Surabaya -

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar memakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, zakat sudah ada peruntukannya bagi golongan yang berhak menerima.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf, zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

Gus Yahya kembali menegaskan, jika bukan golongan yang berhak menerima, maka zakat tidak boleh disalurkan.

"Saya sudah bicara juga soal ini, ya zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," tegasnya kembali.

Gus Yahya menilai ketimbang zakat, lebih baik memakai infak atau sodakoh yang bersifat umum atau ditujukan khusus untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau mau pakai infak, sodakoh yang bukan zakat itu bisa lebih umum tasyarofnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

(faa/hil)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Jumat (17/01/2025).

Hasan Nasbi tiba di lokasi sekitar pukul 08.25 WIB dan segera menyaksikan pelaksanaan program tersebut di berbagai jenjang, mulai dari TK Among Siwi, Kelas II, hingga Kelas VI.

Di Kelas II, ia terlihat membagikan kotak makan bergizi gratis kepada sejumlah siswa sambil berdialog dengan mereka.

"Siapa yang tadi pagi nggak sarapan?" tanya Hasan Nasbi kepada siswa-siswa di Kelas II.

Beberapa siswa mengangkat tangan, dan ketika ditanya lebih lanjut, mereka memberikan berbagai alasan, seperti malas atau takut terlambat masuk sekolah.

Setelah membantu membagikan kotak makan bergizi, Hasan Nasbi mengajak siswa untuk berdoa sebelum mulai makan bersama.

"Gimana enak makanannya?" tanyanya, dan para siswa serentak menjawab bahwa makanan tersebut enak.

Menu makan bergizi gratis di Sleman

Dalam pernyataannya kepada wartawan setelah peninjauan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada beberapa lokasi yang dikunjungi untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Ini kan gelombang kedua ya, gelombang pertama sudah dilaksanakan pada 6 Januari. Sekarang kita sudah mulai gelombang kedua," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SDN Sinduadi Timur telah memulai program ini sejak 13 Januari lalu.

"Memang titik-titik makan bergizi gratis ini akan bertambah setiap minggu," ungkapnya.

Hasan Nasbi juga mengungkapkan bahwa respons dari para siswa sangat positif.

"Saya lihat mereka antusias sekali, termasuk menghabiskan sayur. Jadi ini edukasi yang bagus, anak-anak sudah mulai terbiasa makan sehat," tuturnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Sinduadi Timur mencakup ayam, sayur, tahu goreng, dan susu.

"Hari ini menu-nya juga ada susu. Jadi untuk tempat-tempat tertentu yang memang tersedia produksi susu, akan disediakan susu di sini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan menyediakan makanan yang bergizi.

Namun, keamanan makanan juga menjadi perhatian penting, agar anak-anak tidak mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang kurang layak.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, mengingatkan enam hal utama yang harus diperhatikan dalam proses penyediaan makanan. Simak selengkapnya.

1. Memilih Bahan yang Berkualitas

Memilih bahan makanan yang segar dan layak konsumsi adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan makanan.

Pastikan bahan-bahan yang dipakai berkualitas, dalam keadaan segar, dan tidak berjamur.

Langkah ini jadi awalan untuk mengurangi risiko kontaminasi jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada anak.

“Bahan mentah tidak boleh yang sudah busuk atau jamuran. Misalnya, ikan harus memiliki mata yang bening, daging segar berwarna merah cerah, dan sayuran tidak layu,” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

2. Cara Menyimpan Bahan Makanan yang Tepat

Sebagai negara dengan tingkat kelembapan yang tinggi, maka penyimpanan bahan makanan harus dilakukan dengan benar.

Hal ini bertujuan agar sayuran ataupun daging yang akan diolah tetap segar dan aman untuk dimasak.

Jika tidak disimpan dengan baik, bahan makanan bisa terkontaminasi bakteri yang berisiko menyebabkan keracunan makanan.

“Indonesia negara lembab, jadi bahan masakan rentan bulukan atau membusuk. Beras, daging, hingga bumbu dapur harus disimpan dengan suhu yang sesuai,” ujar dia.

3. Proses Memasak yang Higienis

Dalam proses memasak juga harus dipastikan makanan matang sempurna. Selain itu, pastikan lingkungan dapur tempat memasak menu masakan dijaga kebersihannya.

Jangan sampai tempat memasak dalam kondisi yang kotor dan bebas dilewati hewan-hewan

Kedua hal tersebut jika tidak dilakukan bisa berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare atau keracunan makanan.

“Lingkungan dapur harus bersih, peralatan masak higienis, dan tidak boleh ada hewan seperti kucing atau tikus yang berkeliaran,” kata dr. Tan.

4. Hindari Penggunaan Bahan Imbuhan

Penggunaan bahan tambahan seperti micin, saus, atau bumbu instan yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan anak.

Untuk itu, dr. Tan mengimbau, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan bahan-bahan imbuhan.

Kalaupun ingin memakainya, pastikan penggunaan garam, gula, maupun saus-sausan tidak berlebihan.

5. Gunakan Kemasan yang Aman

Pengemasan makanan harus dipastikan bebas dari bahan berbahaya, seperti BPA atau plastik yang tidak tahan panas.

Pengemasan yang salah bisa menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya ke dalam makanan, yang berisiko merusak kesehatan anak dalam jangka panjang.

“Haram hukumnya memakai kantong plastik gula atau es, karena berpotensi mencemari makanan dengan mikroplastik. Styrofoam atau kertas nasi berlapis plastik juga tidak boleh digunakan,” tegasnya.

6. Pendistribusian Tepat Waktu

Makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu maksimal dua jam untuk mencegah pembusukan.

Makanan yang dibiarkan terlalu lama dalam suhu kritis, dapat menyebabkan makanan menjadi basi dan tidak layak dimakan.

Sebab, jika anak mengonsumsi makanan basi, dikhawatirkan bisa memicu diare dan masalah pencernaan lainnya.

“Setelah dua jam, suhu makanan bisa berada di antara 5–60 derajat Celsius, suhu kritis di mana bakteri dan jamur bisa tumbuh,” tandasnya.

Jakarta -

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Sleman (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang kembali.

Hasan Nasbi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya.

"Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan.

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higeinis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman.

"Mereka suka makanannya, dan dari sisi higeinis juga terjaga," katanya.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru.

"Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Presiden.

Senada dengan Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari BUMN dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

“Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta,” kata Menteri Ara.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap menyukseskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, menurutnya, lewat program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Jakarta - Data dari Global Nutrition Report 2023 menunjukkan bahwa 24,4% anak Indonesia mengalami stunting, sementara 10,2% menderita gizi kurang. Makan siang gratis yang bergizi seimbang dapat membantu mengurangi angka tersebut. Penelitian oleh World Food Programme juga menemukan bahwa pemberian makan siang sekolah dapat meningkatkan asupan energi anak hingga 20–30%, memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan nutrisi harian.

Program serupa di negara lain memberikan hasil yang menjanjikan. Di India, program Mid-Day Meal Scheme meningkatkan kehadiran siswa hingga 9,3% di daerah pedesaan (data: World Bank). Hal ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendorong anak-anak untuk tetap sekolah.

Jika program ini melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, akan ada dampak positif pada sektor ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan makan siang sekolah di Brasil (Programa Nacional de Alimentacao Escolar) meningkatkan pendapatan petani kecil karena pemerintah membeli bahan pangan secara lokal. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia untuk memberdayakan petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengelolaan yang Baik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai sebuah revolusi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Meskipun program makan siang gratis ini memiliki banyak manfaat, implementasinya membutuhkan pengelolaan yang baik. Tantangan utama adalah memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang sesuai standar gizi, dan keberlanjutan pendanaan. Di Brebes, Jawa Tengah, uji coba makan gratis menunjukkan beberapa sekolah mengalami keterlambatan distribusi makanan, terutama di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.

Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk menyimpan atau mempersiapkan makanan. Di Makassar, misalnya, menu makanan disiapkan oleh pihak ketiga, yang kadang mengalami kendala operasional. Uji coba di Makassar menunjukkan bahwa beberapa siswa kurang menyukai lauk tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan terbuang sia-sia. Hal ini mencerminkan kurangnya penyesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal.

Belum Selalu Seimbang

Laporan di beberapa daerah menunjukkan bahwa meski program bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, komposisi menu belum selalu seimbang. Misalnya, ada makanan yang kekurangan protein atau sayuran segar. Di Makassar, anggaran per porsi makanan dipotong dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000, yang berdampak pada kualitas bahan makanan yang disediakan. Dengan harga yang lebih rendah, sulit untuk memastikan menu tetap bergizi seimbang.

Beberapa daerah melibatkan donatur atau sponsor untuk menutup kekurangan biaya, yang membuat keberlanjutan program bergantung pada pihak luar.

Di beberapa sekolah, anak-anak lebih memilih makanan yang digoreng atau memiliki rasa gurih dibandingkan makanan sehat seperti sayuran rebus. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi tentang pentingnya gizi.

Dalam beberapa program bantuan makanan sebelumnya, ditemukan kasus mark up harga bahan makanan atau pengadaan fiktif. Risiko ini juga bisa terjadi dalam program makan siang gratis jika pengawasan kurang ketat.

Peningkatan infrastruktur seperti menyediakan dapur sekolah atau fasilitas penyimpanan makanan yang layak, terutama di daerah terpencil. Edukasi gizi dengan melibatkan guru, orangtua, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat.

Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk menjaga kualitas makanan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi monitoring untuk memantau distribusi, pengadaan, dan kualitas makanan diharapkan mampu mengatasi kekurangan revolusi makan gratis ini. Dengan mengatasi kekurangan ini, program makan siang gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dan masyarakat.

Tundung MemoloKepala SMPN 3 Satap Sapuran Wonosobo

(mmu/mmu)

Usai menghadiri acara Musyawarah Kadin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menanggapi usulan program unggulan Makan Bergizi Gratis atau MBG menggunakan dana zakat.

Menurutnya seluruh dana zakat sudah diurus badan pengelola untuk masyarakat yang membutuhkan.

Prabowo menyebut pemerintah bertekad mengurangi beban rakyat Indonesia.

Ia menyatakan pemerintah pusat siap membuka diri dengan pemerintah daerah yang ingin membantu mensukseskan program MBG.

Seperti yang diketahui, pemerintah pusat menggelontorkan APBN untuk program unggulan MBG sebesar 71 triliun rupiah.

Namun berbagai usulan muncul untuk membantu program tersebut mulai dari dana APBD dan dana zakat untuk mensukseskan program unggulan Prabowo Subianto.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Najamudin tengah disorot setelah ia mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sultan menyampaikan usulan tersebut usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Kendati demikian, ide supaya zakat dialokasikan untuk makan siang gratis tidak langsung diterima semua pihak, termasuk Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait hal itu, apa alasan Sultan mengusulkan agar zakat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Alasan Ketua DPD usul zakat untuk membiayai makan bergizi gratis

Pada awalnya, Sultan meminta pemerintah membuka kesempatan supaya pembiayaan makan bergizi gratis dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah.

Ia beralasan, masyarakat Indonesia mempunyai DNA atau sifat gotong royong.

Selain itu, alokasi zakat untuk membiayai makan bergizi gratis juga dipandang membantu meringankan beban pemerintah.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),” ujar Sultan dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja 'kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” tambahnya.

Istana sebut usulan zakat untuk makan bergizi gratis memalukan

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, usulan dana zakat dialokasikan untuk makan bergizi gratis merupakan ide yang memalukan.

Purnawirawan TNI jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, penggunaan dana zakat seharusnya mengikuti syariat dan tidak bisa digunakan sembarangan.

“(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Meski pelaksanaan makan bergizi gratis menelan anggaran yang besar, AM Putranto menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun agar program ini berjalan pada 2025.

Program tersebut diharapkan memberi dukungan terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil.

DPR ingatkan penggunaan zakat

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menuturkan, dana yang tepat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis adalah corporate social responsibility (CSR) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia tidak sependapat dengan usulan Najamudin karena dirinya tidak ingin penyaluran zakat mengganggu hak penerima atau mustahik.

Sebabnya, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Selain itu, Selly juga menegaskan, makan bergizi gratis sudah menjadi tanggung jawab bersama yang semestinya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” jelasnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Baznas tekankan penerima zakat adalah fakir miskin

Sementara itu, Noor Achmad selaku Ketua Baznas menyampaikan, alokasi dana zakat untuk program makan bergizi gratis sangat mungkin dilakukan jika diperuntukkan bagi fakir miskin.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025), ia menjelaskan, golongan mustahik memang berhak memperoleh zakat, infak, maupun sedekah.

Namun, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas juga sudah menyalurkan zakat kepada fakir miskin.

Salah satunya dengan mempersilakan siapapun yang tidak mampu membeli makanan untuk datang ke Baznas.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” tutur Noor.

Kepala BGN enggan berkomentar

Berbeda dengan Istana, DPR, dan Baznas, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak mau berspekulasi lebih jauh soal alokasi zakat untuk makan bergizi gratis.

Ia beralasan, keputusan untuk menggunakan zakat merupakan ranah Prabowo selaku Presiden.

Eks dosen Institut Pertanian Bogor tersebut juga tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan Prabowo menyetujui usulan yang disampaikan Najamudin.

“Ini wilayah Presiden,” ucap Dadan dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat Islam ramai-ramai menolak wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis yang pertama kali diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin.

Wacana ini dikemukakan Sultan melihat sifat dermawan dan gotong royong masyarakat Indonesia yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Namun, usulan itu tidak disambut positif oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Mereka mengingatkan bahwa wacana tersebut harus sesuai dengan aturan syariat Islam.

Lantas, seperti apa suara ormas Islam menyikapi wacana ini?

Nahdlatul Ulama

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Al Quran.

Al Quran menyebutkan bahwa hanya ada 8 golongan penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non-muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur menyebutkan, pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain untuk membiayai makan bergizi gratis, di antaranya adalah memanfaatkan dana infak dan sedekah.

Ia menyebutkan, dana infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk makan bergizi gratis karena aturannya tidak seketat penggunaan dana zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujar Gus Fahrur.

Majelis Ulama Indonesia

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Menteri Agama

Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat memang harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, yang perlu ditekankan jika terealisasi adalah penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Badan Amil Zakat Nasional

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.