JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp5 triliun. Dia mengatakan MBG mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (pemda).

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tambahnya.





Tito mengatakan bahwa dari hasil konsolidasi bersama pemda, kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.

?Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.

Anggaran tersebut, kata Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. "Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga ke menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.

Tito menekankan bahwa dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten kota yang bakal menyalurkannya.

"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," katanya.

Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Nantinya, kata Tito, BGN akan meng-cover daerah dengan PAD yang rendah.

"Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ungkapnya.

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah Kota Semarang menegaskan banjir yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang terjadi akibat limpasan air. Seperti diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pada Kamis (16/1) malam mengakibatkan debit air Sungai Babon meninggi.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu (Kamis-red) sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Lurah Meteseh Joko Rahmantoko.

Joko menyebutkan bahwa air yang sempat menggenangi permukiman warga tersebut tidak berlangsung lama dan sebelumnya warga telah evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu terdengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai.

"Hanya meluap sebentar, dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Evakuasi dibantu oleh aparat terkait dan setelah ada koordinasi antara dinas PU dan BBWS untuk pembukaan pintu air, genangan air pun cepat surut," imbuh Joko.

Untuk pembersihan sisa-sisa dampak limpasan air, dia mengatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga PMI Kota Semarang sudah bergerak melakukan penanganan.

Sementara itu, Kepala DPU Kota Semarang Suwarto saat menanggapi peristiwa tersebut memastikan keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah. Pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendungan Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air agar tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," katanya.

Editor : Maulana Salman

Bandung -

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

3. Mekanisme penyaluran

Kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tegas Bonny.

4. Lokasi pembangunan

Bonny mengungkapkan, pembangunan akan dilaksanakan di desa-desa. Setidaknya, satu desa dari total 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

"Jumlah desa itu 75.000, malah kita dengan sekarang (ada) 84.000 (desa). Nah, dengan jumlah desa katakanlah 75.000 aja, itu satu desa (dibangun) 25 unit rumah," jelas Bonny.

5. Tipe

Rumah yanga akan diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin ekstrem berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

"Itu rumah yang ada tipe 36, tanah 70 meter, dengan pagu yangg kita (Pemerintah) berikan 100 juta," tegas Bonny.

6. Hak kepemilikan

Bonny memastikan, kepemilikan rumah bagi masyarakat penerima berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Yang (sertifikat) hak milik, milik mereka (penerima bantuan)," kata Bonny.

7. Pelaksana pembangunan

Pembangunan rumah tersebut akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Bonny, UMKM tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Apabila UMKM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa sebesar Rp 60 triliun.

"Karena, jika untungnya 20 persen, maka UMKM akan ada uang Rp 60 triliun di desa beredar," tegas Bonny.

8. Desain

Bonny memberikan saran kepada Prabowo untuk mengadakan sayembara rumah yang nanti dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Setiap provinsi pun punya universitas, Saya instruksikan BTN adakan sayembara. Bagaimana desain rumah tipe 36/70 dengan mengikat kearifan lokal," ujar Bonny.

Nantinya, sayembara tersebut juga akan melibatkan masyarakat. Semakin banyak yang memilih desain tersebut, maka gambar tersebut akan ditetapkan sebagai desain 3 juta rumah gratis.

9. Dasar hukum

Dasar hukum mengenai program 3 Juta Rumah gratis ini akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, saat ini masih disusun.

"Dengan ada kepastian membayar, dengan Keppres itu, bank akan hadir di desa, karena dia tahu yang bayar cicilannya bukan orang miskin, adalah negara," tuntas Bonny.

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto murni ide partainya. Dia mengatakan hal itulah yang membuat partainya bangga sehingga betul-betul ingin merealisasikannya.

"Indonesia sedikit terlambat, sudah 76 negara sudah laksanakan program makan bergizi gratis. Kita merupakan negara yang ke-77. Tapi tidak apa-apa kita terlambat, tapi kita mulai dan sedang kita laksanakan. Nah, ini jelas nyata program dari Gerindra yang kita cintai, Makan Bergizi Gratis. Murni ide dari Gerindra dan itu saya banggakan," ucap Hashim saat sambutan dalam acara Natal Nasional Partai Gerindra di Gereja Tiberias, Kota Bekasi, Sabtu (18/1/2025).

Hashim menjelaskan program Makan Bergizi Gratis ini sudah dibahasnya bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto sejak 18 tahun lalu. Namun saat itu, kata Hashim, program ini fokus pada pemberian susu kepada seluruh anak Indonesia yang diberi nama 'Revolusi Putih'.

"Program Makan Bergizi Gratis itu direncanakan, digagas 18 tahun yang lalu. Ini bukan ide baru. Ini ide yang saya bahas dengan Pak Prabowo tahun 2006. Waktu itu idenya adalah susu sebagai bentuk asupan gizi. Namanya waktu itu Revolusi Putih, yang berubah namanya sekarang Makan Bergizi Gratis," jelas Hashim.

Dia mengungkapkan saat itu timbul rasa prihatin dari dirinya dan Prabowo atas tingginya angka stunting atau anak kurang gizi di Indonesia. Bahkan dia menyebut, berdasarkan data dua tahun lalu, ada 41 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan pagi karena ekonomi keluarga dalam kategori miskin.

"Ini adalah tujuan kita tujuan kita adalah untuk memberantas kelaparan dan kita berdayakan anak-anak miskin, anak melarat, yang tidak sempat makan tiap pagi," ungkapnya.

(dnu/dnu)

Lombok Tengah -

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

(hsa/hsa)

Solo -

Sejumlah siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo mengeluhkan mual usai menyantap makan bergizi gratis (MB). Mereka diduga keracunan makanan ayam yang berbau.

Kasus ini terjadi pada Kamis, 16 Januari 2025 pukul 09.30 WIB. Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, menyebut sejumlah pihak langsung datang memberikan penanganan seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Dari total 200 siswa, hanya sedikit yang mengeluhkan mual usai mengonsumsi MBG. "Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Lilik menjelaskan para siswa yang diduga keracunan ini tak sampai dilarikan ke puskesmas. Disebutkan menu MBG di SDN Dukuh 3 itu berupa nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," jelasnya.

40 Siswa Dilaporkan Mual-Muntah

Setelah insiden dugaan keracunan ini, program MBG di SDN Dukuh 3 Sukoharjo tetap berlanjut. Menunya pun berganti menjadi nasi, telur dadar, sayur buncis, tahu dan tempe goreng, serta buah pepaya.

Pemberian program MBG di SDN Dukuh 3 itu pun turut diawasi tim dari Puskesmas Sukoharjo. Mereka juga memberikan edukasi kesehatan.

"Kita lakukan edukasi sosialisasi tentang kesehatan makanan. Itu kita lakukan di tiga wilayah sasaran (program MBG)," kata Kepala Puskesmas Sukoharjo dr Kunari Mahanani saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jumat (17/1).

Dia menerangkan ada 40 siswa di SDN 3 Dukuh yang mengalami pusing, mual, dan muntah pada insiden tersebut. Namun, pada pelaksanaan program Jumat (17/1) tak ada lagi keluhan mual.

"Ada 40 siswa, gejalanya mual, muntah, pusing. Tidak ada sampai dirawat. Kita lakukan observasi semua dalam keadaan baik-baik saja dan kondusif, tidak sampai ke Puskesmas," jelasnya.

Kepala BGN Sebut Human Error

Kasus dugaan keracunan menu MBG di Sukoharjo ini pun mendapat atensi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan insiden itu sudah ditangani dengan cepat.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1) dilansir detikNews.

Dadan pun menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya yang sudah sigap menangani insiden di SDN Dukuh 3 itu.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucap Dadan.

(ams/rih)

Jakarta -

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

(eva/idh)

Jakarta -

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

(abr/abr)

Anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang membeberkan strategi baru Presiden Prabowo Subianto menyiapkan modal program perumahan.

Pemerintah akan merayu negara-negara sahabat untuk mendepositokan sejumlah uang di bank di Indonesia. Duit itu akan menjadi likuiditas bank untuk mengawal program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita bilang kalau you mau bantu, you taruh saja uang you sebagai deposan kan. Bukan pinjaman nih. Jadi tidak akan mempengaruhi debt to equity ratio kita," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Deposito itu ditargetkan 10 tahun. Sebagai timbal balik, bank akan memberikan bunga untuk negara-negara yang melakukan deposito.

Bonny memahami bunga itu terlampau rendah bila dibandingkan bunga surat utang negara Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, ia yakin tawaran itu tetap akan menarik.

"Pengembang ini bukan cari untung. Qatar ini keluarga raja. Dia bilang tidak cari untung di sini, ini adalah kegiatan kemanusiaan. Karena ada kedekatan hubungan bilateral," ujarnya.

Bonny menyebut pembicaraan tentang rencana ini sudah dibicarakan dengan tiga negara. Selain Qatar, ada Uni Emirat Arab dan China.

"Jadi belum final, tapi roadmap untuk memecahkan ini adalah approach new deposant untuk melakukan placement," ucap Bonny.

Jakarta -

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Penajam Paser Utara. Lokasinya dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung.

"Ada lokasi yang kami siapkan untuk perumahan MBR. Kalau melihat di peta (paparan yang ditayangkan di acara tersebut), ada ujung kiri dan kanan itu ada ujung yang kuning. Itu adalah lahan untuk perumahan MBR," kata Hakiki pada Jumat (17/1/2025).

Hakiki mengatakan lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah. Namun, tidak mungkin semua lahan digunakan sebagai perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Untuk skema pembangunan, Hakiki menuturkan harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ada pun, tugas Badan Bank Tanah hanya menyiapkan lahan. Lalu, mengenai apakah Otorita IKN akan terlibat di dalamnya, ia belum bisa memastikannya.

"Kalau lihat areanya itu memang area untuk reforma agraria. Jadi mungkin yang akan melakukan lelang (jika ada skema lelang) dari Kementerian (PKP) pak Menteri Ara-nya, Kementerian PKP-nya," ucap Hakiki kepada awak media seusai acara.

Ada pun reforma agraria adalah kebijakan untuk menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria bagi kepentingan rakyat. Area reforma agraria yang telah disiapkan termasuk dalam master plan Penajam Eco-City. Total luas lahan yang disiapkan untuk area reforma agraria kurang lebih 1.873 hektare.

(aqi/aqi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dadan menuturkan, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Saat Prabowo masih berstatus calon presiden, ia menggelar uji coba di sejumlah titik.

"Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. Dana itu digunakan secara bertahap.

Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025.

"Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sempat menuturkan, dana yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sudah digulirkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025). "Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," imbuh Hasan.

Hasan menuturkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu.

Setelahnya, kata dia, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," ucap Hasan.