Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat d

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri, Kementerian PKP selaku perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat.

"Kami pemerintah terbuka mendengar masukkannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,” jelas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya 5 persen selama 20 tahun,” ungkap dia.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan instrumen kebijakan lain guna meningkatkan skala program ini, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat ditingkatkan guna mencapai target yang lebih besar,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kerja nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali menggelar rapat tertutup di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025). Mereka akan membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain tiga kementerian tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Rencana pertemuan sore ini pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya masih sama yakni perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Dalam pertemuan hari ini di Kementerian Keuangan, Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di dalam tim teknis tersebut nantinya akan ada perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," ujar Ara.

Kemudian, sederet bank BUMN, bank swasta, hingga Himbara juga akan diikutsertakan sebagai bank penyalur.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank-bank penyalur, ya bank-bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI dan sebagainya dan juga swasta juga ya, swasta juga jadi semuanya bisa bergerak cepat," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang memfinalisasi prosedur pembiayaan program tiga juta rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan bank-bank Himbara melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah sepakat untuk merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Dalam pertemuan tadi, sambungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN juga menyatakan dukungan untuk sukses program tiga juta rumah tersebut.

"Sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suahasil, langsung bekerja," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Tim teknis tersebut akan berisi unsur dari Kementerian PKP, Kementerian BUMN, BI, dan Kemenkeu. Ara meminta setiap pihak bersabar karena tim teknis masih akan membahas detail prosedur pembiayaan program tiga juta rumah tersebut.

Menurutnya, mereka akan kembali bertemu di Kantor Kemenkeu untuk mengumumkan detail prosedur pembiayaan program tersebut pada Kamis (19/2/2025) sore.

"Saya pikir ini terobosan dan contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ara.

Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa pertemuan mereka untuk mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan baik yang ada di APBN maupun BI melalui kebijakan makroprudensial untuk mendukung program di sektor perumahan.

Khusus dari APBN 2025, sambungnya, pemerintah sudah memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 sudah mengalokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan).

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi [3 juta rumah] dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Senada, Perry Warjiyo menyatakan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4% menjadi 5% dana pihak ketiga. Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi 80 triliun," ungkap Perry.

Hanya saja, sambungnya, detail prosedur teknisnya akan diumumkan pada Kamis (19/2/2025) esok.

Erick Thohir menambahkan bahwa Kementerian PKP juga sedang menggodok terkait pembiayaan rumah komersial. Kendati demikian, komersialisasi program perumahan nanti masih akan dilaporkan secara bertahap.

"Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," tutup Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara.

Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Dari proses penjurian yang ketat, telah didapatkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori dan sub-kategori inovasi dan desain rumah, yang tercipta dari ide-ide terbaik oleh para wirausahawan di bidang perumahan, serta kalangan mahasiswa dan profesional.

Para juara tersebut telah menerima penghargaan BTN Housingpreneur Awards dalam ajang BTN Awards yang dilaksanakan di Jakarta baru-baru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News