan yang direncanakan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Enggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan, nanti konsumennya juga nanti kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah, itu juga nggak boleh. Ya, itu tentu urusannya mereka ya," tandas Fahri.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah. Salah satu yang disoroti adalah terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, program MBG juga dinilai menambah beban baru bagi para guru yang terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan. Kondisi ini disebut turut mengganggu konsentrasi pembelajaran.

“Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah," ucap Eva.

Masalah lain juga muncul terkait aksesibilitas dan inklusivitas di sekolah luar biasa (SLB), seperti yang terjadi di SLBN Jakarta, salah satu sekolah pertama yang menerapkan MBG.

Eva mengungkapkan bahwa menu makanan yang disediakan disamaratakan tanpa memperhatikan kebutuhan gizi khusus bagi siswa dengan disabilitas.

“Padahal kita ketahui bahwa kebutuhan-kebutuhan gizi untuk teman-teman dengan disabilitas mental dan fisik dan sebagainya itu kita harus perhatikan. Secara komposisi gizi, kemudian secara kebutuhan individu satu dengan individu lain itu berbeda," tutur dia.

ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi desain pelaksanaan MBG agar lebih adaptif terhadap realitas sekolah dan kebutuhan siswa yang beragam, serta memastikan bahwa kebijakan ini mendukung, bukan merusak, ekosistem pendidikan.

Perlu diketahui, temuan tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsung ICW di beberapa titik lokasi pelaksanaan MBG pada sekolah-sekolah di Jakarta.

Pemantauan ini berlangsung sejak 12 Maret-24 April 2025.