JAKARTA, KOMPAS.com - Usai insiden keracunan 40 orang penerima manfaat makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan insiden itu tidak akan terjadi lagi.

"Ini menjadi bahan evaluasi agar lebih berhati-hati dalan mengolah makanan," kata Danan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025) malam.

Ke depannya, Dadan berjanji akan menerapkan standar tinggi dalam pengolahan makanan agar hal serupa tak terulang lagi.

"Standar tinggi tetap harus menjadi acuan," ujarnya.

Adapun keracunan terjadi pada 40 siswa yang memakan ayam marinasi dalam menu makan bergizi gratis.

Namun, siswa yang keracunan tersebut sudah diobati dan kembali ceria. Bahkan, menu ayam marinasi tersebut sudah diganti dengan menu lainnya.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," ujarnya lagi.

Dadan mengungkapkan, peristiwa keracunan itu bisa saja terjadi lantaran adanya ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Kendati demikian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja cepat dengan langsung menarik menu tersebut.

Dengan demikian, penerima manfaat lainnya tidak mengalami hal serupa seperti 40 siswa sebelumnya.

"(Karena) Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," kata Dadan.

Sebelumnya, 40 siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 16 Januari 2025.

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program makan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani mengonfirmasi kejadian itu. Tetapi, para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Harusnya, para pemangku kepentingan (stakeholders) fokus menyempurnakan pengelolaan program MBG yang dinilai masih banyak kekurangan.

?Setelah lebih dari sepekan berjalan program MBG dinilai masih banyak kekurangan baik dari variasi menu maupun keseimbangan gizi dari setiap sajian. Harusnya semua stakeholder fokus menyempurnakan pelaksanaan program bukan malah memicu polemik baru yang tak perlu seperti melontarkan penggunaan zakat untuk MBG karena tidak landasan syar?i maupun sosiologisnya,? ujar Maman Imanul Haq, Jumat (17/1/2025).

Untuk diketahui, lontaran penggunaan zakat untuk program MBG disampaikan Ketua DPD RI Sutan B Najamudin. Usulan ini untuk bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.



Kiai Maman-sapaan akrab Maman Imanul Haq-mengatakan peruntukkan dana zakat diatur secara ketat dalam syariat Islam. Menurutnya, dana zakat digunakan untuk mendukung delapan asnaf (golongan) sesuai ketentuan syariat.

Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amir, mualaf, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fisabililah. ?Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan,? katanya.

Zakat, kata Kiai Maman, memiliki sistem yang berbeda karena telah diatur secara syariah oleh agama. Menurutnya, penggunaan dana zakat sebaiknya tetap difokuskan pada program-program yang lebih spesifik untuk memberdayakan kelompok penerima zakat.

Dana zakat, sebaiknya digunakan untuk membantu fakir dan miskin, pemberdayaan mustahik agar dapat beralih menjadi muzakki (pemberi zakat). ?Penggunaan zakat untuk program yang bersifat umum dan melibatkan seluruh masyarakat yang tidak termasuk kategori penerima zakat, melanggar prinsip pengelolaan zakat,? kata Kiai Maman.

Hal ini berbeda dengan program MBG yang merupakan program pemerintah yang didesain secara sistematis dan telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bersumber dari pembiayaan yang lebih tepat untuk program-program yang sifatnya umum dan menyasar masyarakat luas, termasuk program kesehatan dan peningkatan gizi. ?Jadi tidak perlu menggunakan dana zakat,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai oleh cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar dia.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan pendanaan Makan Bergizi Gratis diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly.

Dia lalu menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

Menurutnya, terutama dengan adanya pengoptimalan sinergi dari beragam pihak itu, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," kata Saleh, Kamis (16/1/2025).

Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?" kata dia.

Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

"Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG)."

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Sultan Najamudin meminta kepada pemerintah untuk menggunakan uang koruptor yang disimpan di luar negeri (LN) sebagai salah satu sumber pendanaan program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi Robin Hood bagi masyarakat kecil.

"Bahkan, jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Saya kira Presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin hood bagi masyarakat kecil," katanya melanjutkan.

Sultan mengatakan, dia sebenarnya hanya memancing pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pendanaan makan bergizi gratis sehingga mengusulkan zakat turut dipakai untuk membiayai program itu.

Menurut dia, masyarakat perlu membantu pemerintah dalam mensukseskan program makan bergizi gratis.

"Poin besarnya adalah program makan bergizi gratis ini sangat baik, dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," ujar Sultan.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," katanya lagi.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 7 Januari 2025.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut, dibutuhkan dana mencapai Rp 420 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang ditujukan bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh negeri. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda ini pun menuai berbagai macam respons dari seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi.

Dari sudut pandang kebijakan sosial dan politik, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah yang perlu didukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi bangsa. Selain dukungan, pentingnya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program ini juga diperlukan.

Ia menyebutkan terdapat empat target dari program ini yang perlu dimonitor. "Empat target tersebut diantaranya akses gizi dan pola makan siang, prestasi siswa yang dicapai dengan peningkatan kualitas daya pikir, optimalisasi bahan pangan lokal, dan pengentasan kemiskinan dan stunting,” ujar Prof Wahyudi dalam acara Pojok Bulaksumur Edisi Januari 2025 dengan tema Program Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan di Gedung Pusat UGM, Rabu (15/1/2025).

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Menurut Prof Wahyudi, tantangan yang dihadapi yakni tantangan teknis dari segi konsistensi. "Jangan sampai program ini hanya sebagai formalitas dan tidak berkelanjutan. Yang jelas program ini harus dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat saling memperbaiki untuk kelancaran program ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat dapat berpikir positif dan ikut mengawal pelaksanaan PMBG. Mengingat kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sementara itu, Dosen Senior Departemen Gizi Kesehatan FKK-MK UGM, Toto Sudargo, memberikan tanggapannya terkait jumlah gizi yang terdapat pada makan gratis. Ia memaparkan pada kelompok SMA kebutuhan kalorinya adalah 2.150 kilo kalori, anak SMP 1.600 kilo kalori, dan anak SD 1.400 kilo kalori.

Menurut dia, pnyelenggara bisa memaksimalkan anggaran Rp 10 ribu untuk PMBG dengan baik asal tidak memikirkan profit dan kuantitas. Yang terpenting makanan yang bergizi serta enak bisa memenuhi kualifikasi kalori untuk masa perkembangan.

"Sasaran program makan bergizi gratis untuk siswa TK, SD, SMP dan SMA sangat tepat karena para siswa tersebut masih dalam proses pertumbuhan. “PMBG bukanlah program jangka pendek melainkan berkelanjutan untuk terus membangun SDM," kata Toto.

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

"Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga," ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. "Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo," ungkapnya.



Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. "Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan," pungkasnya.

Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. "Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?" ujar Fadhli.

Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. "Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. "Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo," ujar Jerry.

Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. "Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. "Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri," pungkasnya.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan anggaran Rp 71 triliun dari kocek negara. Kini, setelah hampir dua pekan program itu berjalan banyak usulan agar pendanaannya bukan hanya dari APBN.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Di hari yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin juga mengusulkan potensi dana selain APBN untuk membiayai Makan Bergizi Gratis. Dia mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo Buka Suara

Ketika ditanya pendapatnya soal dana zakat dijadikan pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak banyak memberikan komentar, dia cuma menyebut urusan dana zakat sudah ada yang mengurusnya sambil menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Nah, soal usulan APBD ikut membiayai Makan Bergizi, Prabowo menyiratkan persetujuannya. Dia bilang pemerintah siap membuka diri apabila ada Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang penting adalah tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga kompak dengan Prabowo. Soal penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis memang perlu dilakukan. Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

Sementara itu soal usulan dana zakat, sejauh ini pihaknya belum mendalami hal tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap, dengan target akhir akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025 ini.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 triliun dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

(hal/hns)

KOMPAS.com - Glodok Plaza mengalami kebakaran yang berlangsung lebih dari sepuluh jam pada Rabu (15/1/2025).

Api pertama kali terdeteksi dari diskotek yang terletak di lantai tujuh, dan dengan cepat menyebar hingga mencapai atap gedung. Kebakaran Glodok Plaza ini memakan empat korban jiwa, sedangkan ada 10 korban lain yang dilaporkan hilang.

Beberapa orang juga sempat terjebak di dalam gedung Glodok Plaza yang terbakar, tetapi berhasil diselamatkan oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang signifikan, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan tersebut.

Meski begitu, kebakaran ini bukanlah peristiwa pertama yang mengancam kawasan yang telah dikenal sebagai jantung ekonomi dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Glodok, dengan sejarah panjangnya, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

Sejarah awal permukiman Tionghoa di Glodok

Dikutip dalam tulisan berjudulSejarah KawasanPecinan Pancoran Glodok dalam Konteks Lokalitas Kampung Kota Jakartayang ditulis Titin Fatimah dijelaskan bahwa kawasan Glodok bermula pada abad ke-17, ketika komunitas Tionghoa mulai menetap di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kalapa.

Mereka datang sebagai pedagang yang menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, serta berperan sebagai pialang yang menghubungkan pedagang pribumi dengan pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, Belanda membangun gudang pertamanya di Batavia dengan izin dari pemimpin Jayakarta, dan kawasan ini menjadi pemukiman bagi orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Watting.

Setelah Belanda menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, kota Batavia dibangun sebagai pusat administratif kolonial.

Namun, pengaturan administratif ini hanya berlaku di Kota Batavia, sementara pemukiman orang asing, termasuk orang Tionghoa, tetap memiliki peraturan khusus sendiri.

Pada masa itu, Tionghoa menjadi kelompok mayoritas di wilayah tersebut, dengan banyak imigran kelas menengah ke bawah tinggal di sisi barat Ciliwung, bercampur dengan masyarakat Jawa, serta melakukan perkawinan campur yang kelak dikenal sebagai Cina Benteng.

Pada tahun 1740, terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia membuat pemerintah Belanda mengambil langkah drastis.

Untuk menghindari kerusuhan serupa, Belanda mengatur pemukiman orang Tionghoa di luar Benteng Batavia, tepatnya di kawasan Pancoran-Glodok, yang menjadi pusat pemukiman Tionghoa setelah peristiwa tersebut.

Kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan Glodok Pancoran, sebuah wilayah yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat.

Glodok-Pancoran: pusat ekonomi dan budaya Tionghoa

Sementara itu pada jurnal dijelaskan pada abad ke-19, Glodok-Pancoran telah berkembang menjadi salah satu pusat bisnis terpenting di Batavia.

Sungai dan kanal yang menghubungkan Glodok dan Pancoran menjadi jalur transportasi utama, membawa barang dagangan ke pasar. Makanan Tionghoa yang khas, seperti belut, ular kobra, dan ramuan ayam arak, banyak dijual di sekitar Gang Gloria.

Bahkan, pada 1980-an, kawasan ini terkenal hingga ke Hong Kong, dengan sejumlah artis yang datang untuk mencicipi kuliner khas Tionghoa.

Tidak hanya kuliner, Glodok-Pancoran juga dikenal dengan bangunan cagar budaya Tionghoa seperti kelenteng Kim Tek Ie dan Vihara Dharma Bhakti, yang menjadi landmark kawasan ini.

Berbagai bangunan dengan arsitektur Tionghoa lainnya, seperti Sekolah Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK), juga turut membentuk identitas kawasan ini sebagai pusat budaya Tionghoa di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok-Pancoran mengalami perubahan signifikan.

Bangunan tua yang dulunya menjadi ciri khas kawasan ini kini banyak yang terlantar dan tak terawat, sementara sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi kini hanya tersisa sedikit, bahkan telah menjadi saluran pembuangan.

Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat budaya kini semakin sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor, yang membuat kualitas spasial kawasan menurun.

Meskipun demikian, kawasan Pecinan Glodok-Pancoran masih mempertahankan unsur budaya Tionghoa yang kental. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang untuk mengunjungi vihara dan kelenteng, serta menikmati kuliner khas yang ditawarkan.

Namun, tantangan besar bagi kawasan ini adalah bagaimana mempertahankan warisan budayanya di tengah tekanan urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap memberi makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Indonesia.

Penegasan itu disampaikan sekaligus merespons usul dana zakat untuk membantu program MBG yang sempat diutarakan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Prabowo memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota untuk berkontribusi membantu pelaksanaan program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin membuka wacana agar dana zakat bisa dipakai untuk membantu program MBG. Sontak usulan tersebut dikritik banyak pihak.

Sultan mengaku tidak keberatan dengan kritik dari masyarakat. Ia juga merasa tak dirugikan dengan ada diskursus dan kritik imbas usulannya tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," kata Sultan.

Tak hanya itu, Sultan pun mengaku tak ambil pusing dengan sikap Istana yang tidak berkenan dengan usulannya. Ia hanya mencoba memberikan solusi alternatif kepada pemerintah.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif, gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ucapnya.

KOMPAS.com - Sebuah video yang menunjukkan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) memasuki permukiman warga di Desa Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau, beredar luas pada Kamis (16/1/2025).

Dalam video berdurasi 1 menit 37 detik itu, terlihat seekor harimau berukuran besar muncul di sekitar barak pekerja perkebunan di lokasi perusahaan.

Di tempat kejadian, tampak tiga pria merekam keberadaan harimau tersebut dengan santai menggunakan ponsel, meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat dekat.

Harimau terlihat menatap ke arah mereka sebelum berjalan perlahan menuju bagian belakang barak. Kejadian ini disertai suara beberapa ekor anjing yang terus menggonggong ke arah satwa buas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 13 Januari 2025, di area camp lapangan yang masuk dalam wilayah Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH).

Insiden bermula saat seorang pekerja lupa menutup pintu pagar camp, yang sebelumnya telah dipasangi pagar terpal hitam untuk keamanan.

Akibat kelalaian tersebut, harimau sumatera berhasil masuk ke area camp dan mengejar anjing serta ayam ternak yang ada di lokasi.

Setelah keberadaannya disadari oleh penghuni camp, harimau berusaha keluar melalui pintu yang sama. Warga setempat segera menutup pagar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah mitigasi dengan memantau lokasi secara intensif.

“Tim mitigasi kami segera datang ke lokasi dan melakukan upaya untuk menenangkan warga. Kami juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya kewaspadaan kepada warga. Selain itu, kami memasang kamera pemantau (camera trap) dan melakukan pemantauan dari menara api yang berada tidak jauh dari lokasi camp," kata Genman pada Kamis (16/1/2025).

Setelah dua hari pemantauan, harimau sumatera tersebut tidak terlihat lagi di sekitar camp.

Tim mitigasi meminta pihak perusahaan untuk tidak memelihara hewan seperti anjing dan ayam di area tersebut, guna mencegah kejadian serupa.

“Petugas tim mitigasi kami terus melakukan pemantauan, dan aktivitas pekerja di camp telah kembali berjalan normal. Namun, kami tetap mengingatkan semua pihak untuk selalu memperhatikan SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan bersama," tambahnya.

Genman menjelaskan bahwa lokasi kemunculan harimau merupakan bagian dari habitat alami dan wilayah jelajah satwa yang dilindungi itu.

"Itu lokasinya memang habitat harimau sumatera," ujarnya.