Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 Billy Mambrasar mengklaim bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah berhasil meningkatkan literasi pelajar di Papua hingga 33%.

Dikutip melalui akun instagram @billymambrasar, Founder Containder itu mengatakan bahwa makan bergizi gratis memang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua.

Dia melanjutkan bahwa Sebagai bagian dari upaya tersebut, organisasi Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan dana swadaya sendiri.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi pelajar di Papua.

“Hasilnya program ini dapat meningkatkan literasi pelajar Papua hingga 33% dengan swadaya dan dana sendiri,” ujarnya dalam akun pribadinya, Selasa (11/2/2025).

Dengan hasil ini, kata Billy, organisasinya pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola sembilan dapur di Papua yang akan segera diresmikan pada 17 Februari mendatang.

Billy menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dia juga mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah Papua untuk ikut serta dalam menyukseskan program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Dengan ini, kami siap ikut berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini, dan mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah papua ikut andil dalam menjalankan serta menyukseskan program ini,” pungkas Billy.

Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) RI pada 2030 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah dalam periode 2025 hingga 2029, yang terdiri atas 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

“Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (10/2/2025).

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program 3 juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380.000 orang.

“Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota),” ucap Rachmat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tetap optimis dengan pagu anggaran yang hanya sebesar Rp 1,61 triliun.

Ada pun pagu Kementerian PKP yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun dipangkas Rp 3,66 triliun karena efisiensi anggaran kementerian.

"Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat," kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (10/02/2025).

Karenanya, Kementerian PKP akan menggandeng Badan Pengelola Investasi (BIP) Danantara sebagai solusi pembiayaan perumahan.

"Kami akan bertemu dengan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Danantara, Dirut Perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk mencari solusi pembiayaan seperti apa," ucap Ara.

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir mengungkapkan ada seluas 792 hektar aset BUMN yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah.

Lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun 123.000 unit rumah, baik untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun komersil dengan bentuk rumah tapak maupun rumah susun (rusun).

"Ada 5 lokasi (pilot project) yang kita clean and clear, saya sudah tunjuk PMO (Project Management Officer)-nya dari Perumnas untuk satu-dua hari ke depan," ungkap Erick Thohir.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa dari 792 hektar lahan tersebut, mayoritas lahan adalah milik Perumnas dan sebagian lainnya milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Ini nanti dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD)," tutur Budi Saddewa.

5 lokasi pilot project itu tersebar di Pulo Gebang Blok K, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Revitalisasi Rusun Klender, dan Jonggol untuk rumah tapak.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Bank Indonesia (BI) hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyukseskan program tiga juta rumah. Kerja sama ini terkait likuiditas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri BUMN, Erick Thohir pada Selasa (11/2/2025). Ketiganya yang didukung Himbara dan BPI Danantara akan membahas dukungan perbankan hingga skema pendanaan tiga juta rumah.

“Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan Pak Erick, Danantara, Dirut perbankan, utamanya dari Himbara, untuk mencari solusi pembiayaan ini seperti apa,” ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Maruarar mengungkapkan, pertemuan tersebut akan fokus membahas skema pembiayaan tiga juta rumah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan likuiditas lembaga perbankan.

“Kalau boleh nanti ada format pemikiran dari BUMN tentunya, dari segi likuiditas ini bagaimana? Tentu harus legal, tentu juga bagaimana bisa bersaing dananya dan bisa menggerakkan sektor perumahan,” katanya.

Menurut Maruarar, dukungan perbankan sangat krusial untuk mendukung program tiga juta rumah. Dia menilai, program hunian andalan Prabowo Subianto ini perlu melibatkan banyak sektor sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri. Mulai dari semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, alumunium, baja ringan, dan sebagainya.Jadi kalau ini didorong saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan, dukungan BUMN tidak hanya dari perbankan, melainkan dari perusahaan seperti Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lahan kedua BUMN tersebut disiapkan 792 hektare untuk membangun 123 ribu hunian.

Erick Thohir mengatakan, nantinya BUMN akan berkolaborasi dengan pengembang swasta lewat Kerja Sama Operasi (KSO). Adapun hunian yang dibangun mencakup hunian subsidi dan komersial.

“Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” kata Erick.

Hunian tersebut sebagian besar dibangun di lahan Perumnas, kemudian sisanya KAI. Letaknya mulai dari Bogor hingga Tangerang.

(Rahmat Fiansyah)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP akan bertemu Gubernur BI bahas perumahan

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2/2025).

Pria akrab disapa Ara itu mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa perumahan ini menjadi lokasi langganan banjir sejak lama akibat sistem saluran air yang tidak baik.

Bahkan, banjir yang melanda bisa sampai setinggi pinggang orang dewasa dan membuat penghuni harus mengungsi ke tempat aman.

"Kami akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat dengan memajukan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini. Tapi tentu tidak seperti ini (banjir di perumahan), bagaimana anak-anaknya, dan harus ada penanganan lebih lanjut," ujar Ara dalam keterangannya.

Menurut dia, permasalahan banjir di Grand Permata Residence harus segera mendapat penanganan serius.

Pasalnya, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini disalurkan melalui FLPP yang 75 persen porsi dananya dari APBN, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Ara pun meminta pengembang perumahan tersebut yakni PT Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.

"Pengembang nggak mau kan kalau tinggal di rumah yang kebanjiran? Dan sebagai pengembang juga harus siap tanggung jawab," tegasnya.

Ia juga menanyakan kepada PT Sadra Utama Indo kapan dapat memenuhi janji bahwa perumahan Grand Permata Residence tidak banjir lagi.

PT Sadra Utama Indo pun mengaku siap memperbaiki saluran air yang ada.

Namun mereka meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tidak banjir lagi di masa mendatang.

"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai 20 Maret. Saya mau cek perubahannya," tutup Menteri PKP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dirinya akan melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Kementerian Bidang Perekonomian hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membahas proyek perumahan utamanya dalam hal pembiayaan.

Pertemuan itu disebutkan dia dijadwalkan pada Selasa (11/2/2025).

“Kita hari Selasa akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Ara, panggilan akrabnya, mengatakan, isu pokok di sektor perumahan antara lain terkait pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Dia juga sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri, tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Ara.

BPS telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Oleh karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Ara menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya.

Selain itu ada juga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen pada periode Januari sampai Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah sampai Rp 2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain itu ada juga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen pada periode Januari sampai Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah sampai Rp 2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.

"Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari 2025, jumlah realisasi KPR subsidi totalnya 93.484 unit," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain itu ada juga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen pada periode Januari sampai Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah sampai Rp 2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.