Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

... ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan​​​​​​​ (Disperkimtan).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

YERUSALEM, investor.id – Pemerintah Israel mengatakan pihaknya akan membangun ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. Menurut kelompok antipermukiman Israel, sebanyak 2.749 unit akan dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh otoritas Israel dalam waktu enam pekan.

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam pernyataan resminya yang dikutip kantor berita Turki Anadolu, Selasa (14/1/2025).

Organisasi tersebut mencatat, kecepatan ini maka 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu (15/1/2025) untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit. Wilayah ini terletak di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C mencakup sekitar 60% wilayah pendudukan Tepi Barat, yang saat ini berada di bawah kendali penuh Israel.

Adapun Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah. Antara lain Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, maupun Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Sementara itu, Peace Now mengatakan sejak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian, angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, sebanyak 9.884 unit hunian disetujui,” sebut Peace Now. Kelompok antipermukiman itu menjelaskan perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan, disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan. Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi. Namun, proses tersebut berubah secara signifikan. HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” beber Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Pihaknya telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menyebut belum ada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pedoman teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Uji coba program unggulan Presiden Prabowo itu dilaksanakan di Lombok Timur pada Senin (13/1/2025).

"Masih belum ada koordinasi, masih belum ya, " kata Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri kepada awak media, Selasa (14/01/2025).

DPRD Lombok Timur akan memberikan atensi program Makan Bergizi Gratis ini jika memang ada laporan. Namun, sampai saat ini Yusri belum berani bicara banyak terkait program tersebut karena masih belum menerima petunjuk teknis dari BGN.

Yusri menilai sebagai mitra penyelenggara, pemerintah daerah seharusnya ada koordinasi dengan DPRD dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis ini.

Diberitakan sebelumnya, uji coba program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan di tiga sekolah di Lombok Timur, salah satunya berlokasi di SMKN 3 Selong. Namun masih ditemukan adanya kekurangan, terutama terkait menu makanan, misalnya saja tidak tersedianya susu atau air minum.

Kepala Sekolah SMKN 3 Selong, Ruslan, menjelaskan ada sebanyak 585 paket Makan Bergizi Gratis yang diterima di SMKN 3 Selong. Uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama lima hari ke depan.

"Karena ini masih uji coba, kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan sebanyak 10 dus air mineral," jelas Ruslan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Bandung (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat (Jabar) Indra Maha mengatakan pihaknya segera mengkoordinasikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di berbagai kompleks perumahan.

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang berkeinginan agar setiap perumahan memiliki TPS3R di komplek perumahan menyelesaikan masalah sampahnya sendiri dan tidak membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti.

"Maksudnya perumahan-perumahan besar itu khususnya, apalagi (yang) baru harusnya penanganannya itu harus sudah termasuk dengan penanganan sampah. Jadi tidak banyak lagi membebani TPA Sarimukti. Nanti kita akan koordinasi dengan perumahan-perumahan, misalnya Summarecon, Podomoro, Kota Baru Parahyangan," ujar Indra di Bandung, Selasa.

Indra mengatakan koordinasi ini untuk memastikan pengelolaan sampah di berbagai kompleks perumahan, apakah sudah baik dan mencukupi untuk mengelola warganya atau belum. "Karena kan kota juga sudah membuat TPS, TPST, TPA, kita ingin pastikan lagi kondisinya," ucap Indra.

Dari sana, lanjutnya, akan dilakukan pemetaan dan diharapkan kompleks perumahan, terutama yang elit dan baru, memiliki TPS3R sehingga persoalan sampah, terutama di Bandung Raya dapat terurai.

"Dalam kondisi gini, kita harus segera tapi juga melihat, dipetakan dulu semuanya," ucap Indra.

Sebelumnya Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta TPS3R dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan menginiasi pembentukan konsorsium asuransi mendukung program 3 juta rumah, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsorsium asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terikat dalam kontrak bersama untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, konsorsium asuransi ditujukan untuk memproteksi risiko properti hingga asuransi jiwa kredit (AJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” ujar Ogi dalam konferensi pers, pada Selasa (14/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ogi yakin program 3 juta rumah tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia. Apalagi skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Meskipun telah memaparkan potensi besar, tapi ia belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai besaran premi dan dampak lebih lanjut bagi sektor perasuransian nasional.

Di sisi lain, Ogi menyarankan bahwa berbagai layanan asuransi yang diterima masyarakat dan melekat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini,” ucap Ogi.

Jenis Produk Asuransi

Menurut Ogi, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship maupun surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” terang Ogi.

Program 3 juta rumah atau hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan mendukung apabila pemerintah menaikkan anggaran untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dengan angka penerima manfaat yang cukup berlimpah memang wajar apabila ada kenaikan anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kami posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Apalagi, kata Sudaryono, saat ini anggaran sebesar Rp71 triliun baru mampu mencakup 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Padahal, target pemerintah adalah mengincar 83 juta siswa.

“Ya [Rp71 triliun] itu sampai akhir tahun saja kan ya. Cuma kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya,” ucapnya

Meski begitu, Sudaryono mengatakan bahwa Kementeriannya tak terpaku dalam meningkatkan anggaran agar program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu. Mengingat, saat ini pelaksanaan dan kesiapan unit layanan di lapangan juga menjadi faktor penentu.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah meramu antisipasi agar setiap program bisa berjalan dengan baik.

“Tentu saja kalau Presiden kan liat semangatnya, segala sesuatu maunya realisasi segera. Kayak pupuk beres, urusan Bulog juga beres persiapan panen dan lainnya. Pak presiden ini kan programnya bagus, Rencananya bagus semua ingin jalan,” pungkas Sudaryono.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya yang dimulai pada Senin (13/1/2025) mengundang perhatian soal pengelolaan limbahnya.

Pada hari pertama, Pemkot Surabaya menyasar lima sekolah dengan total lebih dari 3.300 siswa.

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total 3.352 sekolah negeri dan swasta di Surabaya untuk semua jenjang, seperti data Dapo.Kemendikbud.go.id.

Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, menyoroti potensi masalah pengelolaan limbah yang bakal membebani Kota Surabaya.

"Sampah ini akan menjadi beban kota," ujar Wawan di Surabaya, Selasa (14/1/2024).

Wawan menjelaskan, untuk memasukkan limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Surabaya harus membayar Rp185 ribu per ton.

Dia sebutkan, sisa makanan MBG yang masih berada di tempat makan akan dikembalikan ke dapur, kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Nah kerjasama ini aman terus kami pantau, kami awasin," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wawan mengusulkan agar Pemkot Surabaya bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah MBG menggunakan metode magot, sehingga tidak menumpuk di satu tempat.

Ia mengingatkan, jika dikelola oleh pihak swasta, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dan pertanggungjawabannya bisa dipertanyakan.

"Sekarang bagaimana dapur bisa kerja sama dengan DLH dan kampung, karena Surabaya juga punya 12 TPS 3R dan 28 rumah kompos yang bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Komunitas Nol Sampah juga berencana mengajak sekolah-sekolah di Surabaya untuk menghindari penumpukan sampah berlebihan akibat program MBG.

"Kami mengajak untuk bikin program makan dihabiskan. Jadi didorong untuk habis karena kalau jadi sampah akan jadi gas metan," tutur dia.

Sebagai alternatif, setiap siswa diminta untuk membawa kotak makan dari rumah agar sisa makanan bisa dibawa pulang.

"Kemarin ada yang usul, paguyuban kelas orangtuanya mesti menyediakan lauk-lauk tertentu untuk antisipasi kalau misal anaknya tidak cocok dengan lauk MBG," sambung Wawan.

Ia menekankan, masalah sampah di Surabaya adalah persoalan penting.

Meskipun dapat diolah, sampah makanan dapat berbahaya karena menghasilkan gas metan.

"Jangan sampai semua sampah dibuang ke TPA karena kita punya potensi magot, rumah kompos, dan masih banyak lagi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) turut dirasakan oleh santri di pesantren.

Menu-menu makan bergizi gratis pun seolah menjadi menu mewah, dibandingkan dengan menu-menu setiap hari yang lebih standar.

"Jadi anak saya juga dua di pesantren, menunya mungkin sangat standar. Jadi kalau menu MBG kalau di pesantren menjadi mewah," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Khofifah menilai, menu-menu dalam program MBG sudah memenuhi standar gizi lantaran diatur oleh tiga konsultan, salah satunya adalah ahli gizi.

Oleh karenanya, pelibatan tiga konsultan dalam program makan bergizi gratis sangat membantu.

"Ini ada konsultan gizi, ada konsultan yang sebagai kepala dapur, ada akuntan. Jadi, tiga ini, menurut saya, tidak boleh berkurang untuk bisa mengawal dapur sehat itu agar bisa berjalan sesuai standar," beber dia.

Ia menuturkan, program MBG memiliki banyak dampak unggulan.

Salah satu dampaknya adalah merekrut tenaga kerja baru.

Perekrutan tenaga kerja ini dilihatnya saat meninjau makan bergizi gratis di Jawa Timur.

Tak hanya itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berkembang karena adanya permintaan pemenuhan bahan baku makan bergizi, mulai dari telur, cabai, hingga sayur mayur.

"Di Makodim itu ada 48 yang bisa direkrut. Dari mulai yang mencuci tempat makan, dari yang mencuci, kemudian yang masak, dan selanjutnya itu ada 48," ujar Khofifah.

Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis