Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)," katanya saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, apabila memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, maka zakat untuk MBG sebenarnya tidak masalah, tetapi harus terus didiskusikan terkait manajemennya karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat.

"Kalau untuk bangsa enggak masalah, tetapi manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan, sebab Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," ujar dia.

Menurutnya, zakat untuk MBG tidak cukup hanya sekadar gagasan lalu diimplementasikan tanpa melibatkan pembicaraan atau kajian yang komprehensif.

"Perlu dibicarakan, apakah ormas-ormas kita yang mempunyai kompetensi mampu mengelolanya dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto memiliki capaian-capaian yang perlu diperhatikan, yakni menumbuhkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, bergizi tinggi, dan lebih jauh lagi, saling berkaitan dengan program-program yang bersifat membangun kesehatan bangsa, juga pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kedaulatan pangan, jadi harus ke hulu. Indonesia pernah berjaya dalam hal swasembada pangan, sekarang sudah saatnya program Makan Bergizi Gratis ini menumbuhkan kedaulatan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui dana ZIS, sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Seorang jurnalis wanita di Lombok Timur, Baiq Silawati dihalangi saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipaksa menghapus rekaman video yang diambil.

Kejadian itu dialami reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV tersebut, Selasa (14/1/2025). Ia meliput dapur MBG tersebut karena tugas dari kantornya.

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, dilansir detikBali, Rabu (15/01/2025).

Ia pun mengambil suasana di dapur namun tak lama dia didatangi Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Pria itu lalu meminta agar rekaman video yang sudah diambil Sila dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah memperkenalkan diri sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun Agamawan bersikukuh agar video yang diambil Sila itu dihapus. Namun Sila berupaya mempertahankan hasil liputannya tersebut. Tapi ketua Panitia itu malah mengambil kamera Sila.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," ceritanya.

Ia mengaku baru pertama kali mengalami insiden tersebut selama bertugas sebagai jurnalis. Dia pun merasa syok. Namun, ia bersyukur tidak mengalami kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Terpisah, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena saat itu kondisi dapur MBG tengah berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV dan para jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

JAKARTA, investor.id – Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menegaskan komitmennya dengan menyerahkan bantuan berupa 15.000 susu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy serta Bendahara Umum GKSI, Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kepala Badan Gizi Nasional memberikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh GKSI. “Kebutuhan gizi pada program Makan Bergizi Gratis ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik. Terutama, ketersediaan susu,” kata Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bendahara Umum GKSI, Febryanto mengatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.

“Dengan adanya bantuan 15.000 susu kepada salah satu SPPG (Khusus Wong Solo) pada hari ini merupakan bentuk komitmen GKSI mendukung program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan malnutrisi yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting dan kekurangan gizi di beberapa wilayah masih memprihatinkan, terutama di kalangan anak-anak.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar dapat terpenuhi secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Sebab itu, akses terhadap makanan bergizi menjadi sangat krusial. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan bangsa yang sehat dan produktif.

Bantuan susu dari GKSI diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya ini, mengingat susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, program ini dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pendidikan.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu lokasi strategis untuk memastikan keberhasilan program, mengingat anak-anak usia sekolah merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Melalui kunjungan ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melihat langsung efektivitas program serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tetap dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka program tersebut tidak boleh disetop dan akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi mana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai pada 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harisson menjelaskan, dalam peninjauan tersebut, yang diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan.

Antara lain, dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray, dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril dan tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut sifat gotong royong masyarakat Indonesia jadi alasannya mengusulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan mengutip Antara, Rabu (15/1).

Sultan berpendapat wacana itu akan menstimulus agar masyarakat umum turut terlibat dalam program ini.

"Di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),"

Selain itu, ia juga berpandangan wacana ini juga dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut. Sultan mengatakan pemerintah di bawah Prabowo-Gibran pasti ingin memaksimalkan program unggulan.

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujarnya.

Ia juga berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG ini.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," ucap dia.

Usulan ini tengah ramai dan menuai pro kontra belakangan. Salah satunya dari MUI yang menilai wacana itu harus dikaji lebih mendalam lagi.

Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad, ia menjelaskan secara syariah sudah cukup jelas bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan Asnaf (penerima).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo memberikan tanggapanya terkait usulan pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MNG).

Usulan tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

"Kalau terkait pemanfaatan zakat, saya dukung ide itu karena daripada kemudian istilahnya amil zakat pusing memasukkan siapa yang masuk kategori miskin. Kalau andai kata bisa dibantu ini dialokasikan melalui makan bergizi gratis itu saya kira tepat," ujar Prof Wahyudi Kumorotomo di acara Pojok Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (15/01/2025).

Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan akuntabilitas pemanfaatan tetap perlu dijaga. Jangan sampai dana dari zakat tersebut kemudian diselewengkan.

"Jadi akuntabilitas tetap harus diperhatikan jangan sampai orang melihatnya beramal melalui zakat tapi ternyata kemudian diselewengkan apalagi kemudian program-programnya tidak mendukung mencapai sasarannya," ucapnya.

Menurut dia, sumber pendanaan untuk makan bergizi gratis nantinya akan lebih variatif apabila proram tersebut terbukti efektif.

Oleh karena itu program tersebut harus dipantau pelaksanaanya.

"Perlu betul-betul Kita monitor, bagaimana pelaksanannya. Jangan-jangan sebagian disubtitusi lauknya lalu diganti misal saja daging jadi tempe, itu protein juga nabati tapi pastikan tempenya juga bukan bahan yang sembarangan," tuturnya.

Dikatakan Wahyudi, niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak sekolah perlu diapreasiasi.

"Intinya niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah kita dan meningkatkan kesehatan kita itu marilah kita apresiasi tapi tetap dengan pemikiran kritis kalau ada kelemahan mari kita perbaiki," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ending Syarifuddin berpendapat pembiayaan program makan bergizi gratis lebih baik menggunakan dana infak dan sedekah ketimbang dana zakat.

"Kalau dana infak-sedekah memungkinkan saja," kata Ending di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah untuk program MBG bisa menjadi jalan alternatif atas wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Iya bisa begitu alternatifnya. Kalau dana zakat itu kan harus mustahik dan harus muslim," ucap dia.

Ending menyebut pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah tak sekedar mengurus dana zakat belaka melainkan juga dana infak dan sedekah.

Ia menjelaskan jika zakat memang secara spesifik memiliki delapan macam atau golongan penerima.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Lalu, golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat)

"Jadi kalau anak didik yang masuk kategori fakir miskin itu bisa memungkinkan. Artinya sejauh terkait itu memungkinkan lembaga amil zakat berkontribusi terhadap makan bergizi gratis ya," ucapnya.

Usulan MBG turut dibiayai dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

Ia juga berpandangan wacana ini dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri," katanya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ekonomi dan Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya siap memberikan pelatihan juru masak program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pelatihan akan melibatkan chef profesional.

Hal itu disampaikan Riefky setelah bertemu dengan Kepala Staf Presiden AM Putranto di kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk keterlibatan Kementerian Ekraf dalam program tersebut.

"Tentu Kementerian Ekonomi Kreatif tidak masuk kepada suplai makanannya atau memilih tukang masaknya tidak, tapi kami siap juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para juru masak dengan melibatkan chef-chef yang menjadi mitra dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu misalnya," ujar Riefky.

Riefky mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan itu. Pihaknya berkolaborasi untuk program makan bergizi gratis.

"Saat ini kembali kami masih berkoordinasi dengan BGN, karena kami rencana untuk bertemu tetapi karena satu dan lain hal. Tapi intinya bahwa kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga," ujarnya.

Pihaknya juga bicara mengenai food estate. Riefky mengatakan pihaknya bisa membantu masyarakat setempat untuk melihat potensi ekonomi kreatif di wilayah sekitar kawasan.

"Kami tidak masuk ke sektor pertaniannya, tetapi membantu masyarakat di sekitar kawasan untuk melihat potensi-potensi ekonomi kreatif termasuk yang dimiliki oleh anak-anak muda di sekitar kawasan Merauke untuk kami juga dukung dan memberikan pelatihan termasuk juga income yang sustain terhadap pelaku-pelaku ekraf di kawasan food estate tersebut," ujarnya.

Simak juga Video: Partai Demokrat: Makan Bergizi Gratis Program Pro Rakyat, Harus Didukung

[Gambas:Video 20detik]

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menjelaskan, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) Rp 15.000 per porsi.

Harga tersebut termasuk untuk membiayai operasional dapur, tenaga memasak hingga distribusi.

“Jadi Rp 15.000 ini, yakni Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 5.000 untuk operasional dapur hingga pendistribusian,” kata Harisson saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyubsidi program makan bergizi gratis.

“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ungkap Harisson.

Harisson melanjutkan, program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana, petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson.

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya, dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka tidak boleh disetop, akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi dimana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harissin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan, antara lain dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.