Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

DEPOK, KOMPAS.com — Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan sikap tegas, Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, yang kini nyaris lenyap ditelan pemukiman, harus dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Supian menegaskan, penyelamatan lingkungan lebih penting dari sekadar urusan administratif.

“Kalau kita terus debat soal administrasi, nanti semua lahan habis jadi perumahan,” ujarnya lantang saat meninjau bekas lokasi situ pada Senin (5/5/2025).

Situ Gugur dulunya danau seluas 8 hektare warisan era kolonial Belanda, yang airnya menghidupi warga sekitar.

Namun sejak tanggulnya jebol pada 1966, dan gagal diperbaiki secara permanen pada 1970, kawasan itu berangsur mati.

Kini, sebagian besar wilayah bekas situ telah bersertifikat atas nama warga dan berubah fungsi menjadi kawasan hunian.

Ironisnya, masih ada sumber mata air aktif di lahan itu, tanda bahwa fungsi danau masih mungkin dipulihkan.

Supian menyebut peluang pemulihan seluas 1,5 hektare masih ada, namun terancam lenyap jika tak segera diselamatkan.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Satpol PP, kata Supian, telah berusaha menghentikan pembangunan di area tersebut, namun terbentur status sertifikat dan aturan lahan.

Meski begitu, Pemkot tetap bersikukuh memperjuangkan sisa ruang yang bisa diselamatkan.

“Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian.

Depok, yang makin padat dan kerap didera banjir, butuh langkah keras untuk menyelamatkan ruang terbuka dan area resapan.

Situ Gugur, walau tinggal serpihannya, kini jadi medan pertempuran antara kepentingan ekologis dan ekspansi beton.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Lokasi yang strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya.

Karawang juga menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik. Hal tersebut yang membuat beberapa developer rumah menargetkan daerah ini sebagai tempat membangun proyeknya.

Bagi kamu ingin tinggal di Karawang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

1. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

2. Griya Sinar Mas

Perumahanini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Alam Elok

Perumahan ini berlokasi di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Alam Indah Selaras. Saat ini ada sebanyak 1.277 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah subsidi yang ada di Alam Elok ini satu unitnya dibanderol seharga Rp150 juta. Luas bangunannya 27 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. De’Keraton

Hunian ini dikembangkan oleh Purindo Sukses di Pancawati, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat. Saat ini ada 435 unit rumah tipe subsidi tersedia di De’Keraton yang setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Di harga Rp150 juta Anda juga sudah mendapatkan total luas bangunan 27 meter persegi dan total luas lahan 60 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap genteng beton, rangka baja ringan, dinding batako plester acian, lantai keramik, dan pondasi cor lantai kerja plus wiremess.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Kota Kupang terletak di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan pantainya yang indah. Sebagai ibu kota provinsi tersebut, Kupang juga merupakan kota terbesar di Pulau Timor.

Lokasi yang strategis membuat para developer mengembangkan rumah subsidi. Berbagai fasilitas mulai dari pendidikan hingga transportasi tersedia memadai.

Bagi kamu ingin tinggal di Kupang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp158 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kupang

1. Perumahan Nusa Persada

Perumahan ini berlokasi di Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun oleh Nusa Timor Perkasa. Saat ini masih tersedia sebanyak 44 unit subsidi dengan harga dari Rp168 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi rangka atap baja ringan dan atap seng multiroof, dinding batako plester dan acian, lantai keramik atau ubin dan pondasi menerus.

2. Osmokland

Perumahanini berlokasi di Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dibangun oleh Themindo Bangun Mandiri. Perumahan ini memiliki 59 unit tipe subsidi dengan harga Rp168 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

3. Maulafa Residence

Hunian berlokasi di Maulafa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Perumahan Eza Jaya dengan unit tersedia sebanyak 6 unit.

Hunian dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, plafon kalsiboard rangka hollow galvalum, dinding batako diplester diaci Dan dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu karang.

4. Griya Avia Indah Regency

Dikelola oleh Avia Griya Indah Regency, perumahan ini terletak di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga yang ditawarkan yaitu Rp168 juta. Saat ini, Perumahan ini menawarkan tipe subsidi yang masih tersedia sebanyak 9 unit.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 84 meter persegi dengan sudah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu batako, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

5. Palma Hill

Hunian berlokasi di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Cipta Palma Persada dengan unit tersedia sebanyak 17 unit.

Hunian dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 90 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu karang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

KOMPAS.com – Kabar gembira bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, yang berpendapatan rendah, gaji ke-13 tahun 2025, dijadwalkan cair mulai Juni 2025.

Gaji ke-13 ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan impian Anda, para pensiuaan, memiliki rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah.

Dengan besaran setara pensiun bulanan penuh, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan, dana ini cukup untuk membayar uang muka (DP) rumah subsidi tanga utang, terutama dengan kebijakan BPHTB gratis dan PPN gratis dari pemerintah.

Bagaimana caranya?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, gaji ke-13 untuk sekitar 9,4 juta pensiunan akan dicairkan oleh PT Taspen mulai 1–30 Juni 2025.

Nominalnya bervariasi sesuai golongan dan masa kerja, dengan estimasi untuk pensiunan MBR Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700, Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800, Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600, dan Golongan IV: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100.

Dengan kenaikan pensiun 8 persen (PP Nomor 5 Tahun 2024), gaji ke-13 2025 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan dibayarkan tanpa potongan (kecuali PPh).

Dana ini dirancang untuk kebutuhan pendidikan, tetapi juga ideal untuk investasi jangka panjang seperti DP rumah subsidi.

Sementara, Program 3 Juta Rumah menargetkan penyediaan hunian terjangkau bagi MBR, termasuk pensiunan dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Keunggulan Rumah Subsidi:

• Harga terjangkau Rp 166 juta–Rp 240 juta, tergantung lokasi (contoh: Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sualwesi, Bali, NTB, NTT dan Papua).
• DP ringan, mulai dari 1–5 persen (Rp 1,6 juta–Rp 2,4 juta), dapat ditutup dengan gaji ke-13.
• Cicilan murah sekitar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan, dengan bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.
• BPHTB gratis: diterapkan di daerah yang telah mengimplementasikan SKB tiga menteri (Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Dalam Negeri).
• PPN gratis: untuk rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma Aguan, melalui Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi 500 rumah di Bandung minggu depan.

Sebelum renovasi dimulai, Ara dan Aguan ditemani Gubernur Dedi Mulyadi serta Walikota Bandung Muhammad Farhan mengunjungi salah satu kecamatan yang akan direnovasi yakni Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Di depan rumah salah satu penerima bantuan, yakni Ikin (55), pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melakukan upacara simbolis dimulainya proyek ini dengan mengenakan topi proyek.

Ikin yang hadir di tempat mengungkapkan rumah yang akan direnovasi tersebut, telah ia tempati selama 30 tahun, meskipun fondasinya sudah tak layak. Dirinya yang bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu tidak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," katanya di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Rumah Pak Ikin di Bandung Foto: Dok Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saat detikcom datang ke lokasi, rumah Ikin terbuat dari kayu pada bagian dinding hingga atap. Lantai rumahnya hanya tertutupi coran, tanpa diberi keramik. Lalu, kondisi atap dan plafonnya sudah rusak parah, bahkan kerangka kayu pada bagian fasad ada yang patah.

Luas bangunannya tersebut 36 meter persegi dengan luas lahan 27,5 meter persegi. Rumah Ikin dihuni oleh 2 KK yang terdiri dari 3 orang. Sehari-hari Ikin bekerja sebagai buruh lepas harian dengan pendapatan Rp 300 ribu per bulan.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Kemudian, tetangga Ikin, Iis Qomariah mengaku sudah tinggal di rumahnya sejak lahir. Saat ini usianya sudah 56 tahun. Ia mengaku senang dengan adanya Program Bebenah Kampung ini. Rumahnya yang hanya berukuran 20 meter persegi ini dapat diperbaiki.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Saat detikcom datang ke rumah tersebut, rumahnya berada di ujung gang sempit yang hanya muat kendaraan roda dua. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai. Dari luar, rumah di lantai bawah memiliki fondasi dari bata. Namun, dindingnya sudah kusam dan pinggirannya sudah mengalami retak panjang.

Lantai dua, terlihat dari bawah, terbuat dari kayu dan tripleks. Tangga menuju lantai atas berada di luar, terbuat dari kayu. Selain itu, atap rumahnya pun tidak memakai genteng, melainkan asbes.

Kondisi rumah yang tidak layak itu membuatnya was-was karena kadang saat hujan deras aliran air kadang masuk ke dalam rumah.

"Saya cuma takut rumah saya roboh soalnya kan kayunya pada rapuh. Saya cuma berharap proses pembangunannya bisa cepat selesai dan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang punya program perumahan dan dari Yayasan Budha Tzu Chi dan Menteri PKP yang membantu renovasi rumah saya," terangnya.

Ketua RT 01/ RW 03 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Novianti mengaku masih banyak warganya yang membutuhkan bantuan bedah rumah tersebut. Namun demikian, dirinya bersyukur warga yang mendapatkan bantuan Program Bebenah Kampung tidak perlu mengeluarkan dana karena semua proses pembangunan di tanggung oleh Yayasan Budha Tzu Chi.

"Kami harap Program Bebenah Kampung ini bisa terus dilanjutkan dan dilaksanakan dengan baik. Sebab hasilnya sangat baik dan bermanfaat bagi warga kami yang rumahnya tidak layak huni," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Aguan membeberkan biaya renovasi yang akan ia keluarkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun lima ratus rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan.

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemas barangnya mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka sati kita kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Ada pun rincian lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara itu, delapan kelurahan di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan perbaikan 500 Rutilahu di Bandung