JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025. “Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi, tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis.

Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. “Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memperkirakan dana yang diserap sekitar Rp 1-2 triliun per bulan dengan kondisi 3 juta penerima manfaat mulai Maret 2025.

“Kenapa selama ini (anggarannya) masih kecil? Ya, memang anggarannya kan baru selesai,” kata Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Senin.

“Diperkirakan Maret, dijelaskan mungkin bisa menyerap anggaran sampai Rp 1triliun-Rp 2 triliun per bulan,” tutur Zulhas.

Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp75 triliun sampai Rp100 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) guna melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang ditargetkan terwujud pada akhir 2025.

Dadan menyebut tambahan anggaran itu di antaranya untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan, dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG.

“Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap,” kata Kepala BGN saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut ada mekanisme anggaran yang harus dilewati Badan Gizi Nasional sebelum akhirnya menerima tambahan anggaran, di antaranya mencakup persetujuan dari DPR RI.

Dadan menyatakan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas tambahan anggaran itu. “Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Dadan.

Jika nantinya infrastruktur pendukung MBG, termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umumnya mulai beroperasi September 2025, maka BGN dapat menerima tambahan anggaran sampai Rp100 triliun. Tetapi jika siapnya Oktober, maka tambahan anggarannya Rp75 triliun.

“Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana.

Anggaran untuk makan bergizi gratis dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana pada 22 Januari.

Dia melanjutkan ke depannya, yaitu pada periode Januari—Desember 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap aman dan tidak cepat basi, terutama bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Selain itu, pemilihan makanan akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung pada ketersediaan bahan baku dan karakteristik lingkungan.

Agar makanan tetap segar hingga waktu berbuka, BGN menerapkan strategi dalam pengemasan dan distribusi.

“Distribusi makanan akan dilakukan menjelang siang atau sore, sehingga saat sampai ke penerima manfaat, kondisinya tetap baik," ujar dia.

"Kami juga memastikan penggunaan bahan baku yang tahan lama agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," jelas Dadan.

"Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka," tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dibagikan pada saat Bulan Ramadhan tidak akan basi saat dinikmati pada jam berbuka puasa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa MBG akan dibagikan pada saat pulang sekolah, dan dibawa pulang, untuk dinikmati pada saat berbuka puasa.

Hal ini tidak hanya berlaku pada siswa muslim saja, tapi juga nonmuslim.

Dadan mengatakan bahwa menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa adalah makanan yang tahan hingga waktu berbuka.

“Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk pembagian MBG di bulan Ramadhan dan memastikan makanan tetap fresh ketika dimakan saat berbuka.

“(Untuk kesiapan pembagian MBG saat Ramadhan) kami sudah siap,” kata Dadan.

Sebab, pelaksanaan MBG saat puasa juga telah dilakukan uji coba sebelumnya.

“Iya berbasis pengalaman tahun 2024 dan juga uji coba dalam pekan terakhir ini,” tegas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut biaya pengobatan bagi siswa yang keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk diketahui, SPPG merujuk pada dapur umum MBG atau satuan unit yang dibentuk di berbagai daerah untuk melayani pembuatan menu MBG setiap harinya.

Menanggapi sejumlah keracunan siswa akibat menu MBG di beberapa daerah, Dadan menjelaskan bahwa setiap menu makanan untuk siswa meliputi biaya untuk bahan baku dan biaya operasional. Setiap SPPG dapat menggunakan biaya operasional untuk mengatasi kejadian seperti keracunan terhadap siswa atau penerima program.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya [additional, red] cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan lalu memerinci bahwa biaya operasional untuk setiap porsi MBG berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Itu tergantung kebutuhan di lapangan, termasuk untuk menggaji sukarelawan di setiap dapur umum.

Bagi siswa yang sakit atau keracunan akibat menu MBG yang disiapkan, terang Dadan, orang tuanya bisa melapor ke Kepala SPPG di daerahnya untuk dibantu dalam hal biaya pengobatan.

"Nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi.

Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah.Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak.

"September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis," ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.